Dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah jika produk tersebut tersedia dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memadai. Sertifikasi TKDN menjadi syarat mutlak dalam pembuktian kandungan lokal suatu produk.

Dengan berkembangnya teknologi digital dan untuk mengurangi birokrasi manual, Kementerian Perindustrian melalui Pusat P3DN menghadirkan sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai platform resmi dalam pengajuan dan penerbitan sertifikat TKDN. Dalam sistem ini, proses yang sebelumnya memakan waktu dan rentan duplikasi kini menjadi lebih terstruktur, cepat, transparan, dan terintegrasi secara nasional.

Artikel ini akan membahas secara rinci seluruh cara pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN di SIINas, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat elektronik resmi oleh Kementerian Perindustrian.

Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas

Apa Itu SIINas dan Fungsinya dalam  Pengajuan dan Verifikasi Sertifikasi TKDN?

System Informasi Industri Nasional merupakan portal digital  Kementerian Perindustrian yang fungsinya jadi pusat data & layanan untuk pelaku industri. Dalam konteks TKDN, SIINas berperan sebagai:

* Tempat pengajuan sertifikasi TKDN

* Platform verifikasi dan evaluasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistem penerbitan sertifikat digital

* Pusat pengarsipan dan pembaruan dokumen TKDN

Dengan sistem ini, proses sertifikasi dapat di lacak secara realtime, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses validasi antar lembaga.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Sertifikasi TKDN

Sertifikasi TKDN melibatkan berbagai pihak, dengan tanggung jawab masing-masing:

1. Pelaku Usaha/Industri: Pengaju sertifikat TKDN
2. LVI: Bisa lakukan audit & verifikasi nilai dari TKDN
3. Pusat P3DN – Kementerian Perindustrian: Menerbitkan sertifikat resmi
4. Pejabat Penerbit Sertifikat: Bertanggung jawab atas penandatanganan digital dokumen
5. Sistem SIINas: Mengelola seluruh alur permohonan, komunikasi, validasi, dan arsip

Jenis Sertifikat TKDN yang Bisa Di ajukan melalui SIINas

Terdapat tiga kategori sertifikat TKDN yang dapat diajukan melalui SIINas:

1. Ada Sertifikat TKDN Untuk Barang
2. Sertifikat TKDN Jasa
3. Sertifikat TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Setiap kategori memiliki form dan parameter penilaian berbeda. Pemilihan kategori yang tepat di awal sangat penting agar proses berjalan sesuai prosedur.

Persiapan Awal: Syarat dan Dokumen Pendukung

Sebelum memulai pengajuan sertifikasi, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen utama sebagai syarat administrasi, antara lain:

* Profil perusahaan dan izin usaha industri

* Data teknis produk: komposisi bahan, proses produksi, komponen dalam negeri vs impor

* Data tenaga kerja: jumlah, asal tenaga kerja, sistem penggajian

* Ada data anggaran tidak langsungnya: seperti listrik & air, overhead, sewa, juga perawatan lainnya

* Dokumen pendukung lainnya seperti: laporan keuangan, struktur organisasi, daftar supplier

Dokumen ini akan digunakan oleh LVI untuk menghitung dan memverifikasi nilai TKDN.

Langkah-langkah Pengajuan Sertifikat TKDN di SIINas

Langkah 1: Registrasi dan Login di SIINas

* Kunjungi situs resmi SIINas: siinas.kemenperin.go.id

* Pilih menu “Daftar” bagi pengguna baru atau “Masuk” bagi pengguna terdaftar

* Isi data perusahaan dan unggah dokumen legal seperti NIB dan izin industri

Langkah 2: Pengisian Formulir Permohonan TKDN

* Pilih menu “Permohonan Sertifikat TKDN”

* Tentukan jenis sertifikasi (barang, jasa, atau gabungan)

* Isi detail produk, nama, merek, kode HS, deskripsi teknis, volume produksi, dll.

Langkah 3: Melakukan Pengunggahan Dokumen Pendukungnya

* Unggah seluruh dokumen teknis yang diperlukan dalam format PDF atau Excel

* Pastikan file tidak corrupt dan berukuran sesuai ketentuan

* Tidak lengkap dokumennya maka verifikasi terhambat

Langkah 4: Pilih Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistemnya akan tampilkan daftar LVI yang ada

* Pelaku usaha dapat memilih berdasarkan kapasitas, biaya, atau lokasi

* Setelah pemilihan, notifikasi otomatis akan dikirim ke LVI terkait

6. LVI Bertugas Untuk Verifikasi

Setelah pengajuan lengkap, LVI akan melakukan proses sebagai berikut:

a. Review Dokumen Awal

* LVI menilai kelengkapan dan validitas dokumen

* Jika terdapat kekurangan, LVI akan meminta perbaikan melalui sistem

b. Kunjungan Verifikasi Lapangan

* LVI akan menjadwalkan kunjungan ke fasilitas produksi

* Proses ini mencakup wawancara, pengecekan proses manufaktur, tenaga kerja, dan penggunaan bahan lokal

c. Penghitungan Nilai TKDN

Berdasarkan pendekatan baru 2025:

* Bahan/material langsung (75%)

* Tenaga kerja langsung (10%)

* Biaya tidak langsung pabrik (15%)

d. Evaluasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dan Brainware

Jika perusahaan memiliki aspek tambahan seperti:

* Sertifikat INDI 4.0

* Investasi baru

* Kemitraan UMKM

* Sertifikasi industri hijau, dll.

LVI akan menilai BMP dan menambahkan nilainya sebagai nilai tambah TKDN.

7. Penerbitan Sertifikat TKDN oleh Kementerian Perindustrian

Setelah LVI menyelesaikan laporan verifikasi, laporan tersebut di ajukan ke Kementerian Perindustrian melalui SIINas. Proses berikutnya:

a. Review dan Persetujuan Pusat P3DN

* Kementerian melakukan validasi akhir

* Tidak ada lagi proses reviu manual (SP2 dan LHV dihapus dalam reformasi 2025)

b. Penerbitan Sertifikat Digital

* Sertifikat TKDN terbit dalam bentuk digital (.pdf)

* Di lengkapi QR Code yang terhubung ke database SIINas

* Masa berlaku sertifikat ini 3 tahunan

8. Format Sertifikat TKDN Versi Terbaru

Sertifikat TKDN versi 2025 memiliki tampilan yang lebih informatif, meliputi:

* Nama dan jenis produk

* Nilai TKDN (dalam persen)

* Nilai BMP dan brainware (jika ada)

* Tanggal terbit dan masa berlaku

* Tautan digital dan QR Code

* Tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang

Dengan fitur digital ini, pengguna bisa memverifikasi keabsahan sertifikat hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel.

9. Proses Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat TKDN akan di gunakan dalam:

* Proses pengadaan barang/jasa pemerintah

* Pemenuhan kewajiban TKDN minimal 40%

* Ada syarat proyek nasional.

Perusahaan wajib menyimpan dokumen dan melaporkan perubahan signifikan jika terjadi (misalnya: perubahan struktur produk, bahan baku, lokasi produksi).

10. Pemeliharaan dan Perpanjangan Sertifikat

1. Masa Berlaku

* Sertifikat TKDN berlaku selama 3 tahun

* SIINas bisa bantu melakukan perpanjangan untuk pengajuan ulang

1. Surveillance Tahunan

* LVI dapat melakukan audit tahunan (surveillance) untuk memastikan konsistensi produksi

* Jika di temukan penyimpangan, sertifikat bisa dicabut

11. Biaya dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN

* Biaya di tanggung oleh pelaku usaha, namun tersedia program fasilitasi dari BSPDN (Bantuan Sertifikasi Produk Dalam Negeri) terutama untuk:

* UMKM

* Perusahaan di daerah 3T

* Industri prioritas seperti alat kesehatan, EBT, manufaktur strategis

Pelaku usaha bisa mengajukan fasilitasi ini melalui SIINas bersamaan dengan pengajuan sertifikasi.

Proses pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN kini menjadi jauh lebih efisien, berkat digitalisasi penuh melalui sistem SIINas. Jika ikuti alur dengan sesuai, pelaku usaha bisa mendapatkan  sertifikat TKDN lebih cepat. Tentu bisa meningkatkan peluang mereka dalam pengadaan nasional & memperkuat posisi pada pasar industri dalam negerinya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Namun, banyak pelaku industri yang masih belum memahami bagaimana alur sertifikasi TKDN dilakukan dan seperti apa skema penilaian yang berlaku. Artikel ini akan membahas secara komprehensif alur penerbitan sertifikat TKDN. Serta usulan pembaruan skema sertifikasi yang tengah digodok oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025.

