Dalam upaya memperkuat industri nasional, pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sertifikasi TKDN menjadi bukti formal atas kandungan lokal dari suatu barang atau jasa, dan berperan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Praktik yang terkenal sebagai “TKDN washing” ini untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menetapkan pembatasan terhadap jenis produk yang tidak dapat di sertifikasi TKDN.

Artikel ini akan mengulas secara menyeluruh apa itu menghindari TKDN washing, bagaimana mekanisme pengendaliannya, dan jenis produk apa saja yang di kecualikan dari sertifikasi TKDN untuk menjaga keadilan, integritas, dan keakuratan data industri nasional.

Apa itu TKDN?, Lalu Bagaimana Mengindari TKDN washing Tersebut?

Ketahuilah bahwa nilai persentase dari komponen dalam negeri yang di pakai di proses produksi suatu barang/jasa merupakan pengertian TKDN ya. Komponen tersebut meliputi bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak langsung pabrik, dan bisa diperkuat dengan aspek Brainware dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

TKDN sangat penting karena:

* Mendorong penggunaan produk lokal

* Mengurangi ketergantungan impor

* Meningkatkan investasi dalam negeri

* Menumbuhkan lapangan kerja nasional

* Menjadi salah satu syarat utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Sertifikat TKDN yang sah di terbitkan oleh Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINas dan menjadi alat ukur resmi dalam sistem pengadaan nasional.

Fenomena TKDN Washing

Jadi TKDN washing terjadi saat suatu produk ataupun pelaku usaha memanipulasi atau sederhanakan proses produksi supaya dapat klaim produk itu sebagai buatan dalam negeri & memperoleh sertifikat TKDN.

Contohnya:

* Produk yang hanya diberi label lokal tanpa perubahan nyata dalam proses produksi

* Perakitannya secara minimal dengan alat sederhana tapi terklaim jadi proses manufakturnya

Praktik semacam ini jelas merusak tujuan kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), serta merugikan pelaku industri yang benar-benar berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.

Langkah Pemerintah Mengantisipasi TKDN Washing

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan pembatasan agar hanya produk yang benar-benar memenuhi prinsip manufaktur dan nilai tambah yang layak mendapatkan sertifikat TKDN. Langkah ini bertujuan agar:

* Keakuratan data nilai kandungan dalam negeri tetap terjaga

* Efisiensi anggaran negara dalam pengadaan lebih terjamin

* Keadilan antar pelaku usaha tetap terjaga

* Meningkatkan kredibilitas sistem sertifikasi TKDN

Melalui regulasi dan evaluasi teknis, pemerintah menyaring jenis produk yang secara substansi tidak memenuhi kriteriasebagai produk dalam negeri, sehingga tidak layak disertifikasi TKDN.

Produk-Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi TKDN

Berdasarkan ketentuan terbaru, berikut adalah kategori produk yang tidak bisa dilakukan penghitungan dan sertifikasi TKDN, sebagai upaya mencegah TKDN washing:

1. Produk Hasil Pengepakan dan/atau Pengemasan Saja

Produk yang hanya melalui proses pengepakan ulang (repacking) tanpa ada proses manufaktur atau transformasi fisik tidak bisa disertifikasi. Contohnya:

* Produk pangan yang di impor dalam jumlah besar kemudian di kemas ulang dalam kemasan kecil di Indonesia.

* Barangnya elektronik impor yang cuma terkemas ulang pakai label lokal.

Alasan penolakan: Tidak ada nilai tambah manufaktur atau pemrosesan lokal yang signifikan.

2. Produk Hasil Perakitan Sederhana

Produknya tersusun dari kurang dari 5 komponen pakai alat manual ataupun sederhana tak penuhi standar TKDN. Peralatan sederhana di definisikan sebagai:

“Peralatan yang dapat di operasikan langsung dengan tangan dan tidak membutuhkan bantuan motor, listrik, dan/atau BBM.”

Contoh praktik yang dilarang:

* Merakit kipas angin hanya dengan memasang baling-baling pada motor impor menggunakan obeng tangan

* Menyusun mainan plastik dari bagian-bagian pabrikan luar negeri tanpa proses industri

Alasan penolakan: Tidak mencerminkan kegiatan industri, hanya aktivitas “assembling” yang tidak substansial.

3. Proses Finishing Sederhana (Pengecatan, Pewarnaan, Pemotongan, Pengirisan, atau Pengenceran)

Produk yang hanya mengalami proses permukaan atau visual tanpa mengubah struktur fisik atau fungsi utama produk tidak dianggap sebagai hasil industri lokal.

Misalnya:

* Mengecat ulang kendaraan bekas impor

* Memotong lembaran logam impor tanpa mengubah bentuk fungsionalnya

* Melarutkan cairan kimia impor tanpa penambahan bahan aktif baru

Alasan penolakan: Tidak ada transformasi signifikan dari sisi material atau fungsi teknis.

4. Produk yang Hanya Di uraikan (Disassembly)

Penguraian barang menjadi komponen (misalnya, membongkar produk elektronik dari luar negeri lalu menjual komponennya sebagai “lokal”) tidak dianggap sebagai proses produksi. Hal ini justru bertentangan dengan prinsip membangun nilai tambah, karena proses tersebut sebenarnya mengurangi kompleksitas, bukan menambahnya.

Misalnya:

* Memecah laptop impor menjadi motherboard, RAM, dan casing lalu diklaim sebagai hasil produksi lokal

Alasan penolakan: Tidak terjadi proses produksi, justru sebaliknya — dekomposisi.

5. Produk dari Alam yang Tidak Melalui Proses Manufaktur

Produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, tambang, atau hasil laut yang langsung di ambil dari alam tanpa pengolahan teknis atau industri lanjutan, tidak bisa di sertifikasi TKDN.

Misalnya:

* Buah segar hasil kebun lokal

* Batu bara mentah tanpa pencucian atau pencampuran

* Susu sapi yang langsung di kemas tanpa pasteurisasi atau fermentasi

Alasan penolakan: Belum mengalami transformasi menjadi produk industri.

Syarat Minimal agar Produk Bisa Disertifikasi TKDN

Agar produk dapat di sertifikasi, setidaknya harus memenuhi tiga prinsip utama sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 thn 2018 Pasal 1 pada angka 21:

1. Di produksi oleh perusahaan yang berinvestasi di Indonesia
2. Di kerjakan oleh tenaga kerja dalam negeri
3. Pakailah bahan baku/komponen dalam negeri tersebut

Sertifikasi TKDN: Proses yang Transparan dan Ketat

Pemerintah juga melakukan reformasi sistem penerbitan sertifikat TKDN untuk mencegah TKDN washing, antara lain dengan:

* Digitalisasi proses sertifikasi melalui SIINas

* QR Code pada sertifikat sebagai penanda keaslian

* Penerbitan hanya oleh pejabat berwenang dari Kementerian Perindustrian

* Pengawasannya secara berkala & surveillance tahunan LVI

* Sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk pencabutan sertifikat dan daftar hitam

Sanksi terhadap TKDN Washing

Pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi TKDN, termasuk rekayasa data atau pengajuan produk tidak sah, dapat di kenai sanksi berikut:

1. Untuk Peringatannya Secara tertulis
2. Pencabutan sertifikat TKDN
3. Daftar hitam pelaku usaha (blacklist)
4. Larangan pengajuan ulang selama 1 tahun
5. Sanksi hukum (pidana) bila terbukti melakukan pemalsuan atau merugikan negara

Mengapa Pencegahan TKDN Washing Penting?

a. Menjaga Integritas Sistem TKDN

TKDN adalah sistem berbasis kepercayaan dan data. Manipulasi sekecil apa pun dapat merusak seluruh ekosistem pengadaan berbasis PDN.

b. Melindungi Industri yang Benar-Benar Berproduksi

Pelaku industri yang mematuhi aturan dan berinvestasi besar-besaran akan di rugikan jika pelaku TKDN washing mendapatkan perlakuan yang sama.

c. Efisiensi Belanja Negara

Pengadaan yang di dasarkan pada TKDN palsu atau manipulatif berpotensi merugikan anggaran negara dan memperlemah nilai manfaat ekonomi nasional.

Sertifikasi TKDN adalah alat penting untuk membangun ekosistem industri nasional yang kuat dan berkelanjutan. Namun, agar sistem ini berhasil, semua pihak harus menghindari praktik yang merusak, salah satunya menghindari TKDN washing.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Menghindari TKDN Washing: Produk Apa Saja yang Tidak Bisa Di sertifikasi? pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Saat ini untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, pemerintah negara Indonesia terus mendorong pemakaian Produk Dalam Negeri. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkannya adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini mampu mengukur sejauh mana produk/jasa mengandung unsur lokalisasi , mulai dari bahan bakunya, tenaga kerja, sampai proses produksi.

Akan tetapi, seiring industri berkembang & kebutuhan efisiensi dalam pengadaannya, mekanisme penghitungan TKDN lama di nilai tak lagi sesuai. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan reformulasi terhadap metode penghitungan TKDN, guna memperkuat ekosistem industri nasional dan mendorong investasi berkelanjutan.

Berikut Ini Adalah Pentingnya Reformulasi Penghitungan TKDN dalam Melakukan Pendukungan Industri Nasional di Indonesia

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum TKDN, lalu Bagaimana Perhitungan TKDN?

Penggunaan produk dalam negeri dalam proyek pemerintah tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan amanat hukum. Dasar hukumnya tertuang dalam:

* Pasal 86 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

* Pasalnya 61 PP No. 29 Tahun 2018 terkait Pemberdayaan Industrialisasi

* Ada Pasal 66 Peraturan Presiden No. 46 thn 2025  terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah negara Indonesia

Aturan tersebut menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah serta BUMN/BUMD harus mengutamakan PDN dengan nilai TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Sayangnya, sistem penghitungan lama di nilai masih menyulitkan dari segi teknis dan waktu, serta kurang mendukung pelaku industri kecil.

