Dalam upaya memperkuat industri nasional, pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sertifikasi TKDN menjadi bukti formal atas kandungan lokal dari suatu barang atau jasa, dan berperan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Praktik yang terkenal sebagai “TKDN washing” ini untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menetapkan pembatasan terhadap jenis produk yang tidak dapat di sertifikasi TKDN.

Artikel ini akan mengulas secara menyeluruh apa itu menghindari TKDN washing, bagaimana mekanisme pengendaliannya, dan jenis produk apa saja yang di kecualikan dari sertifikasi TKDN untuk menjaga keadilan, integritas, dan keakuratan data industri nasional.

Apa itu TKDN?, Lalu Bagaimana Mengindari TKDN washing Tersebut?

Ketahuilah bahwa nilai persentase dari komponen dalam negeri yang di pakai di proses produksi suatu barang/jasa merupakan pengertian TKDN ya. Komponen tersebut meliputi bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak langsung pabrik, dan bisa diperkuat dengan aspek Brainware dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

TKDN sangat penting karena:

* Mendorong penggunaan produk lokal

* Mengurangi ketergantungan impor

* Meningkatkan investasi dalam negeri

* Menumbuhkan lapangan kerja nasional

* Menjadi salah satu syarat utama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah

Sertifikat TKDN yang sah di terbitkan oleh Kementerian Perindustrian melalui sistem SIINas dan menjadi alat ukur resmi dalam sistem pengadaan nasional.

Fenomena TKDN Washing

Jadi TKDN washing terjadi saat suatu produk ataupun pelaku usaha memanipulasi atau sederhanakan proses produksi supaya dapat klaim produk itu sebagai buatan dalam negeri & memperoleh sertifikat TKDN.

Contohnya:

* Produk yang hanya diberi label lokal tanpa perubahan nyata dalam proses produksi

* Perakitannya secara minimal dengan alat sederhana tapi terklaim jadi proses manufakturnya

Praktik semacam ini jelas merusak tujuan kebijakan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), serta merugikan pelaku industri yang benar-benar berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.

Langkah Pemerintah Mengantisipasi TKDN Washing

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan pembatasan agar hanya produk yang benar-benar memenuhi prinsip manufaktur dan nilai tambah yang layak mendapatkan sertifikat TKDN. Langkah ini bertujuan agar:

* Keakuratan data nilai kandungan dalam negeri tetap terjaga

* Efisiensi anggaran negara dalam pengadaan lebih terjamin

* Keadilan antar pelaku usaha tetap terjaga

* Meningkatkan kredibilitas sistem sertifikasi TKDN

Melalui regulasi dan evaluasi teknis, pemerintah menyaring jenis produk yang secara substansi tidak memenuhi kriteriasebagai produk dalam negeri, sehingga tidak layak disertifikasi TKDN.

Produk-Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi TKDN

Berdasarkan ketentuan terbaru, berikut adalah kategori produk yang tidak bisa dilakukan penghitungan dan sertifikasi TKDN, sebagai upaya mencegah TKDN washing:

1. Produk Hasil Pengepakan dan/atau Pengemasan Saja

Produk yang hanya melalui proses pengepakan ulang (repacking) tanpa ada proses manufaktur atau transformasi fisik tidak bisa disertifikasi. Contohnya:

* Produk pangan yang di impor dalam jumlah besar kemudian di kemas ulang dalam kemasan kecil di Indonesia.

* Barangnya elektronik impor yang cuma terkemas ulang pakai label lokal.

Alasan penolakan: Tidak ada nilai tambah manufaktur atau pemrosesan lokal yang signifikan.

2. Produk Hasil Perakitan Sederhana

Produknya tersusun dari kurang dari 5 komponen pakai alat manual ataupun sederhana tak penuhi standar TKDN. Peralatan sederhana di definisikan sebagai:

“Peralatan yang dapat di operasikan langsung dengan tangan dan tidak membutuhkan bantuan motor, listrik, dan/atau BBM.”

Contoh praktik yang dilarang:

* Merakit kipas angin hanya dengan memasang baling-baling pada motor impor menggunakan obeng tangan

* Menyusun mainan plastik dari bagian-bagian pabrikan luar negeri tanpa proses industri

Alasan penolakan: Tidak mencerminkan kegiatan industri, hanya aktivitas “assembling” yang tidak substansial.

3. Proses Finishing Sederhana (Pengecatan, Pewarnaan, Pemotongan, Pengirisan, atau Pengenceran)

Produk yang hanya mengalami proses permukaan atau visual tanpa mengubah struktur fisik atau fungsi utama produk tidak dianggap sebagai hasil industri lokal.

Misalnya:

* Mengecat ulang kendaraan bekas impor

* Memotong lembaran logam impor tanpa mengubah bentuk fungsionalnya

* Melarutkan cairan kimia impor tanpa penambahan bahan aktif baru

Alasan penolakan: Tidak ada transformasi signifikan dari sisi material atau fungsi teknis.

4. Produk yang Hanya Di uraikan (Disassembly)

Penguraian barang menjadi komponen (misalnya, membongkar produk elektronik dari luar negeri lalu menjual komponennya sebagai “lokal”) tidak dianggap sebagai proses produksi. Hal ini justru bertentangan dengan prinsip membangun nilai tambah, karena proses tersebut sebenarnya mengurangi kompleksitas, bukan menambahnya.

Misalnya:

* Memecah laptop impor menjadi motherboard, RAM, dan casing lalu diklaim sebagai hasil produksi lokal

Alasan penolakan: Tidak terjadi proses produksi, justru sebaliknya — dekomposisi.

5. Produk dari Alam yang Tidak Melalui Proses Manufaktur

Produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, tambang, atau hasil laut yang langsung di ambil dari alam tanpa pengolahan teknis atau industri lanjutan, tidak bisa di sertifikasi TKDN.

Misalnya:

* Buah segar hasil kebun lokal

* Batu bara mentah tanpa pencucian atau pencampuran

* Susu sapi yang langsung di kemas tanpa pasteurisasi atau fermentasi

Alasan penolakan: Belum mengalami transformasi menjadi produk industri.

Syarat Minimal agar Produk Bisa Disertifikasi TKDN

Agar produk dapat di sertifikasi, setidaknya harus memenuhi tiga prinsip utama sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 thn 2018 Pasal 1 pada angka 21:

1. Di produksi oleh perusahaan yang berinvestasi di Indonesia
2. Di kerjakan oleh tenaga kerja dalam negeri
3. Pakailah bahan baku/komponen dalam negeri tersebut

Sertifikasi TKDN: Proses yang Transparan dan Ketat

Pemerintah juga melakukan reformasi sistem penerbitan sertifikat TKDN untuk mencegah TKDN washing, antara lain dengan:

* Digitalisasi proses sertifikasi melalui SIINas

* QR Code pada sertifikat sebagai penanda keaslian

* Penerbitan hanya oleh pejabat berwenang dari Kementerian Perindustrian

* Pengawasannya secara berkala & surveillance tahunan LVI

* Sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk pencabutan sertifikat dan daftar hitam

Sanksi terhadap TKDN Washing

Pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi TKDN, termasuk rekayasa data atau pengajuan produk tidak sah, dapat di kenai sanksi berikut:

1. Untuk Peringatannya Secara tertulis
2. Pencabutan sertifikat TKDN
3. Daftar hitam pelaku usaha (blacklist)
4. Larangan pengajuan ulang selama 1 tahun
5. Sanksi hukum (pidana) bila terbukti melakukan pemalsuan atau merugikan negara

Mengapa Pencegahan TKDN Washing Penting?

a. Menjaga Integritas Sistem TKDN

TKDN adalah sistem berbasis kepercayaan dan data. Manipulasi sekecil apa pun dapat merusak seluruh ekosistem pengadaan berbasis PDN.

b. Melindungi Industri yang Benar-Benar Berproduksi

Pelaku industri yang mematuhi aturan dan berinvestasi besar-besaran akan di rugikan jika pelaku TKDN washing mendapatkan perlakuan yang sama.

c. Efisiensi Belanja Negara

Pengadaan yang di dasarkan pada TKDN palsu atau manipulatif berpotensi merugikan anggaran negara dan memperlemah nilai manfaat ekonomi nasional.

