Artikel ini akan membahas secara mendalam peran TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dasar hukum kewajiban penggunaannya, serta bagaimana implementasi dan pengawasan di lakukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

Berikut Ini Peran TKDN dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah: Terkait Kewajiban serta Implementasi

1. Dasar Hukum Penggunaan Peran TKDN dalam Pengadaan

1. UU dan Peraturan Terkait

Penerapan TKDN dalam pengadaan pemerintah di dasarkan pada berbagai regulasi yang saling terkait, di antaranya:

* Pasal 86 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: mewajibkan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri jika tersedia.

* Pasal 61 PP No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri: mewajibkan penggunaan produk dalam negeri jika terdapat PDN dengan nilai TKDN + BMP minimal 40%.

* Pasal 66 Perpres No. 46 Tahun 2025 (revisi Perpres 16/2018): menegaskan kembali kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.

Ketiga regulasi tersebut menjadi dasar legal bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, bahkan pihak swasta yang menggunakan dana negara atau mengelola sumber daya negara untuk mengutamakan produk dalam negeri.

2. Siapa yang Wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri?

Subjek hukum yang di wajibkan menggunakan produk dalam negeri mencakup:

* Kementerian/Lembaga (K/L)

* Pemda

* BUMN dan BUMD

* Badan Usaha Swasta yang menerima pembiayaan dari APBN/APBD, PHLN, atau skema kerja sama pemerintah

Kewajiban ini berlaku selama telah tersedia produk dalam negeri dengan nilai gabungan TKDN dan BMP ≥ 40%, serta memenuhi kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan.

3. Ketentuan Penggunaan dan Batas Minimum TKDN

1. Penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri)

* Jika telah tersedia PDN dengan nilai TKDN+BMP ≥ 40%, maka pengguna WAJIB menggunakan PDN tersebut.

* Jika TKDN ≥ 25%, PDN tetap dapat digunakan walau nilai gabungannya < 40%.

* Jika belum tersedia PDN dengan nilai TKDN ≥ 25%, maka pengguna diperbolehkan menggunakan produk impor.

Dengan kata lain, impor hanya boleh d ilakukan jika PDN tidak tersedia atau tidak mencukupi secara volume, dan harus di buktikan melalui mekanisme verifikasi.

4. Apa Itu TKDN dan Bagaimana Pembuktiannya?

Jadi TKDN merupakan kandungan lokal pada suatu barang ataupun jasa yang Indonesia produksi. Ini komponennya:

* Bahan/material langsung (75%)

* Tenaga kerja langsung (10%)

* Biaya tidak langsung pabrik (15%)

Pembuktian di lakukan melalui sertifikat TKDN resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINas.

5. Implementasi TKDN dalam Proses Pengadaan

1. Alur Implementasi
2. Penyedia mengajukan permohonan sertifikasi TKDN
3. LVI melakukan penilaian & verifikasi pada lapangan
4. Sertifikat TKDN di terbitkan oleh Pejabat Kemenperin secara digital
5. Penyedia mencantumkan TKDN dalam dokumen penawaran

5. PA/KPA/PPK (Pejabat Pengadaan) memverifikasi sertifikat sebelum menetapkan pemenang

1. Pengadaan Terintegrasi

Untuk nilai TKDN & BMP juga masuk pertimbangan dalam evaluasi teknis serta harganya. Produk dengan TKDN tinggi bisa mendapatkan preferensi harga (margin preferensi) sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

6. Pengecualian dan Kondisi Penggunaan Produk Impor

Penggunaan barang impor dalam pengadaan hanya di perbolehkan apabila:

* Barang ber-TKDN tidak tersedia

* Kebutuhan dalam volume produksi tak tercukupi

Hal ini harus di buktikan secara objektif dan terdokumentasi, serta memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang dalam proses pengadaan.

7. Pengawasan dan Evaluasi dalam Pengadaan Berbasis TKDN

Pengawasan terhadap implementasi TKDN dilakukan oleh:

* Pusat P3DN Kemenperin

* Lembaga Verifikasi

* Tim evaluasi pengadaan

Pengawasan dapat dilakukan secara:

* Terjadwal (rutin) minimal 1 kali setahun

* Insidentil, berdasarkan pengaduan masyarakat atau temuan audit

Semisal ada pelanggaran, contohnya produk impor ter klaim kadi produk dalam negeri, maka pemiliknya sertifikat bisa terkena sanksi administratif, peringatan, sampai pencabutan sertifikat.

8. Sanksi atas Pelanggaran TKDN dalam Pengadaan

* Peringatan tertulis

* Pencabutan sertifikat TKDN

* Pencantuman dalam daftar hitam penyedia

* Sanksi pidana, jika terbukti melakukan pemalsuan atau pelanggaran hukum lainnya

Pengenaan sanksi di koordinasikan oleh Pusat P3DN atas nama Menteri Perindustrian dan di dasarkan pada hasil evaluasi menyeluruh oleh tim.

9. Transformasi Digital: Sertifikat TKDN Elektronik

Kemenperin terapkan sertifikat TKDN dalam bentuk digitalnya yakni:

* Aksesnya melalui SIINas

* Dilacak keabsahannya melalui QR Code

* Diperbarui sewaktu-waktu tanpa mengubah nomor registrasi

Digitalisasi ini membuat proses verifikasi dan pengawasan lebih efisien, transparan, dan minim manipulasi.

10. Ini Peran BMP dalam Pengadaannya

Ternyata Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) bisa tambah nilai total. Ini terhitung berdasarkan 15 indikator, di antaranya yaitu:

* Penerapan Industri 4.0

* Penambahan investasi

* Penggunaan mesin lokal

* Penerapan ESG dan industri hijau

* Penyerapan tenaga kerja lokal

* Lokasi di kawasan 3T

Untuk nilai BMP maksimalnya yakni 15% dan bisa berikan tambahan skor di evaluasi pengadaannya.

11. Manfaat TKDN dalam Konteks Nasional

1. Meningkatkan Kapasitas Industri

TKDN mendorong produsen lokal meningkatkan kualitas dan kapasitas produksinya untuk memenuhi standar pengadaan pemerintah.

1. Mengurangi Ketergantungan Impor

Dengan aturan minimal TKDN, Indonesia dapat menekan konsumsi barang impor dalam proyek-proyek strategis.

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja

Produk lokal melibatkan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, yang berdampak positif terhadap ekonomi daerah dan pengurangan pengangguran.

1. Memacu Inovasi dan Investasi

TKDN mendorong perusahaan berinvestasi lebih banyak dalam R&D, modernisasi mesin, hingga kemitraan dengan UMKM.

12. Tantangan Implementasi TKDN dalam Pengadaan

* Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha

* Belum meratanya Lembaga Verifikasi di seluruh daerah

* Potensi kecurangan dan TKDN washing

* Kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi pada sektor tertentu

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, membangun ekosistem industri penunjang, dan mendorong transparansi data sertifikasi.

13. Dukungan untuk UMKM dan Kawasan Tertinggal

Dalam skema terbaru, perusahaan kecil, menengah, dan yang berlokasi di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) mendapatkan kemudahan:

* Fasilitas pembiayaan sertifikasi TKDN melalui BSPDN

* Penyederhanaan proses pengajuan

* Preferensi tambahan melalui BMP

Tentu saja langkah ini memperkuat inklusivitas & pemerataan ekonomi via pengadaan barang/jasa loh.

Peran TKDN dalam pengadaan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis industri dalam negeri. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi instrumen wajib yang harus di implementasikan secara ketat dan terukur.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Ini Peran TKDN dalam Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah: Terkait Kewajiban serta Implementasi pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Di mana pada pembahasaan artikel kali ini akan membahas secara mendalam bagaimana pengawasan TKDN diterapkan. Tentang siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana alur evaluasi dilakukan, serta sanksi yang diberlakukan bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan.

Pentingnya Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Mekanisme, Evaluasi, dan Sanksi

Dasar Hukum dan Kewajiban Produsen Pengawasan TKDN

Pengawasan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa didasarkan pada peraturan yang mengikat, di antaranya PP 29 Tahun 2018 Pasal 61 ayat (7), dan Pasal 76 ayat (3) huruf b. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa produsen barang dan/atau penyedia jasa yang ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menjamin bahwa produk yang mereka serahkan benar-benar merupakan Produk Dalam Negeri yang diproduksi di dalam negeri. Ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum yang mengikat.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara sertifikasi TKDN dengan realitas produksi di lapangan, maka pemilik sertifikat dapat dikenai sanksi tegas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas data TKDN serta konsistensi implementasinya.

