Sertifikasi Usaha

Tahukah Anda seberapa pentingnya sertifikasi usaha untuk prospek ke depannya? Sekarang ini semua usaha baik itu mikro sampai makro membutuhkan aset yang bernama sertifikasi. Ada banyak hal yang bisa Anda dapatkan ketika memiliki sertifikat secara resmi.

Contohnya seperti mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah, memiliki aset yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan hingga mendapatkan konsumen karena kepercayaan. Semua itu bisa Anda dapatkan dengan hanya memiliki sertifikasinya saja.

Indonesia pada dasarnya memiliki peraturan yang mengatur sertifikasi dalam undang-undang. Badan usaha apa saja bisa memiliki sertifikat jika memang sudah memiliki kompetensinya. Tanpa adanya aset tersebut, perusahaan atau badan usaha tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi.

Mulai dari distributor hingga produsen juga umumnya memerlukan sertifikat untuk bisa terus beroperasi. Oleh karena itu Anda perlu mengajukan produk atau jasa terlebih dahulu ke lembaga yang terkait supaya mendapat pengakuan dari sertifikasi tersebut.

Mengenal Sertifikasi Usaha

Semakin banyak perusahaan atau badan usaha tentunya persaingan juga semakin tinggi untuk menarik konsumen. Setiap badan usaha memerlukan izin operasi agar dapat bergerak bebas. Semua itu berasal dari lembaga pemerintahan setempat atau bisa juga langsung dari pusatnya.

Anda harus bergerak cepat ketika membuka usaha baru untuk membuat izin operasi. Supaya usaha dapat meyakinkan konsumen, sertifikat atau sertifikasi bisa Anda dapatkan. Tentu saja kategori badan usahanya menjadi bahan pertimbangan utama.

Sebagai contoh ketika Anda memiliki usaha dalam bidang kuliner, maka sertifikasi halal atau dari BPOM sangat penting. Selain kuliner, BPOM juga mampu membuat sertifikat untuk badan usaha dalam bidang obat-obatan herbal atau kimia serta produk kosmetik.

Bahkan, badan usaha dalam bidang pariwisata juga memerlukan sertifikasi supaya kualitas jasa layanannya mendapat pengakuan. Jadi, setiap usaha memang memiliki sertifikatnya masing-masing baik itu dalam bidang jasa atau pembuatan produk jadi.

Beberapa Jenis Sertifikasi Usaha

Sertifikasi atau izin operasi pada dasarnya memiliki masa aktif yang harus Anda perhatikan. Jika masa aktifnya sudah habis, Anda bisa memperpanjangnya lagi dalam kurun waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut ini ada 3 jenis sertifikasi yang bisa Anda dapatkan.

1. Sertifikasi Primer (Wajib)

Untuk jenis sertifikat ini memiliki cara kerja layaknya izin operasi karena setiap badan usaha harus memilikinya. Pada dasarnya ada beberapa jenis sertifikasi primer seperti izin edar dari BPOM, Batas Kontaminasi dari COA, Halal dari MUI dan yang lainnya.

Semua jenis sertifikasi tersebut harus ada dalam badan usaha agar bisa beroperasi. Jika tidak ada maka perusahaan atau badan usaha bisa mendapatkan sanksi. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin operasi sehingga usahanya diberhentikan oleh pemerintah.

2. Sertifikat Tersier (Khusus)

Jenis sertifikasi ini mengarah ke badan usaha tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri. Sebagai contoh ada sertifikat Eco-Friendly untuk usaha dalam bidang lingkungan. Ada juga sertifikat profesi dan kompetensi untuk usaha penyedia jasa swasta.

Setiap perusahaan pasti memiliki standarisasinya masing-masing sehingga sertifikat jenis ini khusus untuk golongan tertentu. Biasanya sertifikat ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai dan mutu perusahaan supaya tetap unggul dalam kategori usahanya.

