Saat ini untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, pemerintah negara Indonesia terus mendorong pemakaian Produk Dalam Negeri. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkannya adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini mampu mengukur sejauh mana produk/jasa mengandung unsur lokalisasi , mulai dari bahan bakunya, tenaga kerja, sampai proses produksi.

Akan tetapi, seiring industri berkembang & kebutuhan efisiensi dalam pengadaannya, mekanisme penghitungan TKDN lama di nilai tak lagi sesuai. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan reformulasi terhadap metode penghitungan TKDN, guna memperkuat ekosistem industri nasional dan mendorong investasi berkelanjutan.

Berikut Ini Adalah Pentingnya Reformulasi Penghitungan TKDN dalam Melakukan Pendukungan Industri Nasional di Indonesia

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum TKDN, lalu Bagaimana Perhitungan TKDN?

Penggunaan produk dalam negeri dalam proyek pemerintah tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan amanat hukum. Dasar hukumnya tertuang dalam:

* Pasal 86 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

* Pasalnya 61 PP No. 29 Tahun 2018 terkait Pemberdayaan Industrialisasi

* Ada Pasal 66 Peraturan Presiden No. 46 thn 2025  terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah negara Indonesia

Aturan tersebut menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah serta BUMN/BUMD harus mengutamakan PDN dengan nilai TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Sayangnya, sistem penghitungan lama di nilai masih menyulitkan dari segi teknis dan waktu, serta kurang mendukung pelaku industri kecil.

2. Masalah Utama dalam Penghitungan TKDN Saat Ini

a. Pendekatan Biaya yang Rumit dan Memakan Waktu

Untuk sistem lama pakai pendekatan biaya keseluruhan, ini melibatkan pengumpulan & analisis data bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, juga kapasitas produksinya. Proses ini seringkali terlalu teknis, panjang, dan memerlukan dokumentasi rumit, apalagi untuk industri dengan rantai pasok panjang.

b. Penghitungan sampai Layer ke-3

Dalam praktiknya, perhitungan nilai TKDN bisa menjalar hingga ke lapisan ketiga dari rantai pasok, yakni menelusuri komponen dari pemasok hingga ke sub-sub kontraktor. Ini tentu menambah beban administratif dan memperlambat proses sertifikasi.

c. Tidak Adanya Insentif bagi Efisiensi

Sistem lama cenderung mendiskreditkan perusahaan yang efisien. Jadi makin efisien  perusahaan, maka makin kecil biaya produksi itu, yang ironisnya dapat hasilkan  nilai TKDN lebih rendah lagi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan biaya kurang mampu mencerminkan manfaat strategis yang di berikan perusahaan terhadap perekonomian nasional.

3. Arah Reformulasi: Penyederhanaan dan Insentif

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, pemerintah menyusun reformulasi metode penghitungan TKDN yang lebih relevan dan responsif. Beberapa poin pembaruannya antara lain:

a. Penggunaan Pendekatan Bobot

Pendekatan baru tidak lagi menghitung secara rinci seluruh biaya produksi, melainkan menggunakan pembobotan komponen utama. Komponen bahan atau material langsung di beri bobot sebesar 75%, tenaga kerja langsung di beri bobot 10%, dan biaya tidak langsung pabrik sebesar 15%.

b. Penghitungan Hanya sampai Layer Pertama

Penghitungan nilai TKDN kini cukup di lakukan sampai lapisan pertama pemasok saja. Jika pemasok layer ke-2 telah memiliki sertifikat TKDN, nilai tersebut dapat langsung di gunakan tanpa harus di telusuri lebih jauh.

c. Penghapusan SP2 dan Reviu LHV

Beberapa proses administratif seperti Surat Permintaan Pemeriksaan (SP2) dan reviu Laporan Hasil Verifikasi (LHV) oleh Pusat P3DN di tiadakan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat penerbitan sertifikat.

d. Ada tambahan Insentif lewat Bobot BMP

Pemerintah juga memperkenalkan komponen insentif tambahan melalui BMP. Perusahaan dapat memperoleh tambahan nilai hingga 15% dari TKDN jika memenuhi sejumlah indikator strategis, seperti memiliki sertifikasi INDI 4.0, melakukan investasi baru, bermitra dengan UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, serta menerapkan prinsip industri hijau dan ESG.

4. Contoh Perhitungan TKDN dengan Pendekatan Baru

Sebagai ilustrasi, mari kita lihat perhitungan TKDN pada produk pompa. Jika bahan/material seluruhnya berasal dari impor, maka bobot 75% dari komponen bahan tidak menyumbang nilai TKDN (nilainya nol). Namun, jika seluruh tenaga kerja yang terlibat adalah warga negara Indonesia, maka 100% dari bobot tenaga kerja (yakni 10%) dapat di hitung. Begitu pula, jika biaya tidak langsung (seperti listrik, sewa, perawatan mesin) sepenuhnya di keluarkan di Indonesia, maka nilai dari bobot 15% dapat di ambil seluruhnya.

Maka, total TKDN-nya adalah 0% dari bahan, 10% dari tenaga kerja, dan 15% dari biaya tidak langsung. Keseluruhan total jadi 25% walaupun seluruh bahannya berasal dari luar negeri ya.

5. Brainware dan Litbang sebagai Nilai Tambah

Selain komponen bahan, tenaga kerja, dan biaya pabrik, pemerintah juga mulai menghargai unsur intelektual dan inovatif dari pelaku industri. Brainware, yang mencakup kegiatan litbang, pengembangan desain, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, bisa menjadi penambah nilai TKDN.

Namun, komponen brainware ini bersifat opsional. Artinya, jika tidak ada, nilai TKDN tidak berkurang. Tetapi jika tersedia bukti nyata seperti struktur tim litbang, bukti paten, atau desain industri yang digunakan dalam produk, perusahaan akan memperoleh nilai tambahan yang memperkuat daya saingnya.

6. Bedanya TKDN Lama & TKDN Baru dalam Bentuk Narasi Itu Apa?

Pendekatan lama menghitung nilai TKDN dengan menguraikan seluruh biaya secara rinci, mulai dari bahan hingga biaya overhead, serta mengharuskan penelusuran hingga layer ke-3. Hal ini membuat proses penghitungan menjadi lambat dan rumit.

Sebaliknya, pendekatan baru menggunakan sistem bobot komponen yang lebih sederhana dan hanya memerlukan penelusuran hingga layer pertama, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Dalam hal akses, pendekatan lama cenderung menyulitkan UMKM, sementara pendekatan baru justru membuka akses lebih luas bagi mereka melalui insentif BMP.

Pada sertifikasi, pendekatan lama ini masih bersifat terfragmentasi & manual. Sementara itu, pendekatan baru telah terintegrasi secara digital melalui platform SIINas.

7. Pengaruh Positif terhadap Industri Nasional

a. Peningkatan Daya Saing Industri

Perubahan penghitungan TKDN bisa membuat perusahaan lokal jadi lebih kompetitif loh. Penyederhanaan proses dan insentif melalui BMP memberi peluang bagi lebih banyak industri untuk memenuhi syarat partisipasi dalam pengadaan pemerintah.

b. Dorongan terhadap Investasi Domestik

Perusahaan yang menanamkan investasi di dalam negeri dan menjalankan proses produksi di Indonesia akan memperoleh nilai TKDN lebih tinggi. Ini menjadi insentif tersendiri bagi pelaku usaha untuk memindahkan basis produksinya ke tanah air.

c.  Pemanfaatan UMKM Dalam TKDN

Dengan diakomodasinya nilai BMP untuk kemitraan UMKM, reformulasi TKDN turut mendorong ekosistem industri yang lebih inklusif. UMKM sekarang bisa jadi bagian rantai pasok & berperan dalam perolehan nilai TKDN lebih tinggi.

8. Tantangan Implementasi Reformulasi TKDN

Meskipun lebih sederhana, implementasi reformulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dalam mengadopsi mekanisme baru, konsistensi pelaporan di platform SIINas, serta potensi penyalahgunaan sistem dalam bentuk TKDN washing.

Pengawasan yang ketat, digitalisasi sistem yang akurat, serta sosialisasi menyeluruh kepada pelaku industri menjadi syarat mutlak agar reformasi ini benar-benar efektif dan berdampak positif.

Untuk penghitungan TKDN ini adalah langkah penting untuk sempurnakan kebijakan pemakaian produk dalam negeri ya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Pentingnya Reformulasi Penghitungan TKDN dalam Melakukan Pendukungan Industri Nasional di Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah jika produk tersebut tersedia dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memadai. Sertifikasi TKDN menjadi syarat mutlak dalam pembuktian kandungan lokal suatu produk.

Dengan berkembangnya teknologi digital dan untuk mengurangi birokrasi manual, Kementerian Perindustrian melalui Pusat P3DN menghadirkan sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai platform resmi dalam pengajuan dan penerbitan sertifikat TKDN. Dalam sistem ini, proses yang sebelumnya memakan waktu dan rentan duplikasi kini menjadi lebih terstruktur, cepat, transparan, dan terintegrasi secara nasional.

Artikel ini akan membahas secara rinci seluruh cara pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN di SIINas, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat elektronik resmi oleh Kementerian Perindustrian.

Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas

Apa Itu SIINas dan Fungsinya dalam  Pengajuan dan Verifikasi Sertifikasi TKDN?

System Informasi Industri Nasional merupakan portal digital  Kementerian Perindustrian yang fungsinya jadi pusat data & layanan untuk pelaku industri. Dalam konteks TKDN, SIINas berperan sebagai:

* Tempat pengajuan sertifikasi TKDN

* Platform verifikasi dan evaluasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistem penerbitan sertifikat digital

* Pusat pengarsipan dan pembaruan dokumen TKDN

Dengan sistem ini, proses sertifikasi dapat di lacak secara realtime, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses validasi antar lembaga.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Sertifikasi TKDN

Sertifikasi TKDN melibatkan berbagai pihak, dengan tanggung jawab masing-masing:

1. Pelaku Usaha/Industri: Pengaju sertifikat TKDN
2. LVI: Bisa lakukan audit & verifikasi nilai dari TKDN
3. Pusat P3DN – Kementerian Perindustrian: Menerbitkan sertifikat resmi
4. Pejabat Penerbit Sertifikat: Bertanggung jawab atas penandatanganan digital dokumen
5. Sistem SIINas: Mengelola seluruh alur permohonan, komunikasi, validasi, dan arsip

Jenis Sertifikat TKDN yang Bisa Di ajukan melalui SIINas

Terdapat tiga kategori sertifikat TKDN yang dapat diajukan melalui SIINas:

1. Ada Sertifikat TKDN Untuk Barang
2. Sertifikat TKDN Jasa
3. Sertifikat TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Setiap kategori memiliki form dan parameter penilaian berbeda. Pemilihan kategori yang tepat di awal sangat penting agar proses berjalan sesuai prosedur.

Persiapan Awal: Syarat dan Dokumen Pendukung

Sebelum memulai pengajuan sertifikasi, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen utama sebagai syarat administrasi, antara lain:

* Profil perusahaan dan izin usaha industri

* Data teknis produk: komposisi bahan, proses produksi, komponen dalam negeri vs impor

* Data tenaga kerja: jumlah, asal tenaga kerja, sistem penggajian

* Ada data anggaran tidak langsungnya: seperti listrik & air, overhead, sewa, juga perawatan lainnya

* Dokumen pendukung lainnya seperti: laporan keuangan, struktur organisasi, daftar supplier

Dokumen ini akan digunakan oleh LVI untuk menghitung dan memverifikasi nilai TKDN.

Langkah-langkah Pengajuan Sertifikat TKDN di SIINas

Langkah 1: Registrasi dan Login di SIINas

* Kunjungi situs resmi SIINas: siinas.kemenperin.go.id

* Pilih menu “Daftar” bagi pengguna baru atau “Masuk” bagi pengguna terdaftar

* Isi data perusahaan dan unggah dokumen legal seperti NIB dan izin industri

Langkah 2: Pengisian Formulir Permohonan TKDN

* Pilih menu “Permohonan Sertifikat TKDN”

* Tentukan jenis sertifikasi (barang, jasa, atau gabungan)

* Isi detail produk, nama, merek, kode HS, deskripsi teknis, volume produksi, dll.

Langkah 3: Melakukan Pengunggahan Dokumen Pendukungnya

* Unggah seluruh dokumen teknis yang diperlukan dalam format PDF atau Excel

* Pastikan file tidak corrupt dan berukuran sesuai ketentuan

* Tidak lengkap dokumennya maka verifikasi terhambat

Langkah 4: Pilih Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistemnya akan tampilkan daftar LVI yang ada

* Pelaku usaha dapat memilih berdasarkan kapasitas, biaya, atau lokasi

* Setelah pemilihan, notifikasi otomatis akan dikirim ke LVI terkait

6. LVI Bertugas Untuk Verifikasi

Setelah pengajuan lengkap, LVI akan melakukan proses sebagai berikut:

a. Review Dokumen Awal

* LVI menilai kelengkapan dan validitas dokumen

* Jika terdapat kekurangan, LVI akan meminta perbaikan melalui sistem

b. Kunjungan Verifikasi Lapangan

* LVI akan menjadwalkan kunjungan ke fasilitas produksi

* Proses ini mencakup wawancara, pengecekan proses manufaktur, tenaga kerja, dan penggunaan bahan lokal

c. Penghitungan Nilai TKDN

Berdasarkan pendekatan baru 2025:

* Bahan/material langsung (75%)

* Tenaga kerja langsung (10%)

* Biaya tidak langsung pabrik (15%)

d. Evaluasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dan Brainware

Jika perusahaan memiliki aspek tambahan seperti:

* Sertifikat INDI 4.0

* Investasi baru

* Kemitraan UMKM

* Sertifikasi industri hijau, dll.

LVI akan menilai BMP dan menambahkan nilainya sebagai nilai tambah TKDN.

7. Penerbitan Sertifikat TKDN oleh Kementerian Perindustrian

Setelah LVI menyelesaikan laporan verifikasi, laporan tersebut di ajukan ke Kementerian Perindustrian melalui SIINas. Proses berikutnya:

a. Review dan Persetujuan Pusat P3DN

* Kementerian melakukan validasi akhir

* Tidak ada lagi proses reviu manual (SP2 dan LHV dihapus dalam reformasi 2025)

b. Penerbitan Sertifikat Digital

* Sertifikat TKDN terbit dalam bentuk digital (.pdf)

* Di lengkapi QR Code yang terhubung ke database SIINas

* Masa berlaku sertifikat ini 3 tahunan

8. Format Sertifikat TKDN Versi Terbaru

Sertifikat TKDN versi 2025 memiliki tampilan yang lebih informatif, meliputi:

* Nama dan jenis produk

* Nilai TKDN (dalam persen)

* Nilai BMP dan brainware (jika ada)

* Tanggal terbit dan masa berlaku

* Tautan digital dan QR Code

* Tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang

Dengan fitur digital ini, pengguna bisa memverifikasi keabsahan sertifikat hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel.

9. Proses Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat TKDN akan di gunakan dalam:

* Proses pengadaan barang/jasa pemerintah

* Pemenuhan kewajiban TKDN minimal 40%

* Ada syarat proyek nasional.

Perusahaan wajib menyimpan dokumen dan melaporkan perubahan signifikan jika terjadi (misalnya: perubahan struktur produk, bahan baku, lokasi produksi).

10. Pemeliharaan dan Perpanjangan Sertifikat

1. Masa Berlaku

* Sertifikat TKDN berlaku selama 3 tahun

* SIINas bisa bantu melakukan perpanjangan untuk pengajuan ulang

1. Surveillance Tahunan

* LVI dapat melakukan audit tahunan (surveillance) untuk memastikan konsistensi produksi

* Jika di temukan penyimpangan, sertifikat bisa dicabut

11. Biaya dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN

* Biaya di tanggung oleh pelaku usaha, namun tersedia program fasilitasi dari BSPDN (Bantuan Sertifikasi Produk Dalam Negeri) terutama untuk:

* UMKM

* Perusahaan di daerah 3T

* Industri prioritas seperti alat kesehatan, EBT, manufaktur strategis

Pelaku usaha bisa mengajukan fasilitasi ini melalui SIINas bersamaan dengan pengajuan sertifikasi.

Proses pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN kini menjadi jauh lebih efisien, berkat digitalisasi penuh melalui sistem SIINas. Jika ikuti alur dengan sesuai, pelaku usaha bisa mendapatkan  sertifikat TKDN lebih cepat. Tentu bisa meningkatkan peluang mereka dalam pengadaan nasional & memperkuat posisi pada pasar industri dalam negerinya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Artikel ini akan membahas secara mendalam peran TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dasar hukum kewajiban penggunaannya, serta bagaimana implementasi dan pengawasan di lakukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

Berikut Ini Peran TKDN dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah: Terkait Kewajiban serta Implementasi

1. Dasar Hukum Penggunaan Peran TKDN dalam Pengadaan

1. UU dan Peraturan Terkait

Penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah di dasarkan pada berbagai regulasi yang saling terkait, di antaranya:

* Pasal 86 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: mewajibkan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri jika tersedia.

* Pasal 61 PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri: mewajibkan penggunaan produk dalam negeri jika terdapat PDN dengan nilai TKDN + BMP minimal 40%.

* Pasal 66 Perpres No. 46 Tahun 2025 (revisi Perpres 16/2018): menegaskan kembali kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.

Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar legal bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bahkan pihak swasta yang menggunakan dana negara atau mengelola sumber daya negara untuk mengutamakan produk dalam negeri.

2. Siapa yang Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri?

Subjek hukum yang di wajibkan menggunakan produk dalam negeri mencakup:

* Kementerian/Lembaga (K/L)

* Pemda

* BUMN dan BUMD

* Badan Usaha Swasta yang menerima pembiayaan dari APBN/APBD, PHLN, atau skema kerja sama pemerintah

Kewajiban ini berlaku selama telah tersedia produk dalam negeri dengan nilai gabungan TKDN dan BMP ≥ 40%, serta memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.

3. Ketentuan Penggunaan dan Batas Minimum TKDN

1. Penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri)

* Jika telah tersedia PDN dengan nilai TKDN+BMP ≥ 40%, maka pengguna WAJIB menggunakan PDN tersebut.

