Sertifikasi Usaha

Tahukah Anda seberapa pentingnya sertifikasi usaha untuk prospek ke depannya? Sekarang ini semua usaha baik itu mikro sampai makro membutuhkan aset yang bernama sertifikasi. Ada banyak hal yang bisa Anda dapatkan ketika memiliki sertifikat secara resmi.

Contohnya seperti mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah, memiliki aset yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan hingga mendapatkan konsumen karena kepercayaan. Semua itu bisa Anda dapatkan dengan hanya memiliki sertifikasinya saja.

Indonesia pada dasarnya memiliki peraturan yang mengatur sertifikasi dalam undang-undang. Badan usaha apa saja bisa memiliki sertifikat jika memang sudah memiliki kompetensinya. Tanpa adanya aset tersebut, perusahaan atau badan usaha tidak akan bisa berkembang lebih jauh lagi.

Mulai dari distributor hingga produsen juga umumnya memerlukan sertifikat untuk bisa terus beroperasi. Oleh karena itu Anda perlu mengajukan produk atau jasa terlebih dahulu ke lembaga yang terkait supaya mendapat pengakuan dari sertifikasi tersebut.

Mengenal Sertifikasi Usaha

Semakin banyak perusahaan atau badan usaha tentunya persaingan juga semakin tinggi untuk menarik konsumen. Setiap badan usaha memerlukan izin operasi agar dapat bergerak bebas. Semua itu berasal dari lembaga pemerintahan setempat atau bisa juga langsung dari pusatnya.

Anda harus bergerak cepat ketika membuka usaha baru untuk membuat izin operasi. Supaya usaha dapat meyakinkan konsumen, sertifikat atau sertifikasi bisa Anda dapatkan. Tentu saja kategori badan usahanya menjadi bahan pertimbangan utama.

Sebagai contoh ketika Anda memiliki usaha dalam bidang kuliner, maka sertifikasi halal atau dari BPOM sangat penting. Selain kuliner, BPOM juga mampu membuat sertifikat untuk badan usaha dalam bidang obat-obatan herbal atau kimia serta produk kosmetik.

Bahkan, badan usaha dalam bidang pariwisata juga memerlukan sertifikasi supaya kualitas jasa layanannya mendapat pengakuan. Jadi, setiap usaha memang memiliki sertifikatnya masing-masing baik itu dalam bidang jasa atau pembuatan produk jadi.

Beberapa Jenis Sertifikasi Usaha

Sertifikasi atau izin operasi pada dasarnya memiliki masa aktif yang harus Anda perhatikan. Jika masa aktifnya sudah habis, Anda bisa memperpanjangnya lagi dalam kurun waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut ini ada 3 jenis sertifikasi yang bisa Anda dapatkan.

1. Sertifikasi Primer (Wajib)

Untuk jenis sertifikat ini memiliki cara kerja layaknya izin operasi karena setiap badan usaha harus memilikinya. Pada dasarnya ada beberapa jenis sertifikasi primer seperti izin edar dari BPOM, Batas Kontaminasi dari COA, Halal dari MUI dan yang lainnya.

Semua jenis sertifikasi tersebut harus ada dalam badan usaha agar bisa beroperasi. Jika tidak ada maka perusahaan atau badan usaha bisa mendapatkan sanksi. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin operasi sehingga usahanya diberhentikan oleh pemerintah.

2. Sertifikat Tersier (Khusus)

Jenis sertifikasi ini mengarah ke badan usaha tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri. Sebagai contoh ada sertifikat Eco-Friendly untuk usaha dalam bidang lingkungan. Ada juga sertifikat profesi dan kompetensi untuk usaha penyedia jasa swasta.

Setiap perusahaan pasti memiliki standarisasinya masing-masing sehingga sertifikat jenis ini khusus untuk golongan tertentu. Biasanya sertifikat ini bermanfaat untuk meningkatkan nilai dan mutu perusahaan supaya tetap unggul dalam kategori usahanya.

3. Sertifikasi Sekunder (Umum)

Tentu saja jenis sertifikasi ketiga adalah yang memiliki sifat umum dan dapat tertuju ke badan usaha apa saja. Baik itu instansi pemerintah atau swasta, semua bisa menggunakan sertifikat jenis ini. Pada dasarnya sertifikat sekunder selalu menjadi aset paling dibutuhkan.

Contoh sertifikat sekunder adalah SNI (Standar Nasional Indonesia), Halal, Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP) serta penggolongan produk seperti paten atau merek. Konsumen pasti akan percaya dengan produk dengan sertifikasi tersebut.

Standar sertifikasi pada umumnya dapat Anda lihat dari kualitas produk atau jasanya. Konsumen selalu mengutamakan kualitas sebelum membeli dan menggunakan produknya. Oleh karena itu, sertifikasi usaha sangat penting bagi pengusaha di masa sekarang ini.