Penjelasan Sertifikasi TKDN?

Sertifikasi TKDN adalah proses penilaian dan pengesahan resmi dari pemerintah terhadap besarnya kandungan dalam negeri yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Nilai TKDN dihitung dalam bentuk persentase, dan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu produk layak disebut sebagai “Produk Dalam Negeri” (PDN). Nilai TKDN ini nantinya akan tercantum dalam sertifikat TKDN, yang menjadi prasyarat penting dalam mengikuti tender pengadaan oleh instansi pemerintah dan BUMN.

Semakin besar kandungan lokal dalam suatu produk, maka semakin besar pula kemungkinan produk tersebut mendapatkan prioritas dalam proses pengadaan.

Alur Penerbitan Sertifikat TKDN

Proses untuk mendapatkan sertifikasi TKDN telah dirancang agar terstruktur, transparan, dan dapat ditelusuri. Berikut ini adalah alur resmi penerbitan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian:

Pendaftaran melalui SIINas

Perusahaan mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengisi data dan dokumen pendukung.

Pemilihan Lembaga Verifikasi (LVI)

Pelaku usaha memilih lembaga verifikasi independen yang telah diakreditasi Kemenperin untuk melakukan audit terhadap produk atau jasa.

Pelaksanaan Audit TKDN

Lembaga verifikasi melakukan penilaian atas produk yang diajukan, termasuk menilai bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, dan nilai impor.

Verifikasi dan Validasi Hasil Audit

Setelah audit selesai, hasil penilaian dikirim ke Kemenperin untuk divalidasi oleh tim internal agar tidak ada penyimpangan data.

Proses Pegeluaran Sertifikat

Setelah data diverifikasi dan memperoleh persetujuan, Kementerian Perindustrian akan menerbitkan serta menandatangani sertifikat TKDN secara resmi.

Penerbitan QR Code dan Publikasi

Sertifikat yang telah keluar dilengkapi dengan QR Code dan ditampilkan pada portal resmi Kemenperin. Hal ini memudahkan pengguna jasa untuk melakukan pengecekan secara real time.

Skema Sertifikasi TKDN yang Berlaku

Berdasarkan kebijakan yang berlaku, terdapat tiga jenis skema dalam penilaian TKDN, yaitu:

Skema Biaya

Merupakan metode paling umum yang digunakan untuk menghitung TKDN, dengan cara membandingkan biaya komponen dalam negeri dan luar negeri.

Skema Material Balance (untuk sektor migas)

Digunakan untuk sektor hulu migas, terutama saat penghitungan biaya sulit dilakukan, sehingga penilaian dilakukan berdasarkan proporsi material dalam negeri terhadap total.

Skema Jumlah Produk

Diterapkan ketika produk memiliki satuan produksi yang konsisten dan terukur, seperti produk manufaktur dalam skala besar.

Pemilihan ketiga skema tersebut disesuaikan dengan karakteristik industri, jenis produk, serta kelengkapan data yang tersedia. Penentuan skema yang digunakan dilakukan saat awal audit, berdasarkan diskusi antara pelaku usaha dan LVI.

Usulan Skema Sertifikasi TKDN Tahun 2025

Dalam Public Hearing Rancangan Permenperin 2025, Kementerian Perindustrian mengusulkan skema penyederhanaan. Dan penguatan sistem sertifikasi TKDN dengan pendekatan sebagai berikut:

Produk Baru (TKDN Tetap)

Produk yang belum pernah dinilai dan memiliki proses produksi stabil akan diberikan nilai TKDN tetap dan hanya diaudit satu kali.

Produk Baru (TKDN Berubah)

Untuk produk yang mengalami perubahan bahan baku atau teknologi secara berkala, nilai TKDN akan dievaluasi ulang secara berkala agar tetap akurat.

Produk Generik Sejenis

Produk dengan karakteristik identik dari satu lini produksi bisa disertifikasi secara kolektif untuk efisiensi proses dan biaya.

Produk Impor yang Diproses di Indonesia

Produk yang mengalami proses perakitan, finishing, atau modifikasi di dalam negeri akan dinilai berdasarkan porsi pekerjaan dalam negeri.

Jasa Tunggal dan Jasa Terintegrasi

Dalam jasa seperti konstruksi, konsultan, atau rekayasa, sertifikasi dilakukan berdasarkan komponen biaya tenaga kerja, alat, dan logistik lokal.

Skema Penilaian Massal

Produk massal dari sektor industri seperti tekstil, farmasi, atau makanan minuman dapat disertifikasi secara kelompok berdasarkan kelompok produk sejenis.

Pendekatan baru ini dirancang untuk mempercepat alur proses, mengurangi beban biaya sertifikasi, serta mendorong keterlibatan pelaku industri. Terutama dari kalangan UMKM dan sektor manufaktur yang padat tenaga kerja.

Fasilitas Sertifikasi TKDN bagi Industri Skala Tertentu

Pemerintah juga memberikan fasilitas sertifikasi TKDN secara khusus bagi pelaku industri berskala kecil, menengah, dan besar tertentu. Sebagaimana tercantum dalam PP 29 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (4) huruf b. Fasilitas ini mencakup penyederhanaan proses, pembiayaan oleh negara, serta dukungan verifikasi teknis oleh tim yang ditunjuk.

Khususnya bagi industri yang berada di luar Jawa atau di kawasan industri, fasilitas ini menjadi peluang besar untuk memperoleh sertifikat TKDN tanpa hambatan biaya. Dengan adanya program ini, perusahaan tidak hanya terbantu secara administratif, tetapi juga lebih siap bersaing dalam pasar pengadaan nasional. Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mempercepat dan memeratakan proses sertifikasi TKDN di seluruh wilayah Indonesia.

Manfaat Strategis Sertifikasi TKDN

Pentingnya memiliki sertifikasi TKDN bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Akses Prioritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Produk dengan TKDN + BMP ≥ 40% masuk dalam kategori Produk Dalam Negeri yang wajib diserap oleh instansi pemerintah.

Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Sertifikat TKDN menjadi nilai jual tersendiri yang menunjukkan bahwa produk Anda mendukung pembangunan industri nasional.

Memperluas Jangkauan Pasar

Produk bersertifikat TKDN seringkali menjadi syarat utama dalam proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor energi, infrastruktur, dan kesehatan.

Keterbukaan dan Tanggung Jawab

Dengan adanya QR Code dan sistem digitalisasi sertifikat, pelanggan dan mitra dapat memverifikasi keabsahan nilai TKDN secara terbuka.

Beberapa Hambatan dan Pemecahannya

Meski proses sertifikasi TKDN telah disederhanakan, masih ada beberapa tantangan yang kerap dihadapi pelaku industri, antara lain:

Kurangnya pemahaman teknis mengenai skema perhitungan

Solusi: Kemenperin rutin mengadakan bimbingan teknis dan klinik konsultasi.

Keterbatasan biaya audit untuk UMKM

Solusi: Pemerintah menyediakan insentif dan pembiayaan khusus untuk sertifikasi UMKM.

Proses verifikasi yang memakan waktu

Solusi: Sistem SIINas dan integrasi LVI akan terus ditingkatkan untuk mempercepat proses audit dan validasi.

Sertifikasi TKDN sebagai Instrumen Kemandirian Industri Nasional

Melalui pemahaman mendalam terhadap alur dan skema sertifikasi TKDN, pelaku industri dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi regulasi pasar semakin kompetitif. Sertifikasi ini tidak hanya membuka jalan memenangkan tender. Tetapi juga membuktikan bahwa produk Anda telah memenuhi standar nasional yang berpihak pada pembangunan dalam negeri.

Dengan usulan skema sertifikasi terbaru, Kementerian Perindustrian berupaya memastikan proses yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika industri. Maka dari itu, sudah saatnya setiap pelaku usaha menjadikan sertifikasi TKDN sebagai bagian dari strategi utama, bukan sekadar kewajiban administratif.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Panduan Lengkap Sertifikasi TKDN: Alur, Skema, dan Inovasi Terbaru untuk Industri Nasional pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Melalui usulan reformulasi kebijakan TKDN dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian dalam Public Hearing Rancangan Permenperin tahun 2025. Nilai BMP kini bisa dihitung berdasarkan 15 faktor penentu yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai apa itu nilai BMP. Bagaimana komponen penentunya bekerja, dan mengapa pemahamannya sangat penting dalam proses sertifikasi TKDN.

Apa Itu Nilai BMP?

Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP adalah komponen tambahan dalam perhitungan TKDN, dengan bobot maksimal sebesar 15%. Nilai ini merupakan bentuk insentif kepada perusahaan yang telah memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan industri dalam negeri. BMP tidak hanya mencerminkan komitmen investasi, tapi juga keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, penggunaan mesin dalam negeri, dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan lainnya.

Keunggulan dari sistem ini adalah fleksibilitasnya. Perusahaan diberi kebebasan untuk memilih sendiri kombinasi faktor yang paling relevan, selama total nilai dari faktor-faktor yang dipilih tidak melebihi 15%.

15 Faktor Penentu Nilai BMP: Strategi Meraih Skor Maksimal

Berikut adalah daftar lengkap 15 faktor penentu nilai BMP, sebagaimana diusulkan dalam reformulasi Permenperin terbaru:

Penerapan Industri 4.0 (2%)

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi INDI 4.0 level 4 atau ditetapkan sebagai Lighthouse Industry 4.0 akan mendapat nilai penuh.

Pengembangan SDM Industri (1%)

Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan vokasi, minimal dengan 25 institusi.

Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok (2%)

Kemitraan dengan UMKM, koperasi, atau petani dan nelayan dalam skala besar mendapat poin maksimal.

Kepemilikan Sertifikasi atau Akreditasi (1%)

Contohnya: SNI, ISO, HACCP, sertifikat halal, dan berbagai sertifikasi industri lainnya.

Kepemilikan Merek Dalam Negeri (1%)

Merek harus terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) (2%)

Nilai ditentukan berdasarkan ESG Rating dari lembaga penilaian yang diakui.

Penerapan Industri Hijau (2%)

Perusahaan yang memiliki sertifikat atau penghargaan industri hijau dapat mengklaim nilai ini.

Penghargaan atau Awards (1%)

Di antaranya terdapat sejumlah apresiasi tingkat nasional seperti Upakarti, IGDS, IHYA, dan lainnya.

Melakukan Ekspor (1%)

Ekspor dengan nilai lebih dari Rp15 miliar mendapat nilai penuh.

Melakukan Substitusi Impor (2%)

Jika perusahaan menggantikan produk impor dengan produksi lokal senilai lebih dari Rp15 miliar.

Penyerapan Tenaga Kerja (1%)

Jumlah pekerja WNI sesuai kategori perusahaan (besar, menengah, kecil) menentukan nilainya.

Penambahan Investasi Baru (2%)

Penambahan investasi lebih dari 100% dibanding investasi awal memberikan nilai maksimal.

Penggunaan Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri (2%)

Mesin utama yang dibeli dalam 1 tahun terakhir dari produsen lokal akan dihitung sebagai nilai positif.

Lokasi Perusahaan di Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (2%)

Lokasi usaha di wilayah 3T luar Jawa mendapat nilai lebih.

Kepatuhan Pelaporan SIINas (1%)

Pelaporan tepat waktu ke Sistem Informasi Industri Nasional selama dua tahun berturut-turut.

Mengapa BMP Penting dalam Sertifikasi TKDN?

Perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan industri dalam negeri memperoleh manfaat langsung melalui skema BMP. Sebagai contoh, perusahaan yang berlokasi di kawasan 3T, menyerap banyak tenaga kerja. Dan menggunakan peralatan dalam negeri bisa secara signifikan meningkatkan total nilai TKDNnya.

Selain itu, dengan adanya BMP, perusahaan tidak hanya didorong untuk memproduksi di dalam negeri. Tetapi juga berpartisipasi dalam penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Simulasi Perhitungan: Bagaimana BMP Memengaruhi Nilai TKDN?

Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik. Dari sisi teknis, kandungan lokal dalam produk ini hanya mencapai 25%, yang menjadi ambang batas terendah. Di samping itu, perusahaan tersebut melakukan hal lain yakni:

• Memiliki sertifikat Industri 4.0 (2%)
• Memiliki 4 sertifikasi (1%)
• Beroperasi di Papua (2%)
• Melakukan substitusi impor (2%)
• Mempekerjakan lebih dari 500 orang dalam proses produksinya (setara 1%)

Dengan menambahkan nilai-nilai tersebut, total nilai BMP mencapai 8% dari 15% yang tersedia. Maka total nilai TKDN + BMP adalah 25% + 8% = 33%. Ini berpotensi membuat produk tersebut masuk dalam kategori layak untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sesuai regulasi yang menetapkan minimal TKDN + BMP sebesar 40% untuk PDN.

Implementasi yang Transparan dan Terukur

Semua faktor penentu nilai BMP harus dibuktikan dengan dokumen sah. Ini meliputi:

• Sertifikat resmi
• Laporan keuangan tahunan
• Nota ekspor dari bea cukai
• Bukti pelaporan SIINas
• Bukti investasi
• Bukti penggunaan mesin dalam negeri

Hal ini menjadi dasar bahwa penerapan BMP tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem evaluasi yang objektif dan transparan.

Penyatuan unsur investasi sebagai faktor penambah skor kandungan lokal: sebuah pendekatan kebijakan terbaru yang memperkuat peran BMP

Dalam pengembangan kebijakan terkini, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pendekatan baru yang relevan dengan faktor penentu nilai BMP. Artinya, perusahaan mendapat insentif kandungan lokal berdasarkan modal awal serta investasi lanjutan di bidang manufaktur. Usulan ini menunjukkan bahwa selain 15 indikator BMP yang telah disebutkan. Pemerintah juga membuka ruang agar perusahaan yang aktif menambah nilai investasinya di Indonesia bisa memperoleh tambahan nilai TKDN secara proporsional.

Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan investasi awal di Indonesia dan dalam waktu tiga tahun menambah investasi sebesar 20% dari nilai awal. Maka mereka berhak atas tambahan nilai TKDN hingga 5%. Tambahan ini dapat terus meningkat hingga maksimal 25% jika total penambahan investasi mencapai 100% dari nilai awal.

Skema ini mendorong pelaku industri untuk tidak hanya hadir secara fisik di Indonesia, tetapi juga memperluas aktivitas dan kapasitas produksinya dari waktu ke waktu. Pendekatan berbasis investasi ini memperkuat peran BMP sebagai alat ukur komitmen industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga memperluas cakupan insentif yang tidak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga berdasarkan dampak nyata dari kehadiran industri di dalam negeri.

BMP Adalah Cermin Komitmen Perusahaan terhadap Indonesia

Faktor penentu nilai BMP mencerminkan upaya nyata industri dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. BMP bukan hanya penggugur kewajiban administratif, tetapi indikator komitmen terhadap inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan diberikannya kebebasan memilih kombinasi faktor, setiap perusahaan dapat merancang strategi yang sesuai dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing.

Apakah itu melalui ekspor, substitusi impor, kemitraan dengan UMKM, atau teknologi industri 4.0 semuanya dapat berkontribusi pada nilai akhir TKDN yang lebih tinggi. Dan membuka akses lebih luas ke pasar pengadaan pemerintah. Jadi, bagi pelaku industri yang ingin serius memanfaatkan peluang dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Memahami dan memaksimalkan faktor penentu nilai BMP adalah langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Mengupas Tuntas Faktor Penentu Nilai BMP dalam Sertifikasi TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Namun dalam praktiknya, penghitungan TKDN yang berlaku selama ini banyak dikritik sebagai terlalu rumit, tidak efisien, dan menyulitkan pelaku usaha. Melalui reformasi regulasi yang sedang digodok oleh Kementerian Perindustrian, pemerintah melakukan pembaruan menyeluruh terhadap metode penghitungan TKDN. Tujuannya jelas: menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan memberikan insentif nyata bagi industri yang berkomitmen berproduksi di dalam negeri.

Masalah Utama dalam Sistem TKDN Lama dan Jalan Keluar Melalui Reformasi Kebijakan

1. Proses Penghitungan TKDN Rumit dan Lama

Sebelumnya, penghitungan TKDN didasarkan pada pendekatan biaya (cost-based). Perusahaan harus menghitung secara rinci berapa persen komponen biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung (overhead) yang berasal dari dalam negeri. Untuk itu, kapasitas produksi bahkan harus dihitung sebagai dasar untuk menentukan biaya per unit.

Reformasi menghapus pendekatan yang terlalu teknis ini. Kini, penghitungan bisa dilakukan lebih sederhana, tanpa harus menelusuri seluruh struktur biaya secara penuh. Komponen biaya hanya dihitung pada aspek tertentu, sementara sisanya menggunakan pembobotan.