* Jika TKDN ≥ 25%, PDN tetap dapat digunakan walau nilai gabungannya < 40%.

* Jika belum tersedia PDN dengan nilai TKDN ≥ 25%, maka pengguna diperbolehkan menggunakan produk impor.

Dengan kata lain, impor hanya boleh d ilakukan jika PDN tidak tersedia atau tidak mencukupi secara volume, dan harus di buktikan melalui mekanisme verifikasi.

4. Apa Itu TKDN dan Bagaimana Pembuktiannya?

Jadi TKDN merupakan kandungan lokal pada suatu barang ataupun jasa yang Indonesia produksi. Ini komponennya:

* Bahan/material langsung (75%)

* Tenaga kerja langsung (10%)

* Biaya tidak langsung pabrik (15%)

Pembuktian di lakukan melalui sertifikat TKDN resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINas.

5. Implementasi TKDN dalam Proses Pengadaan

1. Alur Implementasi
2. Penyedia mengajukan permohonan sertifikasi TKDN
3. LVI melakukan penilaian & verifikasi pada lapangan
4. Sertifikat TKDN di terbitkan oleh Pejabat Kemenperin secara digital
5. Penyedia mencantumkan TKDN dalam dokumen penawaran

5. PA/KPA/PPK (Pejabat Pengadaan) memverifikasi sertifikat sebelum menetapkan pemenang

1. Pengadaan Terintegrasi

Untuk nilai TKDN & BMP juga masuk pertimbangan dalam evaluasi teknis serta harganya. Produk dengan TKDN tinggi bisa mendapatkan preferensi harga (margin preferensi) sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

6. Pengecualian dan Kondisi Penggunaan Produk Impor

Penggunaan barang impor dalam pengadaan hanya di perbolehkan apabila:

* Barang ber-TKDN tidak tersedia

* Kebutuhan dalam volume produksi tak tercukupi

Hal ini harus di buktikan secara objektif dan terdokumentasi, serta memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang dalam proses pengadaan.

7. Pengawasan dan Evaluasi dalam Pengadaan Berbasis TKDN

Pengawasan terhadap implementasi TKDN dilakukan oleh:

* Pusat P3DN Kemenperin

* Lembaga Verifikasi

* Tim evaluasi pengadaan

Pengawasan dapat dilakukan secara:

* Terjadwal (rutin) minimal 1 kali setahun

* Insidentil, berdasarkan pengaduan masyarakat atau temuan audit

Semisal ada pelanggaran, contohnya produk impor ter klaim kadi produk dalam negeri, maka pemiliknya sertifikat bisa terkena sanksi administratif, peringatan, sampai pencabutan sertifikat.

8. Sanksi atas Pelanggaran TKDN dalam Pengadaan

* Peringatan tertulis

* Pencabutan sertifikat TKDN

* Pencantuman dalam daftar hitam penyedia

* Sanksi pidana, jika terbukti melakukan pemalsuan atau pelanggaran hukum lainnya

Pengenaan sanksi di koordinasikan oleh Pusat P3DN atas nama Menteri Perindustrian dan di dasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh oleh tim.

9. Transformasi Digital: Sertifikat TKDN Elektronik

Kemenperin terapkan sertifikat TKDN dalam bentuk digitalnya yakni:

* Aksesnya melalui SIINas

* Dilacak keabsahannya melalui QR Code

* Diperbarui sewaktu-waktu tanpa mengubah nomor registrasi

Digitalisasi ini membuat proses verifikasi dan pengawasan lebih efisien, transparan, dan minim manipulasi.

10. Ini Peran BMP dalam Pengadaannya

Ternyata Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) bisa tambah nilai total. Ini terhitung berdasarkan 15 indikator, di antaranya yaitu:

* Penerapan Industri 4.0

* Penambahan investasi

* Penggunaan mesin lokal

* Penerapan ESG dan industri hijau

* Penyerapan tenaga kerja lokal

* Lokasi di kawasan 3T

Untuk nilai BMP maksimalnya yakni 15% dan bisa berikan tambahan skor di evaluasi pengadaannya.

11. Manfaat TKDN dalam Konteks Nasional

1. Meningkatkan Kapasitas Industri

TKDN mendorong produsen lokal meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya untuk memenuhi standar pengadaan pemerintah.

1. Mengurangi Ketergantungan Impor

Dengan aturan minimal TKDN, Indonesia dapat menekan konsumsi barang impor dalam proyek-proyek strategis.

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja

Produk lokal melibatkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, yang berdampak positif terhadap ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran.

1. Memacu Inovasi dan Investasi

TKDN mendorong perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam R&D, modernisasi mesin, hingga kemitraan dengan UMKM.

12. Tantangan Implementasi TKDN dalam Pengadaan

* Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha

* Belum meratanya Lembaga Verifikasi di seluruh daerah

* Potensi kecurangan dan TKDN washing

* Kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi pada sektor tertentu

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, membangun ekosistem industri penunjang, dan mendorong transparansi data sertifikasi.

13. Dukungan untuk UMKM dan Kawasan Tertinggal

Dalam skema terbaru, perusahaan kecil, menengah, dan yang berlokasi di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) mendapatkan kemudahan:

* Fasilitas pembiayaan sertifikasi TKDN melalui BSPDN

* Penyederhanaan proses pengajuan

* Preferensi tambahan melalui BMP

Tentu saja langkah ini memperkuat inklusivitas & pemerataan ekonomi via pengadaan barang/jasa loh.

Peran TKDN dalam pengadaan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis industri dalam negeri. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi instrumen wajib yang harus di implementasikan secara ketat dan terukur.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Ini Peran TKDN dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah: Terkait Kewajiban serta Implementasi pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Kementerian Perindustrian melalui reformasi aturan TKDN 2025 memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Reformulasi ini mengubah cara menghitung nilai TKDN dari pendekatan biaya yang rumit menjadi sistem berbasis bobot dengan tiga komponen utama. Bahan/material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik.

Tujuan Reformulasi TKDN 2025

Reformasi ini bukan hanya untuk menyederhanakan perhitungan, tetapi juga untuk memberi keadilan pada industri. Di mana yang benar-benar melakukan investasi, memproduksi di dalam negeri, dan menyerap tenaga kerja lokal. Metode baru ini juga menghilangkan beban administratif yang berat terutama untuk UMKM, serta mendorong pelaku industri agar lebih terbuka terhadap sertifikasi TKDN.

Komponen-komponen dalam Penghitungan TKDN 2025

Perhitungan TKDN 2025 dibagi menjadi tiga komponen utama dengan pembobotan yang jelas, yaitu:

Bahan atau Material Langsung – Bobot 75%

Komponen ini mendapat porsi terbesar karena bahan/material mencerminkan struktur produksi yang paling nyata. Cara menghitungnya ditentukan berdasarkan dua kondisi:

Jika pemasok memiliki sertifikat TKDN:

• Nilai TKDN 80,01–100% → KDN = 100%
• Nilai TKDN 60,01–80% → KDN = 80%
• Nilai TKDN 40,01–60% → KDN = 60%
• Nilai TKDN 20,01–40% → KDN = 40%
• Nilai TKDN 0,01–20% → KDN = 20%

Artinya, semakin tinggi nilai TKDN dari pemasok, semakin tinggi kontribusinya dalam menghitung TKDN akhir.

Jika pemasok tidak memiliki sertifikat TKDN:

• Jika seluruh bahan diperoleh & diproduksi di dalam negeri → KDN = 100%
• Jika hanya diproduksi di dalam negeri → KDN = 25%
• Jika tidak diproduksi di dalam negeri atau diimpor → KDN = 0%

Sistem ini memberikan insentif pada pelaku usaha yang membeli bahan baku dari produsen dalam negeri bersertifikat.

Tenaga Kerja Langsung (TKL) – Bobot 10%

Komponen ini secara otomatis dihitung sebesar 10% apabila perusahaan memenuhi syarat berikut:

• Melakukan investasi dan produksi di Indonesia.
• Menggunakan tenaga kerja yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses produksi langsung.

Artinya, perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan manual atau audit biaya untuk komponen tenaga kerja. Cukup menunjukkan bukti bahwa proses produksi menggunakan pekerja lokal, maka bobot penuh (10%) diberikan. Ini menjadi bentuk penghargaan terhadap perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) – Bobot 15%

Bagian akhir dalam penghitungan mencakup pengeluaran yang tidak langsung mendukung proses produksi. Sistem baru tahun 2025 tidak lagi memakai pendekatan lama yang rumit, melainkan menerapkan klasifikasi bertingkat menurut indikator yang telah ditetapkan.

Syarat perusahaan agar bisa mendapatkan nilai KDN pada overhead:

1. Berinvestasi di Indonesia, berbadan hukum Indonesia, dan memproduksi di dalam negeri.
2. Menggunakan fasilitas produksi milik sendiri.
3. Memiliki pabrik atau tempat produksi sendiri (tidak sewa sepenuhnya).

Bobot yang diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan:

• Memenuhi semua poin 1, 2, dan 3 → KDN = 100%
• Memenuhi poin 1 dan 2 → KDN = 75%
• Hanya memenuhi poin 1 → KDN = 50%
• Tidak memenuhi → KDN = 0%

Dengan sistem ini, perusahaan yang hanya merakit di Indonesia tanpa berinvestasi serius tidak akan mendapat bobot tinggi. Ini mendorong investasi nyata dan pabrikasi sesungguhnya.