Alur Pengawasan TKDN

Pengawasan terhadap produk ber-TKDN dilakukan secara sistematis oleh Pusat P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) Kementerian Perindustrian. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan berdasarkan dua pemicu, yaitu aduan dari masyarakat atau atas inisiatif internal Pusat P3DN itu sendiri. Dalam kedua kondisi tersebut, Kepala Pusat P3DN akan membentuk tim evaluasi yang bertugas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemilik sertifikat TKDN.

Tim evaluasi terdiri atas beberapa unsur, yaitu perwakilan dari Pusat P3DN, pembina sektor industri terkait, inspektorat, dan pemilik proyek. Tim ini bertugas meninjau ulang keabsahan sertifikat, kesesuaian data produksi dengan dokumen yang telah diverifikasi sebelumnya. Serta tingkat keterlibatan industri lokal dalam proses produksi.

Hasil dari evaluasi ini akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Pusat P3DN dan kemudian diteruskan kepada Menteri Perindustrian. Jika terdapat pelanggaran, maka pemilik sertifikat dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Surveillance Berkala dan Sewaktu-waktu

Salah satu elemen kunci dalam sistem pengawasan TKDN adalah pelaksanaan kegiatan surveillance, yaitu pengawasan lanjutan terhadap perusahaan yang telah memperoleh sertifikat. Surveillance dilaksanakan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah. Surveillance dilaksanakan minimal sekali dalam setahun selama sertifikat tetap aktif atau berlaku.

Dan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu jika ada indikasi pelanggaran atau perintah langsung dari Menteri. Tujuan dari surveillance ini adalah memastikan bahwa sertifikat TKDN tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif. Tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil perusahaan dalam memproduksi barang/jasa secara lokal.

Terdapat dua fokus utama dalam surveillance ini:

1. Evaluasi kinerja LVI itu sendiri: dilakukan secara berkala maupun insidentil untuk memastikan bahwa LVI bekerja secara profesional, obyektif, dan sesuai prosedur.
2. Evaluasi penggunaan TKDN dalam pengadaan: dilakukan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang digunakan benar-benar sesuai dengan klaim TKDN yang telah diverifikasi dan disertifikasi.

Tanggung Jawab Lembaga dan Prosedur Evaluasi

Dalam pelaksanaan pengawasan TKDN, terdapat peran penting yang dijalankan oleh Kepala Pusat P3DN sebagai otoritas utama yang menetapkan tim evaluasi. Tim ini bertugas mengaudit pemilik sertifikat berdasarkan temuan lapangan atau berdasarkan laporan yang diterima. Alur kerja evaluasi dimulai dari pembentukan tim, pelaksanaan audit, dan pemberian rekomendasi.

Setelah audit dilakukan, hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat P3DN dan diteruskan kepada Menteri Perindustrian untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan pelanggaran, pemilik sertifikat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang Diberikan Bila TKDN Tidak Sesuai

Ketidaksesuaian antara fakta produksi dengan dokumen sertifikasi dapat menyebabkan perusahaan dikenai sanksi. Bentuk sanksi ini dapat berupa:

• Peringatan tertulis;
• Pencabutan sertifikat TKDN;
• Pencantuman dalam daftar hitam sehingga tidak dapat mengajukan sertifikasi kembali selama kurun waktu tertentu;
• Sanksi pidana sesuai ketentuan dalam KUHP atau UU Perindustrian yang berlaku.

Sanksi ini diberikan sebagai langkah penegakan hukum yang bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri. Selain itu, sanksi ini juga menjadi alat pengendali agar perusahaan tidak menyalahgunakan sertifikat TKDN sebagai formalitas administratif semata.

Tanggung Jawab dan Integritas LVI

LVI sebagai lembaga verifikasi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga objektivitas dan akurasi data dalam proses penerbitan dan pembaruan sertifikat TKDN. Jika terbukti bahwa LVI menyampaikan laporan yang tidak sesuai atau tidak melakukan verifikasi sesuai prosedur. Maka mereka juga dapat dikenai sanksi. Bentuk sanksi terhadap LVI antara lain:

• Peringatan;
• Denda administratif;
• Pencabutan penunjukan sebagai LVI;
• Tidak dapat ditugaskan kembali selama kurun waktu tertentu.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menuntut akurasi dari perusahaan, tetapi juga dari lembaga pendukungnya.

Manfaat Strategis Pengawasan TKDN

Selain aspek kepatuhan dan penegakan hukum, pengawasan TKDN memiliki manfaat strategis jangka panjang bagi pembangunan industri nasional. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Mendorong kemandirian ekonomi nasional: Dengan memastikan bahwa produk yang digunakan pemerintah benar-benar diproduksi dalam negeri. Maka permintaan terhadap bahan baku lokal, tenaga kerja domestik, dan teknologi nasional akan meningkat.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal: Pengawasan yang ketat mendorong pelaku industri untuk terus meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Sehingga memiliki daya saing tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional..
3. Menjadi instrumen kebijakan fiskal yang bijak: Anggaran negara yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi lebih produktif. Karena turut membangun fondasi ekonomi dalam negeri, bukan terserap untuk produk impor.
4. Membentuk ekosistem industri yang transparan: Dengan adanya audit dan evaluasi berkala, maka pelaku industri terdorong untuk membangun tata kelola yang profesional dan bertanggung jawab.

Pengawasan TKDN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri yang tangguh dan mandiri. Implementasi kebijakan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga membutuhkan kolaborasi pelaku usaha, lembaga verifikasi, dan masyarakat luas.

Melalui pengawasan yang ketat, digitalisasi sistem, keterlibatan publik, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar. Maka tujuan besar dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat tercapai secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal angka pada dokumen sertifikat, tetapi tentang komitmen bersama membangun Indonesia dari sektor produksi nasionalnya.

Pengawasan TKDN yang optimal bukan sekadar tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan industri nasional yang lebih tangguh, inovatif, dan mandiri.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Pentingnya Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Mekanisme, Evaluasi, dan Sanksi pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Namun, banyak pelaku industri yang masih belum memahami bagaimana alur sertifikasi TKDN dilakukan dan seperti apa skema penilaian yang berlaku. Artikel ini akan membahas secara komprehensif alur penerbitan sertifikat TKDN. Serta usulan pembaruan skema sertifikasi yang tengah digodok oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025.

Penjelasan Sertifikasi TKDN?

Sertifikasi TKDN adalah proses penilaian dan pengesahan resmi dari pemerintah terhadap besarnya kandungan dalam negeri yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Nilai TKDN dihitung dalam bentuk persentase, dan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu produk layak disebut sebagai “Produk Dalam Negeri” (PDN). Nilai TKDN ini nantinya akan tercantum dalam sertifikat TKDN, yang menjadi prasyarat penting dalam mengikuti tender pengadaan oleh instansi pemerintah dan BUMN.

Semakin besar kandungan lokal dalam suatu produk, maka semakin besar pula kemungkinan produk tersebut mendapatkan prioritas dalam proses pengadaan.

Alur Penerbitan Sertifikat TKDN

Proses untuk mendapatkan sertifikasi TKDN telah dirancang agar terstruktur, transparan, dan dapat ditelusuri. Berikut ini adalah alur resmi penerbitan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian:

Pendaftaran melalui SIINas

Perusahaan mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengisi data dan dokumen pendukung.

Pemilihan Lembaga Verifikasi (LVI)

Pelaku usaha memilih lembaga verifikasi independen yang telah diakreditasi Kemenperin untuk melakukan audit terhadap produk atau jasa.

Pelaksanaan Audit TKDN

Lembaga verifikasi melakukan penilaian atas produk yang diajukan, termasuk menilai bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, dan nilai impor.

Verifikasi dan Validasi Hasil Audit

Setelah audit selesai, hasil penilaian dikirim ke Kemenperin untuk divalidasi oleh tim internal agar tidak ada penyimpangan data.

Proses Pegeluaran Sertifikat

Setelah data diverifikasi dan memperoleh persetujuan, Kementerian Perindustrian akan menerbitkan serta menandatangani sertifikat TKDN secara resmi.

Penerbitan QR Code dan Publikasi

Sertifikat yang telah keluar dilengkapi dengan QR Code dan ditampilkan pada portal resmi Kemenperin. Hal ini memudahkan pengguna jasa untuk melakukan pengecekan secara real time.

Skema Sertifikasi TKDN yang Berlaku

Berdasarkan kebijakan yang berlaku, terdapat tiga jenis skema dalam penilaian TKDN, yaitu:

Skema Biaya

Merupakan metode paling umum yang digunakan untuk menghitung TKDN, dengan cara membandingkan biaya komponen dalam negeri dan luar negeri.