2. Masalah Utama dalam Penghitungan TKDN Saat Ini

a. Pendekatan Biaya yang Rumit dan Memakan Waktu

Untuk sistem lama pakai pendekatan biaya keseluruhan, ini melibatkan pengumpulan & analisis data bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, juga kapasitas produksinya. Proses ini seringkali terlalu teknis, panjang, dan memerlukan dokumentasi rumit, apalagi untuk industri dengan rantai pasok panjang.

b. Penghitungan sampai Layer ke-3

Dalam praktiknya, perhitungan nilai TKDN bisa menjalar hingga ke lapisan ketiga dari rantai pasok, yakni menelusuri komponen dari pemasok hingga ke sub-sub kontraktor. Ini tentu menambah beban administratif dan memperlambat proses sertifikasi.

c. Tidak Adanya Insentif bagi Efisiensi

Sistem lama cenderung mendiskreditkan perusahaan yang efisien. Jadi makin efisien  perusahaan, maka makin kecil biaya produksi itu, yang ironisnya dapat hasilkan  nilai TKDN lebih rendah lagi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan biaya kurang mampu mencerminkan manfaat strategis yang di berikan perusahaan terhadap perekonomian nasional.

3. Arah Reformulasi: Penyederhanaan dan Insentif

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, pemerintah menyusun reformulasi metode penghitungan TKDN yang lebih relevan dan responsif. Beberapa poin pembaruannya antara lain:

a. Penggunaan Pendekatan Bobot

Pendekatan baru tidak lagi menghitung secara rinci seluruh biaya produksi, melainkan menggunakan pembobotan komponen utama. Komponen bahan atau material langsung di beri bobot sebesar 75%, tenaga kerja langsung di beri bobot 10%, dan biaya tidak langsung pabrik sebesar 15%.

b. Penghitungan Hanya sampai Layer Pertama

Penghitungan nilai TKDN kini cukup di lakukan sampai lapisan pertama pemasok saja. Jika pemasok layer ke-2 telah memiliki sertifikat TKDN, nilai tersebut dapat langsung di gunakan tanpa harus di telusuri lebih jauh.

c. Penghapusan SP2 dan Reviu LHV

Beberapa proses administratif seperti Surat Permintaan Pemeriksaan (SP2) dan reviu Laporan Hasil Verifikasi (LHV) oleh Pusat P3DN di tiadakan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat penerbitan sertifikat.

d. Ada tambahan Insentif lewat Bobot BMP

Pemerintah juga memperkenalkan komponen insentif tambahan melalui BMP. Perusahaan dapat memperoleh tambahan nilai hingga 15% dari TKDN jika memenuhi sejumlah indikator strategis, seperti memiliki sertifikasi INDI 4.0, melakukan investasi baru, bermitra dengan UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, serta menerapkan prinsip industri hijau dan ESG.

4. Contoh Perhitungan TKDN dengan Pendekatan Baru

Sebagai ilustrasi, mari kita lihat perhitungan TKDN pada produk pompa. Jika bahan/material seluruhnya berasal dari impor, maka bobot 75% dari komponen bahan tidak menyumbang nilai TKDN (nilainya nol). Namun, jika seluruh tenaga kerja yang terlibat adalah warga negara Indonesia, maka 100% dari bobot tenaga kerja (yakni 10%) dapat di hitung. Begitu pula, jika biaya tidak langsung (seperti listrik, sewa, perawatan mesin) sepenuhnya di keluarkan di Indonesia, maka nilai dari bobot 15% dapat di ambil seluruhnya.

Maka, total TKDN-nya adalah 0% dari bahan, 10% dari tenaga kerja, dan 15% dari biaya tidak langsung. Keseluruhan total jadi 25% walaupun seluruh bahannya berasal dari luar negeri ya.

5. Brainware dan Litbang sebagai Nilai Tambah

Selain komponen bahan, tenaga kerja, dan biaya pabrik, pemerintah juga mulai menghargai unsur intelektual dan inovatif dari pelaku industri. Brainware, yang mencakup kegiatan litbang, pengembangan desain, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, bisa menjadi penambah nilai TKDN.

Namun, komponen brainware ini bersifat opsional. Artinya, jika tidak ada, nilai TKDN tidak berkurang. Tetapi jika tersedia bukti nyata seperti struktur tim litbang, bukti paten, atau desain industri yang digunakan dalam produk, perusahaan akan memperoleh nilai tambahan yang memperkuat daya saingnya.

6. Bedanya TKDN Lama & TKDN Baru dalam Bentuk Narasi Itu Apa?

Pendekatan lama menghitung nilai TKDN dengan menguraikan seluruh biaya secara rinci, mulai dari bahan hingga biaya overhead, serta mengharuskan penelusuran hingga layer ke-3. Hal ini membuat proses penghitungan menjadi lambat dan rumit.

Sebaliknya, pendekatan baru menggunakan sistem bobot komponen yang lebih sederhana dan hanya memerlukan penelusuran hingga layer pertama, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Dalam hal akses, pendekatan lama cenderung menyulitkan UMKM, sementara pendekatan baru justru membuka akses lebih luas bagi mereka melalui insentif BMP.

Pada sertifikasi, pendekatan lama ini masih bersifat terfragmentasi & manual. Sementara itu, pendekatan baru telah terintegrasi secara digital melalui platform SIINas.

7. Pengaruh Positif terhadap Industri Nasional

a. Peningkatan Daya Saing Industri

Perubahan penghitungan TKDN bisa membuat perusahaan lokal jadi lebih kompetitif loh. Penyederhanaan proses dan insentif melalui BMP memberi peluang bagi lebih banyak industri untuk memenuhi syarat partisipasi dalam pengadaan pemerintah.

b. Dorongan terhadap Investasi Domestik

Perusahaan yang menanamkan investasi di dalam negeri dan menjalankan proses produksi di Indonesia akan memperoleh nilai TKDN lebih tinggi. Ini menjadi insentif tersendiri bagi pelaku usaha untuk memindahkan basis produksinya ke tanah air.

c.  Pemanfaatan UMKM Dalam TKDN

Dengan diakomodasinya nilai BMP untuk kemitraan UMKM, reformulasi TKDN turut mendorong ekosistem industri yang lebih inklusif. UMKM sekarang bisa jadi bagian rantai pasok & berperan dalam perolehan nilai TKDN lebih tinggi.

8. Tantangan Implementasi Reformulasi TKDN

Meskipun lebih sederhana, implementasi reformulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dalam mengadopsi mekanisme baru, konsistensi pelaporan di platform SIINas, serta potensi penyalahgunaan sistem dalam bentuk TKDN washing.

Pengawasan yang ketat, digitalisasi sistem yang akurat, serta sosialisasi menyeluruh kepada pelaku industri menjadi syarat mutlak agar reformasi ini benar-benar efektif dan berdampak positif.

Untuk penghitungan TKDN ini adalah langkah penting untuk sempurnakan kebijakan pemakaian produk dalam negeri ya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Pentingnya Reformulasi Penghitungan TKDN dalam Melakukan Pendukungan Industri Nasional di Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah jika produk tersebut tersedia dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memadai. Sertifikasi TKDN menjadi syarat mutlak dalam pembuktian kandungan lokal suatu produk.

Dengan berkembangnya teknologi digital dan untuk mengurangi birokrasi manual, Kementerian Perindustrian melalui Pusat P3DN menghadirkan sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai platform resmi dalam pengajuan dan penerbitan sertifikat TKDN. Dalam sistem ini, proses yang sebelumnya memakan waktu dan rentan duplikasi kini menjadi lebih terstruktur, cepat, transparan, dan terintegrasi secara nasional.

Artikel ini akan membahas secara rinci seluruh cara pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN di SIINas, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat elektronik resmi oleh Kementerian Perindustrian.

Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas

Apa Itu SIINas dan Fungsinya dalam  Pengajuan dan Verifikasi Sertifikasi TKDN?

System Informasi Industri Nasional merupakan portal digital  Kementerian Perindustrian yang fungsinya jadi pusat data & layanan untuk pelaku industri. Dalam konteks TKDN, SIINas berperan sebagai:

* Tempat pengajuan sertifikasi TKDN

* Platform verifikasi dan evaluasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistem penerbitan sertifikat digital

* Pusat pengarsipan dan pembaruan dokumen TKDN

Dengan sistem ini, proses sertifikasi dapat di lacak secara realtime, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses validasi antar lembaga.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Sertifikasi TKDN

Sertifikasi TKDN melibatkan berbagai pihak, dengan tanggung jawab masing-masing:

1. Pelaku Usaha/Industri: Pengaju sertifikat TKDN
2. LVI: Bisa lakukan audit & verifikasi nilai dari TKDN
3. Pusat P3DN – Kementerian Perindustrian: Menerbitkan sertifikat resmi
4. Pejabat Penerbit Sertifikat: Bertanggung jawab atas penandatanganan digital dokumen
5. Sistem SIINas: Mengelola seluruh alur permohonan, komunikasi, validasi, dan arsip

Jenis Sertifikat TKDN yang Bisa Di ajukan melalui SIINas

Terdapat tiga kategori sertifikat TKDN yang dapat diajukan melalui SIINas:

1. Ada Sertifikat TKDN Untuk Barang
2. Sertifikat TKDN Jasa
3. Sertifikat TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Setiap kategori memiliki form dan parameter penilaian berbeda. Pemilihan kategori yang tepat di awal sangat penting agar proses berjalan sesuai prosedur.

Persiapan Awal: Syarat dan Dokumen Pendukung

Sebelum memulai pengajuan sertifikasi, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen utama sebagai syarat administrasi, antara lain:

* Profil perusahaan dan izin usaha industri

* Data teknis produk: komposisi bahan, proses produksi, komponen dalam negeri vs impor

* Data tenaga kerja: jumlah, asal tenaga kerja, sistem penggajian

* Ada data anggaran tidak langsungnya: seperti listrik & air, overhead, sewa, juga perawatan lainnya

* Dokumen pendukung lainnya seperti: laporan keuangan, struktur organisasi, daftar supplier

Dokumen ini akan digunakan oleh LVI untuk menghitung dan memverifikasi nilai TKDN.