Sertifikasi TKDN adalah alat penting untuk membangun ekosistem industri nasional yang kuat dan berkelanjutan. Namun, agar sistem ini berhasil, semua pihak harus menghindari praktik yang merusak, salah satunya menghindari TKDN washing.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Menghindari TKDN Washing: Produk Apa Saja yang Tidak Bisa Di sertifikasi? pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Saat ini untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional, pemerintah negara Indonesia terus mendorong pemakaian Produk Dalam Negeri. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkannya adalah kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan ini mampu mengukur sejauh mana produk/jasa mengandung unsur lokalisasi , mulai dari bahan bakunya, tenaga kerja, sampai proses produksi.

Akan tetapi, seiring industri berkembang & kebutuhan efisiensi dalam pengadaannya, mekanisme penghitungan TKDN lama di nilai tak lagi sesuai. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian melakukan reformulasi terhadap metode penghitungan TKDN, guna memperkuat ekosistem industri nasional dan mendorong investasi berkelanjutan.

Berikut Ini Adalah Pentingnya Reformulasi Penghitungan TKDN dalam Melakukan Pendukungan Industri Nasional di Indonesia

1. Latar Belakang dan Dasar Hukum TKDN, lalu Bagaimana Perhitungan TKDN?

Penggunaan produk dalam negeri dalam proyek pemerintah tidak hanya merupakan kebijakan ekonomi, tetapi juga merupakan amanat hukum. Dasar hukumnya tertuang dalam:

* Pasal 86 UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

* Pasalnya 61 PP No. 29 Tahun 2018 terkait Pemberdayaan Industrialisasi

* Ada Pasal 66 Peraturan Presiden No. 46 thn 2025  terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah negara Indonesia

Aturan tersebut menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah serta BUMN/BUMD harus mengutamakan PDN dengan nilai TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%. Sayangnya, sistem penghitungan lama di nilai masih menyulitkan dari segi teknis dan waktu, serta kurang mendukung pelaku industri kecil.

2. Masalah Utama dalam Penghitungan TKDN Saat Ini

a. Pendekatan Biaya yang Rumit dan Memakan Waktu

Untuk sistem lama pakai pendekatan biaya keseluruhan, ini melibatkan pengumpulan & analisis data bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, juga kapasitas produksinya. Proses ini seringkali terlalu teknis, panjang, dan memerlukan dokumentasi rumit, apalagi untuk industri dengan rantai pasok panjang.

b. Penghitungan sampai Layer ke-3

Dalam praktiknya, perhitungan nilai TKDN bisa menjalar hingga ke lapisan ketiga dari rantai pasok, yakni menelusuri komponen dari pemasok hingga ke sub-sub kontraktor. Ini tentu menambah beban administratif dan memperlambat proses sertifikasi.

c. Tidak Adanya Insentif bagi Efisiensi

Sistem lama cenderung mendiskreditkan perusahaan yang efisien. Jadi makin efisien  perusahaan, maka makin kecil biaya produksi itu, yang ironisnya dapat hasilkan  nilai TKDN lebih rendah lagi. Ini menunjukkan bahwa pendekatan biaya kurang mampu mencerminkan manfaat strategis yang di berikan perusahaan terhadap perekonomian nasional.

3. Arah Reformulasi: Penyederhanaan dan Insentif

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, pemerintah menyusun reformulasi metode penghitungan TKDN yang lebih relevan dan responsif. Beberapa poin pembaruannya antara lain:

a. Penggunaan Pendekatan Bobot

Pendekatan baru tidak lagi menghitung secara rinci seluruh biaya produksi, melainkan menggunakan pembobotan komponen utama. Komponen bahan atau material langsung di beri bobot sebesar 75%, tenaga kerja langsung di beri bobot 10%, dan biaya tidak langsung pabrik sebesar 15%.

b. Penghitungan Hanya sampai Layer Pertama

Penghitungan nilai TKDN kini cukup di lakukan sampai lapisan pertama pemasok saja. Jika pemasok layer ke-2 telah memiliki sertifikat TKDN, nilai tersebut dapat langsung di gunakan tanpa harus di telusuri lebih jauh.

c. Penghapusan SP2 dan Reviu LHV

Beberapa proses administratif seperti Surat Permintaan Pemeriksaan (SP2) dan reviu Laporan Hasil Verifikasi (LHV) oleh Pusat P3DN di tiadakan untuk menyederhanakan prosedur dan mempercepat penerbitan sertifikat.

d. Ada tambahan Insentif lewat Bobot BMP

Pemerintah juga memperkenalkan komponen insentif tambahan melalui BMP. Perusahaan dapat memperoleh tambahan nilai hingga 15% dari TKDN jika memenuhi sejumlah indikator strategis, seperti memiliki sertifikasi INDI 4.0, melakukan investasi baru, bermitra dengan UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, serta menerapkan prinsip industri hijau dan ESG.

4. Contoh Perhitungan TKDN dengan Pendekatan Baru

Sebagai ilustrasi, mari kita lihat perhitungan TKDN pada produk pompa. Jika bahan/material seluruhnya berasal dari impor, maka bobot 75% dari komponen bahan tidak menyumbang nilai TKDN (nilainya nol). Namun, jika seluruh tenaga kerja yang terlibat adalah warga negara Indonesia, maka 100% dari bobot tenaga kerja (yakni 10%) dapat di hitung. Begitu pula, jika biaya tidak langsung (seperti listrik, sewa, perawatan mesin) sepenuhnya di keluarkan di Indonesia, maka nilai dari bobot 15% dapat di ambil seluruhnya.

Maka, total TKDN-nya adalah 0% dari bahan, 10% dari tenaga kerja, dan 15% dari biaya tidak langsung. Keseluruhan total jadi 25% walaupun seluruh bahannya berasal dari luar negeri ya.

5. Brainware dan Litbang sebagai Nilai Tambah

Selain komponen bahan, tenaga kerja, dan biaya pabrik, pemerintah juga mulai menghargai unsur intelektual dan inovatif dari pelaku industri. Brainware, yang mencakup kegiatan litbang, pengembangan desain, dan kepemilikan hak kekayaan intelektual, bisa menjadi penambah nilai TKDN.

Namun, komponen brainware ini bersifat opsional. Artinya, jika tidak ada, nilai TKDN tidak berkurang. Tetapi jika tersedia bukti nyata seperti struktur tim litbang, bukti paten, atau desain industri yang digunakan dalam produk, perusahaan akan memperoleh nilai tambahan yang memperkuat daya saingnya.

6. Bedanya TKDN Lama & TKDN Baru dalam Bentuk Narasi Itu Apa?

Pendekatan lama menghitung nilai TKDN dengan menguraikan seluruh biaya secara rinci, mulai dari bahan hingga biaya overhead, serta mengharuskan penelusuran hingga layer ke-3. Hal ini membuat proses penghitungan menjadi lambat dan rumit.

Sebaliknya, pendekatan baru menggunakan sistem bobot komponen yang lebih sederhana dan hanya memerlukan penelusuran hingga layer pertama, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Dalam hal akses, pendekatan lama cenderung menyulitkan UMKM, sementara pendekatan baru justru membuka akses lebih luas bagi mereka melalui insentif BMP.

Pada sertifikasi, pendekatan lama ini masih bersifat terfragmentasi & manual. Sementara itu, pendekatan baru telah terintegrasi secara digital melalui platform SIINas.

