Izin Perkebunan Kelapa Sawit

Untuk menjalankan bisnis ini, harus memiliki izin perkebunan kelapa sawit. Berkebun kelapa sawit itu sendiri, termasuk kategori usaha perkebunan yang telah terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

Ada beberapa proses dan tahapan, perlu Anda ketahui dan lakukan untuk mendapatkan izin dari bisnis yang ingin Anda kelola ini. Pahami tata cara serta syarat yang harus terpenuhi sesuai aturan.

Masing-masing pelaku usaha, harus mengajukan permohonan izin usaha untuk melakukan bisnis yang terencana. Penting adanya pemahaman terhadap cara mendapatkan izin permohonan komitmen tersebut supaya tidak salah.

Untuk menjalankan bisnis usaha dengan tepat, harus memahami beberapa kebutuhan pendukung. Agar mendapatkan izin atas permohonan komitmen usaha yang akan ajukan. Sehingga bisa sama-sama merasakan aman dan nyaman terkait legalitasnya.

Pemenuhan Permohonan Komitmen Izin Perkebunan

Usaha ini sangat menjanjikan, selain akan berhasil mengembangkannya. Tentu juga akan mendapatkan dukungan dari negara. Asalkan mendapatkan izin perkebunan kelapa sawit tersebut. Berikut pemenuhan permohonannya, yaitu:

Pelaku usaha wajib menyampaikan pemenuhan atas komitmen melalui OSS. Paling lambat dua bulan, sejak perizinan usaha perkebunan yang diterbitkan lebih awal. Berikut ini adalah cara pemenuhan permohonan komitmennya, antara lain:

1. Pihak rektorat jenderal perkebunan, pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota akan melakukan evaluasi. Dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak pelaku usaha menyampaikan pemenuhan izin atas komitmen.
2. Pihak terkait akan menyampaikan hasil evaluasi kepada sistem OSS. Untuk legalitas dari perkebunan sawit akan berlaku efektif, sesudah pemohon telah resmi memenuhi syarat komitmen berdasarkan dari hasil evaluasi sebelumnya.

Mendapatkan perizinan resmi usaha perkebunan, selain membutuhkan waktu, tentu juga memerlukan syarat yang harus terpenuhi untuk mengajukan permohonan tersebut. Sehingga tahapan pengajuannya mendapat sambutan hangat.

Persyaratan Permohonan Izin Kebun Kelapa Sawit

Dinas perkebunan akan memberlakukan persyaratan yang harus terpenuhi bagi setiap pelaku usaha. Oleh karena itu, ketahui dan lengkapi persyaratan, guna pengajuan ke direktorat jenderal perkebunan. Yaitu:

1. Melengkapi akte pendiri usaha/perusahaan untuk izin perkebunan kelapa sawit. Calon pemohon juga harus memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Selain itu juga melampirkan surat keterangan tempat tinggal atau domisili.
2. Rekomendasikan kesesuaian antara perencanaan tata ruang area kabupaten oleh bupati bagi IUP diterbitkan dari gubernur. Selain itu, setiap jaminan pasokan untuk bahan baku telah diketahui bupati secara langsung.
3. Melampirkan rekomendasi kesesuaian, antara perencanaan makro pembangunan kebun kelapa sawit provinsi oleh gubernur pada IUP telah terbit dari bupati. Sehingga proses pembangunannya tersebut jelas telah mendapat legalitas.
4. Mendapatkan izin lokasi oleh bupati beserta dengan kelengkapan peta calon area atau lokasi skala 1 : 100.000 ataupun 1 : 50.000. Sehingga ini perlu diperhatikan.
5. Adanya pertimbangan teknis terkait ketersediaan lahan area pada instansi kehutanan (apabila areal target berasal dari wilayah hutan). Perencanaan kerja pembangunan kebun, beserta unit pengolahan dari hasil olah perkebunan sawit.
6. AMDAL/hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup, atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup). Serta UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) sesuai peraturan UU yang sedang berlaku.
7. Bukti pernyataan dari perusahaan bahwa belum menguasai area melebihi dari batas maksimum yang telah berlaku. Bukti pernyataan adanya kesanggupan memiliki sarana, prasarana serta sistem melakukan kendali OPT(organisme pengganggu tumbuhan).

Jadi bila memiliki usaha tersebut, sebaiknya lakukan proses sesuai persyaratan untuk permohonan komitmen ke pihak terkait. Dengan begitu, Anda bisa memiliki izin perkebunan kelapa sawit yang sah dan legal sekarang.