Langkah-langkah Pengajuan Sertifikat TKDN di SIINas

Langkah 1: Registrasi dan Login di SIINas

* Kunjungi situs resmi SIINas: siinas.kemenperin.go.id

* Pilih menu “Daftar” bagi pengguna baru atau “Masuk” bagi pengguna terdaftar

* Isi data perusahaan dan unggah dokumen legal seperti NIB dan izin industri

Langkah 2: Pengisian Formulir Permohonan TKDN

* Pilih menu “Permohonan Sertifikat TKDN”

* Tentukan jenis sertifikasi (barang, jasa, atau gabungan)

* Isi detail produk, nama, merek, kode HS, deskripsi teknis, volume produksi, dll.

Langkah 3: Melakukan Pengunggahan Dokumen Pendukungnya

* Unggah seluruh dokumen teknis yang diperlukan dalam format PDF atau Excel

* Pastikan file tidak corrupt dan berukuran sesuai ketentuan

* Tidak lengkap dokumennya maka verifikasi terhambat

Langkah 4: Pilih Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistemnya akan tampilkan daftar LVI yang ada

* Pelaku usaha dapat memilih berdasarkan kapasitas, biaya, atau lokasi

* Setelah pemilihan, notifikasi otomatis akan dikirim ke LVI terkait

6. LVI Bertugas Untuk Verifikasi

Setelah pengajuan lengkap, LVI akan melakukan proses sebagai berikut:

a. Review Dokumen Awal

* LVI menilai kelengkapan dan validitas dokumen

* Jika terdapat kekurangan, LVI akan meminta perbaikan melalui sistem

b. Kunjungan Verifikasi Lapangan

* LVI akan menjadwalkan kunjungan ke fasilitas produksi

* Proses ini mencakup wawancara, pengecekan proses manufaktur, tenaga kerja, dan penggunaan bahan lokal

c. Penghitungan Nilai TKDN

Berdasarkan pendekatan baru 2025:

* Bahan/material langsung (75%)

* Tenaga kerja langsung (10%)

* Biaya tidak langsung pabrik (15%)

d. Evaluasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dan Brainware

Jika perusahaan memiliki aspek tambahan seperti:

* Sertifikat INDI 4.0

* Investasi baru

* Kemitraan UMKM

* Sertifikasi industri hijau, dll.

LVI akan menilai BMP dan menambahkan nilainya sebagai nilai tambah TKDN.

7. Penerbitan Sertifikat TKDN oleh Kementerian Perindustrian

Setelah LVI menyelesaikan laporan verifikasi, laporan tersebut di ajukan ke Kementerian Perindustrian melalui SIINas. Proses berikutnya:

a. Review dan Persetujuan Pusat P3DN

* Kementerian melakukan validasi akhir

* Tidak ada lagi proses reviu manual (SP2 dan LHV dihapus dalam reformasi 2025)

b. Penerbitan Sertifikat Digital

* Sertifikat TKDN terbit dalam bentuk digital (.pdf)

* Di lengkapi QR Code yang terhubung ke database SIINas

* Masa berlaku sertifikat ini 3 tahunan

8. Format Sertifikat TKDN Versi Terbaru

Sertifikat TKDN versi 2025 memiliki tampilan yang lebih informatif, meliputi:

* Nama dan jenis produk

* Nilai TKDN (dalam persen)

* Nilai BMP dan brainware (jika ada)

* Tanggal terbit dan masa berlaku

* Tautan digital dan QR Code

* Tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang

Dengan fitur digital ini, pengguna bisa memverifikasi keabsahan sertifikat hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel.

9. Proses Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat TKDN akan di gunakan dalam:

* Proses pengadaan barang/jasa pemerintah

* Pemenuhan kewajiban TKDN minimal 40%

* Ada syarat proyek nasional.

Perusahaan wajib menyimpan dokumen dan melaporkan perubahan signifikan jika terjadi (misalnya: perubahan struktur produk, bahan baku, lokasi produksi).

10. Pemeliharaan dan Perpanjangan Sertifikat

1. Masa Berlaku

* Sertifikat TKDN berlaku selama 3 tahun

* SIINas bisa bantu melakukan perpanjangan untuk pengajuan ulang

1. Surveillance Tahunan

* LVI dapat melakukan audit tahunan (surveillance) untuk memastikan konsistensi produksi

* Jika di temukan penyimpangan, sertifikat bisa dicabut

11. Biaya dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN

* Biaya di tanggung oleh pelaku usaha, namun tersedia program fasilitasi dari BSPDN (Bantuan Sertifikasi Produk Dalam Negeri) terutama untuk:

* UMKM

* Perusahaan di daerah 3T

* Industri prioritas seperti alat kesehatan, EBT, manufaktur strategis

Pelaku usaha bisa mengajukan fasilitasi ini melalui SIINas bersamaan dengan pengajuan sertifikasi.

Proses pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN kini menjadi jauh lebih efisien, berkat digitalisasi penuh melalui sistem SIINas. Jika ikuti alur dengan sesuai, pelaku usaha bisa mendapatkan  sertifikat TKDN lebih cepat. Tentu bisa meningkatkan peluang mereka dalam pengadaan nasional & memperkuat posisi pada pasar industri dalam negerinya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah menjadi instrumen utama dalam kebijakan industrialisasi dan pengadaan nasional di Indonesia. Selama ini, TKDN lebih di kenal dalam konteks barang fisik. Namun, dengan semakin dominannya sektor jasa dan layanan dalam proyek strategis nasional, pemerintah mulai menguatkan pengaturan TKDN untuk jasa dan gabungan barang-jasa.

Hal ini mencakup proyek-proyek di sektor konstruksi, teknologi informasi, layanan konsultan, pemeliharaan, dan integrasi sistem. Mengingat jasa bersifat non-fisik dan kompleks, metode penghitungan TKDN-nya pun berbeda dari barang.

Artikel ini mengulas metode penghitungan TKDN untuk jasa dan gabungan barang-jasa berdasarkan kebijakan terbaru tahun 2025, serta contoh aplikasinya dan langkah-langkah permohonannya melalui platform SIINas.

Metode dan Contoh Praktis TKDN untuk Jasa dan Gabungan Barang-Jasa

Pentingnya TKDN untuk Jasa dan Gabungan Barang-Jasa

Dalam berbagai proyek pemerintah, seperti pengadaan infrastruktur, pengembangan sistem informasi, dan instalasi energi terbarukan, jasa memainkan peran utama—baik dalam desain, implementasi, maupun pemeliharaan. Dengan menerapkan TKDN dalam jasa, pemerintah ingin memastikan bahwa dana publik yang digunakan benar-benar memberikan dampak pada peningkatan kapasitas tenaga kerja dan perusahaan lokal.

Pada TKDN ini penting sebab banyak kegiatan pengadaan yang sifatnya kombinatif, seperti pembelian alat juga pemasangan & pelatihannya. Jika hanya TKDN barang yang dihitung, nilai kandungan dalam negerinya tidak mencerminkan keseluruhan kontribusi lokal.

Komponen Penghitungan TKDN Jasa

Metode perhitungan TKDN jasa menggunakan pendekatan berbasis biaya yang terbagi dalam beberapa komponen utama. Terdapat komponen pertama yakni tenaga kerja langsung warga negara Indonesia, ini mencakup gaji, tunjangan, serta insentif lain. Pada komponen ini punya bobot hingga 30% dari nilai totalnya. Jika jasa di lakukan oleh tenaga asing, maka nilai TKDN dari segmen ini otomatis berkurang.

Komponen kedua adalah penggunaan barang dan jasa lokal dalam pelaksanaan proyek, seperti peralatan pendukung, material, perangkat lunak, atau kendaraan sewa. Komponen ini memiliki kontribusi terbesar dengan bobot hingga 40%.

Selanjutnya, ada biaya overhead lokal yang meliputi sewa kantor, biaya listrik, internet, dan transportasi, yang berasal dari penyedia lokal. Komponen ini dapat menyumbang hingga 20% dari total nilai TKDN jasa.

Komponen terakhir adalah laba perusahaan dalam negeri. Jika perusahaan penyedia jasa berkedudukan di Indonesia dan mematuhi aturan perpajakan dan reinvestasi, maka 10% dari nilai kontrak bisa dihitung sebagai kontribusi TKDN.

Seluruh komponen tersebut di jumlahkan dan di bandingkan dengan nilai total kontrak untuk mendapatkan persentase TKDN jasa.

Contoh Penghitungan TKDN Jasa

Sebagai contoh, sebuah perusahaan konsultan desain infrastruktur mengerjakan proyek senilai Rp5 miliar. Jika perusahaan mempekerjakan tenaga ahli lokal senilai Rp1,5 miliar dan juga mempekerjakan tenaga ahli asing senilai Rp500 juta, maka hanya bagian tenaga kerja lokal yang dihitung dalam TKDN.

Kemudian, perusahaan menggunakan bahan penunjang seperti alat gambar dan perangkat lunak lokal senilai Rp1 miliar, serta menanggung biaya sewa kantor, transportasi, dan internet sebesar Rp1 miliar. Laba perusahaan dalam negeri dari proyek tersebut adalah Rp1 miliar, yang dihitung sebesar 50% atau Rp500 juta untuk TKDN.

Jika di jumlahkan, nilai biaya dalam negeri mencapai Rp4 miliar. Maka, nilai TKDN jasa untuk proyek tersebut adalah 80% (Rp4 miliar dari total Rp5 miliar proyek).

Konsep TKDN Gabungan Barang-Jasa

Penerapan TKDN ini untuk proyek pengadaan yang cangkupan unsur barang & jasa secara bersamaan ya. Misalnya, pembelian peralatan sekaligus instalasi dan pelatihan. Dalam konteks ini, nilai TKDN barang dan jasa dihitung secara terpisah, lalu di kombinasikan berdasarkan porsi nilai masing-masing dalam total kontrak.