Syarat Minimal Penghitungan

Penghitungan nilai TKDN harus dilakukan terhadap komponen utama yang jika dijumlahkan mencakup paling sedikit 90% dari total biaya produksi. Artinya, perusahaan tidak harus menghitung semua komponen, namun cukup fokus pada komponen dengan bobot terbesar. Hal ini penting untuk menyederhanakan proses perhitungan tanpa mengurangi akurasi dan kredibilitas hasil akhir.

Kelebihan Sistem Baru TKDN 2025

Lebih Sederhana dan Efisien

Tidak lagi perlu menghitung biaya per unit secara rinci dan menyusuri rantai pasok hingga layer ke-3. Cukup gunakan bobot dan sertifikat TKDN dari pemasok.

Adil dan Memberi Insentif

Industri yang benar-benar memproduksi di dalam negeri dan menyerap tenaga kerja lokal akan memperoleh nilai lebih tinggi.

Bisa Dibandingkan Lintas Sektor

Dengan standar penilaian yang konsisten, performa produk dari berbagai industri dapat dievaluasi secara setara.

Mendukung UMKM

Usaha kecil menengah yang kesulitan audit biaya kini bisa mengikuti penghitungan TKDN tanpa harus membayar konsultan mahal.

Contoh Sederhana Simulasi Penghitungan

Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi lemari es dengan struktur biaya sebagai berikut:

• Bahan/material dari pemasok bersertifikat TKDN 85% → KDN bahan = 100% × 75% = 75%
• Tenaga kerja langsung seluruhnya WNI → KDN TKL = 10%
• Produksi dilakukan di pabrik milik sendiri di Indonesia → KDN FO = 15%
• Total TKDN = 75% + 10% + 15% = 100%

Jika beberapa komponen tidak memenuhi kriteria, bobotnya menyesuaikan. Misalnya bahan hanya 60% TKDN → nilainya turun menjadi 60% × 75% = 45%.

Mengapa Perusahaan Perlu Memahami Formulasi Ini?

Bagi pelaku industri, memahami cara penghitungan TKDN 2025 bukan sekadar soal memenuhi regulasi. Tingginya proporsi kandungan lokal kerap dijadikan dasar dalam pemilihan produk dalam kebijakan tertentu:

• Mengikuti tender pemerintah dan BUMN
• Memperoleh insentif fiskal atau preferensi harga
• Membuka peluang lebih besar bagi produk buatan Indonesia untuk bersaing dengan barang impor di pasar dalam negeri
• Mendapatkan pengakuan sebagai pelaku industri yang berpihak pada bangsa

Manfaat Jangka Panjang Sistem TKDN Baru

Sistem penghitungan TKDN terbaru tidak hanya menyederhanakan prosedur, tapi juga menciptakan ekosistem industri yang sehat dan kompetitif. Pelaku usaha kini didorong untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengadopsi teknologi. Selain itu, adanya bobot untuk kegiatan litbang dan sertifikasi seperti INDI 4.0 menandakan bahwa pemerintah tidak hanya menilai aspek fisik produksi.

Tapi juga kecerdasan dan keberlanjutan perusahaan. Dengan begitu, reformasi TKDN 2025 berperan penting dalam mendorong transformasi industri Indonesia menuju era modernisasi dan daya saing global. Tanpa melupakan kepentingan nasional.

Langkah Maju untuk Kedaulatan Industri

Reformasi dalam penghitungan TKDN tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem industri yang berdaulat dan inklusif. Dengan sistem berbasis bobot yang jelas dan transparan, pelaku usaha tidak lagi terbebani dengan prosedur teknis yang rumit. Sebaliknya, mereka didorong untuk berinvestasi, berproduksi, dan menyerap tenaga kerja di Indonesia yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi nasional dari dalam.

Kini, memahami penghitungan TKDN 2025 bukan hanya keharusan teknis, tapi bagian dari strategi jangka panjang membangun Indonesia yang lebih mandiri di tengah persaingan global.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Panduan Lengkap Penghitungan TKDN 2025: Konsep Baru Lebih Sederhana dan Adil pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Apa sebenarnya arti dari verifikasi yang satu ini? Pelajari cara mendapatkannya, metode penghitungan, dan prasyarat untuk melakukan verifikasi ini dengan membaca penjelasan di bawah ini hingga tuntas.

Penjelasan tentang Verifikasi TKDN

Istilah “TKDN” sering di gunakan dalam sektor bisnis atau produksi. Istilah ini merupakan singkatan dari Tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada nilai atau penyajian komponen industri yang di produksi di dalam negeri.

Dalam hal ini, produk dapat berbentuk produk, layanan, atau campuran keduanya. Lebih jauh, biaya penyediaan transportasi untuk setiap komoditas atau layanan termasuk dalam TKDN. Verifikasi TKDN merupakan salah satu unsur penting yang memiliki beberapa keunggulan.

Suatu produk dapat memperoleh kontrak pembelian barang dari berbagai otoritas tertentu jika di anggap unggul atau kompeten.

Syarat TKDN Yang Harus Di miliki

Perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi TKDN juga harus memenuhi sejumlah standar. Persyaratan verifikasi yang tercantum di bawah ini harus di perhatikan dan diisi secara lengkap dan akurat syarat TKDN berikut:

• Memiliki akta pendirian usaha.
• Menjaga kerangka organisasi produksi yang jelas. Membeli bahan baku.
• Merekap instrumen yang di gunakan dalam proses produksi.
• Memiliki gambar kerja produksi.
• Rekap aporan hasil produksi selama 12 bulan terakhir.
• Memiliki rencana area produksi bersertifikat ISO 9001.
• Metode produksi.
• Katalog proses produksi dan produk produksi.

Perusahaan harus mengetahui berbagai penjelasan tentang sertifikasi dan verifikasi TKDN ini. Peningkatan daya saing produk yang di berikan merupakan salah satu dari sekian banyak keuntungan yang dapat di peroleh dengan melakukan verifikasi ini.

Cara Memperoleh Verifikasi TKDN

Industri harus melakukan beberapa hal untuk memperoleh verifikasi ini, yaitu:

1. Memberikan Perhitungan Sendiri

Industri harus terlebih dahulu melakukan perhitungan mandiri atau self assessment untuk memperoleh verifikasi dan sertifikasi TKDN.

Tentunya nilai TKDN pada produknya, baik barang maupun jasa, menjadi salah satu faktor dalam penghitungan TKDN.

2. Menyiapkan Dokumen Yang Di perlukan

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan berbagai dokumen yang di butuhkan untuk melengkapi proses verifikasi. Dokumen tersebut terdiri dari akta pendirian perusahaan, akta pendirian perusahaan, laporan kinerja produksi tahun terakhir, dan lain-lain.

3. Konfirmasi Hasil Perhitungan Mandiri

Setelah itu, hasil perhitungan mandiri yang telah dilakukan sebelumnya akan dikonfirmasi lebih lanjut. Sesuai dengan penunjukan Kementerian, Petugas juga harus melakukan verifikasi dokumen terkait yang telah disiapkan secara lengkap.

4. Menyiapkan Biaya yang Di perlukan

Untuk menyelesaikan sertifikasi dan verifikasi ini, ada biaya yang harus dikeluarkan. Jenis barang dari industri yang bersangkutan akan menentukan biaya tersebut.

Pemerintah Telah Memudahkan Pengajuan Verifikasi TKDN

Pemerintah saat ini tengah gencar menggalakkan penggunaan produk dalam negeri, yang berujung pada penerapan sejumlah langkah strategis.

Pelaku industri dapat menjadi lebih kompetitif dan produktif sebagai dampaknya. Dampak kedua yang diharapkan adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan membuat produk dalam negeri lebih kompetitif dengan produk negara lain.

Pemerintah mempermudah dan menyediakan berbagai fasilitas verifikasi dan sertifikasi TKDN guna mendukung langkah ini. Selain itu, prosedur juga telah dipercepat untuk memudahkan berbagai sektor usaha dalam menyelesaikan verifikasinya.

Demikianlah penjelasan tentang syarat TKDN dan juga langkah langkah verifikasinya. Informasi ini sangat bermanfaat bagi produsen industri.

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Syarat TKDN dan Verifikasi TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Seperti kita ketahui bersama bahwa para pemegang proyek tentu akan melalui yang namanya pertarungan tender di sediakan oleh pemilik proyek. Tentunya dalam hal proyek dalam negeri ada beberapa tender yang harus di ikuti, salah satunya adalah TKD. Menggunakan konsultan TKDN sendiri rasanya dapat menjadi pilihan tepat yang bisa Anda lakukan saat ini.

Perlu kita pahami bahwa setiap sektor perlu memperhatikan bagaimana perhitungan dari TKDN itu sendiri dalam tender proyek yang di ikuti. Jangan sampai salah dalam melakukan perhitungan dan mesti harus berpaku pada peraturan yang ada. Tentu setiap sektor yang mengikuti tender perlu memperhatikan beberapa hal penting agar bisa dapatkan kemudahan dalam memenangkan proyek nantinya.