Baca Juga : Laporan Amdal

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Artikel Izin Perkebunan Kelapa Sawit pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Perkebunan Kelapa Sawit

Izin perkebunan sawit termasuk dalam perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait terkait dengan usaha perkebunan. Aktivitas perkebunan sendiri merupakan usaha yang mengusahakan pertumbuhan pada tanaman tertentu, proses pengolahan, dan pemasarannya.

Dalam aktivitas perkebunan seluruh wilayah Indonesia haruslah memiliki izin jelas agar usaha tersebut legal. Perkebunan sawit menjadi salah satu bidang yang juga butuh izin dan legalitas jelas. Sehingga jangan asal.

Karena bila Anda tidak mengurus legalitasnya tersebut, hal ini dapat menyebabkan masalah kedepannya. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya siapkan legalitasnya dulu sebelum membuka usaha perkebunan kelapa sawit.

Pengurusan perizinan usaha perkebunan sawit sering mendapat perhatian beberapa pihak bahkan sejak tahun 2018 mengalami moratorium untuk proses evaluasi. Tahun 2021 ini, moratorium perizinan sawit berakhir sehingga dapat mengajukan kembali.

Daftar Persyaratan Izin Perkebunan Sawit

Perizinan usaha kebun sawit memiliki dasar hukum yang ada di kementerian pertanian melalui peraturan menterinya. Untuk mengurus Izin tersebut, ada beberapa syarat yang harus menjadi perhatian pengusaha untuk mempersiapkannya, yaitu:

1. Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat pemilik wewenang sesuai lokasi usaha sawit yang akan berjalan. Kemudian, profil perusahaan lengkap meliputi akta pendirian perusahaan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak.
2. Rekomendasi kesesuaian perencanaan pembangunan perkebunan sesuai wilayah usaha baik tingkat kabupaten/kota dan juga provinsi. Kelengkapan izin lokasi dari Bupati atau Walikota sesuai daerah usaha yang lengkap termasuk peta digitalnya.
3. Pertimbangan dari dinas yang membidangi kehutanan terkait ketersediaan lahan. Izin lingkungan oleh Gubernur atau pejabat wilayah usaha. Semuanya harus jelas bila ingin mengajukan perizinan terkait legalitas usaha yang Anda jalankan.

Dokumen Penting untuk Mengurus Legalitas

Selain syarat izin perkebunan sawit tersebut, pengusaha juga harus mempersiapkan beberapa dokumen penting terkait. Bentuk dokumen penunjang lain yang perlu pengusaha mempersiapkannya untuk pengurusan ijin usaha kebun sawit seperti berikut:

1. Jaminan pasokan bahan baku sesuai dokumen lampiran yang ada dalam peraturan. Rencana kerja pembangunan termasuk fasilitas kebun untuk masyarakat sekitar. Sehingga usahanya tersebut memberi keuntungan.
2. Surat pernyataan status perusahaan baik usaha mandiri atau kelompok harus jelas dan detail. Karena itu nanti berkaitan dengan pengurusan legalitas usaha perkebunan kelapa sawit tersebut.

Semua persyaratan yang ada harus dapat lebih lengkap detailnya dalam peraturan Menteri pertanian sesuai dasar hukum pengurusan izin usaha dari perkebunan sawit. Sehingga pengajuannya berhasil dan usahanya terjamin legalitasnya sekarang.

Prosedur Pengurusan Izin Usaha Perkebunan Sawit

Setelah mempersiapkan semua kebutuhan syarat mengajukan perijinan tersebut, maka yang perlu Anda siapkan adalah prosedur pengurusan. Semua proses pengurusan tersebut harus lewat pejabat terkait wilayah usaha perkebunan yang akan berjalan.

1. Pengajuan permohonan legalitas perkebunan sawit. Pemohon dalam hal ini adalah pengusaha mengajukan perijinan tersebut lewat OSS. Waktu untuk proses pengajuan adalah lima hari kerja saat semua syaratnya harus sudah lengkap.
2. Penyampaian komitmen dari pemohon. Dalam prosesnya, harus ada penyampaian komitmen dari pengusaha untuk memenuhi syarat. Proses pengajuan dari awal sampai akhir secara undang – undang tidak ada biaya apa pun.
3. Dalam prosesnya muncul dinamika karena berkaitan dengan beberapa pihak. Jika syarat yang sudah ada tersebut sudah mendapatkan persetujuan maka langkah akhir dari proses membuat ijin tersebut adalah mengefektifkannya. Dengan proses

Dengan proses yang dijalani tersebut, pengusaha dapat memperoleh izin legal untuk kebun sawit. Proses pengajuan izin perkebunan sawit saat ini masih dalam proses moratorium sehingga perlu menjadi perhatian para pengusaha.