Contoh Penghitungan TKDN Gabungan Barang-Jasa

Misalnya, dalam proyek pengadaan dan instalasi panel surya dengan total nilai Rp10 miliar, terdapat rincian pengeluaran berupa Rp7 miliar untuk barang (panel, inverter, kabel) dan Rp3 miliar untuk jasa instalasi serta pengujian. Dari hasil sertifikasi, nilai TKDN barang adalah 45%, dan TKDN jasa 70%.

Dengan demikian, nilai TKDN gabungan di hitung sebagai 45% dari 70% biaya barang, yaitu 31,5%, di tambah 70% dari 30% biaya jasa, yaitu 21%. Jadi hasil akhirnya yakni TKDN gabungan sebesar 52,5%, ini melebihi ambang batas minimal 40%, jadinya proyek ini bisa penuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaannya.

Ini Langkah-langkah Pengajuan Sertifikat TKDN

Pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat TKDN untuk jasa atau gabungan barang-jasa dapat melakukannya melalui platform digital SIINas milik Kementerian Perindustrian. Prosesnya terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut:

1. Lakukan Registrasi Perusahaanmu

Pelaku usaha harus terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya di website SIINas. Registrasi mencakup identitas badan usaha, nomor induk berusaha (NIB), alamat, sektor industri, dan dokumen pendukung legalitas lainnya.

2. Pengisian Form Permohonan Sertifikasi

Setelah terdaftar, pemohon memilih jenis sertifikasi yang diinginkan: apakah TKDN Jasa atau Gabungan Barang-Jasa. Formulir permohonan mencakup informasi teknis proyek, uraian pekerjaan, rincian biaya, serta daftar barang/jasa yang digunakan.

3. Lakukan Unggahan Dokumen Pendukungnya

Pemohon mengunggah dokumen seperti kontrak kerja, invoice, data pengeluaran untuk tenaga kerja, biaya sewa, pengadaan material, dan dokumen lainnya yang relevan untuk keperluan verifikasi nilai TKDN.

4. Pemilihan Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

Setelah dokumen lengkap, pelaku usaha memilih Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dari daftar yang tersedia dalam SIINas.

5. Lakukan Proses Verifikasi & Penilaiannya

LVI menilai dan menghitung nilai TKDN berdasarkan komponen biaya dalam negeri. Mereka juga akan meninjau lokasi kerja, tenaga kerja yang di gunakan, dan bukti penggunaan barang/jasa lokal.

6. Penyusunan Laporan dan Penerbitan Sertifikat

Laporan hasil verifikasi di kirim ke Kementerian Perindustrian melalui sistem. Jika di nyatakan lengkap dan valid, Kemenperin akan menerbitkan sertifikat TKDN digital yang di lengkapi QR code dan dapat di akses oleh publik melalui SIINas.

Ketentuan Masa Berlaku dan Perubahan

Sertifikat TKDN jasa maupun gabungan memiliki masa berlaku tiga tahun. Apabila dalam masa tersebut terjadi perubahan signifikan terhadap proses bisnis, lokasi, atau struktur biaya, maka pelaku usaha harus mengajukan perubahan atau pengajuan ulang. Pemerintah juga dapat melakukan audit berkala untuk memastikan validitas sertifikat yang telah di terbitkan.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi TKDN Jasa

* Ada kesulitan untuk pisahkan biaya lokal & impor dalam jasa yang tak kasat mata.

* Kurang pemahaman pelaku jasa tentang bagaimana TKDN di hitung

* Ada kesulitan dalam kumpulkan bukti pendukung kuat, misal bukti pengadaan barang lokalnya

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan panduan teknis, format baku pelaporan, serta dukungan dari tim verifikasi yang lebih akomodatif. Platform SIINas juga terus di sempurnakan agar proses pengajuan berjalan transparan dan mudah diakses oleh semua skala usaha.

Saat memperluas cakupan TKDN untuk jasa dan gabungan barang-jasa, pemerintahan tunjukkan keseriusannya untuk bangun ekosistem industri nasional yang inklusif & berkelanjutan. Melalui sistem SIINas, proses sertifikasi kini lebih transparan, efisien, dan dapat menjangkau seluruh pelaku usaha di Indonesia.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel TKDN untuk Jasa dan Gabungan Barang-Jasa: Metode dan Contoh Praktis pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Artikel ini akan membahas secara mendalam peran TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dasar hukum kewajiban penggunaannya, serta bagaimana implementasi dan pengawasan di lakukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

Berikut Ini Peran TKDN dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah: Terkait Kewajiban serta Implementasi

1. Dasar Hukum Penggunaan Peran TKDN dalam Pengadaan

1. UU dan Peraturan Terkait

Penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah di dasarkan pada berbagai regulasi yang saling terkait, di antaranya:

* Pasal 86 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: mewajibkan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri jika tersedia.

* Pasal 61 PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri: mewajibkan penggunaan produk dalam negeri jika terdapat PDN dengan nilai TKDN + BMP minimal 40%.

* Pasal 66 Perpres No. 46 Tahun 2025 (revisi Perpres 16/2018): menegaskan kembali kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.

Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar legal bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bahkan pihak swasta yang menggunakan dana negara atau mengelola sumber daya negara untuk mengutamakan produk dalam negeri.

2. Siapa yang Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri?

Subjek hukum yang di wajibkan menggunakan produk dalam negeri mencakup:

* Kementerian/Lembaga (K/L)

* Pemda

* BUMN dan BUMD

* Badan Usaha Swasta yang menerima pembiayaan dari APBN/APBD, PHLN, atau skema kerja sama pemerintah

Kewajiban ini berlaku selama telah tersedia produk dalam negeri dengan nilai gabungan TKDN dan BMP ≥ 40%, serta memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.

3. Ketentuan Penggunaan dan Batas Minimum TKDN

1. Penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri)

* Jika telah tersedia PDN dengan nilai TKDN+BMP ≥ 40%, maka pengguna WAJIB menggunakan PDN tersebut.

* Jika TKDN ≥ 25%, PDN tetap dapat digunakan walau nilai gabungannya < 40%.

* Jika belum tersedia PDN dengan nilai TKDN ≥ 25%, maka pengguna diperbolehkan menggunakan produk impor.

Dengan kata lain, impor hanya boleh d ilakukan jika PDN tidak tersedia atau tidak mencukupi secara volume, dan harus di buktikan melalui mekanisme verifikasi.

4. Apa Itu TKDN dan Bagaimana Pembuktiannya?

Jadi TKDN merupakan kandungan lokal pada suatu barang ataupun jasa yang Indonesia produksi. Ini komponennya:

* Bahan/material langsung (75%)

* Tenaga kerja langsung (10%)

* Biaya tidak langsung pabrik (15%)

Pembuktian di lakukan melalui sertifikat TKDN resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINas.

5. Implementasi TKDN dalam Proses Pengadaan

1. Alur Implementasi
2. Penyedia mengajukan permohonan sertifikasi TKDN
3. LVI melakukan penilaian & verifikasi pada lapangan
4. Sertifikat TKDN di terbitkan oleh Pejabat Kemenperin secara digital
5. Penyedia mencantumkan TKDN dalam dokumen penawaran

5. PA/KPA/PPK (Pejabat Pengadaan) memverifikasi sertifikat sebelum menetapkan pemenang

1. Pengadaan Terintegrasi

Untuk nilai TKDN & BMP juga masuk pertimbangan dalam evaluasi teknis serta harganya. Produk dengan TKDN tinggi bisa mendapatkan preferensi harga (margin preferensi) sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

6. Pengecualian dan Kondisi Penggunaan Produk Impor

Penggunaan barang impor dalam pengadaan hanya di perbolehkan apabila:

* Barang ber-TKDN tidak tersedia

* Kebutuhan dalam volume produksi tak tercukupi

Hal ini harus di buktikan secara objektif dan terdokumentasi, serta memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang dalam proses pengadaan.

7. Pengawasan dan Evaluasi dalam Pengadaan Berbasis TKDN

Pengawasan terhadap implementasi TKDN dilakukan oleh:

* Pusat P3DN Kemenperin

* Lembaga Verifikasi

* Tim evaluasi pengadaan

Pengawasan dapat dilakukan secara:

* Terjadwal (rutin) minimal 1 kali setahun

* Insidentil, berdasarkan pengaduan masyarakat atau temuan audit

Semisal ada pelanggaran, contohnya produk impor ter klaim kadi produk dalam negeri, maka pemiliknya sertifikat bisa terkena sanksi administratif, peringatan, sampai pencabutan sertifikat.

8. Sanksi atas Pelanggaran TKDN dalam Pengadaan

* Peringatan tertulis

* Pencabutan sertifikat TKDN

* Pencantuman dalam daftar hitam penyedia

* Sanksi pidana, jika terbukti melakukan pemalsuan atau pelanggaran hukum lainnya

Pengenaan sanksi di koordinasikan oleh Pusat P3DN atas nama Menteri Perindustrian dan di dasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh oleh tim.

9. Transformasi Digital: Sertifikat TKDN Elektronik

Kemenperin terapkan sertifikat TKDN dalam bentuk digitalnya yakni:

* Aksesnya melalui SIINas

* Dilacak keabsahannya melalui QR Code

* Diperbarui sewaktu-waktu tanpa mengubah nomor registrasi

Digitalisasi ini membuat proses verifikasi dan pengawasan lebih efisien, transparan, dan minim manipulasi.

10. Ini Peran BMP dalam Pengadaannya

Ternyata Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) bisa tambah nilai total. Ini terhitung berdasarkan 15 indikator, di antaranya yaitu:

* Penerapan Industri 4.0

* Penambahan investasi

* Penggunaan mesin lokal

* Penerapan ESG dan industri hijau

* Penyerapan tenaga kerja lokal

* Lokasi di kawasan 3T

Untuk nilai BMP maksimalnya yakni 15% dan bisa berikan tambahan skor di evaluasi pengadaannya.

11. Manfaat TKDN dalam Konteks Nasional

1. Meningkatkan Kapasitas Industri

TKDN mendorong produsen lokal meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya untuk memenuhi standar pengadaan pemerintah.