TKDN sendiri hadir sebagai tingkat kemampuan dalam negeri yang besarannya tentu berdasarkan pada komponen yang tersedia. Adapun komponen yang tergabung di dalam sistem TKDN sendiri adalah pada penyediaan barang, jasa, dan juga gabungan dari keduanya. Setiap sektor tertentu pastinya memiliki kewajiban untuk bisa memiliki TKDN yang di dasarkan pada penetapan prosentasenya.

Tentu jika kita membahas lebih jauh lagi mengenai konsultan yang menangani urusan TKDN maka tahu bagaimana fungsinya. Untuk itu maka dalam kesempatan ini tentu akan kami ulas lebih lengkap mengenai TKDN itu sendiri. Sehingga Anda bisa melakukan pemilihan konsultan yang tepat untuk membantu penanganan masalah TKDN guna memenangkan tender proyek.

Apa Sih Itu TKDN?

Perlu ketahui bahwa TKDN sendiri hadir sebagai sebagai besaran yang menyatakan prosentase dalam penyediaan barang, jasa, dan juga gabungannya. Tentu saja berbagai sektor tertentu memiliki kewajiban untuk memastikan TKDN itu sendiri. Pada dasarnya ini merupakan sebuah penetapan nilai prosentase yang sudah di perhitungkan sebelumnya.

Pengoptimalan dari TKDN sendiri pada dasarnya dapat berlaku pada beberapa proyek yang hadir dengan kepemilikan nilai TKDN. Tentu saja Anda perlu memahami bagaimana prosentase tertentu yag hadir sesuai dengan jenis produk barang/ jasa. Tentunya prosentase yang di sampaikan dengan tepat akan membantu Anda lebih mudah mendapatkan peluang memenangkan proyek.

Beberapa hal yang berkaitan dengan komponen TKDN sendiri yang di beritahukan nilai besarannya tentu akan di umumkan secara resmi. Nantinya hasil tender akan di umumkan dalam pengumuman pemenang tender proyek pemerintah tertentu pastinya. Ini menjadi hal penting bagi Anda untuk memaksimalkan perhitungan dari TKDN itu sendiri agar memudahkan kemenangan proyek yang di ikuti.

Adapun beberapa sektor yang di terapkan dalam pengoptimalan penerapan TKDN sendiri adalah pada beberapa sektor industri. Mulai dari industri alat kesehatan, alat mesin pertanian, dan juga industry ketenagalistrikan, industri tenaga migas. Tentu ini menjadi bagian yang juga tidak kalah penting untuk di pahami sebelum Anda mengikuti tender proyek tertentu pastinya.

Bagaimana Komponen Yang Di Perhitungkan Dalam Penilaian TKDN?

Perlu ketahui bahwa ada beberapa ada beberapa komponen penting yang berkaitan dengan penilaian TKDN. Tentunya beberapa komponen produk barang/ jasa yang di perhitungkan diantaranya adalah:

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan barang

Salah satu komponen penting yang berkaitan dengan pengadaan barang dalam negeri sendiri adalah pada penggunaan bahan baku. Tentunya komponen satu ini pada dasarnya ini berkaitan dengan rancang bangun dan perekayasaan.

Komponen tersebut pada dasarnya dapat mengandung unsur berupa manufaktur, fabrikasi. Perakitan, dan juga penyelesaian akhir. Dimana pekerjaan tersebut pada dasarnya berasal dari dan juga di selesaikan dalam negeri nantinya.

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan jasa

Komponen lain dari TKDN yang memang harus Anda perhatikan adalah pada pengadaan jasa dalam negeri. Ini berkaitan dengan bagaimana penggunaan jasa hingga sampai pada penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja.

Tentunya komponen satu ini juga termasuk pada pengadaan tenaga ahli, alat kerja dan juga termasuk pada perangkat lunak. Selain itu adanya sarana pendukung yang berasal dari dan di laksanakan dalam negeri juga menjadi bagian dari komponen ini.

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan gabungan dari keduanya

Pada dasarnya salah satu komponen lainnya yang hadir dalam TKD adalah gabungan antara barang dan juga jasa. Pada dasarnya komponen ini berkaitan dengan penggunaan bahan baku, rancang bangun dan juga perekayasaan. Dimana ini berkaitan dengan beragam hal yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan juga penyelesaiaan akhir pekerjaan.

Ini juga berhubungan dengan bagaimana penggunaan jasa dengan pemanfaatan tenaga kerja yang memanfaatkan tenaga ahli. Alat kerja yang juga termasuk pada pemanfaatan perangkat lunak dan sarana pendukung dengan penyerahan akhir menjadi hal penting. Tentunya ini menjadi hal penting dalam komponen TKDN yang harus di miliki oleh para pengikut tender proyek.

Pentingnya Memilih Konsultan TKDN Yang Terbaik

Tentu saja sebagai pelaku tender proyek pemerintah Anda perlu memahami beberapa hal termasuk juga peraturan yang berkaitan. Ini tentunya bukan hal yang mudah karena segala aspek dalam mengikuti tender di perhitungkan berdasarkan pada peraturan yang ada. Termasuk juga berkaitan dengan izin TKDN yang harus di miliki sebagai salah satu syarat mengikuti tender pemerintah.

Dalam hal ini tentu saja Anda perlu memilih konsultan TKDN yang memiliki kualifikasi terbaik dalam memberikan layanannya. Tentu saja dengan memilih konsultan terbaik maka Anda akan mendapatkan banyak keuntungannya. Salah satunya adalah adanya perlindungan hukum atas kegiatan proyek yang berhasil di dapatkan nantinya.

Anda juga bisa mendapatkan pelayanan terkait konsultasi dan pendampingan proyek yang lebih aman dan juga nyaman pastinya. Bersama dengan konsultan terbaik pastinya kualitas yang di dapatkan dalam mengikuti tender akan Anda dapatkan.

Setiap perizinan yang di butuhkan tentu akan lebih mudah Anda dapatkan dan ini menjadi hal penting dalam tender yang Anda ikuti. Dengan begitu efisiensi tender yang Anda ikuti akan di dapatkan sehingga peluang memenangkan tender lebih besar.

Alasan Memilih Kami Sebagai Konsultan TKDN Yang Patut Digunakan

Konsultan TKDN dengan perizinan cepat dan efisien

Salah satu alasan mengapa banyak orang yang menggunakan layanan konsultan TKDN dari kami adalah berkaitan dengan perizinan. Dalam hal in tentunya kami hadir sebagai layanan konsultan yang membantu Anda mendapatkan perizinan dengan cepat dan efisien.

Pengalaman mumpuni untuk Anda

Pengalaman menjadi dasar dalam pemilihan konsultan yang akan Anda pilih sebagai partner dalam mengikuti tender pemerintah. Tentu kami hadir sebagai partner bisnis tepat untuk Anda manfaatkan karena pengalaman yang di miliki. Kami sudah bertahun tahun berkecimpung dalam pengurusan perizinan berkaitan dengan TKDN untuk semua sektor tender pemerintah.

Bagaimana Untuk Gunakan Layanan Dari Kami?

Tentu saja jika Anda ingin dapatkan konsultan TKDN yang hadir dengan kualitas terbaik maka kami siap membantu Anda. Kunjungi website resmi kami dan dapatkan pelayanan terbaik terkait dengan keperluan tender yang Anda butuhkan.

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Konsultan TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Industrial businesses must take TKDN certification Indonesia , also known as the Domestic Component Level, into account. The public authority itself has likewise given offices to modern organizations in the country to get the authentication.

It is crucial to apply for this certification if you are a business actor. Indeed, have you done that? In the event that you haven’t or have quite recently learned about this accreditation, you shouldn’t miss the conversation in the accompanying article.

Through the Ministry of Industry, the government intends to encourage domestic industrial businesses to obtain certificates at the Domestic Component Level (TKDN) by 2022. What’s going on? The Indonesian government wants 25 percent of the components of domestic goods to be made in the country. 1,250 domestic products with TKDN certification Indonesia are the government’s goal.

Telematics, medical devices, automotive, cement, textiles, agricultural tools and machinery, the metal industry, agricultural tools and machinery, and a number of small and medium-sized industries are expected to receive certificates.

The TKDN certification Indonesia an incentive for homegrown items as well as the Organization Advantage Weight (BMP) of 40%. The inquiry is, is TKDN esteem significant for homegrown items? The following article will help you comprehend TKDN’s meaning, rules, and technical calculations before responding to these questions.

What Is Certification in TKDN?

TKDN is a percentage of the value of domestically produced production components. It tends to be labor and products or a mix of the two. In this instance, it also includes the costs of shipping the products or services for each price item.

It should be noted that this TKDN certification Indonesia may play a role in determining who is superior and competent. In some agencies, this will be the deciding factor in who wins the procurement of goods and services.

Advantages TKDN ; TKDN Certification Indonesia

In general, TKDN is the value, expressed as a percentage, of Indonesian-made production components that are included in a product of goods and services or a combination of domestic goods and services. This additionally incorporates the transportation costs presented in the offering things for labor and products.

TKDN certification Indonesia on the other hand, refers to Domestic Component Level. In the auction process for goods and services in several agencies, TKDN may be one of the preferences that will select the winner.

