Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi instrumen penting pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dan memperkuat kemandirian industri. Dalam proyek-proyek strategis, baik pemerintah maupun BUMN, nilai TKDN menentukan apakah sebuah produk layak digunakan atau mendapatkan insentif. Oleh karena itu, memahami cara penghitungan TKDN 2025 menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha.
Kementerian Perindustrian melalui reformasi aturan TKDN 2025 memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformulasi ini mengubah cara menghitung nilai TKDN dari pendekatan biaya yang rumit menjadi sistem berbasis bobot dengan tiga komponen utama. Bahan/material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik.
Tujuan Reformulasi TKDN 2025
Reformasi ini bukan hanya untuk menyederhanakan perhitungan, tetapi juga untuk memberi keadilan pada industri. Di mana yang benar-benar melakukan investasi, memproduksi di dalam negeri, dan menyerap tenaga kerja lokal. Metode baru ini juga menghilangkan beban administratif yang berat terutama untuk UMKM, serta mendorong pelaku industri agar lebih terbuka terhadap sertifikasi TKDN.
Komponen-komponen dalam Penghitungan TKDN 2025
Perhitungan TKDN 2025 dibagi menjadi tiga komponen utama dengan pembobotan yang jelas, yaitu:
Bahan atau Material Langsung – Bobot 75%
Komponen ini mendapat porsi terbesar karena bahan/material mencerminkan struktur produksi yang paling nyata. Cara menghitungnya ditentukan berdasarkan dua kondisi:
Jika pemasok memiliki sertifikat TKDN:
- Nilai TKDN 80,01–100% → KDN = 100%
- Nilai TKDN 60,01–80% → KDN = 80%
- Nilai TKDN 40,01–60% → KDN = 60%
- Nilai TKDN 20,01–40% → KDN = 40%
- Nilai TKDN 0,01–20% → KDN = 20%
Artinya, semakin tinggi nilai TKDN dari pemasok, semakin tinggi kontribusinya dalam menghitung TKDN akhir.
Jika pemasok tidak memiliki sertifikat TKDN:
- Jika seluruh bahan diperoleh & diproduksi di dalam negeri → KDN = 100%
- Jika hanya diproduksi di dalam negeri → KDN = 25%
- Jika tidak diproduksi di dalam negeri atau diimpor → KDN = 0%
Sistem ini memberikan insentif pada pelaku usaha yang membeli bahan baku dari produsen dalam negeri bersertifikat.
Tenaga Kerja Langsung (TKL) – Bobot 10%
Komponen ini secara otomatis dihitung sebesar 10% apabila perusahaan memenuhi syarat berikut:
- Melakukan investasi dan produksi di Indonesia.
- Menggunakan tenaga kerja yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses produksi langsung.
Artinya, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan manual atau audit biaya untuk komponen tenaga kerja. Cukup menunjukkan bukti bahwa proses produksi menggunakan pekerja lokal, maka bobot penuh (10%) diberikan. Ini menjadi bentuk penghargaan terhadap perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam negeri.
Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) – Bobot 15%
Bagian akhir dalam penghitungan mencakup pengeluaran yang tidak langsung mendukung proses produksi. Sistem baru tahun 2025 tidak lagi memakai pendekatan lama yang rumit, melainkan menerapkan klasifikasi bertingkat menurut indikator yang telah ditetapkan.
Syarat perusahaan agar bisa mendapatkan nilai KDN pada overhead:
- Berinvestasi di Indonesia, berbadan hukum Indonesia, dan memproduksi di dalam negeri.
- Menggunakan fasilitas produksi milik sendiri.
- Memiliki pabrik atau tempat produksi sendiri (tidak sewa sepenuhnya).
Bobot yang diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan:
- Memenuhi semua poin 1, 2, dan 3 → KDN = 100%
- Memenuhi poin 1 dan 2 → KDN = 75%
- Hanya memenuhi poin 1 → KDN = 50%
- Tidak memenuhi → KDN = 0%
Dengan sistem ini, perusahaan yang hanya merakit di Indonesia tanpa berinvestasi serius tidak akan mendapat bobot tinggi. Ini mendorong investasi nyata dan pabrikasi sesungguhnya.