1. Mengurangi Ketergantungan Impor

Dengan aturan minimal TKDN, Indonesia dapat menekan konsumsi barang impor dalam proyek-proyek strategis.

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja

Produk lokal melibatkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, yang berdampak positif terhadap ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran.

1. Memacu Inovasi dan Investasi

TKDN mendorong perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam R&D, modernisasi mesin, hingga kemitraan dengan UMKM.

12. Tantangan Implementasi TKDN dalam Pengadaan

* Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha

* Belum meratanya Lembaga Verifikasi di seluruh daerah

* Potensi kecurangan dan TKDN washing

* Kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi pada sektor tertentu

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, membangun ekosistem industri penunjang, dan mendorong transparansi data sertifikasi.

13. Dukungan untuk UMKM dan Kawasan Tertinggal

Dalam skema terbaru, perusahaan kecil, menengah, dan yang berlokasi di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) mendapatkan kemudahan:

* Fasilitas pembiayaan sertifikasi TKDN melalui BSPDN

* Penyederhanaan proses pengajuan

* Preferensi tambahan melalui BMP

Tentu saja langkah ini memperkuat inklusivitas & pemerataan ekonomi via pengadaan barang/jasa loh.

Peran TKDN dalam pengadaan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis industri dalam negeri. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi instrumen wajib yang harus di implementasikan secara ketat dan terukur.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Ini Peran TKDN dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah: Terkait Kewajiban serta Implementasi pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Di mana pada pembahasaan artikel kali ini akan membahas secara mendalam bagaimana pengawasan TKDN diterapkan. Tentang siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana alur evaluasi dilakukan, serta sanksi yang diberlakukan bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan.

Pentingnya Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Mekanisme, Evaluasi, dan Sanksi

Dasar Hukum dan Kewajiban Produsen Pengawasan TKDN

Pengawasan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa didasarkan pada peraturan yang mengikat, di antaranya PP 29 Tahun 2018 Pasal 61 ayat (7), dan Pasal 76 ayat (3) huruf b. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa produsen barang dan/atau penyedia jasa yang ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menjamin bahwa produk yang mereka serahkan benar-benar merupakan Produk Dalam Negeri yang diproduksi di dalam negeri. Ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum yang mengikat.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara sertifikasi TKDN dengan realitas produksi di lapangan, maka pemilik sertifikat dapat dikenai sanksi tegas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas data TKDN serta konsistensi implementasinya.

Alur Pengawasan TKDN

Pengawasan terhadap produk ber-TKDN dilakukan secara sistematis oleh Pusat P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) Kementerian Perindustrian. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan berdasarkan dua pemicu, yaitu aduan dari masyarakat atau atas inisiatif internal Pusat P3DN itu sendiri. Dalam kedua kondisi tersebut, Kepala Pusat P3DN akan membentuk tim evaluasi yang bertugas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemilik sertifikat TKDN.

Tim evaluasi terdiri atas beberapa unsur, yaitu perwakilan dari Pusat P3DN, pembina sektor industri terkait, inspektorat, dan pemilik proyek. Tim ini bertugas meninjau ulang keabsahan sertifikat, kesesuaian data produksi dengan dokumen yang telah diverifikasi sebelumnya. Serta tingkat keterlibatan industri lokal dalam proses produksi.

Hasil dari evaluasi ini akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Pusat P3DN dan kemudian diteruskan kepada Menteri Perindustrian. Jika terdapat pelanggaran, maka pemilik sertifikat dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Surveillance Berkala dan Sewaktu-waktu

Salah satu elemen kunci dalam sistem pengawasan TKDN adalah pelaksanaan kegiatan surveillance, yaitu pengawasan lanjutan terhadap perusahaan yang telah memperoleh sertifikat. Surveillance dilaksanakan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah. Surveillance dilaksanakan minimal sekali dalam setahun selama sertifikat tetap aktif atau berlaku.

Dan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu jika ada indikasi pelanggaran atau perintah langsung dari Menteri. Tujuan dari surveillance ini adalah memastikan bahwa sertifikat TKDN tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif. Tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil perusahaan dalam memproduksi barang/jasa secara lokal.

Terdapat dua fokus utama dalam surveillance ini:

1. Evaluasi kinerja LVI itu sendiri: dilakukan secara berkala maupun insidentil untuk memastikan bahwa LVI bekerja secara profesional, obyektif, dan sesuai prosedur.
2. Evaluasi penggunaan TKDN dalam pengadaan: dilakukan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang digunakan benar-benar sesuai dengan klaim TKDN yang telah diverifikasi dan disertifikasi.

Tanggung Jawab Lembaga dan Prosedur Evaluasi

Dalam pelaksanaan pengawasan TKDN, terdapat peran penting yang dijalankan oleh Kepala Pusat P3DN sebagai otoritas utama yang menetapkan tim evaluasi. Tim ini bertugas mengaudit pemilik sertifikat berdasarkan temuan lapangan atau berdasarkan laporan yang diterima. Alur kerja evaluasi dimulai dari pembentukan tim, pelaksanaan audit, dan pemberian rekomendasi.

Setelah audit dilakukan, hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat P3DN dan diteruskan kepada Menteri Perindustrian untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan pelanggaran, pemilik sertifikat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang Diberikan Bila TKDN Tidak Sesuai

Ketidaksesuaian antara fakta produksi dengan dokumen sertifikasi dapat menyebabkan perusahaan dikenai sanksi. Bentuk sanksi ini dapat berupa:

• Peringatan tertulis;
• Pencabutan sertifikat TKDN;
• Pencantuman dalam daftar hitam sehingga tidak dapat mengajukan sertifikasi kembali selama kurun waktu tertentu;
• Sanksi pidana sesuai ketentuan dalam KUHP atau UU Perindustrian yang berlaku.

Sanksi ini diberikan sebagai langkah penegakan hukum yang bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri. Selain itu, sanksi ini juga menjadi alat pengendali agar perusahaan tidak menyalahgunakan sertifikat TKDN sebagai formalitas administratif semata.

Tanggung Jawab dan Integritas LVI

LVI sebagai lembaga verifikasi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga objektivitas dan akurasi data dalam proses penerbitan dan pembaruan sertifikat TKDN. Jika terbukti bahwa LVI menyampaikan laporan yang tidak sesuai atau tidak melakukan verifikasi sesuai prosedur. Maka mereka juga dapat dikenai sanksi. Bentuk sanksi terhadap LVI antara lain:

• Peringatan;
• Denda administratif;
• Pencabutan penunjukan sebagai LVI;
• Tidak dapat ditugaskan kembali selama kurun waktu tertentu.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menuntut akurasi dari perusahaan, tetapi juga dari lembaga pendukungnya.

Manfaat Strategis Pengawasan TKDN

Selain aspek kepatuhan dan penegakan hukum, pengawasan TKDN memiliki manfaat strategis jangka panjang bagi pembangunan industri nasional. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Mendorong kemandirian ekonomi nasional: Dengan memastikan bahwa produk yang digunakan pemerintah benar-benar diproduksi dalam negeri. Maka permintaan terhadap bahan baku lokal, tenaga kerja domestik, dan teknologi nasional akan meningkat.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal: Pengawasan yang ketat mendorong pelaku industri untuk terus meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Sehingga memiliki daya saing tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional..
3. Menjadi instrumen kebijakan fiskal yang bijak: Anggaran negara yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi lebih produktif. Karena turut membangun fondasi ekonomi dalam negeri, bukan terserap untuk produk impor.
4. Membentuk ekosistem industri yang transparan: Dengan adanya audit dan evaluasi berkala, maka pelaku industri terdorong untuk membangun tata kelola yang profesional dan bertanggung jawab.

Pengawasan TKDN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri yang tangguh dan mandiri. Implementasi kebijakan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga membutuhkan kolaborasi pelaku usaha, lembaga verifikasi, dan masyarakat luas.

Melalui pengawasan yang ketat, digitalisasi sistem, keterlibatan publik, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar. Maka tujuan besar dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat tercapai secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal angka pada dokumen sertifikat, tetapi tentang komitmen bersama membangun Indonesia dari sektor produksi nasionalnya.

Pengawasan TKDN yang optimal bukan sekadar tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan industri nasional yang lebih tangguh, inovatif, dan mandiri.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Pentingnya Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Mekanisme, Evaluasi, dan Sanksi pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Namun, banyak pelaku industri yang masih belum memahami bagaimana alur sertifikasi TKDN dilakukan dan seperti apa skema penilaian yang berlaku. Artikel ini akan membahas secara komprehensif alur penerbitan sertifikat TKDN. Serta usulan pembaruan skema sertifikasi yang tengah digodok oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025.

Penjelasan Sertifikasi TKDN?

Sertifikasi TKDN adalah proses penilaian dan pengesahan resmi dari pemerintah terhadap besarnya kandungan dalam negeri yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Nilai TKDN dihitung dalam bentuk persentase, dan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu produk layak disebut sebagai “Produk Dalam Negeri” (PDN). Nilai TKDN ini nantinya akan tercantum dalam sertifikat TKDN, yang menjadi prasyarat penting dalam mengikuti tender pengadaan oleh instansi pemerintah dan BUMN.

Semakin besar kandungan lokal dalam suatu produk, maka semakin besar pula kemungkinan produk tersebut mendapatkan prioritas dalam proses pengadaan.

Alur Penerbitan Sertifikat TKDN

Proses untuk mendapatkan sertifikasi TKDN telah dirancang agar terstruktur, transparan, dan dapat ditelusuri. Berikut ini adalah alur resmi penerbitan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian:

Pendaftaran melalui SIINas

Perusahaan mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengisi data dan dokumen pendukung.

Pemilihan Lembaga Verifikasi (LVI)

Pelaku usaha memilih lembaga verifikasi independen yang telah diakreditasi Kemenperin untuk melakukan audit terhadap produk atau jasa.

Pelaksanaan Audit TKDN

Lembaga verifikasi melakukan penilaian atas produk yang diajukan, termasuk menilai bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, dan nilai impor.

Verifikasi dan Validasi Hasil Audit

Setelah audit selesai, hasil penilaian dikirim ke Kemenperin untuk divalidasi oleh tim internal agar tidak ada penyimpangan data.