Restrictions on the use of imported components for production materials in a certain percentage have been in place in an effort to implement domestic products. This is intended to ensure that domestic goods will eventually be exported to a number of significant nations in Asia, Europe, America, and Africa. There are a few advantages that should be known from TKDN, to be specific:

• Decreasing domestic unemployment by creating new employment opportunities.
• Increase employment opportunities because every industry absolutely needs new workers. Increase the use of domestic production.
• Optimizing government spending to minimize dependence on foreign goods to save the country’s currency.
• Increase the amount of income taxed (PPh) on domestically produced goods.
• There is solid rivalry between homegrown items in the global circle.
• Able to support the economy of the nation.

Techniques for Calculating the TKDN

Before obtaining a TKDN certification Indonesia, you must be aware of how complicated the calculation is. The company’s Benefit Weight (BMP) is added to the value of the goods or services in the calculation.

Computation of Labor and products

There are three components remembered for the computation of labor and products, specifically:

• Goods’ Domestic

Components: domestically, raw materials that include components for assembly, fabrication, and final assembly are used.

• Services’ Domestic

Components: utilization of administrations beginning to end utilizing homegrown specialists and completed inside the country.

• Goods and Services

Combined Domestic Components: All processes, from the procurement of raw materials to domestic labor, are carried out within the country.

• Computations on BMP

BMP is a worth of appreciation to organizations putting resources into Indonesia for engaging Little and Medium Endeavors (SMEs) through associations, giving work wellbeing offices, and local area improvement.

TKDN Estimation Recipes

TKDN certification Indonesia estimation of merchandise depends on an examination between the cost of completed products less the cost of unfamiliar parts to the cost of completed products. The cost of completed merchandise is the expense of creation brought about to deliver products.

Costs for production include:

• costs associated with materials (materials);
• cost of direct labor; as well as indirect costs incurred by factories (overhead);

However, profits, indirect company costs (also known as overhead), and output tax are not included.

In the process of buying goods or services, TKDN is very important. This is on the grounds that both TKDN certification Indonesia and BMP are significant necessities from the Service of Industry to acquire merchandise endorsements.

RUN System has a Quality Management

System product that is capable of managing numerous quality management process tasks, ensuring that the goods and services procurement process runs smoothly. Beginning with the process of material production and distribution through distribution completion. Learn all the more just in RUN Framework.

Application of TKDN’s Benefits

This TKDN certification Indonesia has numerous advantages for industrial businesses and society as a whole. Here are the advantages of carrying out TKDN that you really want to comprehend:

1. The rise in PPh Income

TKDN will contribute to the rise in income tax or income tax. The PPh discussed here is a tax on Indonesian-made goods of all kinds. Products that enter Indonesia or are imported are still free on board or FOB abroad at this time. The government will gain more if the domestic industrial tax sector generates income.

2. Increasing Employment

The domestic industry can proceed with product production and growth. This will continue, which will result in the creation of additional new jobs, thanks to TKDN.

3. The improvement of people’s well-being will also be impacted indirectly by ongoing industrial sector movements. This is because the economy’s wheels are always turning.

4. Parity with foreign brands

TKDN will also assist in achieving equality between foreign and domestic brands. It is possible for products made in the country to be comparable to those made in other nations.

5. Creating a Good Supply Chain

This TKDN certificate’s ability to create a good supply chain is another advantage. In Indonesia, vendors will be encouraged to open factories. They will also be encouraged to provide assembly manufacturers with a large quantity of supplies.

6. Fortifying Indonesia in the Southeast Asian Market

TKDN will assist with fortifying Indonesia as a creation base in the Southeast Asian market district. Obviously, this is possible if the ecosystem’s components function properly.

There are explanation about   TKDN certification Indonesia. Hope this article is useful.

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel TKDN Certification Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

UU TKDN ik “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.”

(Pasal 97 UU 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja).

Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mana luaran dari program tersebut adalah tanda sah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau yang lebih dikenal sebagai sertifikat TKDN.

Sertifikasi TKDN sebelumnya harus melalui proses verifikasi oleh lembaga verifikator yang telah ditunjuk, namun Kemenperin melakukan terobosan baru dengan dirilisnya TKDN Industri Kecil sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 46 tahun 2022 tentang TKDN untuk Industri Kecil. Melalui regulasi ini diharapkan dapat lebih memudahkan UMK dan koperasi untuk memperoleh sertifikat TKDN dan semakin memudahkan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk dapat ikut dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan serta peningkatan realisasi belanja sebesar 40% hasil produksi dalam negeri. Regulasi ini dirilis pada Oktober 2022 dan pertama kali terbit sertifikat pada awal Januari 2023. Dan sampai dengan saat ini tercatat sekitar lebih dari 1500 sertifikat telah terbit.

Sertifikasi TKDN IK

TKDN IK diajukan melalui Sistem Industri Nasional (Siinas) yang merupakan website resmi milik Kemenperin. Syarat dan ketentuan secara umum sebagai berikut:

1. Modal dasar yang tercantum maksimal sejumlah 5 (lima) milyar;
2. Memiliki perizinan berusaha di bidang industri;
3. Memiliki proses produksi;
4. Memiliki akun Siinas;
5. Nilai maksimal yang bisa diperoleh ialah 40%.

Kelebihan TKDN IK

Ada beberapa kelebihan dibanding TKDN pada umumnya (retail), berikut rinciannya:

1. Waktu

Lama proses TKDN IK adalah 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diunggah pada akun Siinas. Proses ini lebih cepat dibanding TKDN retail yang membutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja.

2. Biaya

Biaya yang diperlukan jauh lebih ringan dibanding TKDN retail.

3. Verifikasi

Berbeda dengan TKDN retail yang membutuhkan verifikasi dari lembaga verifikator independen, TKDN IK langsung diverifikasi oleh Kemenperin melalui dokumen yang diunggah pada akun Siinas perusahaan bersangkutan.

Bidang Usaha yang Dikecualikan pada Sertifikasi TKDN IK

Merujuk pada Permenperin 46/2022 Sertifikasi TKDN IK ini tidak berlaku untuk semua bidang industri, ada 3 (tiga) kegiatan usaha industri yang dikecualikan, yakni:

1. Industri perlengkapan komputer;
2. Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless) ;
3. Industri televisi dan/atau perakitan televisi.

Bidang Usaha yang Sudah Bersertifikat TKDN IK

Berdasarkan data Kemenperin per awal Mei 2023 total sertifikat TKDN yang sudah terbit sejumlah lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) sertifikat TKDN, baik TKDN retail maupun IK. Pada bulan yang sama sudah ada lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) Sertifikat yang sudah terbit.

Bidang usaha yang sudah diterbitkan sertifikat TKDN Industri Kecil:

1. Bahan dan peralatan kesehatan
2. Bahan penunjang pertanian
3. Bahan bangunan/konstruksi
4. Bahan penunjang pertanian
5. Bahan kimia dan barang kimia
6. Peralatan Kelistrikan
7. Peralatan olahraga dan pendidikan
8. Pakaian dan perlengkapan kerja
9. Peralatan elektronik
10. Peralatan telekomunikasi
11. Peralatan laboratorium
12. Mesin dan peralatan pabrik
13. Mesin dan peralatan pertanian
14. Logam dan barang logam
15. Komputer dan perlatan kantor
16. Alat transportasi
17. Barang Lainnya berupa:
    1. Makanan dan minuman
18. Meubelair
19. Buku, dll

Mengacu pada data Kemenperin, belum ada sertifikat TKDN Industri Kecil dari 3 (tiga) bidang berikut:

1. Mesin dan peralatan migas
2. Mesin dan peralatan pertambangan
3. Alat berat, konstruksi dan material handling

Tata Cara Pengajuan TKDN IK

Mekanisme pengajuan ini dapat dilakukan bagi perusahaan yang sudah memiliki ijin industri dengan menyiapkan persyaratan sebagai berikut :

1. Legalitas perusahaan :
2. Bahan material
3. Biaya factory overhead
4. Biaya pengembangan

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian membuat akun Siinas dan mengunggah semua persyaratan tersebut.

Demi mendukung program #banggabuatanIndonesia, berdayakan UMK, klaim kandungan dalam negeri usahamu melalui sertifikasi TKDN !!!!

Apabila ada kesulitan dalam proses pendaftaran bisa Mitra Konsultan Industri ada untuk memudahkan bisnis Anda. Hubungi kami di sini.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel TKDN ik pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Sejauh ini, TKDN juga bertujuan untuk membatasi penggunaan produk-produk impor pada proses produksi suatu barang atau jasa pada nilai tertentu. Upaya ini diharapkan mampu mendukung ekspor produk Indonesia ke berbagai negara di dunia. Jadi, apakah TKDN ini wajib ada di setiap lini bisnis?

Apakah TKDN Wajib?

Apabila Anda baru saja terjun di dunia bisnis, pastinya Anda bertanya-tanya apakah TKDN wajib, bukan? Jika melihat dari upaya pemerintah yang telah menetapkan beberapa dasar hukum mengenai TKDN dan telah memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat. Maka, bisa dikatakan TKDN adalah hal yang wajib.