3. Sertifikasi Sekunder (Umum)

Tentu saja jenis sertifikasi ketiga adalah yang memiliki sifat umum dan dapat tertuju ke badan usaha apa saja. Baik itu instansi pemerintah atau swasta, semua bisa menggunakan sertifikat jenis ini. Pada dasarnya sertifikat sekunder selalu menjadi aset paling dibutuhkan.

Contoh sertifikat sekunder adalah SNI (Standar Nasional Indonesia), Halal, Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP) serta penggolongan produk seperti paten atau merek. Konsumen pasti akan percaya dengan produk dengan sertifikasi tersebut.

Standar sertifikasi pada umumnya dapat Anda lihat dari kualitas produk atau jasanya. Konsumen selalu mengutamakan kualitas sebelum membeli dan menggunakan produknya. Oleh karena itu, sertifikasi usaha sangat penting bagi pengusaha di masa sekarang ini.

Baca Juga :  SIUPPAK

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Sertifikasi Usaha pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Pengertian

Sangat penting untuk memahami apa saja standar usaha pariwisata ketika ingin mengajukan sertifikasi ke bagian Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP). Sekarang ini, ada banyak sektor pariwisata yang membutuhkan perhatian lebih dalam lagi.

Peningkatan mutu pada sektor pariwisata mampu meningkatkan minat wisatawan untuk datang, berkunjung atau berwisata ke sana. Semakin tinggi mutu bidang usaha, maka akan semakin tinggi juga standarisasi usaha tersebut sehingga mampu meningkatkan mutu pariwisata Indonesia.

Badan usaha yang memiliki mutu perlu mengajukan sertifikasi ke bagian LSUP. Fungsi utama dari LSUP adalah memantau sektor pariwisata dengan memberikan sertifikasi tertulis. Jadi, badan usaha terkait akan mendapat perhatian lebih pada sektor kepariwisataan dalam negeri.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepariwisataan, ada beberapa badan usaha yang bisa mendapatkan penilaian dari LSU. Setiap badan usaha ini mendapatkan pengakuan ketika kompetensinya sudah baik dalam hal standarisasi usaha pariwisata.

Memperhatikan Standar Usaha Pariwisata

Tertera pada Pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 2009, terdapat 13 badan usaha yang bisa mendapatkan sertifikasi. Tentu saja usaha harus memiliki badan hukum dan perangkat kerja sendiri supaya mendapat pengakuan. Berikut ini 13 sektor usaha pariwisata terpilih.

1. Usaha dalam bidang daya tarik wisata
2. Usaha kawasan pariwisata
3. Penyedia Jasa transportasi
4. Penyedia jasa perjalanan wisata
5. Menawarkan wisata SPA
6. Penyedia jasa makanan dan minuman
7. Penyedia akomodasi
8. Penyelenggara hiburan dan rekreasi
9. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
10. Penyedia jasa informasi pariwisata
11. Penyedia jasa konsultan wisata
12. Jasa pramuwisata
13. Menawarkan wisata tirta

Ketiga belas badan usaha tersebut bisa mendapatkan sertifikasi langsung dari LSU. Cara kerja dari sistem ini adalah pengusaha wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, petugas pemerintah wilayah setempat akan memberikan informasi usaha ke tim audit LSU.

Setelah peninjauan selesai dan kompetensi mendapat persetujuan, sertifikasi bisa dibuat. Proses ini sangat membutuhkan kejelian karena kompetensi yang membutuhkan perhatian lebih adalah pelayanan, perlindungan konsumen, perlindungan sosial dan prinsip tata kelolanya.

Beberapa Standar Usaha Pariwisata

Pada dasarnya standarisasi usaha dalam bidang kepariwisataan ini meliputi kompetensi yang ada. Oleh karena itu setiap badan usaha wajib memperhatikan setiap standarisasi tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjelasan singkat mengenai 4 standarisasi yang ada.

1. Kepastian Pelayanan

Setiap badan usaha pasti memiliki pelayanannya sendiri-sendiri. Sebagai contoh badan usaha akomodasi seperti hotel, standar pelayanan harus baik ketika wisatawan berkunjung ke sana. Kebersihan kamar, kondisi hotel hingga layanan ekstra harus mendapat perhatian.