Proses Pegeluaran Sertifikat

Setelah data diverifikasi dan memperoleh persetujuan, Kementerian Perindustrian akan menerbitkan serta menandatangani sertifikat TKDN secara resmi.

Penerbitan QR Code dan Publikasi

Sertifikat yang telah keluar dilengkapi dengan QR Code dan ditampilkan pada portal resmi Kemenperin. Hal ini memudahkan pengguna jasa untuk melakukan pengecekan secara real time.

Skema Sertifikasi TKDN yang Berlaku

Berdasarkan kebijakan yang berlaku, terdapat tiga jenis skema dalam penilaian TKDN, yaitu:

Skema Biaya

Merupakan metode paling umum yang digunakan untuk menghitung TKDN, dengan cara membandingkan biaya komponen dalam negeri dan luar negeri.

Skema Material Balance (untuk sektor migas)

Digunakan untuk sektor hulu migas, terutama saat penghitungan biaya sulit dilakukan, sehingga penilaian dilakukan berdasarkan proporsi material dalam negeri terhadap total.

Skema Jumlah Produk

Diterapkan ketika produk memiliki satuan produksi yang konsisten dan terukur, seperti produk manufaktur dalam skala besar.

Pemilihan ketiga skema tersebut disesuaikan dengan karakteristik industri, jenis produk, serta kelengkapan data yang tersedia. Penentuan skema yang digunakan dilakukan saat awal audit, berdasarkan diskusi antara pelaku usaha dan LVI.

Usulan Skema Sertifikasi TKDN Tahun 2025

Dalam Public Hearing Rancangan Permenperin 2025, Kementerian Perindustrian mengusulkan skema penyederhanaan. Dan penguatan sistem sertifikasi TKDN dengan pendekatan sebagai berikut:

Produk Baru (TKDN Tetap)

Produk yang belum pernah dinilai dan memiliki proses produksi stabil akan diberikan nilai TKDN tetap dan hanya diaudit satu kali.

Produk Baru (TKDN Berubah)

Untuk produk yang mengalami perubahan bahan baku atau teknologi secara berkala, nilai TKDN akan dievaluasi ulang secara berkala agar tetap akurat.

Produk Generik Sejenis

Produk dengan karakteristik identik dari satu lini produksi bisa disertifikasi secara kolektif untuk efisiensi proses dan biaya.

Produk Impor yang Diproses di Indonesia

Produk yang mengalami proses perakitan, finishing, atau modifikasi di dalam negeri akan dinilai berdasarkan porsi pekerjaan dalam negeri.

Jasa Tunggal dan Jasa Terintegrasi

Dalam jasa seperti konstruksi, konsultan, atau rekayasa, sertifikasi dilakukan berdasarkan komponen biaya tenaga kerja, alat, dan logistik lokal.

Skema Penilaian Massal

Produk massal dari sektor industri seperti tekstil, farmasi, atau makanan minuman dapat disertifikasi secara kelompok berdasarkan kelompok produk sejenis.

Pendekatan baru ini dirancang untuk mempercepat alur proses, mengurangi beban biaya sertifikasi, serta mendorong keterlibatan pelaku industri. Terutama dari kalangan UMKM dan sektor manufaktur yang padat tenaga kerja.

Fasilitas Sertifikasi TKDN bagi Industri Skala Tertentu

Pemerintah juga memberikan fasilitas sertifikasi TKDN secara khusus bagi pelaku industri berskala kecil, menengah, dan besar tertentu. Sebagaimana tercantum dalam PP 29 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (4) huruf b. Fasilitas ini mencakup penyederhanaan proses, pembiayaan oleh negara, serta dukungan verifikasi teknis oleh tim yang ditunjuk.

Khususnya bagi industri yang berada di luar Jawa atau di kawasan industri, fasilitas ini menjadi peluang besar untuk memperoleh sertifikat TKDN tanpa hambatan biaya. Dengan adanya program ini, perusahaan tidak hanya terbantu secara administratif, tetapi juga lebih siap bersaing dalam pasar pengadaan nasional. Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mempercepat dan memeratakan proses sertifikasi TKDN di seluruh wilayah Indonesia.

Manfaat Strategis Sertifikasi TKDN

Pentingnya memiliki sertifikasi TKDN bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Akses Prioritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Produk dengan TKDN + BMP ≥ 40% masuk dalam kategori Produk Dalam Negeri yang wajib diserap oleh instansi pemerintah.

Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Sertifikat TKDN menjadi nilai jual tersendiri yang menunjukkan bahwa produk Anda mendukung pembangunan industri nasional.

Memperluas Jangkauan Pasar

Produk bersertifikat TKDN seringkali menjadi syarat utama dalam proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor energi, infrastruktur, dan kesehatan.

Keterbukaan dan Tanggung Jawab

Dengan adanya QR Code dan sistem digitalisasi sertifikat, pelanggan dan mitra dapat memverifikasi keabsahan nilai TKDN secara terbuka.

Beberapa Hambatan dan Pemecahannya

Meski proses sertifikasi TKDN telah disederhanakan, masih ada beberapa tantangan yang kerap dihadapi pelaku industri, antara lain:

Kurangnya pemahaman teknis mengenai skema perhitungan

Solusi: Kemenperin rutin mengadakan bimbingan teknis dan klinik konsultasi.

Keterbatasan biaya audit untuk UMKM

Solusi: Pemerintah menyediakan insentif dan pembiayaan khusus untuk sertifikasi UMKM.

Proses verifikasi yang memakan waktu

Solusi: Sistem SIINas dan integrasi LVI akan terus ditingkatkan untuk mempercepat proses audit dan validasi.

Sertifikasi TKDN sebagai Instrumen Kemandirian Industri Nasional

Melalui pemahaman mendalam terhadap alur dan skema sertifikasi TKDN, pelaku industri dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi regulasi pasar semakin kompetitif. Sertifikasi ini tidak hanya membuka jalan memenangkan tender. Tetapi juga membuktikan bahwa produk Anda telah memenuhi standar nasional yang berpihak pada pembangunan dalam negeri.

Dengan usulan skema sertifikasi terbaru, Kementerian Perindustrian berupaya memastikan proses yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika industri. Maka dari itu, sudah saatnya setiap pelaku usaha menjadikan sertifikasi TKDN sebagai bagian dari strategi utama, bukan sekadar kewajiban administratif.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Panduan Lengkap Sertifikasi TKDN: Alur, Skema, dan Inovasi Terbaru untuk Industri Nasional pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Melalui usulan reformulasi kebijakan TKDN dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian dalam Public Hearing Rancangan Permenperin tahun 2025. Nilai BMP kini bisa dihitung berdasarkan 15 faktor penentu yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai apa itu nilai BMP. Bagaimana komponen penentunya bekerja, dan mengapa pemahamannya sangat penting dalam proses sertifikasi TKDN.

Apa Itu Nilai BMP?

Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP adalah komponen tambahan dalam perhitungan TKDN, dengan bobot maksimal sebesar 15%. Nilai ini merupakan bentuk insentif kepada perusahaan yang telah memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan industri dalam negeri. BMP tidak hanya mencerminkan komitmen investasi, tapi juga keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, penggunaan mesin dalam negeri, dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan lainnya.

Keunggulan dari sistem ini adalah fleksibilitasnya. Perusahaan diberi kebebasan untuk memilih sendiri kombinasi faktor yang paling relevan, selama total nilai dari faktor-faktor yang dipilih tidak melebihi 15%.

15 Faktor Penentu Nilai BMP: Strategi Meraih Skor Maksimal

Berikut adalah daftar lengkap 15 faktor penentu nilai BMP, sebagaimana diusulkan dalam reformulasi Permenperin terbaru:

Penerapan Industri 4.0 (2%)

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi INDI 4.0 level 4 atau ditetapkan sebagai Lighthouse Industry 4.0 akan mendapat nilai penuh.

Pengembangan SDM Industri (1%)

Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan vokasi, minimal dengan 25 institusi.

Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok (2%)

Kemitraan dengan UMKM, koperasi, atau petani dan nelayan dalam skala besar mendapat poin maksimal.

Kepemilikan Sertifikasi atau Akreditasi (1%)

Contohnya: SNI, ISO, HACCP, sertifikat halal, dan berbagai sertifikasi industri lainnya.

Kepemilikan Merek Dalam Negeri (1%)

Merek harus terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) (2%)

Nilai ditentukan berdasarkan ESG Rating dari lembaga penilaian yang diakui.

Penerapan Industri Hijau (2%)

Perusahaan yang memiliki sertifikat atau penghargaan industri hijau dapat mengklaim nilai ini.

Penghargaan atau Awards (1%)

Di antaranya terdapat sejumlah apresiasi tingkat nasional seperti Upakarti, IGDS, IHYA, dan lainnya.

Melakukan Ekspor (1%)

Ekspor dengan nilai lebih dari Rp15 miliar mendapat nilai penuh.

Melakukan Substitusi Impor (2%)

Jika perusahaan menggantikan produk impor dengan produksi lokal senilai lebih dari Rp15 miliar.

Penyerapan Tenaga Kerja (1%)

Jumlah pekerja WNI sesuai kategori perusahaan (besar, menengah, kecil) menentukan nilainya.

Penambahan Investasi Baru (2%)

Penambahan investasi lebih dari 100% dibanding investasi awal memberikan nilai maksimal.

Penggunaan Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri (2%)

Mesin utama yang dibeli dalam 1 tahun terakhir dari produsen lokal akan dihitung sebagai nilai positif.

Lokasi Perusahaan di Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (2%)

Lokasi usaha di wilayah 3T luar Jawa mendapat nilai lebih.

Kepatuhan Pelaporan SIINas (1%)

Pelaporan tepat waktu ke Sistem Informasi Industri Nasional selama dua tahun berturut-turut.

Mengapa BMP Penting dalam Sertifikasi TKDN?

Perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan industri dalam negeri memperoleh manfaat langsung melalui skema BMP. Sebagai contoh, perusahaan yang berlokasi di kawasan 3T, menyerap banyak tenaga kerja. Dan menggunakan peralatan dalam negeri bisa secara signifikan meningkatkan total nilai TKDNnya.

Selain itu, dengan adanya BMP, perusahaan tidak hanya didorong untuk memproduksi di dalam negeri. Tetapi juga berpartisipasi dalam penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Simulasi Perhitungan: Bagaimana BMP Memengaruhi Nilai TKDN?

Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik. Dari sisi teknis, kandungan lokal dalam produk ini hanya mencapai 25%, yang menjadi ambang batas terendah. Di samping itu, perusahaan tersebut melakukan hal lain yakni:

• Memiliki sertifikat Industri 4.0 (2%)
• Memiliki 4 sertifikasi (1%)
• Beroperasi di Papua (2%)
• Melakukan substitusi impor (2%)
• Mempekerjakan lebih dari 500 orang dalam proses produksinya (setara 1%)

Dengan menambahkan nilai-nilai tersebut, total nilai BMP mencapai 8% dari 15% yang tersedia. Maka total nilai TKDN + BMP adalah 25% + 8% = 33%. Ini berpotensi membuat produk tersebut masuk dalam kategori layak untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sesuai regulasi yang menetapkan minimal TKDN + BMP sebesar 40% untuk PDN.

Implementasi yang Transparan dan Terukur

Semua faktor penentu nilai BMP harus dibuktikan dengan dokumen sah. Ini meliputi:

• Sertifikat resmi
• Laporan keuangan tahunan
• Nota ekspor dari bea cukai
• Bukti pelaporan SIINas
• Bukti investasi
• Bukti penggunaan mesin dalam negeri

Hal ini menjadi dasar bahwa penerapan BMP tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem evaluasi yang objektif dan transparan.

Penyatuan unsur investasi sebagai faktor penambah skor kandungan lokal: sebuah pendekatan kebijakan terbaru yang memperkuat peran BMP

Dalam pengembangan kebijakan terkini, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pendekatan baru yang relevan dengan faktor penentu nilai BMP. Artinya, perusahaan mendapat insentif kandungan lokal berdasarkan modal awal serta investasi lanjutan di bidang manufaktur. Usulan ini menunjukkan bahwa selain 15 indikator BMP yang telah disebutkan. Pemerintah juga membuka ruang agar perusahaan yang aktif menambah nilai investasinya di Indonesia bisa memperoleh tambahan nilai TKDN secara proporsional.

Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan investasi awal di Indonesia dan dalam waktu tiga tahun menambah investasi sebesar 20% dari nilai awal. Maka mereka berhak atas tambahan nilai TKDN hingga 5%. Tambahan ini dapat terus meningkat hingga maksimal 25% jika total penambahan investasi mencapai 100% dari nilai awal.

Skema ini mendorong pelaku industri untuk tidak hanya hadir secara fisik di Indonesia, tetapi juga memperluas aktivitas dan kapasitas produksinya dari waktu ke waktu. Pendekatan berbasis investasi ini memperkuat peran BMP sebagai alat ukur komitmen industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga memperluas cakupan insentif yang tidak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga berdasarkan dampak nyata dari kehadiran industri di dalam negeri.

BMP Adalah Cermin Komitmen Perusahaan terhadap Indonesia

Faktor penentu nilai BMP mencerminkan upaya nyata industri dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. BMP bukan hanya penggugur kewajiban administratif, tetapi indikator komitmen terhadap inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan diberikannya kebebasan memilih kombinasi faktor, setiap perusahaan dapat merancang strategi yang sesuai dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing.

Apakah itu melalui ekspor, substitusi impor, kemitraan dengan UMKM, atau teknologi industri 4.0 semuanya dapat berkontribusi pada nilai akhir TKDN yang lebih tinggi. Dan membuka akses lebih luas ke pasar pengadaan pemerintah. Jadi, bagi pelaku industri yang ingin serius memanfaatkan peluang dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Memahami dan memaksimalkan faktor penentu nilai BMP adalah langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Mengupas Tuntas Faktor Penentu Nilai BMP dalam Sertifikasi TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Kementerian Perindustrian melalui reformasi aturan TKDN 2025 memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformulasi ini mengubah cara menghitung nilai TKDN dari pendekatan biaya yang rumit menjadi sistem berbasis bobot dengan tiga komponen utama. Bahan/material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik.

Tujuan Reformulasi TKDN 2025

Reformasi ini bukan hanya untuk menyederhanakan perhitungan, tetapi juga untuk memberi keadilan pada industri. Di mana yang benar-benar melakukan investasi, memproduksi di dalam negeri, dan menyerap tenaga kerja lokal. Metode baru ini juga menghilangkan beban administratif yang berat terutama untuk UMKM, serta mendorong pelaku industri agar lebih terbuka terhadap sertifikasi TKDN.

Komponen-komponen dalam Penghitungan TKDN 2025

Perhitungan TKDN 2025 dibagi menjadi tiga komponen utama dengan pembobotan yang jelas, yaitu:

Bahan atau Material Langsung – Bobot 75%

Komponen ini mendapat porsi terbesar karena bahan/material mencerminkan struktur produksi yang paling nyata. Cara menghitungnya ditentukan berdasarkan dua kondisi:

Jika pemasok memiliki sertifikat TKDN:

• Nilai TKDN 80,01–100% → KDN = 100%
• Nilai TKDN 60,01–80% → KDN = 80%
• Nilai TKDN 40,01–60% → KDN = 60%
• Nilai TKDN 20,01–40% → KDN = 40%
• Nilai TKDN 0,01–20% → KDN = 20%

Artinya, semakin tinggi nilai TKDN dari pemasok, semakin tinggi kontribusinya dalam menghitung TKDN akhir.

Jika pemasok tidak memiliki sertifikat TKDN:

• Jika seluruh bahan diperoleh & diproduksi di dalam negeri → KDN = 100%
• Jika hanya diproduksi di dalam negeri → KDN = 25%
• Jika tidak diproduksi di dalam negeri atau diimpor → KDN = 0%

Sistem ini memberikan insentif pada pelaku usaha yang membeli bahan baku dari produsen dalam negeri bersertifikat.

Tenaga Kerja Langsung (TKL) – Bobot 10%

Komponen ini secara otomatis dihitung sebesar 10% apabila perusahaan memenuhi syarat berikut:

• Melakukan investasi dan produksi di Indonesia.
• Menggunakan tenaga kerja yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses produksi langsung.

Artinya, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan manual atau audit biaya untuk komponen tenaga kerja. Cukup menunjukkan bukti bahwa proses produksi menggunakan pekerja lokal, maka bobot penuh (10%) diberikan. Ini menjadi bentuk penghargaan terhadap perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) – Bobot 15%

Bagian akhir dalam penghitungan mencakup pengeluaran yang tidak langsung mendukung proses produksi. Sistem baru tahun 2025 tidak lagi memakai pendekatan lama yang rumit, melainkan menerapkan klasifikasi bertingkat menurut indikator yang telah ditetapkan.

Syarat perusahaan agar bisa mendapatkan nilai KDN pada overhead:

1. Berinvestasi di Indonesia, berbadan hukum Indonesia, dan memproduksi di dalam negeri.
2. Menggunakan fasilitas produksi milik sendiri.
3. Memiliki pabrik atau tempat produksi sendiri (tidak sewa sepenuhnya).

Bobot yang diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan:

• Memenuhi semua poin 1, 2, dan 3 → KDN = 100%
• Memenuhi poin 1 dan 2 → KDN = 75%
• Hanya memenuhi poin 1 → KDN = 50%
• Tidak memenuhi → KDN = 0%

Dengan sistem ini, perusahaan yang hanya merakit di Indonesia tanpa berinvestasi serius tidak akan mendapat bobot tinggi. Ini mendorong investasi nyata dan pabrikasi sesungguhnya.

Syarat Minimal Penghitungan

Penghitungan nilai TKDN harus dilakukan terhadap komponen utama yang jika dijumlahkan mencakup paling sedikit 90% dari total biaya produksi. Artinya, perusahaan tidak harus menghitung semua komponen, namun cukup fokus pada komponen dengan bobot terbesar. Hal ini penting untuk menyederhanakan proses perhitungan tanpa mengurangi akurasi dan kredibilitas hasil akhir.

Kelebihan Sistem Baru TKDN 2025

Lebih Sederhana dan Efisien

Tidak lagi perlu menghitung biaya per unit secara rinci dan menyusuri rantai pasok hingga layer ke-3. Cukup gunakan bobot dan sertifikat TKDN dari pemasok.

Adil dan Memberi Insentif

Industri yang benar-benar memproduksi di dalam negeri dan menyerap tenaga kerja lokal akan memperoleh nilai lebih tinggi.

Bisa Dibandingkan Lintas Sektor

Dengan standar penilaian yang konsisten, performa produk dari berbagai industri dapat dievaluasi secara setara.

Mendukung UMKM

Usaha kecil menengah yang kesulitan audit biaya kini bisa mengikuti penghitungan TKDN tanpa harus membayar konsultan mahal.

Contoh Sederhana Simulasi Penghitungan

Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi lemari es dengan struktur biaya sebagai berikut:

• Bahan/material dari pemasok bersertifikat TKDN 85% → KDN bahan = 100% × 75% = 75%
• Tenaga kerja langsung seluruhnya WNI → KDN TKL = 10%
• Produksi dilakukan di pabrik milik sendiri di Indonesia → KDN FO = 15%
• Total TKDN = 75% + 10% + 15% = 100%

Jika beberapa komponen tidak memenuhi kriteria, bobotnya menyesuaikan. Misalnya bahan hanya 60% TKDN → nilainya turun menjadi 60% × 75% = 45%.

Mengapa Perusahaan Perlu Memahami Formulasi Ini?