Berikut beberapa alasan mengapa sertifikat TKDN wajib dimiliki oleh produk-produk Indonesia:

1. Memperluas lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
2. Mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia pada produk-produk impor.
3. Menciptakan persaingan yang sehat antar produk dalam negeri.
4. Ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Tak hanya itu, sebenarnya sertifikat TKDN juga bermanfaat bagi pemilik usaha, loh. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan apabila produk Anda memiliki sertifikat TKDN:

1. Mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah, apabila memiliki nilai TKDN minimal 25%.
2. Barang dan jasanya wajib dibeli oleh instansi pemerintah, apabila memiliki nilai TKDN minimal 40%.

Seberapa Wajib TKDN bagi Produk atau Jasa?

Dari informasi di atas, tentunya Anda sudah tidak bingung lagi apakah TKDN wajib atau tidak. Pemerintah Indonesia sangat mewajibkan para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat TKDN pada produk dan jasanya.

Hal tersebut dibuktikan dari berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan menetapkan dasar hukum mengenai TKDN.

Dasar Hukum tentang TKDN 

Berikut beberapa dasar hukum yang mengatur seluk beluk tentang TKDN:

1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi.
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
6. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 31 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro.
8. Dan lain-lain.

Selain itu, keseriusan pemerintah dalam mendukung produk dalam negeri juga ditunjukkan melalui kemudahan pengurusan sertifikat TKDN bagi pelaku usaha. Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 20 milyar untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat TKDN.

Upaya tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) yang pelaksanaannya dikawal oleh Tim Nasional P3DN. Tim tersebut terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2018. 

Dengan setiap lini bisnis diwajibkan mengantongi sertifikat TKDN. Kini, juga hadir jasa yang dapat membantu mengatur kebutuhan TKDN tersebut dengan mudah seperti halnya PT Mitra Konsultan Industri.

Percayakan Pengurusan Sertifikat TKDN Hanya kepada PT Mitra Konsultan Industri!

Dengan upaya-upaya pemerintah, diharapkan pelaku usaha memiliki kesadaran bahwa TKDN merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh suatu produk atau jasa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, pertanyaan dari apakah TKDN wajib? Jawabannya, wajib harus dimiliki setiap lini bisnis. 

Meskipun pemerintah telah mempermudah proses pengurusan TKDN, tetapi hal ini tetaplah sesuatu yang sulit bagi orang awam. Untuk itu, Anda perlu menggunakan jasa konsultan untuk mengurus hal ini. Jika Anda mencari jasa konsultan yang  bisa menangani hal ini, maka PT Mitra Konsultan Industri jawabannya.

Dengan bekal pengalaman dan tim yang profesional, kami akan membantu Anda dalam mengurus sertifikat TKDN hingga tuntas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website PT Mitra Konsultan Industri.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Apakah TKDN Wajib? pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Urus TKDN: Upaya Pemerintah Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Adanya TKDN merupakan salah satu upaya yang sedang digencarkan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Baru-baru ini, Kemenperin pun memfasilitasi perusahaan secara gratis dalam rangka mengurus sertifikasi TKDN sehingga prosesnya pun lebih mudah.

TKDN sendiri merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. TKDN menunjukkan persentase nilai komponen produksi barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Nilai komponen TKDN terdiri atas sejumlah aspek perhitungan, termasuk biaya angkutan atau biaya distribusi.

Saat ini terdapat sejumlah produk yang diutamakan pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi TKDN. Jenis-jenis produk tersebut antara lain produk bidang farmasi, alat kesehatan, mesin, elektronika, otomotif, pertanian, industri logam, listrik, pupuk, kimia, semen, tekstil, dan keramik. 

Beberapa produk yang termasuk kategori IKM (Industri Kecil dan Menengah) pun perlu melakukan urus TKDN.

Manfaat TKDN 

Urus TKDN memiliki berbagai manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. Berikut ini 5 manfaat dokumen TKDN.

1. Memperkuat eksistensi produk dalam negeri

Seperti tujuan awalnya, TKDN didayagunakan untuk mendorong peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Artinya, para perusahaan lokal yang memproduksi barang atau jasa harus mendaftarkan produk dengan mengurus sertifikasi TKDN nya.

Dengan adanya sertifikasi ini, produk lokal akan lebih dikenal dan dipercaya oleh para konsumen. Alhasil, muncul penguatan produk dalam negeri yang berimplikasi pada kecintaan warga negara kepada bangsanya.

2. Meminimalkan Ketergantungan terhadap Produk Asing

Semakin banyak perusahaan yang urus TKDN, semakin meningkat pula jumlah produsen lokal yang tersertifikasi. Jika pasar lokal semakin berkembang, produk-produk luar negeri lambat laun akan tergeser, jumlah konsumennya hanya sedikit.

Seluruh agenda pemerintah pun tentu mengutamakan pembelian produk dalam negeri. Pembiasaan seperti ini akan menjadikan produk-produk lokal menjadi barang terdepan.

3. Meningkatkan Persaingan Global

Pengurusan sertifikasi TKDN sebenarnya membantu perusahaan agar memiliki standar sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Jika para perusahaan telah terstandar artinya badan usaha tersebut memang layak.

Awal mula standardisasi kemudian mendorong perusahaan untuk terus berkembang. Alhasil, daya saing perusahaan pun turut meningkat sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

4. Tambahan PPh

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan kepada setiap badan dan perorangan yang memiliki pendapatan tertentu sesuai aturan hukum yang berlaku. Termasuk para perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lokal pun wajib menyetorkan pajaknya.

Dengan banyaknya sertifikasi urus TKDN berarti perusahaan tersebut juga telah terdaftar sebagai badan hukum yang resmi. Artinya, wajib membayar pajak kepada negara. Hal inilah yang menjadi tambahan pemasukan bersumber dari pajak.

5. Peluang Lapangan Kerja

Di Indonesia, lapangan kerja didapatkan dari para pelaku bisnis yang membuka usaha. Tentunya bisnis baru atau perusahaan baru membutuhkan karyawan untuk menjalankan operasional.

Para perusahaan yang urus TKDN pun turut berkontribusi dalam membuka kesempatan kerja. Setiap industri tentu butuh karyawan yang cukup banyak, apalagi jika memiliki pabrik sendiri.

Dasar Hukum Perhitungan TKDN ;Urus TKDN

Setiap anjuran sertifikasi oleh pemerintah tentu ada aturan hukumnya. Bukan tanpa sebab Kemenperin terus mensosialisasikan TKDN ini karena terdapat dasar hukum yang jelas. Berikut ini dasar hukum perhitungan TKDN perusahaan.

• Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan amanat UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pertamina dan perusahaan lainnya melakukan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
• Pasal 66 ayat (5) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengadaan barang impor produk dapat dilakukan jika barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan (permintaan pasar).
• Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
• Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Prosedur Pengurusan Sertifikasi TKDN

Di zaman yang serba canggih ini sangat mudah mengurus segala sesuatunya, termasuk urus TKDN. Telah hadir jasa pengurusan TKDN sekaligus konsultan industri yang mempermudah proses Anda dalam mengurus dokumen hukum. 

Namun sebagai pemilik bisnis, Anda pun wajib mengetahui prosedur pengurusan sertifikasi TKDN. Selain agar paham terhadap alur prosesnya, juga bermanfaat agar Anda terhindar dari penipuan oleh jasa-jasa tidak bertanggung jawab.

Urus TKDN bisa dilakukan mulai dari perhitungan secara mandiri. Setelah menghitung, kemudian Anda perlu mengajukan asesmen kepada Kementerian Perindustrian. Barulah TKDN Anda akan diverifikasi oleh lembaga yang ditunjuk.

Saat urus TKDN pastikan Anda menyiapkan dokumen yang lengkap sesuai persyaratan. Dokumen yang dibutuhkan antara lain akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, laporan produksi satu tahun terakhir, dan sebagainya. Dokumen tersebut juga turut diverifikasi oleh petugas.

Jasa Pengurusan Sertifikasi TKDN

Sertifikat TKDN merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kemenperin sebagai bukti bagi perusahaan yang telah urus TKDN. Setiap perusahaan yang menghasilkan produk dalam negeri dianjurkan untuk mengurus sertifikasi ini sebagai bukti produk tersebut.

Pengurusan TKDN dilayani oleh lembaga yang berwajib yang diawasi Kemenperin. Menariknya, terdapat fasilitas sertifikasi gratis bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratannya cukup mendasar seperti dokumen yang wajib dibawa ketika urus TKDN.

Adanya fasilitas gratis tersebut menunjukkan bahwa pengurusan TKDN sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah. Asalkan perusahaan Anda mengikuti syarat dan prosedur yang berlaku. Saat ini pun tersedia layanan jasa yang membantu Anda mengurus seluruh keperluan TKDN.

Jasa urus TKDN memberikan berbagai kemudahan, apalagi bagi Anda yang perusahaannya belum memiliki tim hukum. Akan sangat menguntungkan jika menggunakan jasa ini. Salah satu penyedia jasa terpercaya yaitu kami, PT MKI.

PT Mitra Konsultan Industri atau yang dikenal dengan nama PT MKI adalah perusahaan jasa yang menyediakan layanan jasa antara lain konsultan dan pengurusan dokumen hukum. Visi kami adalah untuk meningkatkan kinerja industri. Misi yang kami jalankan yakni melakukan perbaikan proses bisnis, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta produktivitas perusahaan.