2. Kualitas Pelayanan

Sistemnya, kepastian pelayanan lebih mengarah ke badan usaha pada sektor pariwisata. Lalu untuk kualitas tentunya bisa seperti keramahan petugas pelayanan. Semakin tinggi mutunya, maka penilaian terhadap usaha tersebut akan semakin bagus.

3. Perlindungan Konsumen

Untuk sistem perlindungan ada 2 jenis yang bisa Anda pahami yaitu perlindungan preventif dan kuratif. Preventif lebih ke arah perlindungan saat membeli produk atau menggunakan jasa. Sedangkan kuratif merupakan perlindungan saat menggunakan atau memakai produk.

4. Perlindungan Lingkungan Sosial, Budaya dan Alam

Kompetensi suatu badan usaha pada sektor pariwisata dapat dilihat dari bagaimana sistem perlindungan sosial, budaya dan alamnya. Jika sistem operasionalnya tidak membahayakan maka badan usaha tersebut lolos uji kelayakan.

5. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Penilaian terakhir berasal dari operasionalnya apakah sudah sesuai dengan prinsip tata kelola menurut aturan pemerintah atau belum. Jika sudah memiliki operasional yang terstruktur, maka kompetensi badan usaha bisa mendapatkan persetujuan positif.

Kelima penilaian tersebut sudah tercantum pada peraturan perundangan kepariwisataan. Oleh karena itu, standar usaha pariwisata harus mengikuti aturan yang berlaku supaya bisa terus meningkatkan mutu pariwisata di Indonesia.

Baca Juga :  SIUPPAK

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Standar Usaha Pariwisata pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Lembaga SUP

Merujuk pada peraturan menteri mengenai lembaga sertifikasi usaha pariwisata (LSUP), telah memiliki kebijakan untuk memberikan sertifikat kompetensi usaha. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa usaha tersebut mampu meningkatkan mutu Indonesia melalui sektor pariwisata.

Dengan begitu, sektor pariwisata akan mendapat perhatian lebih dari institusi pemerintah. Untuk peningkatannya, pemerintah melakukan audit terlebih dahulu ke lokasi yang ada. Setelah itu, usaha akan mendapat peningkatan pada bagian pelayanan dan pengelolaan.

Tentu saja peningkatan mutu tersebut memberikan efek positif pada perkembangan usaha. Jika perubahan mutu yang ada dapat memberikan efek positif, maka sektor pariwisata tersebut akan mendapat perhatian lebih banyak dari wisatawan domestik dan mancanegara.

Biasanya usaha pariwisata pada kawasan tertentu saja yang mampu mendapatkan sertifikasi dari LSUP. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, tugas dan wewenang LSUP juga memiliki peran besar dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

Pada dasarnya, LSUP memiliki tugas dan wewenang yang sudah tercantum pada bagian Pasal 14 ayat 1 UU No. 10 tahun 2009 mengenai Kepariwisataan. Dalam pasal itu menjelaskan bahwa LSUP memiliki 3 bentuk tugas dan wewenang yang meliputi poin-poin berikut ini.

1. Tugas

• Melakukan audit pada sektor pariwisata
• Memelihara kinerja auditor yang bertugas
• Mengembangkan skema sertifikasi

2. Wewenang

• Melakukan penetapan pada biaya pelaksanaan audit
• Melakukan penerbitan sertifikasi usaha pariwisata
• Mencabut sertifikasi usaha pariwisata

Setiap poin memiliki peran yang jelas dan merujuk pada pemantauan sektor pariwisata baik itu lembaga apa saja. Semua tugas dan wewenang sudah mendapat persetujuan karena memiliki tugas auditor. Bahkan, LSUP juga wajib menyampaikan laporan selama 6 bulan sekali.

Menteri Pariwisata akan mendapat laporan tersebut setelah mendapatkan tembusan dari bagian pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati atau Walikota. Oleh sebab itu, pelaksanaan semua tugas dan wewenang LSUP perlu mengutamakan etos kerja yang disiplin.