Baca Juga : Laporan Amdal

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Artikel Izin Perkebunan Sawit pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Kelapa Sawit

Izin prinsip perkebunan kelapa sawit sangat mendukung pertumbuhan dunia usaha. Kelapa sawit merupakan bahan baku untuk berbagai industri. Mencukupi permintaan konsumen dalam negeri maupun untuk keperluan ekspor saat ini.

Sejak tahun 1980 luas perkebunan sawit mulai berkembang, tercatat sebanyak 290 Ha lahan operasionalnya. Luas tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2000 terdapat perkebunan sebanyak 4.000 Ha lebih.

Luas area untuk perkebunan sawit meningkat setiap tahun sebesar 12%, seiring meningkatnya permintaan produk jadi baik dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi motivasi investor untuk mengembangkan bisnis kelapa sawit.

Untuk mengendalikan keseimbangan dalam bisnis perkebunan tersebut, maka pemerintah melalui lembaga terkait mengatur segala aktivitas perusahaan. Harapannya terdapat keseimbangan antara profit perusahaan, pendapatan pemerintah dan ekosistem lingkungan sekitar supaya seimbang.

Lembaga Negara Terkait Izin Perkebunan Sawit

Merupakan komoditas dengan potensi besar dalam mendukung perekonomian rakyat, kelapa sawit masuk dalam fokus perhatian pemerintah. Melalui Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018, telah memberikan kewenangan lembaga-lembaga untuk mengatur perizinan.

Inpres tersebut berisi moratorium perizinan. Tujuannya memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Meningkatkan pengelolaan perkebunan usaha sawit kaitannya dengan usaha pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Berikut lembaga terkait perizinan tersebut:

1. Menko Perekonomian. Tugasnya melakukan pengawasan, verifikasi data penukaran lahan hutan menjadi area perkebunan. Sebagai alat untuk verifikasi tersebut adalah izin lokasi usaha, hak guna usaha dan surat tanda daftar perkebunan.
2. Menteri Pertanian. Tugasnya mengatur izin prinsip perkebunan kelapa sawit terkait penyusunan serta verifikasi data surat tanda daftar perkebunan. Mengatur dalam skala nasional dengan data nama, nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan.
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengatur penundaan berkaitan alih fungsi hutan dalam jangka panjang. Khususnya perusahaan maupun perorangan telah mendapat persetujuan prinsip namun lokasi pengajuan berada pada kawasan hutan produktif.
4. Gubernur, Walikota atau Bupati. Melakukan penundaan penerbitan izin baru. Bagi perusahaan yang melakukan dan masih berjalan usaha kebun kelapa sawit, tetap dapat beroperasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015.

Jenis Izin Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit

Setiap pelaku usaha budidaya tanaman wajib memiliki izin demi legalitas perusahaan. Sehubungan dengan luas wilayah operasional, bisnis kebun kelapa sawit skala industri atau pabrik harus mengurus perizinan seperti berikut ini:

1. IUP-B

IUP-B, Izin prinsip yang khusus mengatur mengenai proses budidaya tanaman. Mulai dari pengadaan benih, penanaman bibit, pemeliharaan, panen, pengolahan dan seterusnya. Wajib dimiliki oleh setiap perusahaan baik perorangan maupun group.

Waktu pelayanan dan jangka proses berkas sampai biasanya memakan waktu hingga 7 hari kerja supaya perizinannya terbit. Namun perhitungan waktu tersebut berdasarkan tanggal pengusaha mengajukan permohonan dengan berkasnya secara lengkap.

2. IUP-P

Izin yang mengatur mengenai pengelolaan hasil. Mulai pengolahan pasca panen, pengemasan, distribusi hingga sampai pada tahap penjualan. Jika hanya memiliki IUP-P, perusahaan tidak memiliki hak untuk melakukan berbagai budidaya tanaman.

3. IUP

Mengatur perizinan prinsip, mulai budidaya hingga pengelolaan hasilnya. IUP juga mengatur pengadaan bahan baku sebesar 20% dari perusahaan sendiri, sisanya dari masyarakat sekitar. Untuk pengelolaan disyaratkan 5 Ton TBS/jam.

Perizinan ini berbentuk tertulis oleh Pejabat berwenang. Dalam hal ini, setiap perusahaan perkebunan wajib memiliki legalitas tersebut ketika melakukan praktik usaha budidayanya. Sehingga usaha yang sedang berjalan tersebut merupakan legal.

IUP-B mensyaratkan luas area minimal 25 Ha. IUP-P mensyaratkan luas minimal 1.000 Ha. Jika keduanya tidak memenuhi atau kurang, maka tidak dapat terdaftar dalam izin prinsip perkebunan kelapa sawit.