2. Harus Menghitung Sampai Layer ke-3

Salah satu kritik terbesar dari pelaku industri adalah kewajiban menghitung sampai ke layer ke-3 dalam rantai pasok. Artinya perusahaan harus menelusuri komponen dari komponen, bahkan hingga bahan mentah. Dalam sistem baru, penghitungan TKDN hanya perlu dilakukan hingga layer pertama.

Artinya, jika sebuah perusahaan membeli komponen dari mitra lokal yang sudah memiliki sertifikat TKDN. Maka nilainya bisa langsung digunakan tanpa perlu menghitung ulang proses produksinya. Langkah ini mempercepat proses, memangkas beban administratif, dan sangat membantu UMKM yang biasanya tidak punya sumber daya teknis untuk audit mendalam.

3. Sertifikasi Belum Disesuaikan dengan Struktur Organisasi Baru

Struktur organisasi Kementerian Perindustrian sudah mengalami pembaruan, termasuk pembentukan Pusat P3DN. Namun, sistem lama belum menyesuaikan mekanisme penerbitan sertifikat TKDN dengan struktur tersebut. Kini, mekanisme tersebut diperbarui agar sesuai dengan organisasi terbaru dan mendukung proses yang lebih transparan.

Bahkan hal ini juga menjadi perhatian penting dari BPK dan KPK agar proses penghitungan TKDN dapat diawasi secara lebih akuntabel.

4. Upaya Efisiensi Malah Menurunkan Nilai TKDN

Dalam sistem lama, perusahaan yang melakukan efisiensi dan produktivitas malah mendapat nilai TKDN lebih rendah karena biaya produksi mereka turun. Ini tentu tidak memberi insentif bagi perusahaan yang inovatif dan efisien. Kebijakan ini tidak hanya memperhatikan nilai kandungan lokal, melainkan juga memberi insentif terhadap performa dan kontribusi strategis perusahaan.

Perusahaan yang memiliki sertifikasi seperti INDI 4.0, misalnya, akan mendapat poin lebih tinggi dalam penilaian TKDN.

5. Kompleksitas Pajak Masukan Menghambat

Bagi perusahaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Berikat, dan Pelabuhan Bebas, perhitungan pajak masukan dan keluaran menjadi masalah dalam penghitungan TKDN. Dengan menghilangkan pendekatan biaya secara menyeluruh, kini pajak tidak lagi dihitung dalam penentuan TKDN. Ini membuat proses lebih netral, adil, dan tidak menghambat pelaku industri yang berlokasi di kawasan berikat atau yang mendapat fasilitas fiskal tertentu.

6. Beragam Metode, Nilai TKDN Tidak Konsisten

Sebelumnya, banyak sektor industri menggunakan metode perhitungan TKDN yang berbeda-beda, ada yang berbasis proses, berbasis biaya, atau berbasis output produk. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena nilai TKDN dari produk serupa bisa sangat berbeda hanya karena metodenya tidak sama. Reformasi memperkenalkan satu tata cara penghitungan yang fleksibel dan dapat digunakan lintas sektor.

Pemerintah juga memberi 3 opsi:

• Penghitungan berbasis bobot komponen,
• Berbasis laporan keuangan,
• Berbasis nilai investasi.

Dengan pendekatan ini, nilai TKDN antarproduk bisa dibandingkan secara adil dan konsisten.

Dampak Positif Reformasi Penghitungan TKDN

Untuk UMKM dan Industri Kecil

UMKM selama ini paling terdampak oleh proses sertifikasi TKDN yang rumit. Mereka tidak punya sumber daya untuk audit biaya berlapis atau menghitung hingga layer ke-3. Kini, dengan sistem baru yang lebih ringkas, UMKM bisa lebih mudah masuk ke pasar pengadaan pemerintah.

Untuk BUMN dan Proyek Nasional

BUMN yang mengerjakan proyek strategis nasional wajib menyerap produk lokal. Dengan nilai TKDN yang lebih adil dan transparan, proses pemilihan vendor bisa lebih objektif dan menghindari celah manipulasi dokumen.

Mendorong Investasi dalam Negeri

Pengusaha yang berinvestasi dalam negeri, membangun pabrik, dan merekrut tenaga kerja lokal akan memperoleh nilai TKDN yang lebih tinggi. Ini memberi insentif yang tepat untuk menarik investasi, sekaligus membuka lapangan kerja nasional.

Contoh Aplikasi: Industri Elektronik

Sebuah perusahaan lokal memproduksi AC dengan dukungan komponen elektronik buatan dalam negeri. Di sistem lama, perusahaan harus menghitung ulang nilai dari setiap komponen termasuk kapasitor, kompresor, dan lain-lain hingga lapisan ketiga. Dengan pendekatan baru, cukup menggunakan sertifikat TKDN dari pemasok utama.

Perusahaan juga akan mendapat tambahan skor jika menggunakan pabrik lokal dan mempekerjakan tenaga kerja WNI.

Struktur Perhitungan TKDN: Memahami Komponen Pembobotan

Dalam sistem reformasi, penghitungan TKDN dilakukan dengan cara memberikan bobot pada tiga komponen utama:

1. Bahan atau Material Langsung (75%)

Ini adalah komponen terbesar karena merepresentasikan asal bahan baku. Bila bahan diperoleh dan diproduksi di dalam negeri, nilainya dapat mencapai 100%. Jika sebagian diproduksi di luar negeri atau impor, nilai TKDN-nya menurun sesuai kategori.

2. Tenaga Kerja Langsung (10%)

Tenaga kerja dihitung berdasarkan proporsi tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses produksi. Jika seluruh tenaga kerja langsung adalah WNI, maka nilai TKDN untuk komponen ini otomatis 10%

3.Biaya Produksi Tidak Langsung 15%)

Merupakan bagian dari biaya produksi yang bersifat tidak langsung, meliputi pengeluaran seperti penggunaan listrik, air, perawatan peralatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Namun, dalam reformasi ini, pendekatan dihitung berdasarkan bukti bahwa perusahaan benar-benar melakukan investasi dan produksi di dalam negeri.

Dengan pendekatan berbasis bobot ini, nilai TKDN menjadi lebih adil, realistis, dan dapat dibandingkan antar industri secara setara.

TKDN sebagai Instrumen Kedaulatan Ekonomi

Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh tantangan, kemampuan Indonesia untuk berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri menjadi sangat penting. Penghitungan TKDN yang baik dan adil adalah salah satu kunci untuk membuka peluang itu. Dengan menyederhanakan metode, memberikan insentif nyata bagi perusahaan yang berinvestasi dalam negeri,.

Serta menjadikan nilai TKDN sebagai bagian dari strategi pembangunan industri, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Bagi pelaku industri, memahami dan memanfaatkan TKDN bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kini, saatnya bergerak menuju sistem yang lebih efisien, produktif, dan berpihak pada kekuatan lokal.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Reformasi Penghitungan TKDN: Menjawab Tantangan, Mendorong Efisiensi Industri Nasional pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Dalam upaya memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prasyarat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sertifikat TKDN berfungsi sebagai bukti resmi bahwa suatu produk memiliki kandungan lokal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan TKDN dalam berbagai proyek strategis, potensi penyimpangan, manipulasi data, atau penghitungan tidak akurat pun tidak dapat di hindari.

Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan keberatan yang kuat, sistematis, dan transparan agar integritas sistem TKDN tetap terjaga. Keberadaan sistem pengawasan ini penting untuk menjamin bahwa setiap nilai TKDN yang tercantum dalam sertifikat adalah valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan telah melalui proses verifikasi yang benar. Artikel ini mengulas secara menyeluruh mekanisme keberatan dan pengawasan terhadap sertifikat TKDN, mulai dari dasar hukum, alur prosedural, jenis pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggar.

Mekanisme Keberatan dan Pengawasan terhadap Sertifikat TKDN

1. Pentingnya Mekanisme Keberatan dan Pengawasan dalam Sistem TKDN

TKDN telah menjadi salah satu kunci dalam strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memprioritaskan produk lokal dengan nilai TKDN minimal 25–40% tergantung konteksnya. TKDN juga menjadi syarat bagi perusahaan untuk memperoleh preferensi harga, akses e-katalog, serta partisipasi dalam proyek BUMN dan proyek strategis nasional.

Dengan tingginya nilai manfaat yang di peroleh dari sertifikat TKDN, muncul juga potensi penyimpangan, seperti:

* Ketahui bahwa TKDN washing adalah memanipulasi datanya supaya TKDN terlihat tinggi nilainya

* Penggunaan komponen impor yang di klaim sebagai lokal

* Rekayasa dokumen penghitungan

* Perusahaan fiktif atau tidak berproduksi yang mengklaim memiliki TKDN

Maka, pengawasan menjadi unsur mutlak dalam menjaga keabsahan sertifikat dan keadilan kompetisi antar pelaku industri.