Tim audit perlu melakukan penilaian berdasarkan kompetensi usaha pariwisata yang ada. Jika terdapat ketidakcocokan pada kompetensi tersebut, maka audit LSU berhak mencabut sertifikat dalam batas waktu tertentu sebelum mendapatkan keputusan pencabutan akhir.

Sektor yang Dipantau Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

Untuk mendapatkan sertifikasi, pengusaha bidang pariwisata perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu ke bagian LSU melalui komisi Otoritas. Pendaftaran sertifikasi tersebut nantinya akan mendapat peninjauan dari perangkat daerah bidang kepariwisataan terlebih dahulu.

Setelah itu tim audit dari LSU bidang kepariwisataan juga akan melihat kompetensi sektor yang ada. Jika kompetensi usaha mencakup kebutuhan yang ada, maka sertifikat bisa diberikan. Usaha yang mendapatkan perhatian LSU adalah sebagai berikut :

1. Mampu memanfaatkan daya tarik wisata
2. Memiliki kawasan pariwisata
3. Memberikan jasa transportasi wisata
4. Memiliki jasa perjalanan wisata
5. Menyediakan jasa makanan dan minuman
6. Menyediakan akomodasi pariwisata
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
8. Penyelenggaraan sebuah pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan juga pameran
9. Memiliki jasa informasi pariwisata
10. Usaha sektor SPA
11. Memiliki jasa konsultan pariwisata
12. Memiliki jasa pramuwisata
13. Usaha sektor Tirta

Semua sektor kepariwisataan tersebut bisa mendapat sertifikasi langsung dari LSU jika memang kompetensinya memenuhi. Nantinya, setiap badan usaha akan mendapatkan tenaga audit untuk mendapat peninjauan berkala. Selain itu, badan usaha juga harus berbadan hukum.

Tujuannya adalah supaya usaha memang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pariwisata kawasan Indonesia. Selain itu perangkat kerja juga harus tersedia supaya operasionalnya sudah terjamin. Aturan ini juga terdapat pada aturan perundang-undangan yang sama.

Pasal 14 ayat 1 UU No. 10 tahun 2009 memang sudah menjelaskan semua informasi bagian sektor kepariwisataan. Bagi Anda yang ingin mengajukan sektor usahanya ke LSU, informasi lengkap dari lembaga sertifikasi usaha pariwisata sudah tersedia di sana.

Baca Juga :  SIUPPAK

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Pengertian 

Sertifikasi pariwisata merupakan pengakuan independen jika system manajemen yang berada pada sebuah usaha pariwisata sudah sesuai dengan standar, selain itu sertifikasi ini memberikan pengakuan bila perusahaan dapat mencapai kebijakan serta sasaran penetapan secara konsisten.

Sertifikasi ini juga memberikan pengakuan jika usaha tersebut mengimplementasikan manajemen dengan efisien dan efektif serta sesuai dengan standar. Beberapa waktu belakangan ini, sertifikasi setiap jenis usaha memang perlu, salah satunya dalam industry pariwisata.

Sebagai sebuah perusahaan yang berkecimpung pada bidang pariwisata, tentu saja memiliki sertifikasi ini merupakan hal yang sangat penting.

Ruang Lingkup Sertifikasi Pariwisata yang Harus Anda Tahu

Sebelum melakukan pengajuan sertifikasi usaha pariwisata, tidak ada salahnya Anda mengetahui apa saja yang menjadi ruang lingkup dari sertifikasi ini, seperti :

1. Sertifikasi arena permainan

Bila Anda memiliki usaha pada bidang arena permainan, apalagi dalam kapasitas yang cukup besar, tentu saja harus mengantongi sertifikasi ini. Kementerian Pariwisata sudah mengkategorikan Family Entertainment Center sebagai arena permainan.

2. Taman rekreasi

Selain arena permainan, taman rekreasi juga menjadi usaha yang memerlukan sertifikasi. Taman rekreasi ini seperti waterpark zoo, aquarium, themepark dan masih banyak lagi.

Bagi taman rekreasi yang telah mengantongi sertifikasi usaha pariwisata, tentunya bisa menjadi nilai plus sendiri, apalagi untuk arena permainan atau taman rekreasi yang melibatkan banyak anak-anak di dalamnya.