7. Pengaruh Positif terhadap Industri Nasional

a. Peningkatan Daya Saing Industri

Perubahan penghitungan TKDN bisa membuat perusahaan lokal jadi lebih kompetitif loh. Penyederhanaan proses dan insentif melalui BMP memberi peluang bagi lebih banyak industri untuk memenuhi syarat partisipasi dalam pengadaan pemerintah.

b. Dorongan terhadap Investasi Domestik

Perusahaan yang menanamkan investasi di dalam negeri dan menjalankan proses produksi di Indonesia akan memperoleh nilai TKDN lebih tinggi. Ini menjadi insentif tersendiri bagi pelaku usaha untuk memindahkan basis produksinya ke tanah air.

c.  Pemanfaatan UMKM Dalam TKDN

Dengan diakomodasinya nilai BMP untuk kemitraan UMKM, reformulasi TKDN turut mendorong ekosistem industri yang lebih inklusif. UMKM sekarang bisa jadi bagian rantai pasok & berperan dalam perolehan nilai TKDN lebih tinggi.

8. Tantangan Implementasi Reformulasi TKDN

Meskipun lebih sederhana, implementasi reformulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesiapan Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dalam mengadopsi mekanisme baru, konsistensi pelaporan di platform SIINas, serta potensi penyalahgunaan sistem dalam bentuk TKDN washing.

Pengawasan yang ketat, digitalisasi sistem yang akurat, serta sosialisasi menyeluruh kepada pelaku industri menjadi syarat mutlak agar reformasi ini benar-benar efektif dan berdampak positif.

Untuk penghitungan TKDN ini adalah langkah penting untuk sempurnakan kebijakan pemakaian produk dalam negeri ya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Pentingnya Reformulasi Penghitungan TKDN dalam Melakukan Pendukungan Industri Nasional di Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah Indonesia mewajibkan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah jika produk tersebut tersedia dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memadai. Sertifikasi TKDN menjadi syarat mutlak dalam pembuktian kandungan lokal suatu produk.

Dengan berkembangnya teknologi digital dan untuk mengurangi birokrasi manual, Kementerian Perindustrian melalui Pusat P3DN menghadirkan sistem SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) sebagai platform resmi dalam pengajuan dan penerbitan sertifikat TKDN. Dalam sistem ini, proses yang sebelumnya memakan waktu dan rentan duplikasi kini menjadi lebih terstruktur, cepat, transparan, dan terintegrasi secara nasional.

Artikel ini akan membahas secara rinci seluruh cara pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN di SIINas, mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat elektronik resmi oleh Kementerian Perindustrian.

Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas

Apa Itu SIINas dan Fungsinya dalam  Pengajuan dan Verifikasi Sertifikasi TKDN?

System Informasi Industri Nasional merupakan portal digital  Kementerian Perindustrian yang fungsinya jadi pusat data & layanan untuk pelaku industri. Dalam konteks TKDN, SIINas berperan sebagai:

* Tempat pengajuan sertifikasi TKDN

* Platform verifikasi dan evaluasi oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistem penerbitan sertifikat digital

* Pusat pengarsipan dan pembaruan dokumen TKDN

Dengan sistem ini, proses sertifikasi dapat di lacak secara realtime, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses validasi antar lembaga.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Sertifikasi TKDN

Sertifikasi TKDN melibatkan berbagai pihak, dengan tanggung jawab masing-masing:

1. Pelaku Usaha/Industri: Pengaju sertifikat TKDN
2. LVI: Bisa lakukan audit & verifikasi nilai dari TKDN
3. Pusat P3DN – Kementerian Perindustrian: Menerbitkan sertifikat resmi
4. Pejabat Penerbit Sertifikat: Bertanggung jawab atas penandatanganan digital dokumen
5. Sistem SIINas: Mengelola seluruh alur permohonan, komunikasi, validasi, dan arsip

Jenis Sertifikat TKDN yang Bisa Di ajukan melalui SIINas

Terdapat tiga kategori sertifikat TKDN yang dapat diajukan melalui SIINas:

1. Ada Sertifikat TKDN Untuk Barang
2. Sertifikat TKDN Jasa
3. Sertifikat TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Setiap kategori memiliki form dan parameter penilaian berbeda. Pemilihan kategori yang tepat di awal sangat penting agar proses berjalan sesuai prosedur.

Persiapan Awal: Syarat dan Dokumen Pendukung

Sebelum memulai pengajuan sertifikasi, pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen utama sebagai syarat administrasi, antara lain:

* Profil perusahaan dan izin usaha industri

* Data teknis produk: komposisi bahan, proses produksi, komponen dalam negeri vs impor

* Data tenaga kerja: jumlah, asal tenaga kerja, sistem penggajian

* Ada data anggaran tidak langsungnya: seperti listrik & air, overhead, sewa, juga perawatan lainnya

* Dokumen pendukung lainnya seperti: laporan keuangan, struktur organisasi, daftar supplier

Dokumen ini akan digunakan oleh LVI untuk menghitung dan memverifikasi nilai TKDN.

Langkah-langkah Pengajuan Sertifikat TKDN di SIINas

Langkah 1: Registrasi dan Login di SIINas

* Kunjungi situs resmi SIINas: siinas.kemenperin.go.id

* Pilih menu “Daftar” bagi pengguna baru atau “Masuk” bagi pengguna terdaftar

* Isi data perusahaan dan unggah dokumen legal seperti NIB dan izin industri

Langkah 2: Pengisian Formulir Permohonan TKDN

* Pilih menu “Permohonan Sertifikat TKDN”

* Tentukan jenis sertifikasi (barang, jasa, atau gabungan)

* Isi detail produk, nama, merek, kode HS, deskripsi teknis, volume produksi, dll.

Langkah 3: Melakukan Pengunggahan Dokumen Pendukungnya

* Unggah seluruh dokumen teknis yang diperlukan dalam format PDF atau Excel

* Pastikan file tidak corrupt dan berukuran sesuai ketentuan

* Tidak lengkap dokumennya maka verifikasi terhambat

Langkah 4: Pilih Lembaga Verifikasi Independen (LVI)

* Sistemnya akan tampilkan daftar LVI yang ada

* Pelaku usaha dapat memilih berdasarkan kapasitas, biaya, atau lokasi

* Setelah pemilihan, notifikasi otomatis akan dikirim ke LVI terkait

6. LVI Bertugas Untuk Verifikasi

Setelah pengajuan lengkap, LVI akan melakukan proses sebagai berikut:

a. Review Dokumen Awal

* LVI menilai kelengkapan dan validitas dokumen

* Jika terdapat kekurangan, LVI akan meminta perbaikan melalui sistem

b. Kunjungan Verifikasi Lapangan

* LVI akan menjadwalkan kunjungan ke fasilitas produksi

* Proses ini mencakup wawancara, pengecekan proses manufaktur, tenaga kerja, dan penggunaan bahan lokal

c. Penghitungan Nilai TKDN

Berdasarkan pendekatan baru 2025:

* Bahan/material langsung (75%)

* Tenaga kerja langsung (10%)

* Biaya tidak langsung pabrik (15%)

d. Evaluasi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) dan Brainware

Jika perusahaan memiliki aspek tambahan seperti:

* Sertifikat INDI 4.0

* Investasi baru

* Kemitraan UMKM

* Sertifikasi industri hijau, dll.

LVI akan menilai BMP dan menambahkan nilainya sebagai nilai tambah TKDN.

7. Penerbitan Sertifikat TKDN oleh Kementerian Perindustrian

Setelah LVI menyelesaikan laporan verifikasi, laporan tersebut di ajukan ke Kementerian Perindustrian melalui SIINas. Proses berikutnya:

a. Review dan Persetujuan Pusat P3DN

* Kementerian melakukan validasi akhir

* Tidak ada lagi proses reviu manual (SP2 dan LHV dihapus dalam reformasi 2025)

b. Penerbitan Sertifikat Digital

* Sertifikat TKDN terbit dalam bentuk digital (.pdf)

* Di lengkapi QR Code yang terhubung ke database SIINas

* Masa berlaku sertifikat ini 3 tahunan

8. Format Sertifikat TKDN Versi Terbaru

Sertifikat TKDN versi 2025 memiliki tampilan yang lebih informatif, meliputi:

* Nama dan jenis produk

* Nilai TKDN (dalam persen)

* Nilai BMP dan brainware (jika ada)

* Tanggal terbit dan masa berlaku

* Tautan digital dan QR Code

* Tanda tangan elektronik pejabat yang berwenang

Dengan fitur digital ini, pengguna bisa memverifikasi keabsahan sertifikat hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel.