Bagi pelaku industri, memahami cara penghitungan TKDN 2025 bukan sekadar soal memenuhi regulasi. Tingginya proporsi kandungan lokal kerap dijadikan dasar dalam pemilihan produk dalam kebijakan tertentu:

• Mengikuti tender pemerintah dan BUMN
• Memperoleh insentif fiskal atau preferensi harga
• Membuka peluang lebih besar bagi produk buatan Indonesia untuk bersaing dengan barang impor di pasar dalam negeri
• Mendapatkan pengakuan sebagai pelaku industri yang berpihak pada bangsa

Manfaat Jangka Panjang Sistem TKDN Baru

Sistem penghitungan TKDN terbaru tidak hanya menyederhanakan prosedur, tapi juga menciptakan ekosistem industri yang sehat dan kompetitif. Pelaku usaha kini didorong untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengadopsi teknologi. Selain itu, adanya bobot untuk kegiatan litbang dan sertifikasi seperti INDI 4.0 menandakan bahwa pemerintah tidak hanya menilai aspek fisik produksi.

Tapi juga kecerdasan dan keberlanjutan perusahaan. Dengan begitu, reformasi TKDN 2025 berperan penting dalam mendorong transformasi industri Indonesia menuju era modernisasi dan daya saing global. Tanpa melupakan kepentingan nasional.

Langkah Maju untuk Kedaulatan Industri

Reformasi dalam penghitungan TKDN tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri yang berdaulat dan inklusif. Dengan sistem berbasis bobot yang jelas dan transparan, pelaku usaha tidak lagi terbebani dengan prosedur teknis yang rumit. Sebaliknya, mereka didorong untuk berinvestasi, berproduksi, dan menyerap tenaga kerja di Indonesia yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi nasional dari dalam.

Kini, memahami penghitungan TKDN 2025 bukan hanya keharusan teknis, tapi bagian dari strategi jangka panjang membangun Indonesia yang lebih mandiri di tengah persaingan global.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Panduan Lengkap Penghitungan TKDN 2025: Konsep Baru Lebih Sederhana dan Adil pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Namun dalam praktiknya, penghitungan TKDN yang berlaku selama ini banyak dikritik sebagai terlalu rumit, tidak efisien, dan menyulitkan pelaku usaha. Melalui reformasi regulasi yang sedang digodok oleh Kementerian Perindustrian, pemerintah melakukan pembaruan menyeluruh terhadap metode penghitungan TKDN. Tujuannya jelas: menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan memberikan insentif nyata bagi industri yang berkomitmen berproduksi di dalam negeri.

Masalah Utama dalam Sistem TKDN Lama dan Jalan Keluar Melalui Reformasi Kebijakan

1. Proses Penghitungan TKDN Rumit dan Lama

Sebelumnya, penghitungan TKDN didasarkan pada pendekatan biaya (cost-based). Perusahaan harus menghitung secara rinci berapa persen komponen biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung (overhead) yang berasal dari dalam negeri. Untuk itu, kapasitas produksi bahkan harus dihitung sebagai dasar untuk menentukan biaya per unit.

Reformasi menghapus pendekatan yang terlalu teknis ini. Kini, penghitungan bisa dilakukan lebih sederhana, tanpa harus menelusuri seluruh struktur biaya secara penuh. Komponen biaya hanya dihitung pada aspek tertentu, sementara sisanya menggunakan pembobotan.

2. Harus Menghitung Sampai Layer ke-3

Salah satu kritik terbesar dari pelaku industri adalah kewajiban menghitung sampai ke layer ke-3 dalam rantai pasok. Artinya perusahaan harus menelusuri komponen dari komponen, bahkan hingga bahan mentah. Dalam sistem baru, penghitungan TKDN hanya perlu dilakukan hingga layer pertama.

Artinya, jika sebuah perusahaan membeli komponen dari mitra lokal yang sudah memiliki sertifikat TKDN. Maka nilainya bisa langsung digunakan tanpa perlu menghitung ulang proses produksinya. Langkah ini mempercepat proses, memangkas beban administratif, dan sangat membantu UMKM yang biasanya tidak punya sumber daya teknis untuk audit mendalam.

3. Sertifikasi Belum Disesuaikan dengan Struktur Organisasi Baru

Struktur organisasi Kementerian Perindustrian sudah mengalami pembaruan, termasuk pembentukan Pusat P3DN. Namun, sistem lama belum menyesuaikan mekanisme penerbitan sertifikat TKDN dengan struktur tersebut. Kini, mekanisme tersebut diperbarui agar sesuai dengan organisasi terbaru dan mendukung proses yang lebih transparan.

Bahkan hal ini juga menjadi perhatian penting dari BPK dan KPK agar proses penghitungan TKDN dapat diawasi secara lebih akuntabel.

4. Upaya Efisiensi Malah Menurunkan Nilai TKDN

Dalam sistem lama, perusahaan yang melakukan efisiensi dan produktivitas malah mendapat nilai TKDN lebih rendah karena biaya produksi mereka turun. Ini tentu tidak memberi insentif bagi perusahaan yang inovatif dan efisien. Kebijakan ini tidak hanya memperhatikan nilai kandungan lokal, melainkan juga memberi insentif terhadap performa dan kontribusi strategis perusahaan.

Perusahaan yang memiliki sertifikasi seperti INDI 4.0, misalnya, akan mendapat poin lebih tinggi dalam penilaian TKDN.

5. Kompleksitas Pajak Masukan Menghambat

Bagi perusahaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Berikat, dan Pelabuhan Bebas, perhitungan pajak masukan dan keluaran menjadi masalah dalam penghitungan TKDN. Dengan menghilangkan pendekatan biaya secara menyeluruh, kini pajak tidak lagi dihitung dalam penentuan TKDN. Ini membuat proses lebih netral, adil, dan tidak menghambat pelaku industri yang berlokasi di kawasan berikat atau yang mendapat fasilitas fiskal tertentu.

6. Beragam Metode, Nilai TKDN Tidak Konsisten

Sebelumnya, banyak sektor industri menggunakan metode perhitungan TKDN yang berbeda-beda, ada yang berbasis proses, berbasis biaya, atau berbasis output produk. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena nilai TKDN dari produk serupa bisa sangat berbeda hanya karena metodenya tidak sama. Reformasi memperkenalkan satu tata cara penghitungan yang fleksibel dan dapat digunakan lintas sektor.

Pemerintah juga memberi 3 opsi:

• Penghitungan berbasis bobot komponen,
• Berbasis laporan keuangan,
• Berbasis nilai investasi.

Dengan pendekatan ini, nilai TKDN antarproduk bisa dibandingkan secara adil dan konsisten.

Dampak Positif Reformasi Penghitungan TKDN

Untuk UMKM dan Industri Kecil

UMKM selama ini paling terdampak oleh proses sertifikasi TKDN yang rumit. Mereka tidak punya sumber daya untuk audit biaya berlapis atau menghitung hingga layer ke-3. Kini, dengan sistem baru yang lebih ringkas, UMKM bisa lebih mudah masuk ke pasar pengadaan pemerintah.

Untuk BUMN dan Proyek Nasional

BUMN yang mengerjakan proyek strategis nasional wajib menyerap produk lokal. Dengan nilai TKDN yang lebih adil dan transparan, proses pemilihan vendor bisa lebih objektif dan menghindari celah manipulasi dokumen.

Mendorong Investasi dalam Negeri

Pengusaha yang berinvestasi dalam negeri, membangun pabrik, dan merekrut tenaga kerja lokal akan memperoleh nilai TKDN yang lebih tinggi. Ini memberi insentif yang tepat untuk menarik investasi, sekaligus membuka lapangan kerja nasional.

Contoh Aplikasi: Industri Elektronik

Sebuah perusahaan lokal memproduksi AC dengan dukungan komponen elektronik buatan dalam negeri. Di sistem lama, perusahaan harus menghitung ulang nilai dari setiap komponen termasuk kapasitor, kompresor, dan lain-lain hingga lapisan ketiga. Dengan pendekatan baru, cukup menggunakan sertifikat TKDN dari pemasok utama.

Perusahaan juga akan mendapat tambahan skor jika menggunakan pabrik lokal dan mempekerjakan tenaga kerja WNI.

Struktur Perhitungan TKDN: Memahami Komponen Pembobotan

Dalam sistem reformasi, penghitungan TKDN dilakukan dengan cara memberikan bobot pada tiga komponen utama:

1. Bahan atau Material Langsung (75%)

Ini adalah komponen terbesar karena merepresentasikan asal bahan baku. Bila bahan diperoleh dan diproduksi di dalam negeri, nilainya dapat mencapai 100%. Jika sebagian diproduksi di luar negeri atau impor, nilai TKDN-nya menurun sesuai kategori.

2. Tenaga Kerja Langsung (10%)

Tenaga kerja dihitung berdasarkan proporsi tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses produksi. Jika seluruh tenaga kerja langsung adalah WNI, maka nilai TKDN untuk komponen ini otomatis 10%

3.Biaya Produksi Tidak Langsung 15%)

Merupakan bagian dari biaya produksi yang bersifat tidak langsung, meliputi pengeluaran seperti penggunaan listrik, air, perawatan peralatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Namun, dalam reformasi ini, pendekatan dihitung berdasarkan bukti bahwa perusahaan benar-benar melakukan investasi dan produksi di dalam negeri.

Dengan pendekatan berbasis bobot ini, nilai TKDN menjadi lebih adil, realistis, dan dapat dibandingkan antar industri secara setara.

TKDN sebagai Instrumen Kedaulatan Ekonomi

Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh tantangan, kemampuan Indonesia untuk berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri menjadi sangat penting. Penghitungan TKDN yang baik dan adil adalah salah satu kunci untuk membuka peluang itu. Dengan menyederhanakan metode, memberikan insentif nyata bagi perusahaan yang berinvestasi dalam negeri,.

Serta menjadikan nilai TKDN sebagai bagian dari strategi pembangunan industri, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Bagi pelaku industri, memahami dan memanfaatkan TKDN bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kini, saatnya bergerak menuju sistem yang lebih efisien, produktif, dan berpihak pada kekuatan lokal.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Reformasi Penghitungan TKDN: Menjawab Tantangan, Mendorong Efisiensi Industri Nasional pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.