Sebagai orang tua, tentu saja mereka lebih memilih taman rekreasi yang sudah memiliki sertifikasi serta terjamin aman bila membandingkannya dengan taman rekreasi yang belum mengantongi sertifikasi.

3. Perjalanan wisata

Perjalanan wisata juga menjadi usaha yang harus melakukan sertifikasi. Bahkan, standar sertifikasi perjalanan wisata ini juga sudah diatur mengenai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan dari adanya sertifikasi ini tentu saja untuk mendukung adanya mutu serta kualitas layanan perjalanan wisata.

4. Sertifikasi restoran

Sertifikasi restoran merupakan pemberian sertifikat pada usaha restoran agar bisa mendukung mutu produk, pengelolaan serta pelayanan usaha restoran dari kesesuaian standar usaha.

Dengan adanya sertifikasi restoran ini, Anda dapat meyakinkan pada calon pelanggan jika restoran Anda merupakan restoran yang sudah tersertifikasi dana man. Pembeli pasti akan lebih nyaman dan yakin membeli di restoran yang sudah tersertifikasi.

Memilih Lembaga Kesesuaian Sertifikasi Pariwisata

Saat ini ada begitu banyak lembaga kesesuaian yang memberikan jasa sertifikasi untuk usaha pariwisata. Begitu banyaknya lembaga ini tidak jarang membuat kita bingung memilih salah satunya.

Apalagi semua lembaga mengaku jika jasa sertifikasi usaha pariwisata yang mereka miliki merupakan jasa terbaik. Sebenarnya ada beberapa tips yang dapat Anda ikuti, seperti:

1. Pilih jasa yang menjadikan klien sebagai prioritasnya

Ketika memilih jasa sertifikasi, pastikan Anda mendapat dukungan penuh dari jasa tersebut. Contohnya ketika harus merevisi hal-hal yang keliru, jasa sertifikasi ini memperlihatkan mitranya yang berhubungan dengan bisnis pariwisata.

Dengan cara ini Anda dapat mencontoh dan menerapkan hal-hal yang tepat pada proses sertifikasi.

2. Cepat serta tepat

Sebagai klien, tentu Anda ingin jika proses sertifikasi ini bisa berjalan dengan cepat serta tepat. Pastikan jasa tersebut mengedepankan penyelesaian pengurusan sesegera mungkin sehingga sebagai klien, Anda bisa lebih cepat memperoleh sertifikasi tersebut.

3. Harga yang kompetitif

Meskipun cepat dan tepat, namun harga juga harus Anda jadikan pertimbangan. Jangan sampai biaya yang harus Anda keluarkan sangat tinggi namun tidak sesuai dengan pelayanan.

4. Sudah terakreditasi

Sebagai sebuah lembaga sertifikasi, tentu saja jasa sertifikasi tersebut harus sudah terakreditasi, ini merupakan salah satu persyaratannya.

Memilih lembaga untuk proses sertifikasi pariwisata memang tidak mudah, namun pastikan kembali memilih jasa berpengalaman.

Baca Juga :  SIUPPAK

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Sertifikasi Pariwisata pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Pengertian 

Sertifikasi usaha pariwisata menjadi hal yang umum di dunia industry. Lebih-lebih sektor pariwisata merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional saat ini.

Dalam sertifikasi pariwisata, nantinya terdapat kewajiban dalam penyelenggaraannya mulai dari kegiatan sertifikasi awal, survailen hingga resertifikasi.

Dukungan lembaga sertifikasi yang kompeten memang sangat perlu agar lingkup usaha pariwisata memiliki daya saing, pelayanan yang terjamin hingga kualitas produk yang baik.

Agar dapat mendukung peningkatan mutu produk, pengelolaan dan pelayanan, pemerintah melakukan penyelenggaraan sertifikasi ini. Bahkan, terdapat lembaga yang mengaturnya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata tahun 2016 No 1 yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi pariwisata.