9. Proses Setelah Sertifikat Terbit

Sertifikat TKDN akan di gunakan dalam:

* Proses pengadaan barang/jasa pemerintah

* Pemenuhan kewajiban TKDN minimal 40%

* Ada syarat proyek nasional.

Perusahaan wajib menyimpan dokumen dan melaporkan perubahan signifikan jika terjadi (misalnya: perubahan struktur produk, bahan baku, lokasi produksi).

10. Pemeliharaan dan Perpanjangan Sertifikat

1. Masa Berlaku

* Sertifikat TKDN berlaku selama 3 tahun

* SIINas bisa bantu melakukan perpanjangan untuk pengajuan ulang

1. Surveillance Tahunan

* LVI dapat melakukan audit tahunan (surveillance) untuk memastikan konsistensi produksi

* Jika di temukan penyimpangan, sertifikat bisa dicabut

11. Biaya dan Fasilitasi Sertifikasi TKDN

* Biaya di tanggung oleh pelaku usaha, namun tersedia program fasilitasi dari BSPDN (Bantuan Sertifikasi Produk Dalam Negeri) terutama untuk:

* UMKM

* Perusahaan di daerah 3T

* Industri prioritas seperti alat kesehatan, EBT, manufaktur strategis

Pelaku usaha bisa mengajukan fasilitasi ini melalui SIINas bersamaan dengan pengajuan sertifikasi.

Proses pengajuan dan verifikasi sertifikat TKDN kini menjadi jauh lebih efisien, berkat digitalisasi penuh melalui sistem SIINas. Jika ikuti alur dengan sesuai, pelaku usaha bisa mendapatkan  sertifikat TKDN lebih cepat. Tentu bisa meningkatkan peluang mereka dalam pengadaan nasional & memperkuat posisi pada pasar industri dalam negerinya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Ini Langkah-langkah Pengajuan dan Verifikasi Sertifikat TKDN Melalui SIINas pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Di mana pada pembahasaan artikel kali ini akan membahas secara mendalam bagaimana pengawasan TKDN diterapkan. Tentang siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana alur evaluasi dilakukan, serta sanksi yang diberlakukan bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan.

Pentingnya Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Mekanisme, Evaluasi, dan Sanksi

Dasar Hukum dan Kewajiban Produsen Pengawasan TKDN

Pengawasan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa didasarkan pada peraturan yang mengikat, di antaranya PP 29 Tahun 2018 Pasal 61 ayat (7), dan Pasal 76 ayat (3) huruf b. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa produsen barang dan/atau penyedia jasa yang ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah wajib menjamin bahwa produk yang mereka serahkan benar-benar merupakan Produk Dalam Negeri yang diproduksi di dalam negeri. Ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan kewajiban hukum yang mengikat.

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian antara sertifikasi TKDN dengan realitas produksi di lapangan, maka pemilik sertifikat dapat dikenai sanksi tegas. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas data TKDN serta konsistensi implementasinya.

Alur Pengawasan TKDN

Pengawasan terhadap produk ber-TKDN dilakukan secara sistematis oleh Pusat P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) Kementerian Perindustrian. Mekanisme pengawasan dapat dilakukan berdasarkan dua pemicu, yaitu aduan dari masyarakat atau atas inisiatif internal Pusat P3DN itu sendiri. Dalam kedua kondisi tersebut, Kepala Pusat P3DN akan membentuk tim evaluasi yang bertugas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pemilik sertifikat TKDN.

Tim evaluasi terdiri atas beberapa unsur, yaitu perwakilan dari Pusat P3DN, pembina sektor industri terkait, inspektorat, dan pemilik proyek. Tim ini bertugas meninjau ulang keabsahan sertifikat, kesesuaian data produksi dengan dokumen yang telah diverifikasi sebelumnya. Serta tingkat keterlibatan industri lokal dalam proses produksi.

Hasil dari evaluasi ini akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Pusat P3DN dan kemudian diteruskan kepada Menteri Perindustrian. Jika terdapat pelanggaran, maka pemilik sertifikat dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi lebih berat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Surveillance Berkala dan Sewaktu-waktu

Salah satu elemen kunci dalam sistem pengawasan TKDN adalah pelaksanaan kegiatan surveillance, yaitu pengawasan lanjutan terhadap perusahaan yang telah memperoleh sertifikat. Surveillance dilaksanakan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang secara resmi ditetapkan oleh pemerintah. Surveillance dilaksanakan minimal sekali dalam setahun selama sertifikat tetap aktif atau berlaku.

Dan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu jika ada indikasi pelanggaran atau perintah langsung dari Menteri. Tujuan dari surveillance ini adalah memastikan bahwa sertifikat TKDN tidak hanya digunakan untuk keperluan administratif. Tetapi benar-benar mencerminkan kondisi riil perusahaan dalam memproduksi barang/jasa secara lokal.

Terdapat dua fokus utama dalam surveillance ini:

1. Evaluasi kinerja LVI itu sendiri: dilakukan secara berkala maupun insidentil untuk memastikan bahwa LVI bekerja secara profesional, obyektif, dan sesuai prosedur.
2. Evaluasi penggunaan TKDN dalam pengadaan: dilakukan untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang digunakan benar-benar sesuai dengan klaim TKDN yang telah diverifikasi dan disertifikasi.

Tanggung Jawab Lembaga dan Prosedur Evaluasi

Dalam pelaksanaan pengawasan TKDN, terdapat peran penting yang dijalankan oleh Kepala Pusat P3DN sebagai otoritas utama yang menetapkan tim evaluasi. Tim ini bertugas mengaudit pemilik sertifikat berdasarkan temuan lapangan atau berdasarkan laporan yang diterima. Alur kerja evaluasi dimulai dari pembentukan tim, pelaksanaan audit, dan pemberian rekomendasi.

Setelah audit dilakukan, hasilnya disampaikan kepada Kepala Pusat P3DN dan diteruskan kepada Menteri Perindustrian untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan pelanggaran, pemilik sertifikat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi yang Diberikan Bila TKDN Tidak Sesuai

Ketidaksesuaian antara fakta produksi dengan dokumen sertifikasi dapat menyebabkan perusahaan dikenai sanksi. Bentuk sanksi ini dapat berupa:

• Peringatan tertulis;
• Pencabutan sertifikat TKDN;
• Pencantuman dalam daftar hitam sehingga tidak dapat mengajukan sertifikasi kembali selama kurun waktu tertentu;
• Sanksi pidana sesuai ketentuan dalam KUHP atau UU Perindustrian yang berlaku.

Sanksi ini diberikan sebagai langkah penegakan hukum yang bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri. Selain itu, sanksi ini juga menjadi alat pengendali agar perusahaan tidak menyalahgunakan sertifikat TKDN sebagai formalitas administratif semata.

Tanggung Jawab dan Integritas LVI

LVI sebagai lembaga verifikasi memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga objektivitas dan akurasi data dalam proses penerbitan dan pembaruan sertifikat TKDN. Jika terbukti bahwa LVI menyampaikan laporan yang tidak sesuai atau tidak melakukan verifikasi sesuai prosedur. Maka mereka juga dapat dikenai sanksi. Bentuk sanksi terhadap LVI antara lain:

• Peringatan;
• Denda administratif;
• Pencabutan penunjukan sebagai LVI;
• Tidak dapat ditugaskan kembali selama kurun waktu tertentu.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menuntut akurasi dari perusahaan, tetapi juga dari lembaga pendukungnya.