Skema Material Balance (untuk sektor migas)

Digunakan untuk sektor hulu migas, terutama saat penghitungan biaya sulit dilakukan, sehingga penilaian dilakukan berdasarkan proporsi material dalam negeri terhadap total.

Skema Jumlah Produk

Diterapkan ketika produk memiliki satuan produksi yang konsisten dan terukur, seperti produk manufaktur dalam skala besar.

Pemilihan ketiga skema tersebut disesuaikan dengan karakteristik industri, jenis produk, serta kelengkapan data yang tersedia. Penentuan skema yang digunakan dilakukan saat awal audit, berdasarkan diskusi antara pelaku usaha dan LVI.

Usulan Skema Sertifikasi TKDN Tahun 2025

Dalam Public Hearing Rancangan Permenperin 2025, Kementerian Perindustrian mengusulkan skema penyederhanaan. Dan penguatan sistem sertifikasi TKDN dengan pendekatan sebagai berikut:

Produk Baru (TKDN Tetap)

Produk yang belum pernah dinilai dan memiliki proses produksi stabil akan diberikan nilai TKDN tetap dan hanya diaudit satu kali.

Produk Baru (TKDN Berubah)

Untuk produk yang mengalami perubahan bahan baku atau teknologi secara berkala, nilai TKDN akan dievaluasi ulang secara berkala agar tetap akurat.

Produk Generik Sejenis

Produk dengan karakteristik identik dari satu lini produksi bisa disertifikasi secara kolektif untuk efisiensi proses dan biaya.

Produk Impor yang Diproses di Indonesia

Produk yang mengalami proses perakitan, finishing, atau modifikasi di dalam negeri akan dinilai berdasarkan porsi pekerjaan dalam negeri.

Jasa Tunggal dan Jasa Terintegrasi

Dalam jasa seperti konstruksi, konsultan, atau rekayasa, sertifikasi dilakukan berdasarkan komponen biaya tenaga kerja, alat, dan logistik lokal.

Skema Penilaian Massal

Produk massal dari sektor industri seperti tekstil, farmasi, atau makanan minuman dapat disertifikasi secara kelompok berdasarkan kelompok produk sejenis.

Pendekatan baru ini dirancang untuk mempercepat alur proses, mengurangi beban biaya sertifikasi, serta mendorong keterlibatan pelaku industri. Terutama dari kalangan UMKM dan sektor manufaktur yang padat tenaga kerja.

Fasilitas Sertifikasi TKDN bagi Industri Skala Tertentu

Pemerintah juga memberikan fasilitas sertifikasi TKDN secara khusus bagi pelaku industri berskala kecil, menengah, dan besar tertentu. Sebagaimana tercantum dalam PP 29 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (4) huruf b. Fasilitas ini mencakup penyederhanaan proses, pembiayaan oleh negara, serta dukungan verifikasi teknis oleh tim yang ditunjuk.

Khususnya bagi industri yang berada di luar Jawa atau di kawasan industri, fasilitas ini menjadi peluang besar untuk memperoleh sertifikat TKDN tanpa hambatan biaya. Dengan adanya program ini, perusahaan tidak hanya terbantu secara administratif, tetapi juga lebih siap bersaing dalam pasar pengadaan nasional. Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mempercepat dan memeratakan proses sertifikasi TKDN di seluruh wilayah Indonesia.

Manfaat Strategis Sertifikasi TKDN

Pentingnya memiliki sertifikasi TKDN bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Akses Prioritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Produk dengan TKDN + BMP ≥ 40% masuk dalam kategori Produk Dalam Negeri yang wajib diserap oleh instansi pemerintah.

Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Sertifikat TKDN menjadi nilai jual tersendiri yang menunjukkan bahwa produk Anda mendukung pembangunan industri nasional.

Memperluas Jangkauan Pasar

Produk bersertifikat TKDN seringkali menjadi syarat utama dalam proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor energi, infrastruktur, dan kesehatan.

Keterbukaan dan Tanggung Jawab

Dengan adanya QR Code dan sistem digitalisasi sertifikat, pelanggan dan mitra dapat memverifikasi keabsahan nilai TKDN secara terbuka.

Beberapa Hambatan dan Pemecahannya

Meski proses sertifikasi TKDN telah disederhanakan, masih ada beberapa tantangan yang kerap dihadapi pelaku industri, antara lain:

Kurangnya pemahaman teknis mengenai skema perhitungan

Solusi: Kemenperin rutin mengadakan bimbingan teknis dan klinik konsultasi.

Keterbatasan biaya audit untuk UMKM

Solusi: Pemerintah menyediakan insentif dan pembiayaan khusus untuk sertifikasi UMKM.

Proses verifikasi yang memakan waktu

Solusi: Sistem SIINas dan integrasi LVI akan terus ditingkatkan untuk mempercepat proses audit dan validasi.

Sertifikasi TKDN sebagai Instrumen Kemandirian Industri Nasional

Melalui pemahaman mendalam terhadap alur dan skema sertifikasi TKDN, pelaku industri dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi regulasi pasar semakin kompetitif. Sertifikasi ini tidak hanya membuka jalan memenangkan tender. Tetapi juga membuktikan bahwa produk Anda telah memenuhi standar nasional yang berpihak pada pembangunan dalam negeri.

Dengan usulan skema sertifikasi terbaru, Kementerian Perindustrian berupaya memastikan proses yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika industri. Maka dari itu, sudah saatnya setiap pelaku usaha menjadikan sertifikasi TKDN sebagai bagian dari strategi utama, bukan sekadar kewajiban administratif.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Panduan Lengkap Sertifikasi TKDN: Alur, Skema, dan Inovasi Terbaru untuk Industri Nasional pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Melalui usulan reformulasi kebijakan TKDN dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian dalam Public Hearing Rancangan Permenperin tahun 2025. Nilai BMP kini bisa dihitung berdasarkan 15 faktor penentu yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai apa itu nilai BMP. Bagaimana komponen penentunya bekerja, dan mengapa pemahamannya sangat penting dalam proses sertifikasi TKDN.

Apa Itu Nilai BMP?

Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP adalah komponen tambahan dalam perhitungan TKDN, dengan bobot maksimal sebesar 15%. Nilai ini merupakan bentuk insentif kepada perusahaan yang telah memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan industri dalam negeri. BMP tidak hanya mencerminkan komitmen investasi, tapi juga keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, penggunaan mesin dalam negeri, dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan lainnya.

Keunggulan dari sistem ini adalah fleksibilitasnya. Perusahaan diberi kebebasan untuk memilih sendiri kombinasi faktor yang paling relevan, selama total nilai dari faktor-faktor yang dipilih tidak melebihi 15%.

15 Faktor Penentu Nilai BMP: Strategi Meraih Skor Maksimal

Berikut adalah daftar lengkap 15 faktor penentu nilai BMP, sebagaimana diusulkan dalam reformulasi Permenperin terbaru:

Penerapan Industri 4.0 (2%)

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi INDI 4.0 level 4 atau ditetapkan sebagai Lighthouse Industry 4.0 akan mendapat nilai penuh.

Pengembangan SDM Industri (1%)

Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan vokasi, minimal dengan 25 institusi.

Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok (2%)

Kemitraan dengan UMKM, koperasi, atau petani dan nelayan dalam skala besar mendapat poin maksimal.

Kepemilikan Sertifikasi atau Akreditasi (1%)

Contohnya: SNI, ISO, HACCP, sertifikat halal, dan berbagai sertifikasi industri lainnya.

Kepemilikan Merek Dalam Negeri (1%)

Merek harus terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) (2%)

Nilai ditentukan berdasarkan ESG Rating dari lembaga penilaian yang diakui.

Penerapan Industri Hijau (2%)

Perusahaan yang memiliki sertifikat atau penghargaan industri hijau dapat mengklaim nilai ini.

Penghargaan atau Awards (1%)

Di antaranya terdapat sejumlah apresiasi tingkat nasional seperti Upakarti, IGDS, IHYA, dan lainnya.

Melakukan Ekspor (1%)

Ekspor dengan nilai lebih dari Rp15 miliar mendapat nilai penuh.

Melakukan Substitusi Impor (2%)

Jika perusahaan menggantikan produk impor dengan produksi lokal senilai lebih dari Rp15 miliar.

Penyerapan Tenaga Kerja (1%)

Jumlah pekerja WNI sesuai kategori perusahaan (besar, menengah, kecil) menentukan nilainya.

Penambahan Investasi Baru (2%)

Penambahan investasi lebih dari 100% dibanding investasi awal memberikan nilai maksimal.

Penggunaan Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri (2%)

Mesin utama yang dibeli dalam 1 tahun terakhir dari produsen lokal akan dihitung sebagai nilai positif.

Lokasi Perusahaan di Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (2%)

Lokasi usaha di wilayah 3T luar Jawa mendapat nilai lebih.