2. Dasar Hukumnya dari Mekanisme Keberatan & Pengawasan Terhadap TKDN

Pengawasan terhadap pelaksanaan TKDN serta penyelesaian keberatan terhadap hasil sertifikasi di atur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 terkait Perindustrian, terutama Pasal 86

* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 terkait adanya Pemberdayaan Industrial.

* Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 terkait Pengadaan Barang/Jasa

* Peraturan Menteri Perindustrian terkait TKDN

* Pedoman teknis dan SOP dari Pusat P3DN, Kementerian Perindustrian

Dasar hukum ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang, investigasi, dan penindakan terhadap pelanggaran dalam penerbitan dan pemanfaatan sertifikat TKDN.

3. Lembaga yang Berwenang dalam Pengawasan Sertifikat TKDN

Beberapa lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penanganan keberatan terhadap sertifikat TKDN antara lain:

* Pusat P3DN – Kementerian Perindustrian
Sebagai koordinator nasional dalam pengawasan pelaksanaan TKDN dan penerbitan kebijakan serta sanksi administratif.

* Lembaga Verifikasi Independen (LVI)
Lembaga yang melakukan verifikasi awal dan dapat di tugaskan melakukan pemeriksaan ulang jika di temukan indikasi pelanggaran.

* Tim Evaluasi Pengawasan TKDN
Tim ad hoc yang ditunjuk untuk menangani kasus spesifik, termasuk pengaduan dari masyarakat atau laporan hasil audit.

* Penyedia atau pemohon sertifikat
Pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi atau hasil audit pengawasan.

Jenis-jenis Pengawasan terhadap Sertifikat TKDN

Pengawasan terhadap TKDN dilakukan secara berkala dan insidentil, dengan beberapa jenis pengawasan berikut:

a. Pengawasan Reguler (Surveillance)

Pengawasan ini dilakukan secara berkala, biasanya setiap tahun, terutama bagi perusahaan yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku. Surveillance dilakukan oleh LVI atau tim yang di tunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk memastikan bahwa:

* Proses produksi masih sesuai dengan yang di verifikasi sebelumnya

* Komponen lokal masih di gunakan dalam proporsi yang sama

* Tidak ada perubahan signifikan tanpa pelaporan

b. Pengawasan Insidentil

Di lakukan jika terdapat laporan pengaduan, dugaan pelanggaran, atau indikasi manipulasi data dari pelaku industri, masyarakat, atau instansi lain. Contohnya, jika di temukan selisih antara klaim TKDN dan kondisi nyata di lapangan.

c. Verifikasi Ulang (Re-Audit)

Verifikasi ulang dilakukan atas permintaan pihak terkait atau atas inisiatif Pusat P3DN jika ada hasil pengawasan yang menunjukkan ketidaksesuaian data. Proses ini dapat melibatkan:

* Pemeriksaan ulang dokumen teknis dan keuangan

* Kunjungan lapangan

* Wawancara dengan tim produksi dan manajemen

Mekanisme Pengajuan Keberatan terhadap Sertifikat TKDN

Pihak-pihak yang merasa di rugikan oleh hasil sertifikasi TKDN atau memiliki bukti adanya penyimpangan dapat mengajukan keberatan secara resmi. Langkah-langkahnya adalah:

Langkah 1: Penyampaian Keberatan

Untuk penyampaian atas keberatan dengan cara tertulis ke Pusat P3DN, dengan:

* Identitas pengaju keberatan (perusahaan, asosiasi, atau individu)

* Nomor sertifikat TKDN yang di permasalahkan

* Bukti atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kesalahan, manipulasi, atau ketidaksesuaian

Langkah 2: Pemeriksaan Awal

Untuk Pusat P3DN akan lakukan evaluasi awal ke keberatan itu. Jika dianggap valid dan layak ditindaklanjuti, proses masuk ke tahap investigasi.

Langkah 3: Pembentukan Tim Investigasi

Tim akan terdiri dari perwakilan Pusat P3DN, LVI (yang bukan LVI awal), dan pihak independen lainnya jika di perlukan. Tugas tim ini adalah:

* Melakukan penelusuran ulang terhadap proses verifikasi

* Melakukan pengecekan ulang ke lapangan

* Menganalisis kesesuaian data dokumen dan praktik aktual

Langkah 4: Rekomendasi dan Penetapan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pusat P3DN akan mengeluarkan salah satu dari tiga keputusan:

1. Keberatan di tolak, dan sertifikat tetap berlaku.
2. Keberatan diterima sebagian, dan nilai TKDN disesuaikan.
3. Di terimanya keberatan itu sepenuhnya, & sertifikat TKDN akan tercabut ya.

Sanksi atas Penyalahgunaan Sertifikat TKDN

Jika terbukti ada pelanggaran dalam pengajuan atau penggunaan sertifikat TKDN, maka pelaku dapat di kenai beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:

* Peringatan tertulis

* Pembekuan sementara sertifikat

* Pencabutan permanen sertifikat TKDN

* Pencantuman dalam daftar hitam

* Adanya pelarangan atas pengajuan sertifikasi ulang di jangka waktu tertentu (maksimalnya 1 tahunan)

Untuk kasus yang melibatkan unsur pemalsuan atau pelanggaran pidana, kasus akan di serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Digitalisasi Sertifikat dan Pencegahan Penyimpangan

Dalam reformasi TKDN 2025, sertifikat TKDN di terbitkan dalam format digital melalui sistem SIINas. Fiturnya yakni:

* QR Code yang dapat diverifikasi publik

* Pada database via online yang tampilkan info lengkap TKDN, BMP, serta masa berlakunya

* Log perubahan data yang terekam secara sistematis

* Pelaporan massal dan pelacakan otomatis oleh tim pengawas Kemenperin

Digitalisasi ini sangat efektif dalam mencegah pemalsuan dokumen serta memungkinkan masyarakat luas ikut melakukan pengawasan terhadap sertifikat yang telah di terbitkan.

Contoh Kasus: Prosedur Keberatan dalam Praktik

Misalnya, sebuah asosiasi industri melaporkan bahwa sebuah perusahaan A mengklaim TKDN 45% untuk produknya. Namun, dari hasil kunjungan ke lapangan, ditemukan bahwa bahan baku utama berasal dari luar negeri dan hanya di lakukan perakitan sederhana di Indonesia.

Asosiasi menyampaikan surat keberatan ke Pusat P3DN dengan bukti foto, invoice impor, dan hasil wawancara pekerja. Setelah evaluasi, tim investigasi melakukan verifikasi ulang dan menemukan bahwa memang sebagian besar proses tidak dilakukan di dalam negeri.

Hasilnya, nilai TKDN di koreksi dari 45% menjadi 20%, dan sertifikat di cabut.

Tantangan Pengawasan dan Keberatan TKDN

Meskipun sistem pengawasan sudah mulai terbangun dengan baik, masih ada sejumlah tantangan, antara lain:

* Terbatasnya jumlah SDM pengawas dan LVI

* Tidak semua pihak memahami hak keberatan

* Kurangnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran

* Beberapa perusahaan belum memahami perubahan regulasi 2025

Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas, edukasi publik, pelibatan masyarakat industri, dan penguatan sistem digital yang lebih inklusif.

Dengan sistem yang terbuka, terstandar, dan berbasis digital, serta dukungan mekanisme keberatan dan pengawasan lapangan yang objektif, Indonesia akan mampu memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi industri dalam negeri.

Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam mengawasi, melaporkan, dan menjaga integritas sertifikasi TKDN, demi mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing industri nasional yang berkelanjutan.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Mekanisme Keberatan dan Pengawasan terhadap Sertifikat TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Seperti kita ketahui bersama bahwa para pemegang proyek tentu akan melalui yang namanya pertarungan tender di sediakan oleh pemilik proyek. Tentunya dalam hal proyek dalam negeri ada beberapa tender yang harus di ikuti, salah satunya adalah TKD. Menggunakan konsultan TKDN sendiri rasanya dapat menjadi pilihan tepat yang bisa Anda lakukan saat ini.

Perlu kita pahami bahwa setiap sektor perlu memperhatikan bagaimana perhitungan dari TKDN itu sendiri dalam tender proyek yang di ikuti. Jangan sampai salah dalam melakukan perhitungan dan mesti harus berpaku pada peraturan yang ada. Tentu setiap sektor yang mengikuti tender perlu memperhatikan beberapa hal penting agar bisa dapatkan kemudahan dalam memenangkan proyek nantinya.