Manfaat Strategis Pengawasan TKDN

Selain aspek kepatuhan dan penegakan hukum, pengawasan TKDN memiliki manfaat strategis jangka panjang bagi pembangunan industri nasional. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

1. Mendorong kemandirian ekonomi nasional: Dengan memastikan bahwa produk yang digunakan pemerintah benar-benar diproduksi dalam negeri. Maka permintaan terhadap bahan baku lokal, tenaga kerja domestik, dan teknologi nasional akan meningkat.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal: Pengawasan yang ketat mendorong pelaku industri untuk terus meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Sehingga memiliki daya saing tidak hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional..
3. Menjadi instrumen kebijakan fiskal yang bijak: Anggaran negara yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi lebih produktif. Karena turut membangun fondasi ekonomi dalam negeri, bukan terserap untuk produk impor.
4. Membentuk ekosistem industri yang transparan: Dengan adanya audit dan evaluasi berkala, maka pelaku industri terdorong untuk membangun tata kelola yang profesional dan bertanggung jawab.

Pengawasan TKDN merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara industri yang tangguh dan mandiri. Implementasi kebijakan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi juga membutuhkan kolaborasi pelaku usaha, lembaga verifikasi, dan masyarakat luas.

Melalui pengawasan yang ketat, digitalisasi sistem, keterlibatan publik, dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar. Maka tujuan besar dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dapat tercapai secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal angka pada dokumen sertifikat, tetapi tentang komitmen bersama membangun Indonesia dari sektor produksi nasionalnya.

Pengawasan TKDN yang optimal bukan sekadar tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan industri nasional yang lebih tangguh, inovatif, dan mandiri.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Pentingnya Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Mekanisme, Evaluasi, dan Sanksi pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Namun, banyak pelaku industri yang masih belum memahami bagaimana alur sertifikasi TKDN dilakukan dan seperti apa skema penilaian yang berlaku. Artikel ini akan membahas secara komprehensif alur penerbitan sertifikat TKDN. Serta usulan pembaruan skema sertifikasi yang tengah digodok oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025.

Penjelasan Sertifikasi TKDN?

Sertifikasi TKDN adalah proses penilaian dan pengesahan resmi dari pemerintah terhadap besarnya kandungan dalam negeri yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. Nilai TKDN dihitung dalam bentuk persentase, dan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu produk layak disebut sebagai “Produk Dalam Negeri” (PDN). Nilai TKDN ini nantinya akan tercantum dalam sertifikat TKDN, yang menjadi prasyarat penting dalam mengikuti tender pengadaan oleh instansi pemerintah dan BUMN.

Semakin besar kandungan lokal dalam suatu produk, maka semakin besar pula kemungkinan produk tersebut mendapatkan prioritas dalam proses pengadaan.

Alur Penerbitan Sertifikat TKDN

Proses untuk mendapatkan sertifikasi TKDN telah dirancang agar terstruktur, transparan, dan dapat ditelusuri. Berikut ini adalah alur resmi penerbitan sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian:

Pendaftaran melalui SIINas

Perusahaan mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan mengisi data dan dokumen pendukung.

Pemilihan Lembaga Verifikasi (LVI)

Pelaku usaha memilih lembaga verifikasi independen yang telah diakreditasi Kemenperin untuk melakukan audit terhadap produk atau jasa.

Pelaksanaan Audit TKDN

Lembaga verifikasi melakukan penilaian atas produk yang diajukan, termasuk menilai bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, dan nilai impor.

Verifikasi dan Validasi Hasil Audit

Setelah audit selesai, hasil penilaian dikirim ke Kemenperin untuk divalidasi oleh tim internal agar tidak ada penyimpangan data.

Proses Pegeluaran Sertifikat

Setelah data diverifikasi dan memperoleh persetujuan, Kementerian Perindustrian akan menerbitkan serta menandatangani sertifikat TKDN secara resmi.

Penerbitan QR Code dan Publikasi

Sertifikat yang telah keluar dilengkapi dengan QR Code dan ditampilkan pada portal resmi Kemenperin. Hal ini memudahkan pengguna jasa untuk melakukan pengecekan secara real time.

Skema Sertifikasi TKDN yang Berlaku

Berdasarkan kebijakan yang berlaku, terdapat tiga jenis skema dalam penilaian TKDN, yaitu:

Skema Biaya

Merupakan metode paling umum yang digunakan untuk menghitung TKDN, dengan cara membandingkan biaya komponen dalam negeri dan luar negeri.

Skema Material Balance (untuk sektor migas)

Digunakan untuk sektor hulu migas, terutama saat penghitungan biaya sulit dilakukan, sehingga penilaian dilakukan berdasarkan proporsi material dalam negeri terhadap total.

Skema Jumlah Produk

Diterapkan ketika produk memiliki satuan produksi yang konsisten dan terukur, seperti produk manufaktur dalam skala besar.

Pemilihan ketiga skema tersebut disesuaikan dengan karakteristik industri, jenis produk, serta kelengkapan data yang tersedia. Penentuan skema yang digunakan dilakukan saat awal audit, berdasarkan diskusi antara pelaku usaha dan LVI.

Usulan Skema Sertifikasi TKDN Tahun 2025

Dalam Public Hearing Rancangan Permenperin 2025, Kementerian Perindustrian mengusulkan skema penyederhanaan. Dan penguatan sistem sertifikasi TKDN dengan pendekatan sebagai berikut:

Produk Baru (TKDN Tetap)

Produk yang belum pernah dinilai dan memiliki proses produksi stabil akan diberikan nilai TKDN tetap dan hanya diaudit satu kali.

Produk Baru (TKDN Berubah)

Untuk produk yang mengalami perubahan bahan baku atau teknologi secara berkala, nilai TKDN akan dievaluasi ulang secara berkala agar tetap akurat.

Produk Generik Sejenis

Produk dengan karakteristik identik dari satu lini produksi bisa disertifikasi secara kolektif untuk efisiensi proses dan biaya.

Produk Impor yang Diproses di Indonesia

Produk yang mengalami proses perakitan, finishing, atau modifikasi di dalam negeri akan dinilai berdasarkan porsi pekerjaan dalam negeri.

Jasa Tunggal dan Jasa Terintegrasi

Dalam jasa seperti konstruksi, konsultan, atau rekayasa, sertifikasi dilakukan berdasarkan komponen biaya tenaga kerja, alat, dan logistik lokal.

Skema Penilaian Massal

Produk massal dari sektor industri seperti tekstil, farmasi, atau makanan minuman dapat disertifikasi secara kelompok berdasarkan kelompok produk sejenis.

Pendekatan baru ini dirancang untuk mempercepat alur proses, mengurangi beban biaya sertifikasi, serta mendorong keterlibatan pelaku industri. Terutama dari kalangan UMKM dan sektor manufaktur yang padat tenaga kerja.

Fasilitas Sertifikasi TKDN bagi Industri Skala Tertentu

Pemerintah juga memberikan fasilitas sertifikasi TKDN secara khusus bagi pelaku industri berskala kecil, menengah, dan besar tertentu. Sebagaimana tercantum dalam PP 29 Tahun 2018 Pasal 75 ayat (4) huruf b. Fasilitas ini mencakup penyederhanaan proses, pembiayaan oleh negara, serta dukungan verifikasi teknis oleh tim yang ditunjuk.

Khususnya bagi industri yang berada di luar Jawa atau di kawasan industri, fasilitas ini menjadi peluang besar untuk memperoleh sertifikat TKDN tanpa hambatan biaya. Dengan adanya program ini, perusahaan tidak hanya terbantu secara administratif, tetapi juga lebih siap bersaing dalam pasar pengadaan nasional. Pernyataan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mempercepat dan memeratakan proses sertifikasi TKDN di seluruh wilayah Indonesia.

