Persyaratan Sertifikasi Halal
Persyaratan Sertifikasi Halal – Kepemilikan sertifikat halal saat ini bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan sebuah kewajiban regulasi bagi para pelaku usaha di Indonesia. Konsumen kini semakin kritis dalam memilih produk yang mereka konsumsi maupun gunakan sehari-hari. Bagi Anda yang ingin memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen, memahami persyaratan sertifikasi halal adalah langkah awal yang sangat krusial.
Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan regulasi ketat mengenai kewajiban sertifikasi ini. Secara umum, persyaratan sertifikasi halal dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis (sistem penjaminan produk halal).
Persyaratan Administratif
Pelaku usaha wajib menyiapkan beberapa dokumen legalitas kelompok atau badan usaha, di antaranya:
-
Nomor Induk Berusaha (NIB): Dokumen utama sebagai bukti izin usaha terintegrasi.
-
Data Pelaku Usaha: Fotokopi KTP dan dokumen identitas pemilik usaha.
-
Nama dan Jenis Produk: Daftar lengkap produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi.
-
Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan: Rincian seluruh bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Bahan-bahan ini harus dipastikan memiliki sertifikat halal asal atau termasuk dalam daftar bahan yang tidak diragukan kehalalannya.
-
Proses Pengolahan Produk: Narasi atau alur jelas yang menjelaskan bagaimana produk dibuat dari awal hingga pengemasan.
Persyaratan Teknis dan Sistem Penjaminan Produk Halal (SJPH)
Selain dokumen di atas, pelaku usaha harus menerapkan Sistem Penjaminan Produk Halal (SJPH). Persyaratan teknis ini meliputi:
-
Penetapan Penyelia Halal: Pelaku usaha wajib menunjuk seorang Penyelia Halal yang bertugas mengawasi Proses Produk Halal (PPH) di dalam perusahaan. Penyelia halal ini harus beragama Islam dan memiliki pemahaman mendalam tentang syariat halal.
-
Lokasi dan Fasilitas Produksi: Tempat produksi, alat pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi harus dipastikan bersih dan bebas dari kontaminasi bahan najis atau non-halal.
Dengan memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi halal ini, proses audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan sidang fatwa oleh MUI akan berjalan lebih cepat dan lancar. Produk Anda pun siap bersaing di pasar domestik maupun global dengan jaminan keamanan yang paripurna.
Apakah Anda berencana mengajukan sertifikasi halal melalui jalur mandiri (reguler) atau memanfaatkan program fasilitasi gratis (sehati) dari pemerintah?
link terkait :