TKDN sendiri hadir sebagai tingkat kemampuan dalam negeri yang besarannya tentu berdasarkan pada komponen yang tersedia. Adapun komponen yang tergabung di dalam sistem TKDN sendiri adalah pada penyediaan barang, jasa, dan juga gabungan dari keduanya. Setiap sektor tertentu pastinya memiliki kewajiban untuk bisa memiliki TKDN yang di dasarkan pada penetapan prosentasenya.

Tentu jika kita membahas lebih jauh lagi mengenai konsultan yang menangani urusan TKDN maka tahu bagaimana fungsinya. Untuk itu maka dalam kesempatan ini tentu akan kami ulas lebih lengkap mengenai TKDN itu sendiri. Sehingga Anda bisa melakukan pemilihan konsultan yang tepat untuk membantu penanganan masalah TKDN guna memenangkan tender proyek.

Apa Sih Itu TKDN?

Perlu ketahui bahwa TKDN sendiri hadir sebagai sebagai besaran yang menyatakan prosentase dalam penyediaan barang, jasa, dan juga gabungannya. Tentu saja berbagai sektor tertentu memiliki kewajiban untuk memastikan TKDN itu sendiri. Pada dasarnya ini merupakan sebuah penetapan nilai prosentase yang sudah di perhitungkan sebelumnya.

Pengoptimalan dari TKDN sendiri pada dasarnya dapat berlaku pada beberapa proyek yang hadir dengan kepemilikan nilai TKDN. Tentu saja Anda perlu memahami bagaimana prosentase tertentu yag hadir sesuai dengan jenis produk barang/ jasa. Tentunya prosentase yang di sampaikan dengan tepat akan membantu Anda lebih mudah mendapatkan peluang memenangkan proyek.

Beberapa hal yang berkaitan dengan komponen TKDN sendiri yang di beritahukan nilai besarannya tentu akan di umumkan secara resmi. Nantinya hasil tender akan di umumkan dalam pengumuman pemenang tender proyek pemerintah tertentu pastinya. Ini menjadi hal penting bagi Anda untuk memaksimalkan perhitungan dari TKDN itu sendiri agar memudahkan kemenangan proyek yang di ikuti.

Adapun beberapa sektor yang di terapkan dalam pengoptimalan penerapan TKDN sendiri adalah pada beberapa sektor industri. Mulai dari industri alat kesehatan, alat mesin pertanian, dan juga industry ketenagalistrikan, industri tenaga migas. Tentu ini menjadi bagian yang juga tidak kalah penting untuk di pahami sebelum Anda mengikuti tender proyek tertentu pastinya.

Bagaimana Komponen Yang Di Perhitungkan Dalam Penilaian TKDN?

Perlu ketahui bahwa ada beberapa ada beberapa komponen penting yang berkaitan dengan penilaian TKDN. Tentunya beberapa komponen produk barang/ jasa yang di perhitungkan diantaranya adalah:

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan barang

Salah satu komponen penting yang berkaitan dengan pengadaan barang dalam negeri sendiri adalah pada penggunaan bahan baku. Tentunya komponen satu ini pada dasarnya ini berkaitan dengan rancang bangun dan perekayasaan.

Komponen tersebut pada dasarnya dapat mengandung unsur berupa manufaktur, fabrikasi. Perakitan, dan juga penyelesaian akhir. Dimana pekerjaan tersebut pada dasarnya berasal dari dan juga di selesaikan dalam negeri nantinya.

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan jasa

Komponen lain dari TKDN yang memang harus Anda perhatikan adalah pada pengadaan jasa dalam negeri. Ini berkaitan dengan bagaimana penggunaan jasa hingga sampai pada penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja.

Tentunya komponen satu ini juga termasuk pada pengadaan tenaga ahli, alat kerja dan juga termasuk pada perangkat lunak. Selain itu adanya sarana pendukung yang berasal dari dan di laksanakan dalam negeri juga menjadi bagian dari komponen ini.

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan gabungan dari keduanya

Pada dasarnya salah satu komponen lainnya yang hadir dalam TKD adalah gabungan antara barang dan juga jasa. Pada dasarnya komponen ini berkaitan dengan penggunaan bahan baku, rancang bangun dan juga perekayasaan. Dimana ini berkaitan dengan beragam hal yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan juga penyelesaiaan akhir pekerjaan.

Ini juga berhubungan dengan bagaimana penggunaan jasa dengan pemanfaatan tenaga kerja yang memanfaatkan tenaga ahli. Alat kerja yang juga termasuk pada pemanfaatan perangkat lunak dan sarana pendukung dengan penyerahan akhir menjadi hal penting. Tentunya ini menjadi hal penting dalam komponen TKDN yang harus di miliki oleh para pengikut tender proyek.

Pentingnya Memilih Konsultan TKDN Yang Terbaik

Tentu saja sebagai pelaku tender proyek pemerintah Anda perlu memahami beberapa hal termasuk juga peraturan yang berkaitan. Ini tentunya bukan hal yang mudah karena segala aspek dalam mengikuti tender di perhitungkan berdasarkan pada peraturan yang ada. Termasuk juga berkaitan dengan izin TKDN yang harus di miliki sebagai salah satu syarat mengikuti tender pemerintah.

Dalam hal ini tentu saja Anda perlu memilih konsultan TKDN yang memiliki kualifikasi terbaik dalam memberikan layanannya. Tentu saja dengan memilih konsultan terbaik maka Anda akan mendapatkan banyak keuntungannya. Salah satunya adalah adanya perlindungan hukum atas kegiatan proyek yang berhasil di dapatkan nantinya.

Anda juga bisa mendapatkan pelayanan terkait konsultasi dan pendampingan proyek yang lebih aman dan juga nyaman pastinya. Bersama dengan konsultan terbaik pastinya kualitas yang di dapatkan dalam mengikuti tender akan Anda dapatkan.

Setiap perizinan yang di butuhkan tentu akan lebih mudah Anda dapatkan dan ini menjadi hal penting dalam tender yang Anda ikuti. Dengan begitu efisiensi tender yang Anda ikuti akan di dapatkan sehingga peluang memenangkan tender lebih besar.

Alasan Memilih Kami Sebagai Konsultan TKDN Yang Patut Digunakan

Konsultan TKDN dengan perizinan cepat dan efisien

Salah satu alasan mengapa banyak orang yang menggunakan layanan konsultan TKDN dari kami adalah berkaitan dengan perizinan. Dalam hal in tentunya kami hadir sebagai layanan konsultan yang membantu Anda mendapatkan perizinan dengan cepat dan efisien.

Pengalaman mumpuni untuk Anda

Pengalaman menjadi dasar dalam pemilihan konsultan yang akan Anda pilih sebagai partner dalam mengikuti tender pemerintah. Tentu kami hadir sebagai partner bisnis tepat untuk Anda manfaatkan karena pengalaman yang di miliki. Kami sudah bertahun tahun berkecimpung dalam pengurusan perizinan berkaitan dengan TKDN untuk semua sektor tender pemerintah.

Bagaimana Untuk Gunakan Layanan Dari Kami?

Tentu saja jika Anda ingin dapatkan konsultan TKDN yang hadir dengan kualitas terbaik maka kami siap membantu Anda. Kunjungi website resmi kami dan dapatkan pelayanan terbaik terkait dengan keperluan tender yang Anda butuhkan.

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Konsultan TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Industrial businesses must take TKDN certification Indonesia , also known as the Domestic Component Level, into account. The public authority itself has likewise given offices to modern organizations in the country to get the authentication.

It is crucial to apply for this certification if you are a business actor. Indeed, have you done that? In the event that you haven’t or have quite recently learned about this accreditation, you shouldn’t miss the conversation in the accompanying article.

Through the Ministry of Industry, the government intends to encourage domestic industrial businesses to obtain certificates at the Domestic Component Level (TKDN) by 2022. What’s going on? The Indonesian government wants 25 percent of the components of domestic goods to be made in the country. 1,250 domestic products with TKDN certification Indonesia are the government’s goal.

Telematics, medical devices, automotive, cement, textiles, agricultural tools and machinery, the metal industry, agricultural tools and machinery, and a number of small and medium-sized industries are expected to receive certificates.

The TKDN certification Indonesia an incentive for homegrown items as well as the Organization Advantage Weight (BMP) of 40%. The inquiry is, is TKDN esteem significant for homegrown items? The following article will help you comprehend TKDN’s meaning, rules, and technical calculations before responding to these questions.

What Is Certification in TKDN?