Baca Juga :  SIUPPAK

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Sertifikasi Usaha pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Pengertian

Sangat penting untuk memahami apa saja standar usaha pariwisata ketika ingin mengajukan sertifikasi ke bagian Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP). Sekarang ini, ada banyak sektor pariwisata yang membutuhkan perhatian lebih dalam lagi.

Peningkatan mutu pada sektor pariwisata mampu meningkatkan minat wisatawan untuk datang, berkunjung atau berwisata ke sana. Semakin tinggi mutu bidang usaha, maka akan semakin tinggi juga standarisasi usaha tersebut sehingga mampu meningkatkan mutu pariwisata Indonesia.

Badan usaha yang memiliki mutu perlu mengajukan sertifikasi ke bagian LSUP. Fungsi utama dari LSUP adalah memantau sektor pariwisata dengan memberikan sertifikasi tertulis. Jadi, badan usaha terkait akan mendapat perhatian lebih pada sektor kepariwisataan dalam negeri.

Dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepariwisataan, ada beberapa badan usaha yang bisa mendapatkan penilaian dari LSU. Setiap badan usaha ini mendapatkan pengakuan ketika kompetensinya sudah baik dalam hal standarisasi usaha pariwisata.

Memperhatikan Standar Usaha Pariwisata

Tertera pada Pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 2009, terdapat 13 badan usaha yang bisa mendapatkan sertifikasi. Tentu saja usaha harus memiliki badan hukum dan perangkat kerja sendiri supaya mendapat pengakuan. Berikut ini 13 sektor usaha pariwisata terpilih.

1. Usaha dalam bidang daya tarik wisata
2. Usaha kawasan pariwisata
3. Penyedia Jasa transportasi
4. Penyedia jasa perjalanan wisata
5. Menawarkan wisata SPA
6. Penyedia jasa makanan dan minuman
7. Penyedia akomodasi
8. Penyelenggara hiburan dan rekreasi
9. Penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
10. Penyedia jasa informasi pariwisata
11. Penyedia jasa konsultan wisata
12. Jasa pramuwisata
13. Menawarkan wisata tirta

Ketiga belas badan usaha tersebut bisa mendapatkan sertifikasi langsung dari LSU. Cara kerja dari sistem ini adalah pengusaha wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu, petugas pemerintah wilayah setempat akan memberikan informasi usaha ke tim audit LSU.

Setelah peninjauan selesai dan kompetensi mendapat persetujuan, sertifikasi bisa dibuat. Proses ini sangat membutuhkan kejelian karena kompetensi yang membutuhkan perhatian lebih adalah pelayanan, perlindungan konsumen, perlindungan sosial dan prinsip tata kelolanya.

Beberapa Standar Usaha Pariwisata

Pada dasarnya standarisasi usaha dalam bidang kepariwisataan ini meliputi kompetensi yang ada. Oleh karena itu setiap badan usaha wajib memperhatikan setiap standarisasi tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini penjelasan singkat mengenai 4 standarisasi yang ada.

1. Kepastian Pelayanan

Setiap badan usaha pasti memiliki pelayanannya sendiri-sendiri. Sebagai contoh badan usaha akomodasi seperti hotel, standar pelayanan harus baik ketika wisatawan berkunjung ke sana. Kebersihan kamar, kondisi hotel hingga layanan ekstra harus mendapat perhatian.

2. Kualitas Pelayanan

Sistemnya, kepastian pelayanan lebih mengarah ke badan usaha pada sektor pariwisata. Lalu untuk kualitas tentunya bisa seperti keramahan petugas pelayanan. Semakin tinggi mutunya, maka penilaian terhadap usaha tersebut akan semakin bagus.

3. Perlindungan Konsumen

Untuk sistem perlindungan ada 2 jenis yang bisa Anda pahami yaitu perlindungan preventif dan kuratif. Preventif lebih ke arah perlindungan saat membeli produk atau menggunakan jasa. Sedangkan kuratif merupakan perlindungan saat menggunakan atau memakai produk.

4. Perlindungan Lingkungan Sosial, Budaya dan Alam

Kompetensi suatu badan usaha pada sektor pariwisata dapat dilihat dari bagaimana sistem perlindungan sosial, budaya dan alamnya. Jika sistem operasionalnya tidak membahayakan maka badan usaha tersebut lolos uji kelayakan.

5. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan

Penilaian terakhir berasal dari operasionalnya apakah sudah sesuai dengan prinsip tata kelola menurut aturan pemerintah atau belum. Jika sudah memiliki operasional yang terstruktur, maka kompetensi badan usaha bisa mendapatkan persetujuan positif.

Kelima penilaian tersebut sudah tercantum pada peraturan perundangan kepariwisataan. Oleh karena itu, standar usaha pariwisata harus mengikuti aturan yang berlaku supaya bisa terus meningkatkan mutu pariwisata di Indonesia.

Baca Juga :  SIUPPAK

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Standar Usaha Pariwisata pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.