Kepatuhan Pelaporan SIINas (1%)

Pelaporan tepat waktu ke Sistem Informasi Industri Nasional selama dua tahun berturut-turut.

Mengapa BMP Penting dalam Sertifikasi TKDN?

Perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan industri dalam negeri memperoleh manfaat langsung melalui skema BMP. Sebagai contoh, perusahaan yang berlokasi di kawasan 3T, menyerap banyak tenaga kerja. Dan menggunakan peralatan dalam negeri bisa secara signifikan meningkatkan total nilai TKDNnya.

Selain itu, dengan adanya BMP, perusahaan tidak hanya didorong untuk memproduksi di dalam negeri. Tetapi juga berpartisipasi dalam penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Simulasi Perhitungan: Bagaimana BMP Memengaruhi Nilai TKDN?

Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik. Dari sisi teknis, kandungan lokal dalam produk ini hanya mencapai 25%, yang menjadi ambang batas terendah. Di samping itu, perusahaan tersebut melakukan hal lain yakni:

• Memiliki sertifikat Industri 4.0 (2%)
• Memiliki 4 sertifikasi (1%)
• Beroperasi di Papua (2%)
• Melakukan substitusi impor (2%)
• Mempekerjakan lebih dari 500 orang dalam proses produksinya (setara 1%)

Dengan menambahkan nilai-nilai tersebut, total nilai BMP mencapai 8% dari 15% yang tersedia. Maka total nilai TKDN + BMP adalah 25% + 8% = 33%. Ini berpotensi membuat produk tersebut masuk dalam kategori layak untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sesuai regulasi yang menetapkan minimal TKDN + BMP sebesar 40% untuk PDN.

Implementasi yang Transparan dan Terukur

Semua faktor penentu nilai BMP harus dibuktikan dengan dokumen sah. Ini meliputi:

• Sertifikat resmi
• Laporan keuangan tahunan
• Nota ekspor dari bea cukai
• Bukti pelaporan SIINas
• Bukti investasi
• Bukti penggunaan mesin dalam negeri

Hal ini menjadi dasar bahwa penerapan BMP tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem evaluasi yang objektif dan transparan.

Penyatuan unsur investasi sebagai faktor penambah skor kandungan lokal: sebuah pendekatan kebijakan terbaru yang memperkuat peran BMP

Dalam pengembangan kebijakan terkini, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pendekatan baru yang relevan dengan faktor penentu nilai BMP. Artinya, perusahaan mendapat insentif kandungan lokal berdasarkan modal awal serta investasi lanjutan di bidang manufaktur. Usulan ini menunjukkan bahwa selain 15 indikator BMP yang telah disebutkan. Pemerintah juga membuka ruang agar perusahaan yang aktif menambah nilai investasinya di Indonesia bisa memperoleh tambahan nilai TKDN secara proporsional.

Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan investasi awal di Indonesia dan dalam waktu tiga tahun menambah investasi sebesar 20% dari nilai awal. Maka mereka berhak atas tambahan nilai TKDN hingga 5%. Tambahan ini dapat terus meningkat hingga maksimal 25% jika total penambahan investasi mencapai 100% dari nilai awal.

Skema ini mendorong pelaku industri untuk tidak hanya hadir secara fisik di Indonesia, tetapi juga memperluas aktivitas dan kapasitas produksinya dari waktu ke waktu. Pendekatan berbasis investasi ini memperkuat peran BMP sebagai alat ukur komitmen industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga memperluas cakupan insentif yang tidak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga berdasarkan dampak nyata dari kehadiran industri di dalam negeri.

BMP Adalah Cermin Komitmen Perusahaan terhadap Indonesia

Faktor penentu nilai BMP mencerminkan upaya nyata industri dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. BMP bukan hanya penggugur kewajiban administratif, tetapi indikator komitmen terhadap inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan diberikannya kebebasan memilih kombinasi faktor, setiap perusahaan dapat merancang strategi yang sesuai dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing.

Apakah itu melalui ekspor, substitusi impor, kemitraan dengan UMKM, atau teknologi industri 4.0 semuanya dapat berkontribusi pada nilai akhir TKDN yang lebih tinggi. Dan membuka akses lebih luas ke pasar pengadaan pemerintah. Jadi, bagi pelaku industri yang ingin serius memanfaatkan peluang dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Memahami dan memaksimalkan faktor penentu nilai BMP adalah langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Mengupas Tuntas Faktor Penentu Nilai BMP dalam Sertifikasi TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Langkah ini merupakan bagian dari reformulasi TKDN yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian sejak 2025, bertujuan mendorong perusahaan berkontribusi lebih dalam inovasi, keberlanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan industri ke berbagai daerah.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh bagaimana peran BMP dan Brainware bekerja dalam skema TKDN terbaru, indikator penilaiannya, serta bagaimana pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan posisi kompetitif dalam proyek-proyek nasional.

Mari Kita Menakar Peran BMP dan Brainware dalam Menambah Nilai TKDN

1. Ketahui Detail Terkait BMP serta Peran BMP dan Brainware

BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) adalah penilaian tambahan dalam sistem TKDN yang di berikan kepada perusahaan yang memberikan dampak strategis dan positif terhadap ekosistem industri dalam negeri. BMP bukan sekadar faktor tambahan administratif, melainkan refleksi dari komitmen jangka panjang pelaku industri terhadap kemajuan nasional.

BMP memungkinkan perusahaan memperoleh tambahan nilai TKDN hingga 15%, di luar nilai TKDN dari bahan, tenaga kerja, dan biaya tidak langsung pabrik. Nilai ini dapat menjadi penentu kelolosan dalam pengadaan pemerintah yang mewajibkan nilai gabungan TKDN dan BMP minimal 40%.

2. Dasar Pengakuan dan Alasan Di berlakukannya BMP

Pemerintah menyadari bahwa nilai strategis sebuah perusahaan tidak selalu tercermin dari proses produksi fisiknya saja. Misalnya yakni:

* Perusahaan yang aktif membina UMKM

* Pelaku industri yang berinvestasi di daerah tertinggal

* Perusahaan yang telah menerapkan transformasi digital dan industri 4.0

* Ada Industri yang mempekerjakan banyaknya tenaga kerja local

* Produsen yang melakukan ekspor atau substitusi impor dalam jumlah besar

3. Indikator-indikator Penentu BMP

1. Penerapan Industri 4.0 (INDI 4.0) – bagi perusahaan yang sudah bersertifikat sebagai perusahaan berbasis teknologi.
2. Pengembangan SDM industri – dengan bukti kerja sama vokasi atau pelatihan industri.
3. Kemitraan dengan UMKM – berupa penyediaan bahan baku atau kerja sama produksi.
4. Kepemilikannya untuk sertifikasi – misalnya SNI, ISO, Halal, BPOM, dan HaKI.
5. Kepemilikan merek dalam negeri – merek dagang lokal yang terdaftar di Indonesia.
6. Penerapan ESG (Environment, Social, Governance) – dinilai dari laporan keberlanjutan dan audit eksternal.
7. Industri hijau – dengan bukti sertifikasi atau penerapan prinsip ramah lingkungan.
8. Perolehan penghargaan industri – dari lembaga pemerintah atau asosiasi nasional.
9. Aktivitas ekspor – terutama produk industri yang kompetitif di luar negeri.
10. Impor – ini di buktikan dengan pergantian produk impornya
11. Penyerapan tenaga kerja – jumlah tenaga kerja lokal yang terlibat secara langsung.
12. Penambahan investasi baru – dalam bentuk pabrik, teknologi, atau mesin.
13. Penggunaan mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri
14. Location pabrik ataupun kantor di wilayah 3T
15. Kepatuhan pelaporan pada sistem SIINas dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI)

Perusahaan bisa memilih beberapa indikator sesuai kapasitasnya, dan skor akan di akumulasikan hingga maksimal 15%.

4. Mekanisme Penilaian BMP

Nilai BMP diberikan setelah perusahaan mengisi dan membuktikan indikator-indikator tersebut melalui dokumen resmi, seperti:

* Sertifikat resmi (INDI 4.0, ISO, Halal, ESG, dll.)

* Data kemitraan dengan UMKM (kontrak, invoice)

* Laporan ekspor atau pembuktian substitusi impor

* Bukti investasi baru atau penyerapan tenaga kerja

* Bukti lokasi produksi di daerah 3T

Lembaga Verifikasi Independen (LVI) akan memverifikasi dokumen ini dan mengeluarkan laporan yang nantinya menjadi dasar penghitungan BMP.