TKDN is a percentage of the value of domestically produced production components. It tends to be labor and products or a mix of the two. In this instance, it also includes the costs of shipping the products or services for each price item.

It should be noted that this TKDN certification Indonesia may play a role in determining who is superior and competent. In some agencies, this will be the deciding factor in who wins the procurement of goods and services.

Advantages TKDN ; TKDN Certification Indonesia

In general, TKDN is the value, expressed as a percentage, of Indonesian-made production components that are included in a product of goods and services or a combination of domestic goods and services. This additionally incorporates the transportation costs presented in the offering things for labor and products.

TKDN certification Indonesia on the other hand, refers to Domestic Component Level. In the auction process for goods and services in several agencies, TKDN may be one of the preferences that will select the winner.

Restrictions on the use of imported components for production materials in a certain percentage have been in place in an effort to implement domestic products. This is intended to ensure that domestic goods will eventually be exported to a number of significant nations in Asia, Europe, America, and Africa. There are a few advantages that should be known from TKDN, to be specific:

• Decreasing domestic unemployment by creating new employment opportunities.
• Increase employment opportunities because every industry absolutely needs new workers. Increase the use of domestic production.
• Optimizing government spending to minimize dependence on foreign goods to save the country’s currency.
• Increase the amount of income taxed (PPh) on domestically produced goods.
• There is solid rivalry between homegrown items in the global circle.
• Able to support the economy of the nation.

Techniques for Calculating the TKDN

Before obtaining a TKDN certification Indonesia, you must be aware of how complicated the calculation is. The company’s Benefit Weight (BMP) is added to the value of the goods or services in the calculation.

Computation of Labor and products

There are three components remembered for the computation of labor and products, specifically:

• Goods’ Domestic

Components: domestically, raw materials that include components for assembly, fabrication, and final assembly are used.

• Services’ Domestic

Components: utilization of administrations beginning to end utilizing homegrown specialists and completed inside the country.

• Goods and Services

Combined Domestic Components: All processes, from the procurement of raw materials to domestic labor, are carried out within the country.

• Computations on BMP

BMP is a worth of appreciation to organizations putting resources into Indonesia for engaging Little and Medium Endeavors (SMEs) through associations, giving work wellbeing offices, and local area improvement.

TKDN Estimation Recipes

TKDN certification Indonesia estimation of merchandise depends on an examination between the cost of completed products less the cost of unfamiliar parts to the cost of completed products. The cost of completed merchandise is the expense of creation brought about to deliver products.

Costs for production include:

• costs associated with materials (materials);
• cost of direct labor; as well as indirect costs incurred by factories (overhead);

However, profits, indirect company costs (also known as overhead), and output tax are not included.

In the process of buying goods or services, TKDN is very important. This is on the grounds that both TKDN certification Indonesia and BMP are significant necessities from the Service of Industry to acquire merchandise endorsements.

RUN System has a Quality Management

System product that is capable of managing numerous quality management process tasks, ensuring that the goods and services procurement process runs smoothly. Beginning with the process of material production and distribution through distribution completion. Learn all the more just in RUN Framework.

Application of TKDN’s Benefits

This TKDN certification Indonesia has numerous advantages for industrial businesses and society as a whole. Here are the advantages of carrying out TKDN that you really want to comprehend:

1. The rise in PPh Income

TKDN will contribute to the rise in income tax or income tax. The PPh discussed here is a tax on Indonesian-made goods of all kinds. Products that enter Indonesia or are imported are still free on board or FOB abroad at this time. The government will gain more if the domestic industrial tax sector generates income.

2. Increasing Employment

The domestic industry can proceed with product production and growth. This will continue, which will result in the creation of additional new jobs, thanks to TKDN.

3. The improvement of people’s well-being will also be impacted indirectly by ongoing industrial sector movements. This is because the economy’s wheels are always turning.

4. Parity with foreign brands

TKDN will also assist in achieving equality between foreign and domestic brands. It is possible for products made in the country to be comparable to those made in other nations.

5. Creating a Good Supply Chain

This TKDN certificate’s ability to create a good supply chain is another advantage. In Indonesia, vendors will be encouraged to open factories. They will also be encouraged to provide assembly manufacturers with a large quantity of supplies.

6. Fortifying Indonesia in the Southeast Asian Market

TKDN will assist with fortifying Indonesia as a creation base in the Southeast Asian market district. Obviously, this is possible if the ecosystem’s components function properly.

There are explanation about   TKDN certification Indonesia. Hope this article is useful.

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel TKDN Certification Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

UU TKDN ik “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.”

(Pasal 97 UU 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja).

Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mana luaran dari program tersebut adalah tanda sah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau yang lebih dikenal sebagai sertifikat TKDN.

Sertifikasi TKDN sebelumnya harus melalui proses verifikasi oleh lembaga verifikator yang telah ditunjuk, namun Kemenperin melakukan terobosan baru dengan dirilisnya TKDN Industri Kecil sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 46 tahun 2022 tentang TKDN untuk Industri Kecil. Melalui regulasi ini diharapkan dapat lebih memudahkan UMK dan koperasi untuk memperoleh sertifikat TKDN dan semakin memudahkan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk dapat ikut dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan serta peningkatan realisasi belanja sebesar 40% hasil produksi dalam negeri. Regulasi ini dirilis pada Oktober 2022 dan pertama kali terbit sertifikat pada awal Januari 2023. Dan sampai dengan saat ini tercatat sekitar lebih dari 1500 sertifikat telah terbit.

Sertifikasi TKDN IK

TKDN IK diajukan melalui Sistem Industri Nasional (Siinas) yang merupakan website resmi milik Kemenperin. Syarat dan ketentuan secara umum sebagai berikut:

1. Modal dasar yang tercantum maksimal sejumlah 5 (lima) milyar;
2. Memiliki perizinan berusaha di bidang industri;
3. Memiliki proses produksi;
4. Memiliki akun Siinas;
5. Nilai maksimal yang bisa diperoleh ialah 40%.

Kelebihan TKDN IK

Ada beberapa kelebihan dibanding TKDN pada umumnya (retail), berikut rinciannya:

1. Waktu

Lama proses TKDN IK adalah 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diunggah pada akun Siinas. Proses ini lebih cepat dibanding TKDN retail yang membutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja.

2. Biaya

Biaya yang diperlukan jauh lebih ringan dibanding TKDN retail.

3. Verifikasi

Berbeda dengan TKDN retail yang membutuhkan verifikasi dari lembaga verifikator independen, TKDN IK langsung diverifikasi oleh Kemenperin melalui dokumen yang diunggah pada akun Siinas perusahaan bersangkutan.

Bidang Usaha yang Dikecualikan pada Sertifikasi TKDN IK

Merujuk pada Permenperin 46/2022 Sertifikasi TKDN IK ini tidak berlaku untuk semua bidang industri, ada 3 (tiga) kegiatan usaha industri yang dikecualikan, yakni:

1. Industri perlengkapan komputer;
2. Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless) ;
3. Industri televisi dan/atau perakitan televisi.

Bidang Usaha yang Sudah Bersertifikat TKDN IK

Berdasarkan data Kemenperin per awal Mei 2023 total sertifikat TKDN yang sudah terbit sejumlah lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) sertifikat TKDN, baik TKDN retail maupun IK. Pada bulan yang sama sudah ada lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) Sertifikat yang sudah terbit.

Bidang usaha yang sudah diterbitkan sertifikat TKDN Industri Kecil:

1. Bahan dan peralatan kesehatan
2. Bahan penunjang pertanian
3. Bahan bangunan/konstruksi
4. Bahan penunjang pertanian
5. Bahan kimia dan barang kimia
6. Peralatan Kelistrikan
7. Peralatan olahraga dan pendidikan
8. Pakaian dan perlengkapan kerja
9. Peralatan elektronik
10. Peralatan telekomunikasi
11. Peralatan laboratorium
12. Mesin dan peralatan pabrik
13. Mesin dan peralatan pertanian
14. Logam dan barang logam
15. Komputer dan perlatan kantor
16. Alat transportasi
17. Barang Lainnya berupa:
    1. Makanan dan minuman
18. Meubelair
19. Buku, dll

Mengacu pada data Kemenperin, belum ada sertifikat TKDN Industri Kecil dari 3 (tiga) bidang berikut:

1. Mesin dan peralatan migas
2. Mesin dan peralatan pertambangan
3. Alat berat, konstruksi dan material handling

Tata Cara Pengajuan TKDN IK

Mekanisme pengajuan ini dapat dilakukan bagi perusahaan yang sudah memiliki ijin industri dengan menyiapkan persyaratan sebagai berikut :

1. Legalitas perusahaan :
2. Bahan material
3. Biaya factory overhead
4. Biaya pengembangan

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian membuat akun Siinas dan mengunggah semua persyaratan tersebut.