Baca Juga : Laporan Amdal

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Artikel Prinsip Perkebunan Kelapa Sawit pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Simak Penjelasannya

Izin usaha perkebunan kelapa sawit mengatur mekanisme usaha mulai dari persiapan, penentuan lokasi, lama penggunaan, serta pasca guna lahan. Hal tersebut penting bagi setiap pengusaha sebab terdapat aspek legalitas tersendiri.

Mendukung pertumbuhan bisnis dalam bidang perkebunan dan industri terkait, pemerintah menyediakan layanan pengajuan permohonan izin tersebut secara online. Hal ini untuk memfasilitasi pebisnis perorangan yang mungkin tidak memiliki banyak waktu.

Mengurus dokumen dan persiapannya cukup sederhana. Anda dapat mengikuti instruksi yang diinformasikan dalam website instansi terkait. Namun sebaiknya sebelum melakukannya, Anda harus mempersiapkan persyaratan selengkapnya supaya proses pengajuan lebih cepat.

Salah satunya adalah harus memahami jenis perizinannya dulu. Kemudian segera siapkan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga Anda bisa tahu apa saja yang perlu Anda persiapkan ketika mengurus perizinannya tersebut.

Jenis Perizinan dalam Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

Terdapat beberapa jenis izin usaha perkebunan kelapa sawit yang berlaku. Merupakan tahapan yang melengkapi persyaratan sebelum memulai menggunakan hak-hak atas lahan. Berikut jenis izin dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

1. Izin Informasi

Merupakan tahap perijinan awal. Pada tahap ini perusahaan maupun investor harus melakukan pengkajian lahan, lokasi, analisis dampak lingkungan. Diperlukan penyesuaian dengan luas lahan paling efektif untuk kelapa sawit.

Tenggat waktu untuk menyelesaikan studi kelayakan tersebut adalah 1 tahun. Memerlukan waktu lama sebab berkaitan dengan pengkajian lahan serta dampak positif negatifnya dalam jangka panjang.

2. Izin Lokasi

Mengacu pada peraturan kepala badan pertanahan Nasional yang juga melalui tembusan kepada Kementerian Negara Agraria no. 2 tahun 1999. Mekanisme pemberian perizinan PMA/PMDN, dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota.

Pemberian izin sesuai dengan luas area perkebunan tersebut. Seluas 25 Ha selama 1 tahun, 25-50 Ha selama 2 tahun dan lebih dari 50 Ha selama 3 tahun. Jadi semuanya ada aturannya.

3. Izin usaha perkebunan kelapa Sawit

Mengikuti peraturan Kementrian Pertanian no. 26 tahun 2007 mengenai usaha perkebunan. Pejabat yang berwenang mengatur semua hal berkaitan dengan aktivitas perkebunan. Dalam hal ini adalah usaha budidaya yang terintegrasi industri.

Syarat Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit

Untuk pengajuannya Anda harus mempersiapkan akta pendirian badan usaha atau perubahan terakhir mengenai pendirian jika ada. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) harus ada, surat keterangan domisili wilayah aktivitas perkebunan.

Tidak boleh ketinggalan Anda juga harus menyiapkan bukti rekomendasi teknis kesesuaian lahan untuk lokasi usaha. Umumnya Gubernur mengeluarkannya namun secara teknis Anda bisa mendapatkannya melalui Walikota atau Bupati.

Perusahaan harus memenuhi syarat batas maksimum wilayah. Bisa dari perorangan atau group perusahaan dengan membuat surat pernyataan untuk pemerintah bahwa wilayah operasional belum melampaui batas maksimal.

Arah dan rencana usaha perlu menjadi dokumen yang melengkapi persyaratan. Anda perlu melampirkan pola pengembangan perusahaan, visi misi perusahaan atau rencana kerja perkebunan dengan terlebih dulu mengesahkannya melalui Notaris.

Perusahaan perorangan maupun group wajib melampirkan surat pernyataan persetujuan amdal, atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dokumen amdal sangat penting sebab memuat dampak positif dan negatif suatu aktivitas bisnis.

Dokumen amdal akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah atau dinas terkait untuk memberikan izin usaha. Terkait dengan aspek sosial, ekonomi, fisik, kimia, biologi, budaya hingga dampak bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemilik perusahaan baik perorangan maupun group wajib menyertakan peta lokasi. Peta harus berskala 1:100.000 sebagai gambaran letak daerah operasional. Setelah terbit izin usaha perkebunan kelapa sawit perusahaan bisa langsung beroperasi.

Baca Juga : Laporan Amdal

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Artikel Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.