5. Peran Strategis Brainware dalam TKDN

Selain BMP, aspek lain yang turut di hargai adalah kontribusi perusahaan terhadap pengembangan sumber daya intelektual atau “brainware.” Brainware dalam konteks TKDN mencakup aktivitas:

* Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

* Desain produk dan proses

* Pemanfaatan hak kekayaan intelektual

Pengakuan terhadap brainware merupakan bagian dari pendekatan baru pemerintah untuk mendorong inovasi lokal, bukan hanya produksi fisik.

Jika perusahaan melakukan Litbang di dalam negeri, membentuk tim teknis, dan menghasilkan output seperti desain produk, software, paten, atau uji coba teknologi, maka perusahaan berhak memperoleh tambahan nilai TKDN.

6. Perhitungan Tambahan dari Brainware

Nilai dari brainware di hitung berdasarkan:

* Adanya struktur dan fungsi Litbang yang resmi

* Adanya bukti aktivitas Litbang: yakni dokumen hasil pengujian, proposal riset, laporan R&D ya

* Penggunaan hasil Litbang secara nyata dalam produk bersangkutan

Brainware tidak memiliki bobot nilai tetap seperti BMP, tetapi ditambahkan sebagai penilaian khusus dalam laporan LVI. Tidak adanya brainware tidak mengurangi nilai TKDN, namun keberadaannya memberi dorongan kuat bagi perusahaan untuk menambah nilai kompetitif produk mereka.

7. Contoh Perhitungan TKDN dengan BMP dan Brainware

Misalkan sebuah perusahaan manufaktur lokal memproduksi alat elektronik dengan nilai TKDN dari komponen fisik sebesar 38%. Secara teknis, perusahaan ini belum memenuhi syarat minimal 40% untuk pengadaan pemerintah.

Namun, perusahaan tersebut:

* Memiliki sertifikasi Industri 4.0 (skor 2%)

* Mempekerjakan 700 tenaga kerja lokal (skor 1%)

* Bermitra dengan 60 UMKM (skor 2%)

* Menempatkan lokasi pabrik di wilayah 3T (skor 2%)

* Melakukan Litbang untuk pengembangan rangkaian elektronik (nilai tambahan)

Total nilai BMP dari keempat indikator tersebut adalah 7%. Setelah di tambahkan dengan nilai TKDN fisik (38%), maka total nilai menjadi 45%, sehingga memenuhi syarat pengadaan nasional.

Selain itu, kehadiran brainware memberi nilai tambah dalam laporan yang bisa menjadi pertimbangan tambahan saat evaluasi.

8. Perbedaan antara BMP dan Brainware

Meskipun keduanya menambah nilai TKDN, BMP dan brainware memiliki perbedaan esensial:

* BMP adalah kumpulan indikator strategis yang mencerminkan peran perusahaan dalam mendukung ekosistem industri nasional.

* Brainware adalah penilaian khusus terhadap aktivitas intelektual atau inovatif yang berkaitan langsung dengan produk.

BMP bersifat opsional, namun terstruktur dan kuantitatif. Sementara brainware bersifat kualitatif dan di nilai berdasarkan dokumentasi teknis.

Keduanya tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi untuk menciptakan sistem penilaian TKDN yang lebih komprehensif dan adil.

9. Keuntungan Memanfaatkan BMP dan Brainware

Pelaku usaha yang mampu mengoptimalkan BMP dan brainware akan memperoleh banyak keuntungan, antara lain:

* Peluang lebih besar menang proyek pemerintah

* Preferensi harga dalam e-katalog dan lelang

* Kredibilitas dan branding sebagai perusahaan nasionalis

* Terdapat potensi kemitraan tergolong jangka panjang bersama BUMN & instansi pemerintahan

* Dukungan dari kebijakan fiskal dan insentif industri

Lebih dari itu, pelaku usaha juga turut mendukung transformasi industri Indonesia menjadi lebih modern, inovatif, dan inklusif.

Peran BMP dan Brainware dalam reformulasi penghitungan TKDN menjadi fondasi penting bagi penguatan industri nasional ke depan. Kebijakan ini menempatkan pelaku usaha tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga sebagai agen pembangunan, inovator, dan mitra pemerintah dalam mendorong ekonomi inklusif.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Menakar Peran BMP dan Brainware dalam Menambah Nilai TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Online merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan secara elektronik untuk menawarkan pengakuan terhadap tingkat kandungan komponen dalam negeri suatu produk atau jasa.

TKDN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan industri dalam negeri dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Melalui sertifikat TKDN, perusahaan bisa membuktikan bahwa produk atau jasanya mempunyai persentase komponen dalam negeri yang sudah ditentukan.

Proses Pengajuan Cara Daftar TKDN Online

Sertifikat TKDN Online diimplementasikan dari sistem yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian Indonesia. Saat ini cara daftar TKDN online sudah bisa dilakukan dengan mudah.

Sistem ini memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat TKDN secara elektronik, sesampai lebih efisien dan transparan. Dengan adanya sertifikat TKDN Online, perusahaan bisa mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi secara tradisional.

Proses pengajuan sertifikat TKDN Online umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

Registrasi Akun

Perusahaan harus mendaftar dan membuat akun di sistem TKDN Online yang dihadirkan oleh Kementerian Perindustrian. Cara daftar TKDN online ini umumnya melibatkan pengisian formulir online dengan informasi perusahaan dan kontak yang valid.

Pengajuan Permohonan Cara Daftar TKDN Online

Sesudah akun terdaftar, perusahaan bisa mengajukan permohonan sertifikat TKDN melalui sistem. Dalam pengajuan ini, perusahaan harus mengunggah dokumen-dokumen yang relevan, seperti daftar komponen dalam negeri yang dipakai, laporan pembelian bahan baku, dan dokumen pendukung lainnya.

Verifikasi Data

Cara daftar TKDN online. Sesudah permohonan diajukan, tim verifikasi yang ditunjuk akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh perusahaan. Tim ini akan mengevaluasi keabsahan dan keakuratan data yang ditawarkan, termasuk melakukan audit jika diperlukan.

Penerbitan Sertifikat

Jika dokumen-dokumen dan data perusahaan sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan, sertifikat TKDN akan diterbitkan secara elektronik. Sertifikat ini akan mencantumkan informasi seperti nama perusahaan, produk atau jasa yang bersangkutan, persentase TKDN, dan tanggal berlaku sertifikat.

Keuntungan Memakai Sertifikat TKDN Online

Keuntungan memakai sertifikat TKDN Online adalah:

Efisiensi dan Transparansi

Proses cara daftar TKDN online dan penerbitan sertifikat TKDN jadi lebih efisien dengan sistem online. Perusahaan bisa mengajukan permohonan kapan saja dan memantau statusnya secara real-time. Selain itu, sistem online juga memastikan transparansi dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat.

Pengurangan Biaya dan Waktu

Dengan mengadopsi sertifikat TKDN Online, perusahaan bisa mengurangi biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan dan pengolahan dokumen. Proses manual yang memakan waktu dan prosedur yang rumit bisa dihind

Cara Daftar Sertifikat TKDN Online

Untuk mendaftar dan mengajukan sertifikat TKDN Online, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti.

Kunjungi Sistem TKDN Online (Siinas)

Cara daftar online pertama yaitu akses situs web resmi Kementerian Perindustrian Indonesia (SIINAS) yang menghadirkan sistem TKDN Online. Umumnya, sistem ini bisa diakses melalui halaman khusus yang ditujukan untuk registrasi dan pengajuan sertifikat TKDN.

Registrasi Akun

Pada halaman registrasi, lengkapi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan, seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Pastikan mengisi data yang akurat dan valid. Sesudah selesai mengisi formulir, klik tombol Daftar atau Registrasi untuk melanjutkan.

Verifikasi Email dan Aktivasi Akun

Sesudahnya, Anda akan menerima email verifikasi dari sistem. Buka email tersebut dan ikuti petunjuk yang ditawarkan untuk mengaktifkan akun Anda. Ini mungkin melibatkan mengklik tautan verifikasi yang ditawarkan dalam email.

Masuk ke Akun

Sesudah mengaktifkan akun, kembali ke halaman login sistem TKDN Online. Masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah Anda daftarkan saat registrasi.

Persiapan Dokumen

Cara daftar TKDN online sebelum memulai pengajuan sertifikat TKDN, pastikan Anda sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Dokumen ini bisa mencakup daftar komponen dalam negeri yang dipakai, faktur pembelian bahan baku, laporan produksi, dan dokumen pendukung lainnya. Pastikan dokumen-dokumen tersebut dalam format yang sesuai, seperti PDF atau file gambar.

Mulai Pengajuan

Sesudah masuk ke akun, cari opsi Pengajuan Sertifikat TKDN atau serupa di dashboard atau menu navigasi. Klik opsi tersebut untuk memulai proses pengajuan sertifikat TKDN.