Keuntungan Mengurus TKDN bersama PT MKI

Jasa urus TKDN kami  memberikan kemudahan bagi Anda. Berikut ini keuntungan memilih jasa urus TKDN bersama PT MKI.

1. Dokumen Terjamin Aman

Sebagai jasa yang profesional, kami selalu menjamin dokumen para konsumen. Segala dokumen yang Anda berikan kepada kami dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan pengurusan sertifikasi TKDN saja.

Kami mampu menjamin keamanan dokumen karena kami telah berbadan hukum. Sebagai perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) kami pun wajib menaati peraturan dalam menjalankan operasional bisnis. Salah satunya menjaga kerahasiaan dokumen klien.

2. Andal dan Berpengalaman

Mempercayakan urus TKDN menggunakan jasa kami tentu sangat menguntungkan. Tim kami merupakan orang-orang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Ditambah lagi, kami sudah belasan tahun beroperasi sehingga kualitas pelayanan terstandar.

Setiap perizinan badan usaha bahkan pembuatan PT, jasa kami terbukti mampu memenuhi ekspektasi para klien. Jika Anda mengunjungi laman utama website kami ini, Anda akan menemukan testimoni dari klien-klien yang pernah kami layani.

3. Proses Mudah, Cepat, dan Terjamin

Kemudahan proses urus TKDN bisa Anda dapatkan saat memilih kami sebagai jasanya. Kami telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengurusan TKDN ini. Artinya, proses dan alurnya pun akan lebih mudah dan cepat.

Analoginya seperti Anda mengurus dokumen di kantor kecamatan. Disana Anda bertemu dengan tetangga yang sudah dikenal. Akhirnya dokumen pengurusan, Anda percayakan kepada tetangga lantaran menjadi orang yang Anda amanahi terkait dokumen tersebut. Tentu prosesnya lebih mudah bukan?

Begitu juga dengan yang terjadi pada pihak jasa. Pihak jasa memiliki relasi khusus sehingga sudah dikenal oleh para petugas. Hal ini memungkinkan dokumen lebih cepat dan didahulukan lantaran prosesnya relatif lebih singkat.

Jasa yang Kami Tawarkan untuk Urus TKDN

Selain membantu urus TKDN, kami juga memiliki sejumlah layanan jasa lainnya. Berikut ini jasa yang kami tawarkan.

1. Studi Kelayakan

Studi kelayakan meneliti tentang kelayakan sebuah bisnis. Fungsinya untuk mengukur apakah usaha tertentu layak dan potensial untuk dijalankan.

Biasanya studi kelayakan dilakukan saat perencanaan usaha. Sebab, hasil studi kelayakan menjadi dasar mengukur sukses atau gagalnya suatu bisnis. Laporan studi kelayakan juga bisa menjadi bahan pertimbangan berinvestasi bagi para investor. 

Kami memberikan layanan jasa studi kelayakan bisnis untuk setiap pelaku usaha baik berskala kecil, menengah, maupun besar. Terdapat sejumlah aspek yang biasa diuji dalam studi kelayakan bisnis antara lain seperti aspek hukum, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan.

Studi kelayakan bisnis menghasilkan jawaban layak dan tidak layak. Jika tidak layak, jasa kami siap membantu Anda melakukan perbaikan untuk bisnis. Namun, pastinya butuh proses dan waktu, seperti halnya saat urus TKDN.

2. Strategi Efisiensi Produksi

Selain jasa studi kelayakan, kami juga menawarkan penyusunan strategi efisiensi produksi. Melalui sejumlah pengalaman dari tim kami, bidang produksi mampu berjalan maksimal saat menerapkan strategi produksi yang tepat.

Efisiensi sendiri berhubungan dengan pemanfaatan seluruh sumber daya. Dalam proses bisnis, efisiensi setiap bidang perlu diperhatikan lantaran berkaitan dengan hasil yang dicapai.

Khusus mengenai efisiensi produksi, berarti perusahaan berusaha mengoptimalkan tenaga kerja bagian produksi. Pengoptimalan bidang produksi berpengaruh dalam kegiatan bisnis lantaran produksi memegang peran penting dalam menghasilkan barang dan jasa. Strategi efisiensi produksi berusaha memanfaatkan sumber daya secara maksimal.

Secara tidak langsung, jenis jasa kami ini juga turut berpengaruh terhadap urus TKDN. Hal ini disebabkan oleh penghitungan TKDN yang juga mencakup biaya produksi. Semakin optimal biaya produksi perusahaan, semakin efisien kinerja bagian produksi.

Kami berperan membantu Anda menciptakan strategi kerja yang efisien. Jasa ini cocok bagi Anda yang masih terkendala dalam proses produksi atau mengalami masalah terkait operasional.

3. Jasa Sertifikasi SNI dan IUI untuk keperluan Urus Tkdn

SNI merupakan singkatan dari Standar Nasional Indonesia. Sementara itu, IUI adalah Izin Usaha Industri. Keduanya kami layani terkait pengurusan sertifikasinya. 

Standar SNI dan IUI sangat penting bagi perusahaan. Bisnis yang berstandar cenderung lebih dipilih konsumen dibandingkan dengan bisnis yang belum memiliki legalitas. Apalagi jika perusahaan Anda di bidang makanan, tentu harus mengurus izin usaha ditambah dengan sertifikasi halal.

Untuk mengurus SNI dan IUI prosesnya hampir mirip saat Anda urus TKDN. Pertama, Anda harus melengkapi dokumen persyaratan seperti fotocopy akta notaris perusahaan, SIUP, NPWP, bukti pendaftaran merek dagang, dan sebagainya.

Setelah lengkap, dokumen tersebut diverifikasi oleh petugas untuk kemudian ditindaklanjuti. Petugas biasanya juga melakukan pengecekan mutu produk sesuai ketentuan SNI.

Sekarang untuk mengurus SNI dan IUI sangat mudah dengan jasa kami. Kami siap membantu Anda dalam mendapatkan sertifikasi terkait. Pengurusan SNI dan IUI akan membantu bisnis berkembang lebih besar. Kini giliran Anda untuk mengurusnya.

4. Branding Product

Sesuai visi kami untuk meningkatkan kinerja perusahaan terutama profitabilitasnya, kami menghadirkan layanan jasa branding produk. Produk apapun yang dijual perusahaan siap kami bantu terkait brandingnya. 

Branding sendiri berkaitan dengan pengenalan produk menggunakan strategi-strategi tertentu sehingga produk tersebut menjadi pilihan bagi konsumen. Kegiatan brandingnya meliputi pemberian identitas produk, menyusun strategi diferensiasi termasuk targeting dan positioning produk.

Meskipun produk dikenal memiliki siklus hidup mulai dari perkenalan hingga produk mati. Melalui jasa kami, produk Anda akan di branding dan dipasarkan hingga bertahan lama. Anda dapat mengajukan garansi jika layanan ini tidak sesuai.

Jika saat ini produk Anda sudah mendapatkan branding yang layak, kami dapat menjadi konsultan merek. Selama belasan tahun beroperasi, tim kami telah berpengalaman dalam menganalisis proses bisnis sehingga kami optimis membantu Anda.

5. Pengurusan IPAL dan AMDAL ; Urus Tkdn

Selain jasa urus TKDN, kami juga menawarkan pengurusan IPAL dan AMDAL. Pada dasarnya, IPAL bertujuan mengolah air limbah untuk memisahkan komponen limbah kimiawi ataupun biologi yang berbahaya bagi lingkungan. Adapun AMDAL berkaitan dengan kajian mengenai dampak lingkungan. 

Keduanya sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan lantaran berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Kami menghadirkan jasa ini bukan tanpa alasan. Pengelolaan air limbah sangat berguna untuk melindungi alam sebagai bagian dari fungsi konservasi. Ketika air limbah terurai dengan baik, lingkungan sekitar perusahaan pun tidak akan tercemar sehingga tidak membahayakan masyarakat.

Salah satu misi penting perusahaan adalah berkaitan dengan lingkungan. Perusahaan yang bertahan dalam jangka panjang sangat memperhatikan lingkungannya. Oleh karena itu, kami turut membantu mengelola isu lingkungan yang kerap berdampak besar bagi keberlangsungan usaha.

6. Jasa Pengurusan TKDN

Sebagai konsultan industri, kami ingin berperan sebagai mitra perusahaan dalam memajukan setiap industrinya. Salah satunya melalui jasa urus TKDN. Pengurusan TKDN sangat berguna dalam mendorong peningkatan produksi dalam negeri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenperin.

Kami siap membantu mengurus sertifikasi TKDN Anda mulai dari perhitungan nilai sampai prosesnya selesai. Selama belasan tahun beroperasi, para klien mengaku puas dengan layanan jasa yang kami berikan. Kami juga menjamin keakuratan dan legalitas dokumen.

Tidak perlu khawatir jika belum paham mengenai prosedur urus TKDN. Tim kami siap membantu Anda sejak pertama Anda menghubungi kami. Bahkan, kami mampu menjadi konsultan yang siap memberikan nasihat, saran, dan pertimbangan bagi Anda.

Sekarang saatnya Anda meningkatkan level bisnis bersama kami. Kami memberikan layanan yang mengoptimalkan proses bisnis Anda termasuk urus TKDN. Informasi lebih lengkap dapat Anda temukan melalui website.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Urus TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.