Demi mendukung program #banggabuatanIndonesia, berdayakan UMK, klaim kandungan dalam negeri usahamu melalui sertifikasi TKDN !!!!

Apabila ada kesulitan dalam proses pendaftaran bisa Mitra Konsultan Industri ada untuk memudahkan bisnis Anda. Hubungi kami di sini.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel TKDN ik pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Kementerian Perindustrian terus mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dari berbagai bidang industri dalam negeri agar dapat meningkatkan kualitas produknya. Oleh karena itu, bagi para pelaku industri perlu mengetahui tentang TKDN ini.

Apa yang Dimaksud dengan TKDN?

TKDN atau kependekan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri merupakan besaran komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada produk barang dan jasa atau gabungan dari keduanya. 

Pembatasan penggunaan komponen impor dalam presentase tertentu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018 mengenai Pemberdayaan Industri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mensukseskan ekspor produk dar dalam negeri.

TKDN dapat menjadi salah satu preferensi yang bisa menjadi penentu pemenang pada proses pengadaan barang dan jasa yang ada di beberapa instansi.

Setelah Tahu Apa yang Dimaksud dengan TKDN, Berikut Manfaat TKDN

Adapun beberapa manfaat yang perlu Anda ketahui dari TKDN antara lain:

• Terciptanya Lapangan Tenaga Kerja Baru

Manfaat TKDN yang pertama yaitu terciptanya lapangan tenaga kerja baru. Hal ini dikarenakan setiap industri terus memproduksi barang atau jasa yang mereka miliki.

• Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Setiap industri dalam negeri yang terus memproduksi barang atau jasa dan meningkatkan kualitasnya. Maka dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.

• Meningkatkan Kesempatan Kerja

Dari terciptanya lapangan untuk tenaga kerja baru karena setiap industri yang terus memproduksi barang dan jasa mereka. Maka kemungkinan kesempatan kerja juga akan meningkat.

• Penghematan Devisa Negara

Dari meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri, maka dapat bermanfaat dalam penghematan devisa negara.

• Mengurangi Ketergantungan Terhadap Produk Luar Negeri

Dari banyaknya produksi barang dan jasa dalam negeri yang memiliki kualitas tidak jauh berbeda dengan barang dan jasa luar negeri. Maka akan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk dari luar negeri dan bergeser untuk menggunakan produk dalam negeri.

• Penambahan PPh

Manfaat selanjutnya yang bisa dirasakan adalah penambahan pemasukan pajak penghasilan (PPh) terhadap produk-produk yang dibuat di dalam negeri.

• Industri Dalam Negeri Dapat Bersaing Secara Internasional

Produk-produk dalam negeri perlu ditingkatkan agar industri dalam negeri dapat semakin berdaya saing di kancah pasar internasional.

• Menopang Perekonomian Nasional

Dengan industri yang dapat bersaing di kancah internasional, maka secara tidak langsung bermanfaat untuk menopang perekonomian nasional.

Cara Mengurus TKDN

Industri yang akan mengurus TKDN bisa mengajukan perhitungan secara mandiri mengenai nilai TKDN yang ada pada produknya. Hasil perhitungannya lalu di verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen yang telah ditunjuk Kemenperin, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo.

Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan adalah akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, laporan hasil produksi untuk satu tahun terakhir, dan dokumen lainnya. Apabila kelengkapan dokumen sudah dipastikan, selanjutnya adalah verifikasi TKDN oleh petugas.

Mengenai biaya sertifikasi TKDN bervariasi, tergantung jenis produk yang akan di survei. Akan tetapi, Kemenperin telah menyiapkan APBN untuk membantu perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi TKDN secara gratis dengan PT Surveyor Indonesia sebagai pelaksana.

Setiap perusahaan hanya bisa mengajukan sertifikasi TKDN untuk 2 produk. Lalu untuk biaya sertifikasi produk ketiga, dan seterusnya akan dibebankan kepada perusahaan. Jadi yang digratiskan hanya 2 produk saja.

Bagi industri-industri bisnis lain juga perlu mengetahui cara mengurus TKDN ini sebagai syarat wajib keberlangsungan perusahaan. Cara mengurusnya cukup komplek sehingga perlu pengetahuan yang baik terkait pengurusan TKDN ini. Bila perlu Anda juga bisa menggunakan jasa sertifikasi TKDN melalui jasa konsultan.

Jasa konsultan industri terpercaya dalam sertifikasi TKDN seperti kami PT. Mitra Konsultan Industri (MIKI) hadir sebagai perusahaan jasa di bidang konsultan industri. 

Fokus kami pada peningkatan kinerja industri melalui perbaikan proses bisnis, penurunan biaya, dan peningkatan produktivitas. Anda bisa menghubungi kami melalui nomor +622172741380 atau Whatsapp 08111280843. Atau juga memiliki email info@konsultanindustri.com untuk melakukan konsultasi seputar sertifikasi TKDNnya.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Apa yang Dimaksud dengan TKDN? pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Sejauh ini, TKDN juga bertujuan untuk membatasi penggunaan produk-produk impor pada proses produksi suatu barang atau jasa pada nilai tertentu. Upaya ini diharapkan mampu mendukung ekspor produk Indonesia ke berbagai negara di dunia. Jadi, apakah TKDN ini wajib ada di setiap lini bisnis?

Apakah TKDN Wajib?

Apabila Anda baru saja terjun di dunia bisnis, pastinya Anda bertanya-tanya apakah TKDN wajib, bukan? Jika melihat dari upaya pemerintah yang telah menetapkan beberapa dasar hukum mengenai TKDN dan telah memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat. Maka, bisa dikatakan TKDN adalah hal yang wajib.

Berikut beberapa alasan mengapa sertifikat TKDN wajib dimiliki oleh produk-produk Indonesia:

1. Memperluas lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
2. Mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia pada produk-produk impor.
3. Menciptakan persaingan yang sehat antar produk dalam negeri.
4. Ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Tak hanya itu, sebenarnya sertifikat TKDN juga bermanfaat bagi pemilik usaha, loh. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan apabila produk Anda memiliki sertifikat TKDN:

1. Mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah, apabila memiliki nilai TKDN minimal 25%.
2. Barang dan jasanya wajib dibeli oleh instansi pemerintah, apabila memiliki nilai TKDN minimal 40%.

Seberapa Wajib TKDN bagi Produk atau Jasa?

Dari informasi di atas, tentunya Anda sudah tidak bingung lagi apakah TKDN wajib atau tidak. Pemerintah Indonesia sangat mewajibkan para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat TKDN pada produk dan jasanya.

Hal tersebut dibuktikan dari berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan menetapkan dasar hukum mengenai TKDN.

Dasar Hukum tentang TKDN 

Berikut beberapa dasar hukum yang mengatur seluk beluk tentang TKDN:

1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi.
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
6. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 31 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro.
8. Dan lain-lain.

Selain itu, keseriusan pemerintah dalam mendukung produk dalam negeri juga ditunjukkan melalui kemudahan pengurusan sertifikat TKDN bagi pelaku usaha. Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 20 milyar untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat TKDN.

Upaya tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) yang pelaksanaannya dikawal oleh Tim Nasional P3DN. Tim tersebut terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2018. 

Dengan setiap lini bisnis diwajibkan mengantongi sertifikat TKDN. Kini, juga hadir jasa yang dapat membantu mengatur kebutuhan TKDN tersebut dengan mudah seperti halnya PT Mitra Konsultan Industri.

Percayakan Pengurusan Sertifikat TKDN Hanya kepada PT Mitra Konsultan Industri!

Dengan upaya-upaya pemerintah, diharapkan pelaku usaha memiliki kesadaran bahwa TKDN merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh suatu produk atau jasa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, pertanyaan dari apakah TKDN wajib? Jawabannya, wajib harus dimiliki setiap lini bisnis. 

Meskipun pemerintah telah mempermudah proses pengurusan TKDN, tetapi hal ini tetaplah sesuatu yang sulit bagi orang awam. Untuk itu, Anda perlu menggunakan jasa konsultan untuk mengurus hal ini. Jika Anda mencari jasa konsultan yang  bisa menangani hal ini, maka PT Mitra Konsultan Industri jawabannya.

Dengan bekal pengalaman dan tim yang profesional, kami akan membantu Anda dalam mengurus sertifikat TKDN hingga tuntas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website PT Mitra Konsultan Industri.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Apakah TKDN Wajib? pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.