Isi Formulir Pengajuan

Pada tahap cara daftar TKDN online ini, Anda akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan. Isi informasi yang diminta dengan benar dan lengkap, seperti rincian perusahaan, produk yang bersangkutan, persentase TKDN yang diterapkan, dan informasi lainnya yang relevan.

Unggah Dokumen

Sesudah mengisi formulir pengajuan, Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Pastikan untuk memilih dokumen yang tepat sesuai dengan persyaratan yang tertera di sistem. Unggah dokumen satu per satu sesuai dengan petunjuk yang ditawarkan.

Verifikasi dan Tinjau Kembali

Cara daftar TKDN online, sesudah mengunggah dokumen, verifikasi kembali semua informasi yang Anda berikan dalam formulir pengajuan. Periksa kembali dokumen-dokumen yang diunggah untuk memastikan semuanya lengkap dan valid.

Kesalahan Saat Melakukan Pendaftaran TKDN Online

Sekalipun proses mendaftar TKDN Online relatif mudah, tetapi terbisa beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengguna saat mendaftar.

Informasi Pribadi yang Tidak Akurat

Salah satu kesalahan yang umum terjadi adalah menawarkan informasi pribadi yang tidak akurat. Penting untuk memastikan bahwa Anda menawarkan informasi yang benar dan valid, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Kesalahan dalam informasi pribadi bisa menyebabkan masalah verifikasi dan komunikasi yang tidak efektif dengan Kementerian Perindustrian.

Tidak Melakukan Verifikasi Email

Sesudah mendaftar, langkah penting berikutnya adalah memverifikasi email Anda. Beberapa pengguna mengabaikan langkah ini dan tidak mengaktifkan akun mereka. Pastikan untuk memeriksa kotak masuk email Anda sesudah mendaftar dan ikuti instruksi verifikasi yang ditawarkan. Jika Anda tidak melakukannya, Anda mungkin tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran.

Mengabaikan Persyaratan Dokumen

Salah satu kesalahan umum cara daftar TKDN online adalah mengabaikan persyaratan dokumen yang harus diunggah. Kementerian Perindustrian mempunyai persyaratan yang jelas mengenai jenis dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan TKDN. Pastikan untuk membaca petunjuk dengan cermat dan mempersiapkan dokumen yang sesuai.

Tidak Melakukan Tinjauan Kembali

Sebelum mengirimkan pengajuan, penting untuk melakukan tinjauan kembali terhadap informasi yang sudah Anda masukkan dan dokumen yang diunggah. Kesalahan penulisan atau kesalahan teknis dalam dokumen bisa mengakibatkan penolakan pengajuan. Luangkan waktu untuk memeriksa kembali semua informasi.

Mengabaikan Komunikasi dari Kementerian Perindustrian

Cara daftar TKDN online, sesudah Anda mengajukan permohonan, Anda harus tetap memantau komunikasi dari Kementerian Perindustrian. Mereka mungkin mengirimkan email atau menawarkan pembaruan melalui sistem TKDN Online. Mengabaikan komunikasi ini bisa mengakibatkan penundaan atau bahkan penolakan pengajuan Anda.

Tidak Mencatat Nomor Referensi

Sesudah mengajukan permohonan, sistem TKDN Online akan menawarkan nomor referensi atau nomor identifikasi untuk pengajuan Anda. Jangan lupakan untuk mencatat nomor ini, karena akan berguna jika Anda perlu menghubungi Kementerian Perindustrian untuk memperoleh pembaruan atau bantuan terkait pengajuan Anda. Nomor referensi juga bisa membantu Anda melacak status pengajuan secara lebih efektif.

Itulah cara daftar TKDN online. Semoga bermanfaat ya!

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Cara daftar tkdn online pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Seperti kita ketahui bersama bahwa para pemegang proyek tentu akan melalui yang namanya pertarungan tender di sediakan oleh pemilik proyek. Tentunya dalam hal proyek dalam negeri ada beberapa tender yang harus di ikuti, salah satunya adalah TKD. Menggunakan konsultan TKDN sendiri rasanya dapat menjadi pilihan tepat yang bisa Anda lakukan saat ini.

Perlu kita pahami bahwa setiap sektor perlu memperhatikan bagaimana perhitungan dari TKDN itu sendiri dalam tender proyek yang di ikuti. Jangan sampai salah dalam melakukan perhitungan dan mesti harus berpaku pada peraturan yang ada. Tentu setiap sektor yang mengikuti tender perlu memperhatikan beberapa hal penting agar bisa dapatkan kemudahan dalam memenangkan proyek nantinya.

TKDN sendiri hadir sebagai tingkat kemampuan dalam negeri yang besarannya tentu berdasarkan pada komponen yang tersedia. Adapun komponen yang tergabung di dalam sistem TKDN sendiri adalah pada penyediaan barang, jasa, dan juga gabungan dari keduanya. Setiap sektor tertentu pastinya memiliki kewajiban untuk bisa memiliki TKDN yang di dasarkan pada penetapan prosentasenya.

Tentu jika kita membahas lebih jauh lagi mengenai konsultan yang menangani urusan TKDN maka tahu bagaimana fungsinya. Untuk itu maka dalam kesempatan ini tentu akan kami ulas lebih lengkap mengenai TKDN itu sendiri. Sehingga Anda bisa melakukan pemilihan konsultan yang tepat untuk membantu penanganan masalah TKDN guna memenangkan tender proyek.

Apa Sih Itu TKDN?

Perlu ketahui bahwa TKDN sendiri hadir sebagai sebagai besaran yang menyatakan prosentase dalam penyediaan barang, jasa, dan juga gabungannya. Tentu saja berbagai sektor tertentu memiliki kewajiban untuk memastikan TKDN itu sendiri. Pada dasarnya ini merupakan sebuah penetapan nilai prosentase yang sudah di perhitungkan sebelumnya.

Pengoptimalan dari TKDN sendiri pada dasarnya dapat berlaku pada beberapa proyek yang hadir dengan kepemilikan nilai TKDN. Tentu saja Anda perlu memahami bagaimana prosentase tertentu yag hadir sesuai dengan jenis produk barang/ jasa. Tentunya prosentase yang di sampaikan dengan tepat akan membantu Anda lebih mudah mendapatkan peluang memenangkan proyek.

Beberapa hal yang berkaitan dengan komponen TKDN sendiri yang di beritahukan nilai besarannya tentu akan di umumkan secara resmi. Nantinya hasil tender akan di umumkan dalam pengumuman pemenang tender proyek pemerintah tertentu pastinya. Ini menjadi hal penting bagi Anda untuk memaksimalkan perhitungan dari TKDN itu sendiri agar memudahkan kemenangan proyek yang di ikuti.

Adapun beberapa sektor yang di terapkan dalam pengoptimalan penerapan TKDN sendiri adalah pada beberapa sektor industri. Mulai dari industri alat kesehatan, alat mesin pertanian, dan juga industry ketenagalistrikan, industri tenaga migas. Tentu ini menjadi bagian yang juga tidak kalah penting untuk di pahami sebelum Anda mengikuti tender proyek tertentu pastinya.

Bagaimana Komponen Yang Di Perhitungkan Dalam Penilaian TKDN?

Perlu ketahui bahwa ada beberapa ada beberapa komponen penting yang berkaitan dengan penilaian TKDN. Tentunya beberapa komponen produk barang/ jasa yang di perhitungkan diantaranya adalah:

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan barang

Salah satu komponen penting yang berkaitan dengan pengadaan barang dalam negeri sendiri adalah pada penggunaan bahan baku. Tentunya komponen satu ini pada dasarnya ini berkaitan dengan rancang bangun dan perekayasaan.

Komponen tersebut pada dasarnya dapat mengandung unsur berupa manufaktur, fabrikasi. Perakitan, dan juga penyelesaian akhir. Dimana pekerjaan tersebut pada dasarnya berasal dari dan juga di selesaikan dalam negeri nantinya.

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan jasa

Komponen lain dari TKDN yang memang harus Anda perhatikan adalah pada pengadaan jasa dalam negeri. Ini berkaitan dengan bagaimana penggunaan jasa hingga sampai pada penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja.

Tentunya komponen satu ini juga termasuk pada pengadaan tenaga ahli, alat kerja dan juga termasuk pada perangkat lunak. Selain itu adanya sarana pendukung yang berasal dari dan di laksanakan dalam negeri juga menjadi bagian dari komponen ini.

