Artikel ini akan mengupas tuntas landasan regulasi yang mengatur TKDN di Indonesia agar Anda memiliki pemahaman yang komprehensif.

Apa Itu TKDN?

Sebelum masuk ke aspek legalitas, mari kita samakan persepsi. TKDN adalah besarnya persentase komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa. Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong penggunaan produk lokal untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Daftar Lengkap Dasar Hukum TKDN di Indonesia

Implementasi TKDN tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh piramida regulasi yang kuat, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri. Berikut adalah rinciannya:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Ini adalah “ibu” dari segala aturan mengenai TKDN. Pasal 85 hingga 89 dalam UU ini secara tegas mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa oleh:

• Lembaga Negara dan Kementerian.

• Perangkat Daerah (Pemda).

• BUMN dan BUMD.

• Badan usaha yang menggunakan APBN/APBD atau mengelola sumber daya yang dikuasai negara.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

PP ini merupakan turunan langsung dari UU No. 3/2014. Di dalamnya diatur lebih detail mengenai mekanisme kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk tata cara penghitungan dan pengawasan TKDN.

3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021

Perpres ini merupakan perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin penting di sini adalah kewajiban bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memprioritaskan produk yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai tertentu.

Catatan Penting: Dalam tender pemerintah, jika suatu produk memiliki nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%, maka produk tersebut wajib dipilih.

4. Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022

Inpres ini diterbitkan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Inpres ini memberikan mandat kepada kepala daerah dan menteri untuk menyukseskan gerakan “Bangga Buatan Indonesia”.

5. Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin)

Secara teknis, Kementerian Perindustrian mengeluarkan beberapa aturan spesifik mengenai cara menghitung TKDN:

• Permenperin No. 16 Tahun 2011: Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN.

• Permenperin No. 29 Tahun 2017: Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

• Permenperin No. 2 Tahun 2014: Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Mengapa Pelaku Usaha Harus Peduli?

Memahami dasar hukum TKDN bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga strategi bisnis. Berikut manfaatnya bagi perusahaan:

• Preferensi Harga: Dalam tender pemerintah, produk dengan nilai TKDN tinggi mendapatkan preferensi harga (bonus poin dalam penilaian harga penawaran).

• Peluang Pasar Lebih Luas: Banyak proyek strategis nasional yang kini mewajibkan syarat TKDN tertentu.

• Insentif Pemerintah: Pemerintah seringkali memberikan kemudahan atau insentif bagi industri yang berkomitmen meningkatkan komponen lokalnya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Dasar Hukum TKDN di Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Selain itu, dalam hal ini TKDN berperan sebagai salah satu preferensi penentuan dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan. Itu sebabnya, pemerintah selalu berupaya mengoptimalkan TKDN terhadap proyek-proyek strategis yang didanai negara. Termasuk dalam meningkatkan TKDN di produksi manufaktur yang ada di Indonesia.

Dasar Hukum SOP Perhitungan TKDN Barang

Dalam perhitungan TKDN terdapat standar operasional prosedur yang memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen dalam Negeri.
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
3. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 04/M-IND/PER/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

Berdasarkan peraturan hukum tersebut, maka SOP perhitungan TKDN barang bisa disesuaikan dengan itu. 

Jika Anda ingin tahu lebih terkait komponen produk dan SOP perhitungan TKDN barang, simak penjelasannya di bawah ini.

Komponen Penilaian Produk Barang/Jasa pada Perhitungan TKDN

Terdapat 3 Komponen yang perlu Anda perhitungkan dan libatkan dalam TKDN barang/jasa. Di antaranya adalah:

1. Komponen dalam Negeri pada Barang

Komponen dalam negeri pada barang merupakan penggunaan bahan baku, rancang bangun lengkap dengan perekayasaan yang berisi unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, hingga penyelesaian akhir sebuah pekerjaan dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

2. Komponen dalam Negeri pada Jasa

Berbeda dengan komponen dalam negeri pada barang, untuk komponen dalam negeri pada jasa merupakan penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir, dengan menggunakan tenaga kerja yang memuat tenaga ahli, alat kerja seperti perangkat lunak maupun sarana pendukung dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

3. Komponen dalam Negeri pada Gabungan Barang dan Jasa

Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa hadir sebagai penggunaan bahan baku, rancang bangun sekaligus perekayasaan terkait unsur manufaktur, perakitan, fabrikasi, hingga penyelesaian akhir sebuah pekerjaan serta penggunaan jasa. 