Manfaat Strategis Sertifikasi TKDN

Pentingnya memiliki sertifikasi TKDN bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

Akses Prioritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Produk dengan TKDN + BMP ≥ 40% masuk dalam kategori Produk Dalam Negeri yang wajib diserap oleh instansi pemerintah.

Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal

Sertifikat TKDN menjadi nilai jual tersendiri yang menunjukkan bahwa produk Anda mendukung pembangunan industri nasional.

Memperluas Jangkauan Pasar

Produk bersertifikat TKDN seringkali menjadi syarat utama dalam proyek-proyek strategis nasional, terutama di sektor energi, infrastruktur, dan kesehatan.

Keterbukaan dan Tanggung Jawab

Dengan adanya QR Code dan sistem digitalisasi sertifikat, pelanggan dan mitra dapat memverifikasi keabsahan nilai TKDN secara terbuka.

Beberapa Hambatan dan Pemecahannya

Meski proses sertifikasi TKDN telah disederhanakan, masih ada beberapa tantangan yang kerap dihadapi pelaku industri, antara lain:

Kurangnya pemahaman teknis mengenai skema perhitungan

Solusi: Kemenperin rutin mengadakan bimbingan teknis dan klinik konsultasi.

Keterbatasan biaya audit untuk UMKM

Solusi: Pemerintah menyediakan insentif dan pembiayaan khusus untuk sertifikasi UMKM.

Proses verifikasi yang memakan waktu

Solusi: Sistem SIINas dan integrasi LVI akan terus ditingkatkan untuk mempercepat proses audit dan validasi.

Sertifikasi TKDN sebagai Instrumen Kemandirian Industri Nasional

Melalui pemahaman mendalam terhadap alur dan skema sertifikasi TKDN, pelaku industri dapat mempersiapkan diri secara optimal menghadapi regulasi pasar semakin kompetitif. Sertifikasi ini tidak hanya membuka jalan memenangkan tender. Tetapi juga membuktikan bahwa produk Anda telah memenuhi standar nasional yang berpihak pada pembangunan dalam negeri.

Dengan usulan skema sertifikasi terbaru, Kementerian Perindustrian berupaya memastikan proses yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika industri. Maka dari itu, sudah saatnya setiap pelaku usaha menjadikan sertifikasi TKDN sebagai bagian dari strategi utama, bukan sekadar kewajiban administratif.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Panduan Lengkap Sertifikasi TKDN: Alur, Skema, dan Inovasi Terbaru untuk Industri Nasional pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Melalui usulan reformulasi kebijakan TKDN dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian dalam Public Hearing Rancangan Permenperin tahun 2025. Nilai BMP kini bisa dihitung berdasarkan 15 faktor penentu yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai apa itu nilai BMP. Bagaimana komponen penentunya bekerja, dan mengapa pemahamannya sangat penting dalam proses sertifikasi TKDN.

Apa Itu Nilai BMP?

Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP adalah komponen tambahan dalam perhitungan TKDN, dengan bobot maksimal sebesar 15%. Nilai ini merupakan bentuk insentif kepada perusahaan yang telah memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan industri dalam negeri. BMP tidak hanya mencerminkan komitmen investasi, tapi juga keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, penggunaan mesin dalam negeri, dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan lainnya.

Keunggulan dari sistem ini adalah fleksibilitasnya. Perusahaan diberi kebebasan untuk memilih sendiri kombinasi faktor yang paling relevan, selama total nilai dari faktor-faktor yang dipilih tidak melebihi 15%.

15 Faktor Penentu Nilai BMP: Strategi Meraih Skor Maksimal

Berikut adalah daftar lengkap 15 faktor penentu nilai BMP, sebagaimana diusulkan dalam reformulasi Permenperin terbaru:

Penerapan Industri 4.0 (2%)

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi INDI 4.0 level 4 atau ditetapkan sebagai Lighthouse Industry 4.0 akan mendapat nilai penuh.

Pengembangan SDM Industri (1%)

Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan vokasi, minimal dengan 25 institusi.

Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok (2%)

Kemitraan dengan UMKM, koperasi, atau petani dan nelayan dalam skala besar mendapat poin maksimal.

Kepemilikan Sertifikasi atau Akreditasi (1%)

Contohnya: SNI, ISO, HACCP, sertifikat halal, dan berbagai sertifikasi industri lainnya.

Kepemilikan Merek Dalam Negeri (1%)

Merek harus terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) (2%)

Nilai ditentukan berdasarkan ESG Rating dari lembaga penilaian yang diakui.

Penerapan Industri Hijau (2%)

Perusahaan yang memiliki sertifikat atau penghargaan industri hijau dapat mengklaim nilai ini.

Penghargaan atau Awards (1%)

Di antaranya terdapat sejumlah apresiasi tingkat nasional seperti Upakarti, IGDS, IHYA, dan lainnya.

Melakukan Ekspor (1%)

Ekspor dengan nilai lebih dari Rp15 miliar mendapat nilai penuh.

Melakukan Substitusi Impor (2%)

Jika perusahaan menggantikan produk impor dengan produksi lokal senilai lebih dari Rp15 miliar.

Penyerapan Tenaga Kerja (1%)

Jumlah pekerja WNI sesuai kategori perusahaan (besar, menengah, kecil) menentukan nilainya.

Penambahan Investasi Baru (2%)

Penambahan investasi lebih dari 100% dibanding investasi awal memberikan nilai maksimal.

Penggunaan Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri (2%)

Mesin utama yang dibeli dalam 1 tahun terakhir dari produsen lokal akan dihitung sebagai nilai positif.

Lokasi Perusahaan di Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (2%)

Lokasi usaha di wilayah 3T luar Jawa mendapat nilai lebih.

Kepatuhan Pelaporan SIINas (1%)

Pelaporan tepat waktu ke Sistem Informasi Industri Nasional selama dua tahun berturut-turut.

Mengapa BMP Penting dalam Sertifikasi TKDN?

Perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan industri dalam negeri memperoleh manfaat langsung melalui skema BMP. Sebagai contoh, perusahaan yang berlokasi di kawasan 3T, menyerap banyak tenaga kerja. Dan menggunakan peralatan dalam negeri bisa secara signifikan meningkatkan total nilai TKDNnya.

Selain itu, dengan adanya BMP, perusahaan tidak hanya didorong untuk memproduksi di dalam negeri. Tetapi juga berpartisipasi dalam penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Simulasi Perhitungan: Bagaimana BMP Memengaruhi Nilai TKDN?

Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik. Dari sisi teknis, kandungan lokal dalam produk ini hanya mencapai 25%, yang menjadi ambang batas terendah. Di samping itu, perusahaan tersebut melakukan hal lain yakni:

• Memiliki sertifikat Industri 4.0 (2%)
• Memiliki 4 sertifikasi (1%)
• Beroperasi di Papua (2%)
• Melakukan substitusi impor (2%)
• Mempekerjakan lebih dari 500 orang dalam proses produksinya (setara 1%)

Dengan menambahkan nilai-nilai tersebut, total nilai BMP mencapai 8% dari 15% yang tersedia. Maka total nilai TKDN + BMP adalah 25% + 8% = 33%. Ini berpotensi membuat produk tersebut masuk dalam kategori layak untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sesuai regulasi yang menetapkan minimal TKDN + BMP sebesar 40% untuk PDN.

Implementasi yang Transparan dan Terukur

Semua faktor penentu nilai BMP harus dibuktikan dengan dokumen sah. Ini meliputi:

• Sertifikat resmi
• Laporan keuangan tahunan
• Nota ekspor dari bea cukai
• Bukti pelaporan SIINas
• Bukti investasi
• Bukti penggunaan mesin dalam negeri

Hal ini menjadi dasar bahwa penerapan BMP tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem evaluasi yang objektif dan transparan.