Kemudian peraturan tersebut diperbarui dengan Permenparekraf Tahun 2020 No 6 yang berkaitan dengan penyelenggaraan sertifikasi pariwisata.

Alasan Mengapa Harus Memiliki Sertifikasi Usaha Pariwisata

Dulunya, tidak sedikit yang menganggap jika sertifikasi pariwisata ini merupakan hal yang kurang penting. Padahal, jika melihat lebih lanjut lagi, sangat penting sebuah usaha pariwisata memiliki sertifikasi ini.

Berikut beberapa alasan mengapa harus memiliki sertifikasi pariwisata, seperti:

1. Agar bisa memenuhi persyaratan

Ketika ingin mendirikan sebuah usaha, wajib untuk memenuhi seluruh ketetapan syaratnya. Salah satu syarat yang ada ialah menjalankan sertifikasi. Oleh sebab itu agar dapat memenuhi syarat tersebut, tentu saja perusahaan Anda harus melakukan sertifikasi pariwisata.

2. Bisa meningkatkan nilai jual

Jangan salah, meskipun banyak orang yang menganggap remeh sertifikasi, namun siapa yang menyangka jika sertifikasi ini bisa menjadikan perusahaan memiliki nilai jual.

Contohnya saja, Anda bisa memperlihatkan jika perusahaan atau usaha yang Anda miliki mempunyai peningkatan mutu serta nilai, bila membandingkannya dengan usaha sejenis  pada lingkungan sekitar.

Tentu saja hal ini menjadi sebuah nilai tambah, dan akan lebih banyak konsumen yang memilih usaha Anda.

3. Meningkatkan performa serta stabilitas

Ketika sebuah usaha melakukan sertifikasi, hal ini dapat meningkatkan performa perusahaan yang berada pada setiap aspek, bahkan dapat menjaga stabilitas perusahaan.

Penyebabnya adalah, dalam melakukan sertifikasi pariwisata, nantinya lembaga akan melakukan penilaian mulai dari mutu produk, pelayanan dan lainnya. Tentu saja hal ini bisa membuat usaha lebih meningkatkan performanya.

4. Daya saing yang unggul

Bila sudah melakukan sertifikasi dalam jangka tidak lama, seluruh aspek perusahaan bisa mempengaruhi daya saing. Perusahaan Anda akan bersanding dengan perusahaan-perusahaan besar.

Pertanyaan Mengenai Sertifikasi Usaha Pariwisata

Ada beberapa pertanyaan yang biasanya terlintas oleh pemilik usaha pariwisata mengenai sertifikasi ini. Oleh sebab itu ketahui beberapa hal berikut ini:

1. Biaya

Biasanya, biaya menjadi salah satu yang yang sering membuat usaha bingung apakah jadi melakukan sertifikasi atau tidak. Pada dasarnya penentuan biaya ini berdasarkan berbagai macam hal mulai dari durasi audit dan lainnya.

Oleh sebab itu ketika Anda sudah memilih lembaga yang akan menjalankan sertifikasi pariwisata di perusahaan, Anda dapat menanyakan jika bentuk usaha yang Anda miliki, berapa besaran persiapan biayanya.

2. Waktu

Pada umumnya, proses sertifikasi ini dapat selesai dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan dari audit tahap pertama. Tetapi, hal ini bergantung dari kesanggupan serta penyelesaian dari temuan audit hingga penerimaan bukti perbaikan.

Bila harus sedikit memperbaiki hal-hal dalam proses audit, tentu saja proses sertifikasi ini bisa berjalan lebih lancar.

3. Masa aktif sertifikasi

Masa aktif sertifikasi pariwisata ini berlaku 3 tahun dari tanggal sertifikasi tersebut. Setiap tahunnya, perusahaan harus melakukan audit berkaitan dengan konsistensi implementasi sertifikasi.

Saat ingin melakukan sertifikasi, memang memerlukan persiapan yang matang, sehingga nantinya proses sertifikasi usaha pariwisata dapat berjalan dengan lancar.

Baca Juga :  SIUPPAK

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Sertifikasi Usaha Pariwisata pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.