Sebagaimana komponen dalam negeri pada penggunaan jasa, dalam komponen gabungan juga memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat berupa perangkat lunak hingga sarana pendukung, dan penyerahan akhir dari dan dan dilaksanakan di dalam negeri.

Mengingat pada pembahasan kali ini berkaitan dengan TKDN barang. Untuk SOP perhitungan TKDN barang bisa langsung Anda simak disini.

Berikut SOP Perhitungan TKDN Barang

Perlu Anda ketahui, sektor-sektor tertentu perlu memiliki TKDN dengan penetapan nilai persentase sesuai yang sudah diperhitungkan. Cara ini menjadi salah satu upaya untuk membantu program pemerintah dalam mengoptimalkan TKDN itu sendiri.

Sementara, untuk beberapa sektor yang diterapkan dalam pengoptimalan TKDN ini berupa industri alat kesehatan dengan nilai rata-rata > 60%, industri alat mesin pertanian dengan nilai rata-rata > 43%, industri peralatan migas dengan nilai rata-rata > 25-40%, dan industri ketenagalistrikan atau produk ketenagalistrikan nasional dengan nilai rata-rata TKDN > 40%. 

Untuk industri ketenagalistrikan memiliki rincian berupa pembangkit listrik dengan nilai rata-rata TKDN > 30-70%, jaringan transmisi dengan nilai rata-rata TKDN > 56-76%, dan gardu induk dengan nilai rata-rata TKDN > 17-65%.

Pengoptimalan TKDN ini tidak hanya berlaku pada bidang-bidang di atas saja. Melainkan juga berlaku pada proyek yang wajib memiliki nilai TKDN, dengan persentase tertentu berdasarkan jenis produk barang atau jasa yang dan diumumkan atau diberitahukan langsung saat lelang atau tender.

Nah, jika Anda adalah salah seorang yang disyaratkan memiliki TKDN pada persentase tertentu, maka penting untuk memahami bagaimana teknis perhitungan sebelum masuk ke rumusnya. Secara garis besar, penilaian TKDN sendiri didasarkan pada produk barang atau jasa serta dapat ditambahkan dengan nilai BMP atau Bobot Manfaat Perusahaan.

BMP atau Bobot Manfaat Perusahaan ini adalah sebuah nilai penghargaan kepada sebuah perusahaan yang berhasil berinvestasi di Indonesia, sebab sudah memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil beserta koperasi kecil dalam sebuah jalinan hubungan kemitraan. 

Selain itu, nilai penghargaan ini juga diberikan kepada perusahaan yang berhasil memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, memberdayakan lingkungan, hingga diberikan kepada perusahaan yang memberikan fasilitas pelayanan purna jurnal.

Tidak heran jika nilai tambah pada BMP ini sangat berpengaruh besar terhadap hasil pada penilaian TKDN barang nantinya. Itu sebabnya penting bagi perusahaan Anda menggerakkan atau meningkatkan CSR dengan andil di kegiatan sosial, pemberdayaan UMKM, dan lainnya.

Perhitungan TKDN Berdasarkan Peraturan Menteri

Sementara, untuk formulasi perhitungan TKDN sesuai SOP perhitungan TKDN barang berdasarkan peraturan menteri, adalah sebagai berikut.

• % TKDN Barang = ((Biaya Produksi – Biaya Komponen Luar Negeri) / Biaya Produksi) x 100%.
• % TKDN Barang = (Biaya Komponen dalam Negeri / Biaya Produksi) x 100%.

Perhitungan TKDN ini dilakukan berdasarkan perbandingan harga barang jadi yang dikurangi dengan harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Sedangkan, harga barang jadi ini hadir sebagai biaya produksi yang Anda keluarkan untuk memperoleh barang pada perusahaannya.

Rincian dari biaya produksi bisa meliputi biaya untuk bahan atau material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik atau sering disebut juga sebagai factory overhead. 

Akan tetapi, perlu Anda ingat, bahwa untuk biaya produksi ini tidak termasuk keuntungan, pajak keluaran, dan biaya tidak langsung perusahaan atau company overhead.

Sedangkan penentuan KDN barang didasarkan pada barang atau material langsung dari negara asal barang (country of origin), fasilitas atau alat kerja sesuai kepemilikan dan negara asal, serta tenaga kerja yang didasarkan pada kewarganegaraannya.