Komponen dalam negeri yang berkaitan dengan gabungan dari keduanya

Pada dasarnya salah satu komponen lainnya yang hadir dalam TKD adalah gabungan antara barang dan juga jasa. Pada dasarnya komponen ini berkaitan dengan penggunaan bahan baku, rancang bangun dan juga perekayasaan. Dimana ini berkaitan dengan beragam hal yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan juga penyelesaiaan akhir pekerjaan.

Ini juga berhubungan dengan bagaimana penggunaan jasa dengan pemanfaatan tenaga kerja yang memanfaatkan tenaga ahli. Alat kerja yang juga termasuk pada pemanfaatan perangkat lunak dan sarana pendukung dengan penyerahan akhir menjadi hal penting. Tentunya ini menjadi hal penting dalam komponen TKDN yang harus di miliki oleh para pengikut tender proyek.

Pentingnya Memilih Konsultan TKDN Yang Terbaik

Tentu saja sebagai pelaku tender proyek pemerintah Anda perlu memahami beberapa hal termasuk juga peraturan yang berkaitan. Ini tentunya bukan hal yang mudah karena segala aspek dalam mengikuti tender di perhitungkan berdasarkan pada peraturan yang ada. Termasuk juga berkaitan dengan izin TKDN yang harus di miliki sebagai salah satu syarat mengikuti tender pemerintah.

Dalam hal ini tentu saja Anda perlu memilih konsultan TKDN yang memiliki kualifikasi terbaik dalam memberikan layanannya. Tentu saja dengan memilih konsultan terbaik maka Anda akan mendapatkan banyak keuntungannya. Salah satunya adalah adanya perlindungan hukum atas kegiatan proyek yang berhasil di dapatkan nantinya.

Anda juga bisa mendapatkan pelayanan terkait konsultasi dan pendampingan proyek yang lebih aman dan juga nyaman pastinya. Bersama dengan konsultan terbaik pastinya kualitas yang di dapatkan dalam mengikuti tender akan Anda dapatkan.

Setiap perizinan yang di butuhkan tentu akan lebih mudah Anda dapatkan dan ini menjadi hal penting dalam tender yang Anda ikuti. Dengan begitu efisiensi tender yang Anda ikuti akan di dapatkan sehingga peluang memenangkan tender lebih besar.

Alasan Memilih Kami Sebagai Konsultan TKDN Yang Patut Digunakan

Konsultan TKDN dengan perizinan cepat dan efisien

Salah satu alasan mengapa banyak orang yang menggunakan layanan konsultan TKDN dari kami adalah berkaitan dengan perizinan. Dalam hal in tentunya kami hadir sebagai layanan konsultan yang membantu Anda mendapatkan perizinan dengan cepat dan efisien.

Pengalaman mumpuni untuk Anda

Pengalaman menjadi dasar dalam pemilihan konsultan yang akan Anda pilih sebagai partner dalam mengikuti tender pemerintah. Tentu kami hadir sebagai partner bisnis tepat untuk Anda manfaatkan karena pengalaman yang di miliki. Kami sudah bertahun tahun berkecimpung dalam pengurusan perizinan berkaitan dengan TKDN untuk semua sektor tender pemerintah.

Bagaimana Untuk Gunakan Layanan Dari Kami?

Tentu saja jika Anda ingin dapatkan konsultan TKDN yang hadir dengan kualitas terbaik maka kami siap membantu Anda. Kunjungi website resmi kami dan dapatkan pelayanan terbaik terkait dengan keperluan tender yang Anda butuhkan.

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Konsultan TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Industrial businesses must take TKDN certification Indonesia , also known as the Domestic Component Level, into account. The public authority itself has likewise given offices to modern organizations in the country to get the authentication.

It is crucial to apply for this certification if you are a business actor. Indeed, have you done that? In the event that you haven’t or have quite recently learned about this accreditation, you shouldn’t miss the conversation in the accompanying article.

Through the Ministry of Industry, the government intends to encourage domestic industrial businesses to obtain certificates at the Domestic Component Level (TKDN) by 2022. What’s going on? The Indonesian government wants 25 percent of the components of domestic goods to be made in the country. 1,250 domestic products with TKDN certification Indonesia are the government’s goal.

Telematics, medical devices, automotive, cement, textiles, agricultural tools and machinery, the metal industry, agricultural tools and machinery, and a number of small and medium-sized industries are expected to receive certificates.

The TKDN certification Indonesia an incentive for homegrown items as well as the Organization Advantage Weight (BMP) of 40%. The inquiry is, is TKDN esteem significant for homegrown items? The following article will help you comprehend TKDN’s meaning, rules, and technical calculations before responding to these questions.

What Is Certification in TKDN?

TKDN is a percentage of the value of domestically produced production components. It tends to be labor and products or a mix of the two. In this instance, it also includes the costs of shipping the products or services for each price item.

It should be noted that this TKDN certification Indonesia may play a role in determining who is superior and competent. In some agencies, this will be the deciding factor in who wins the procurement of goods and services.

Advantages TKDN ; TKDN Certification Indonesia

In general, TKDN is the value, expressed as a percentage, of Indonesian-made production components that are included in a product of goods and services or a combination of domestic goods and services. This additionally incorporates the transportation costs presented in the offering things for labor and products.

TKDN certification Indonesia on the other hand, refers to Domestic Component Level. In the auction process for goods and services in several agencies, TKDN may be one of the preferences that will select the winner.

Restrictions on the use of imported components for production materials in a certain percentage have been in place in an effort to implement domestic products. This is intended to ensure that domestic goods will eventually be exported to a number of significant nations in Asia, Europe, America, and Africa. There are a few advantages that should be known from TKDN, to be specific:

• Decreasing domestic unemployment by creating new employment opportunities.
• Increase employment opportunities because every industry absolutely needs new workers. Increase the use of domestic production.
• Optimizing government spending to minimize dependence on foreign goods to save the country’s currency.
• Increase the amount of income taxed (PPh) on domestically produced goods.
• There is solid rivalry between homegrown items in the global circle.
• Able to support the economy of the nation.

Techniques for Calculating the TKDN

Before obtaining a TKDN certification Indonesia, you must be aware of how complicated the calculation is. The company’s Benefit Weight (BMP) is added to the value of the goods or services in the calculation.

Computation of Labor and products

There are three components remembered for the computation of labor and products, specifically:

• Goods’ Domestic

Components: domestically, raw materials that include components for assembly, fabrication, and final assembly are used.

• Services’ Domestic

Components: utilization of administrations beginning to end utilizing homegrown specialists and completed inside the country.

• Goods and Services

Combined Domestic Components: All processes, from the procurement of raw materials to domestic labor, are carried out within the country.

• Computations on BMP

BMP is a worth of appreciation to organizations putting resources into Indonesia for engaging Little and Medium Endeavors (SMEs) through associations, giving work wellbeing offices, and local area improvement.

TKDN Estimation Recipes

TKDN certification Indonesia estimation of merchandise depends on an examination between the cost of completed products less the cost of unfamiliar parts to the cost of completed products. The cost of completed merchandise is the expense of creation brought about to deliver products.

Costs for production include:

• costs associated with materials (materials);
• cost of direct labor; as well as indirect costs incurred by factories (overhead);

However, profits, indirect company costs (also known as overhead), and output tax are not included.

In the process of buying goods or services, TKDN is very important. This is on the grounds that both TKDN certification Indonesia and BMP are significant necessities from the Service of Industry to acquire merchandise endorsements.

RUN System has a Quality Management

System product that is capable of managing numerous quality management process tasks, ensuring that the goods and services procurement process runs smoothly. Beginning with the process of material production and distribution through distribution completion. Learn all the more just in RUN Framework.

Application of TKDN’s Benefits

This TKDN certification Indonesia has numerous advantages for industrial businesses and society as a whole. Here are the advantages of carrying out TKDN that you really want to comprehend:

1. The rise in PPh Income

TKDN will contribute to the rise in income tax or income tax. The PPh discussed here is a tax on Indonesian-made goods of all kinds. Products that enter Indonesia or are imported are still free on board or FOB abroad at this time. The government will gain more if the domestic industrial tax sector generates income.

2. Increasing Employment

The domestic industry can proceed with product production and growth. This will continue, which will result in the creation of additional new jobs, thanks to TKDN.

3. The improvement of people’s well-being will also be impacted indirectly by ongoing industrial sector movements. This is because the economy’s wheels are always turning.

4. Parity with foreign brands

TKDN will also assist in achieving equality between foreign and domestic brands. It is possible for products made in the country to be comparable to those made in other nations.

5. Creating a Good Supply Chain

This TKDN certificate’s ability to create a good supply chain is another advantage. In Indonesia, vendors will be encouraged to open factories. They will also be encouraged to provide assembly manufacturers with a large quantity of supplies.