Penyatuan unsur investasi sebagai faktor penambah skor kandungan lokal: sebuah pendekatan kebijakan terbaru yang memperkuat peran BMP

Dalam pengembangan kebijakan terkini, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pendekatan baru yang relevan dengan faktor penentu nilai BMP. Artinya, perusahaan mendapat insentif kandungan lokal berdasarkan modal awal serta investasi lanjutan di bidang manufaktur. Usulan ini menunjukkan bahwa selain 15 indikator BMP yang telah disebutkan. Pemerintah juga membuka ruang agar perusahaan yang aktif menambah nilai investasinya di Indonesia bisa memperoleh tambahan nilai TKDN secara proporsional.

Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan investasi awal di Indonesia dan dalam waktu tiga tahun menambah investasi sebesar 20% dari nilai awal. Maka mereka berhak atas tambahan nilai TKDN hingga 5%. Tambahan ini dapat terus meningkat hingga maksimal 25% jika total penambahan investasi mencapai 100% dari nilai awal.

Skema ini mendorong pelaku industri untuk tidak hanya hadir secara fisik di Indonesia, tetapi juga memperluas aktivitas dan kapasitas produksinya dari waktu ke waktu. Pendekatan berbasis investasi ini memperkuat peran BMP sebagai alat ukur komitmen industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga memperluas cakupan insentif yang tidak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga berdasarkan dampak nyata dari kehadiran industri di dalam negeri.

BMP Adalah Cermin Komitmen Perusahaan terhadap Indonesia

Faktor penentu nilai BMP mencerminkan upaya nyata industri dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. BMP bukan hanya penggugur kewajiban administratif, tetapi indikator komitmen terhadap inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan diberikannya kebebasan memilih kombinasi faktor, setiap perusahaan dapat merancang strategi yang sesuai dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing.

Apakah itu melalui ekspor, substitusi impor, kemitraan dengan UMKM, atau teknologi industri 4.0 semuanya dapat berkontribusi pada nilai akhir TKDN yang lebih tinggi. Dan membuka akses lebih luas ke pasar pengadaan pemerintah. Jadi, bagi pelaku industri yang ingin serius memanfaatkan peluang dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Memahami dan memaksimalkan faktor penentu nilai BMP adalah langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Mengupas Tuntas Faktor Penentu Nilai BMP dalam Sertifikasi TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Namun dalam praktiknya, penghitungan TKDN yang berlaku selama ini banyak dikritik sebagai terlalu rumit, tidak efisien, dan menyulitkan pelaku usaha. Melalui reformasi regulasi yang sedang digodok oleh Kementerian Perindustrian, pemerintah melakukan pembaruan menyeluruh terhadap metode penghitungan TKDN. Tujuannya jelas: menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan memberikan insentif nyata bagi industri yang berkomitmen berproduksi di dalam negeri.

Masalah Utama dalam Sistem TKDN Lama dan Jalan Keluar Melalui Reformasi Kebijakan

1. Proses Penghitungan TKDN Rumit dan Lama

Sebelumnya, penghitungan TKDN didasarkan pada pendekatan biaya (cost-based). Perusahaan harus menghitung secara rinci berapa persen komponen biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung (overhead) yang berasal dari dalam negeri. Untuk itu, kapasitas produksi bahkan harus dihitung sebagai dasar untuk menentukan biaya per unit.

Reformasi menghapus pendekatan yang terlalu teknis ini. Kini, penghitungan bisa dilakukan lebih sederhana, tanpa harus menelusuri seluruh struktur biaya secara penuh. Komponen biaya hanya dihitung pada aspek tertentu, sementara sisanya menggunakan pembobotan.

2. Harus Menghitung Sampai Layer ke-3

Salah satu kritik terbesar dari pelaku industri adalah kewajiban menghitung sampai ke layer ke-3 dalam rantai pasok. Artinya perusahaan harus menelusuri komponen dari komponen, bahkan hingga bahan mentah. Dalam sistem baru, penghitungan TKDN hanya perlu dilakukan hingga layer pertama.

Artinya, jika sebuah perusahaan membeli komponen dari mitra lokal yang sudah memiliki sertifikat TKDN. Maka nilainya bisa langsung digunakan tanpa perlu menghitung ulang proses produksinya. Langkah ini mempercepat proses, memangkas beban administratif, dan sangat membantu UMKM yang biasanya tidak punya sumber daya teknis untuk audit mendalam.

3. Sertifikasi Belum Disesuaikan dengan Struktur Organisasi Baru

Struktur organisasi Kementerian Perindustrian sudah mengalami pembaruan, termasuk pembentukan Pusat P3DN. Namun, sistem lama belum menyesuaikan mekanisme penerbitan sertifikat TKDN dengan struktur tersebut. Kini, mekanisme tersebut diperbarui agar sesuai dengan organisasi terbaru dan mendukung proses yang lebih transparan.

Bahkan hal ini juga menjadi perhatian penting dari BPK dan KPK agar proses penghitungan TKDN dapat diawasi secara lebih akuntabel.

4. Upaya Efisiensi Malah Menurunkan Nilai TKDN

Dalam sistem lama, perusahaan yang melakukan efisiensi dan produktivitas malah mendapat nilai TKDN lebih rendah karena biaya produksi mereka turun. Ini tentu tidak memberi insentif bagi perusahaan yang inovatif dan efisien. Kebijakan ini tidak hanya memperhatikan nilai kandungan lokal, melainkan juga memberi insentif terhadap performa dan kontribusi strategis perusahaan.

Perusahaan yang memiliki sertifikasi seperti INDI 4.0, misalnya, akan mendapat poin lebih tinggi dalam penilaian TKDN.

5. Kompleksitas Pajak Masukan Menghambat

Bagi perusahaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Berikat, dan Pelabuhan Bebas, perhitungan pajak masukan dan keluaran menjadi masalah dalam penghitungan TKDN. Dengan menghilangkan pendekatan biaya secara menyeluruh, kini pajak tidak lagi dihitung dalam penentuan TKDN. Ini membuat proses lebih netral, adil, dan tidak menghambat pelaku industri yang berlokasi di kawasan berikat atau yang mendapat fasilitas fiskal tertentu.

6. Beragam Metode, Nilai TKDN Tidak Konsisten

Sebelumnya, banyak sektor industri menggunakan metode perhitungan TKDN yang berbeda-beda, ada yang berbasis proses, berbasis biaya, atau berbasis output produk. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena nilai TKDN dari produk serupa bisa sangat berbeda hanya karena metodenya tidak sama. Reformasi memperkenalkan satu tata cara penghitungan yang fleksibel dan dapat digunakan lintas sektor.

Pemerintah juga memberi 3 opsi:

• Penghitungan berbasis bobot komponen,
• Berbasis laporan keuangan,
• Berbasis nilai investasi.

Dengan pendekatan ini, nilai TKDN antarproduk bisa dibandingkan secara adil dan konsisten.

Dampak Positif Reformasi Penghitungan TKDN

Untuk UMKM dan Industri Kecil

UMKM selama ini paling terdampak oleh proses sertifikasi TKDN yang rumit. Mereka tidak punya sumber daya untuk audit biaya berlapis atau menghitung hingga layer ke-3. Kini, dengan sistem baru yang lebih ringkas, UMKM bisa lebih mudah masuk ke pasar pengadaan pemerintah.

Untuk BUMN dan Proyek Nasional

BUMN yang mengerjakan proyek strategis nasional wajib menyerap produk lokal. Dengan nilai TKDN yang lebih adil dan transparan, proses pemilihan vendor bisa lebih objektif dan menghindari celah manipulasi dokumen.

Mendorong Investasi dalam Negeri

Pengusaha yang berinvestasi dalam negeri, membangun pabrik, dan merekrut tenaga kerja lokal akan memperoleh nilai TKDN yang lebih tinggi. Ini memberi insentif yang tepat untuk menarik investasi, sekaligus membuka lapangan kerja nasional.