Rumus Perhitungan Harga Evaluasi Akhir atau HEA

Selain mengetahui formulasi perhitungan TKDN, ada pula perhitungan harga evaluasi akhir atau yang sering disebut sebagai perhitungan HEA terkait koefisien preferensi barang. Untuk gambaran perhitungannya menggunakan formulasi berikut.

• HEA = (1/(1+KP) x HP

Jadi, untuk HEA barang bisa mengikuti rumus berikut.

• HEABarang = (1/(1+KPBarang) x HPBarang

Keterangan:

• HEA = Harga Evaluasi Akhir
• KPBarang = Koefisien barang dari TKDN barang dalam bentuk persentase (%) x preferensi tertinggi barang dalam bentuk persentase (%)
• HPBarang = Harga penawaran barang

Berbeda dengan SOP perhitungan TKDN barang, jika TKDN yang diperhitungkan seputar jasa, maka komponen yang bersangkutan tinggal digantikan dengan data seputar jasa terkait. Dengan begitu, untuk HEA gabungan dari barang dan jasa tinggal jumlahkan saja hasil HEA barang dan HEA jasa.

Dari penjelasan di atas, perhitungan TKDN yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian ini bisa Anda gunakan dalam rangka untuk meningkatkan penggunaan produk, di dalam negeri sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2011 terkait Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Akan tetapi, jika perhitungan TKDN masih membuat Anda bingung, jangan khawatir. Anda bisa menyerahkannya kepada kami, Konsultan Industri. Tidak hanya fokus pada kebutuhan sertifikasi sebuah perusahaan industri saja, kamu juga hadir sebagai konsultan pendampingan perhitungan TKDN.

Kami akan membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan syarat administrasi perusahaan yang layak. Dalam artian, bisa mendapatkan estimasi nilai kandungan dalam negeri dari produk atau barang yang sudah diproduksi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Konsultan Industri, Solusi Perhitungan TKDN Barang/Jasa Terbaik Terpercaya

Layanan perhitungan TKDN dari kami berada di bawah naungan PT Mitra Konsultan Industri atau MIKI sebagai perusahaan jasa bidang konsultan. Kami fokus dalam hal peningkatan kinerja industri melalui sebuah perbaikan proses bisnis, penurunan biaya, hingga peningkatan produktivitas yang tentu sangat dibutuhkan oleh perusahaan Anda bukan?

Dengan menggunakan jasa kami, Anda bisa dengan mudah meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Fokus dengan hasil nyata, membuat Anda bisa meningkatkan kinerja, struktur manajemen, dan lainnya sesuai kebutuhan yang dianggap bisa memajukan perusahaan.

Selain itu, terdapat alasan lain yang membuat Anda sangat direkomendasikan, untuk menggunakan jasa kami. Hal lain yang membuat Anda perlu menggunakan layanan dari kami adalah:

Memiliki Pengalaman di Bidang yang Ditekuni

Adanya kinerja baik tidak akan terlepas dari pengalaman yang sudah kami rasakan. pengalaman di bidang yang kami tekuni untuk membantu perusahaan Anda menjadi, kekuatan yang membuat kami fokus untuk tetap memberikan hasil terbaik.

Profesional

Selain memiliki bekal pengalaman, kami juga menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja. Kondisi ini membuat kinerja yang kami hasilkan tidak akan membuat Anda kecewa.

Didukung Tim yang Ahli di Bidangnya

Kami juga memiliki tim yang selalu mampu dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan Anda. Salah satunya, kontribusi melalui proses konsultasi hingga pelatihan yang sampai pada tahap implementasi. Sehingga akan sangat membantu kemajuan perusahaan Anda.

Tersedia Banyak Layanan

Hadir sebagai solusi segala kebutuhan yang diperlukan perusahaan, kami siap memenuhi permintaan Anda melalui layanan-layanan dari kami. Di antara layanan tersebut yakni jasa studi kelayakan, strategi efisiensi produk, branding produk, jasa sertifikasi SNI dan IUI, pendaftaran paten produk, jasa pengurusan Ipal dan Amdal, dan jasa redrawing industri.

Dengan begitu, kami tidak hanya membantu Anda dalam mempermudah pengurusan SOP perhitungan TKDN barang sesuai peraturan perundang-undangan. Melainkan kami juga siap membantu Anda dalam mengurus berbagai macam kebutuhan perusahaan lainnya. Jadi, tunggu apa lagi, cek layanan kami disini sekarang.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel SOP Perhitungan TKDN Barang pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.