Syarat Minimal Penghitungan
Penghitungan nilai TKDN harus dilakukan terhadap komponen utama yang jika dijumlahkan mencakup paling sedikit 90% dari total biaya produksi. Artinya, perusahaan tidak harus menghitung semua komponen, namun cukup fokus pada komponen dengan bobot terbesar. Hal ini penting untuk menyederhanakan proses perhitungan tanpa mengurangi akurasi dan kredibilitas hasil akhir.
Kelebihan Sistem Baru TKDN 2025
Lebih Sederhana dan Efisien
Tidak lagi perlu menghitung biaya per unit secara rinci dan menyusuri rantai pasok hingga layer ke-3. Cukup gunakan bobot dan sertifikat TKDN dari pemasok.
Adil dan Memberi Insentif
Industri yang benar-benar memproduksi di dalam negeri dan menyerap tenaga kerja lokal akan memperoleh nilai lebih tinggi.
Bisa Dibandingkan Lintas Sektor
Dengan standar penilaian yang konsisten, performa produk dari berbagai industri dapat dievaluasi secara setara.
Mendukung UMKM
Usaha kecil menengah yang kesulitan audit biaya kini bisa mengikuti penghitungan TKDN tanpa harus membayar konsultan mahal.
Contoh Sederhana Simulasi Penghitungan
Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi lemari es dengan struktur biaya sebagai berikut:
- Bahan/material dari pemasok bersertifikat TKDN 85% → KDN bahan = 100% × 75% = 75%
- Tenaga kerja langsung seluruhnya WNI → KDN TKL = 10%
- Produksi dilakukan di pabrik milik sendiri di Indonesia → KDN FO = 15%
- Total TKDN = 75% + 10% + 15% = 100%
Jika beberapa komponen tidak memenuhi kriteria, bobotnya menyesuaikan. Misalnya bahan hanya 60% TKDN → nilainya turun menjadi 60% × 75% = 45%.
Mengapa Perusahaan Perlu Memahami Formulasi Ini?
Bagi pelaku industri, memahami cara penghitungan TKDN 2025 bukan sekadar soal memenuhi regulasi. Tingginya proporsi kandungan lokal kerap dijadikan dasar dalam pemilihan produk dalam kebijakan tertentu:
- Mengikuti tender pemerintah dan BUMN
- Memperoleh insentif fiskal atau preferensi harga
- Membuka peluang lebih besar bagi produk buatan Indonesia untuk bersaing dengan barang impor di pasar dalam negeri
- Mendapatkan pengakuan sebagai pelaku industri yang berpihak pada bangsa
Manfaat Jangka Panjang Sistem TKDN Baru
Sistem penghitungan TKDN terbaru tidak hanya menyederhanakan prosedur, tapi juga menciptakan ekosistem industri yang sehat dan kompetitif. Pelaku usaha kini didorong untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengadopsi teknologi. Selain itu, adanya bobot untuk kegiatan litbang dan sertifikasi seperti INDI 4.0 menandakan bahwa pemerintah tidak hanya menilai aspek fisik produksi.
Tapi juga kecerdasan dan keberlanjutan perusahaan. Dengan begitu, reformasi TKDN 2025 berperan penting dalam mendorong transformasi industri Indonesia menuju era modernisasi dan daya saing global. Tanpa melupakan kepentingan nasional.
Langkah Maju untuk Kedaulatan Industri
Reformasi dalam penghitungan TKDN tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri yang berdaulat dan inklusif. Dengan sistem berbasis bobot yang jelas dan transparan, pelaku usaha tidak lagi terbebani dengan prosedur teknis yang rumit. Sebaliknya, mereka didorong untuk berinvestasi, berproduksi, dan menyerap tenaga kerja di Indonesia yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi nasional dari dalam.
Kini, memahami penghitungan TKDN 2025 bukan hanya keharusan teknis, tapi bagian dari strategi jangka panjang membangun Indonesia yang lebih mandiri di tengah persaingan global.
*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024
MORE DETAIL INFO PLEASE CALL US :
CALL / WA : +62811-1280-843
Email : info@konsultanindustri.com