6. Fortifying Indonesia in the Southeast Asian Market

TKDN will assist with fortifying Indonesia as a creation base in the Southeast Asian market district. Obviously, this is possible if the ecosystem’s components function properly.

There are explanation about   TKDN certification Indonesia. Hope this article is useful.

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel TKDN Certification Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

UU TKDN ik “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.”

(Pasal 97 UU 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja).

Kewajiban pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa tersebut didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mana luaran dari program tersebut adalah tanda sah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau yang lebih dikenal sebagai sertifikat TKDN.

Sertifikasi TKDN sebelumnya harus melalui proses verifikasi oleh lembaga verifikator yang telah ditunjuk, namun Kemenperin melakukan terobosan baru dengan dirilisnya TKDN Industri Kecil sesuai Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 46 tahun 2022 tentang TKDN untuk Industri Kecil. Melalui regulasi ini diharapkan dapat lebih memudahkan UMK dan koperasi untuk memperoleh sertifikat TKDN dan semakin memudahkan Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk dapat ikut dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan serta peningkatan realisasi belanja sebesar 40% hasil produksi dalam negeri. Regulasi ini dirilis pada Oktober 2022 dan pertama kali terbit sertifikat pada awal Januari 2023. Dan sampai dengan saat ini tercatat sekitar lebih dari 1500 sertifikat telah terbit.

Sertifikasi TKDN IK

TKDN IK diajukan melalui Sistem Industri Nasional (Siinas) yang merupakan website resmi milik Kemenperin. Syarat dan ketentuan secara umum sebagai berikut:

1. Modal dasar yang tercantum maksimal sejumlah 5 (lima) milyar;
2. Memiliki perizinan berusaha di bidang industri;
3. Memiliki proses produksi;
4. Memiliki akun Siinas;
5. Nilai maksimal yang bisa diperoleh ialah 40%.

Kelebihan TKDN IK

Ada beberapa kelebihan dibanding TKDN pada umumnya (retail), berikut rinciannya:

1. Waktu

Lama proses TKDN IK adalah 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diunggah pada akun Siinas. Proses ini lebih cepat dibanding TKDN retail yang membutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja.

2. Biaya

Biaya yang diperlukan jauh lebih ringan dibanding TKDN retail.

3. Verifikasi

Berbeda dengan TKDN retail yang membutuhkan verifikasi dari lembaga verifikator independen, TKDN IK langsung diverifikasi oleh Kemenperin melalui dokumen yang diunggah pada akun Siinas perusahaan bersangkutan.

Bidang Usaha yang Dikecualikan pada Sertifikasi TKDN IK

Merujuk pada Permenperin 46/2022 Sertifikasi TKDN IK ini tidak berlaku untuk semua bidang industri, ada 3 (tiga) kegiatan usaha industri yang dikecualikan, yakni:

1. Industri perlengkapan komputer;
2. Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless) ;
3. Industri televisi dan/atau perakitan televisi.

Bidang Usaha yang Sudah Bersertifikat TKDN IK

Berdasarkan data Kemenperin per awal Mei 2023 total sertifikat TKDN yang sudah terbit sejumlah lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) sertifikat TKDN, baik TKDN retail maupun IK. Pada bulan yang sama sudah ada lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) Sertifikat yang sudah terbit.

Bidang usaha yang sudah diterbitkan sertifikat TKDN Industri Kecil:

1. Bahan dan peralatan kesehatan
2. Bahan penunjang pertanian
3. Bahan bangunan/konstruksi
4. Bahan penunjang pertanian
5. Bahan kimia dan barang kimia
6. Peralatan Kelistrikan
7. Peralatan olahraga dan pendidikan
8. Pakaian dan perlengkapan kerja
9. Peralatan elektronik
10. Peralatan telekomunikasi
11. Peralatan laboratorium
12. Mesin dan peralatan pabrik
13. Mesin dan peralatan pertanian
14. Logam dan barang logam
15. Komputer dan perlatan kantor
16. Alat transportasi
17. Barang Lainnya berupa:
    1. Makanan dan minuman
18. Meubelair
19. Buku, dll

Mengacu pada data Kemenperin, belum ada sertifikat TKDN Industri Kecil dari 3 (tiga) bidang berikut:

1. Mesin dan peralatan migas
2. Mesin dan peralatan pertambangan
3. Alat berat, konstruksi dan material handling

Tata Cara Pengajuan TKDN IK

Mekanisme pengajuan ini dapat dilakukan bagi perusahaan yang sudah memiliki ijin industri dengan menyiapkan persyaratan sebagai berikut :

1. Legalitas perusahaan :
2. Bahan material
3. Biaya factory overhead
4. Biaya pengembangan

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian membuat akun Siinas dan mengunggah semua persyaratan tersebut.

Demi mendukung program #banggabuatanIndonesia, berdayakan UMK, klaim kandungan dalam negeri usahamu melalui sertifikasi TKDN !!!!

Apabila ada kesulitan dalam proses pendaftaran bisa Mitra Konsultan Industri ada untuk memudahkan bisnis Anda. Hubungi kami di sini.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel TKDN ik pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Sejauh ini, TKDN juga bertujuan untuk membatasi penggunaan produk-produk impor pada proses produksi suatu barang atau jasa pada nilai tertentu. Upaya ini diharapkan mampu mendukung ekspor produk Indonesia ke berbagai negara di dunia. Jadi, apakah TKDN ini wajib ada di setiap lini bisnis?

Apakah TKDN Wajib?

Apabila Anda baru saja terjun di dunia bisnis, pastinya Anda bertanya-tanya apakah TKDN wajib, bukan? Jika melihat dari upaya pemerintah yang telah menetapkan beberapa dasar hukum mengenai TKDN dan telah memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat. Maka, bisa dikatakan TKDN adalah hal yang wajib.

Berikut beberapa alasan mengapa sertifikat TKDN wajib dimiliki oleh produk-produk Indonesia:

1. Memperluas lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
2. Mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia pada produk-produk impor.
3. Menciptakan persaingan yang sehat antar produk dalam negeri.
4. Ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Tak hanya itu, sebenarnya sertifikat TKDN juga bermanfaat bagi pemilik usaha, loh. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan apabila produk Anda memiliki sertifikat TKDN:

1. Mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah, apabila memiliki nilai TKDN minimal 25%.
2. Barang dan jasanya wajib dibeli oleh instansi pemerintah, apabila memiliki nilai TKDN minimal 40%.

Seberapa Wajib TKDN bagi Produk atau Jasa?

Dari informasi di atas, tentunya Anda sudah tidak bingung lagi apakah TKDN wajib atau tidak. Pemerintah Indonesia sangat mewajibkan para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat TKDN pada produk dan jasanya.

Hal tersebut dibuktikan dari berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan menetapkan dasar hukum mengenai TKDN.

Dasar Hukum tentang TKDN 

Berikut beberapa dasar hukum yang mengatur seluk beluk tentang TKDN:

1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri.
3. Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Farmasi.
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
6. Peraturan Menteri Perindustrian No. 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika.
7. Peraturan Menteri Perindustrian No. 31 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro.
8. Dan lain-lain.

Selain itu, keseriusan pemerintah dalam mendukung produk dalam negeri juga ditunjukkan melalui kemudahan pengurusan sertifikat TKDN bagi pelaku usaha. Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 20 milyar untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat TKDN.

Upaya tersebut merupakan bagian dari program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) yang pelaksanaannya dikawal oleh Tim Nasional P3DN. Tim tersebut terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2018. 

Dengan setiap lini bisnis diwajibkan mengantongi sertifikat TKDN. Kini, juga hadir jasa yang dapat membantu mengatur kebutuhan TKDN tersebut dengan mudah seperti halnya PT Mitra Konsultan Industri.

Percayakan Pengurusan Sertifikat TKDN Hanya kepada PT Mitra Konsultan Industri!

Dengan upaya-upaya pemerintah, diharapkan pelaku usaha memiliki kesadaran bahwa TKDN merupakan sertifikat yang wajib dimiliki oleh suatu produk atau jasa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, pertanyaan dari apakah TKDN wajib? Jawabannya, wajib harus dimiliki setiap lini bisnis. 

Meskipun pemerintah telah mempermudah proses pengurusan TKDN, tetapi hal ini tetaplah sesuatu yang sulit bagi orang awam. Untuk itu, Anda perlu menggunakan jasa konsultan untuk mengurus hal ini. Jika Anda mencari jasa konsultan yang  bisa menangani hal ini, maka PT Mitra Konsultan Industri jawabannya.

Dengan bekal pengalaman dan tim yang profesional, kami akan membantu Anda dalam mengurus sertifikat TKDN hingga tuntas. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website PT Mitra Konsultan Industri.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Apakah TKDN Wajib? pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.