Contoh Aplikasi: Industri Elektronik

Sebuah perusahaan lokal memproduksi AC dengan dukungan komponen elektronik buatan dalam negeri. Di sistem lama, perusahaan harus menghitung ulang nilai dari setiap komponen termasuk kapasitor, kompresor, dan lain-lain hingga lapisan ketiga. Dengan pendekatan baru, cukup menggunakan sertifikat TKDN dari pemasok utama.

Perusahaan juga akan mendapat tambahan skor jika menggunakan pabrik lokal dan mempekerjakan tenaga kerja WNI.

Struktur Perhitungan TKDN: Memahami Komponen Pembobotan

Dalam sistem reformasi, penghitungan TKDN dilakukan dengan cara memberikan bobot pada tiga komponen utama:

1. Bahan atau Material Langsung (75%)

Ini adalah komponen terbesar karena merepresentasikan asal bahan baku. Bila bahan diperoleh dan diproduksi di dalam negeri, nilainya dapat mencapai 100%. Jika sebagian diproduksi di luar negeri atau impor, nilai TKDN-nya menurun sesuai kategori.

2. Tenaga Kerja Langsung (10%)

Tenaga kerja dihitung berdasarkan proporsi tenaga kerja Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses produksi. Jika seluruh tenaga kerja langsung adalah WNI, maka nilai TKDN untuk komponen ini otomatis 10%

3.Biaya Produksi Tidak Langsung 15%)

Merupakan bagian dari biaya produksi yang bersifat tidak langsung, meliputi pengeluaran seperti penggunaan listrik, air, perawatan peralatan, dan kebutuhan pendukung lainnya. Namun, dalam reformasi ini, pendekatan dihitung berdasarkan bukti bahwa perusahaan benar-benar melakukan investasi dan produksi di dalam negeri.

Dengan pendekatan berbasis bobot ini, nilai TKDN menjadi lebih adil, realistis, dan dapat dibandingkan antar industri secara setara.

TKDN sebagai Instrumen Kedaulatan Ekonomi

Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh tantangan, kemampuan Indonesia untuk berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri menjadi sangat penting. Penghitungan TKDN yang baik dan adil adalah salah satu kunci untuk membuka peluang itu. Dengan menyederhanakan metode, memberikan insentif nyata bagi perusahaan yang berinvestasi dalam negeri,.

Serta menjadikan nilai TKDN sebagai bagian dari strategi pembangunan industri, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Bagi pelaku industri, memahami dan memanfaatkan TKDN bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kini, saatnya bergerak menuju sistem yang lebih efisien, produktif, dan berpihak pada kekuatan lokal.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Reformasi Penghitungan TKDN: Menjawab Tantangan, Mendorong Efisiensi Industri Nasional pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Dalam upaya memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prasyarat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sertifikat TKDN berfungsi sebagai bukti resmi bahwa suatu produk memiliki kandungan lokal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan TKDN dalam berbagai proyek strategis, potensi penyimpangan, manipulasi data, atau penghitungan tidak akurat pun tidak dapat di hindari.

Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan dan keberatan yang kuat, sistematis, dan transparan agar integritas sistem TKDN tetap terjaga. Keberadaan sistem pengawasan ini penting untuk menjamin bahwa setiap nilai TKDN yang tercantum dalam sertifikat adalah valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan telah melalui proses verifikasi yang benar. Artikel ini mengulas secara menyeluruh mekanisme keberatan dan pengawasan terhadap sertifikat TKDN, mulai dari dasar hukum, alur prosedural, jenis pengawasan, hingga sanksi bagi pelanggar.

Mekanisme Keberatan dan Pengawasan terhadap Sertifikat TKDN

1. Pentingnya Mekanisme Keberatan dan Pengawasan dalam Sistem TKDN

TKDN telah menjadi salah satu kunci dalam strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), yang mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memprioritaskan produk lokal dengan nilai TKDN minimal 25–40% tergantung konteksnya. TKDN juga menjadi syarat bagi perusahaan untuk memperoleh preferensi harga, akses e-katalog, serta partisipasi dalam proyek BUMN dan proyek strategis nasional.

Dengan tingginya nilai manfaat yang di peroleh dari sertifikat TKDN, muncul juga potensi penyimpangan, seperti:

* Ketahui bahwa TKDN washing adalah memanipulasi datanya supaya TKDN terlihat tinggi nilainya

* Penggunaan komponen impor yang di klaim sebagai lokal

* Rekayasa dokumen penghitungan

* Perusahaan fiktif atau tidak berproduksi yang mengklaim memiliki TKDN

Maka, pengawasan menjadi unsur mutlak dalam menjaga keabsahan sertifikat dan keadilan kompetisi antar pelaku industri.

2. Dasar Hukumnya dari Mekanisme Keberatan & Pengawasan Terhadap TKDN

Pengawasan terhadap pelaksanaan TKDN serta penyelesaian keberatan terhadap hasil sertifikasi di atur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 terkait Perindustrian, terutama Pasal 86

* Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 terkait adanya Pemberdayaan Industrial.

* Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 terkait Pengadaan Barang/Jasa

* Peraturan Menteri Perindustrian terkait TKDN

* Pedoman teknis dan SOP dari Pusat P3DN, Kementerian Perindustrian

Dasar hukum ini memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang, investigasi, dan penindakan terhadap pelanggaran dalam penerbitan dan pemanfaatan sertifikat TKDN.

3. Lembaga yang Berwenang dalam Pengawasan Sertifikat TKDN

Beberapa lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penanganan keberatan terhadap sertifikat TKDN antara lain:

* Pusat P3DN – Kementerian Perindustrian
Sebagai koordinator nasional dalam pengawasan pelaksanaan TKDN dan penerbitan kebijakan serta sanksi administratif.

* Lembaga Verifikasi Independen (LVI)
Lembaga yang melakukan verifikasi awal dan dapat di tugaskan melakukan pemeriksaan ulang jika di temukan indikasi pelanggaran.

* Tim Evaluasi Pengawasan TKDN
Tim ad hoc yang ditunjuk untuk menangani kasus spesifik, termasuk pengaduan dari masyarakat atau laporan hasil audit.

* Penyedia atau pemohon sertifikat
Pihak yang memiliki hak untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi atau hasil audit pengawasan.

Jenis-jenis Pengawasan terhadap Sertifikat TKDN

Pengawasan terhadap TKDN dilakukan secara berkala dan insidentil, dengan beberapa jenis pengawasan berikut:

a. Pengawasan Reguler (Surveillance)

Pengawasan ini dilakukan secara berkala, biasanya setiap tahun, terutama bagi perusahaan yang memiliki sertifikat TKDN yang masih berlaku. Surveillance dilakukan oleh LVI atau tim yang di tunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk memastikan bahwa:

* Proses produksi masih sesuai dengan yang di verifikasi sebelumnya

* Komponen lokal masih di gunakan dalam proporsi yang sama

* Tidak ada perubahan signifikan tanpa pelaporan

b. Pengawasan Insidentil

Di lakukan jika terdapat laporan pengaduan, dugaan pelanggaran, atau indikasi manipulasi data dari pelaku industri, masyarakat, atau instansi lain. Contohnya, jika di temukan selisih antara klaim TKDN dan kondisi nyata di lapangan.

c. Verifikasi Ulang (Re-Audit)

Verifikasi ulang dilakukan atas permintaan pihak terkait atau atas inisiatif Pusat P3DN jika ada hasil pengawasan yang menunjukkan ketidaksesuaian data. Proses ini dapat melibatkan:

* Pemeriksaan ulang dokumen teknis dan keuangan

* Kunjungan lapangan

* Wawancara dengan tim produksi dan manajemen

Mekanisme Pengajuan Keberatan terhadap Sertifikat TKDN

Pihak-pihak yang merasa di rugikan oleh hasil sertifikasi TKDN atau memiliki bukti adanya penyimpangan dapat mengajukan keberatan secara resmi. Langkah-langkahnya adalah:

Langkah 1: Penyampaian Keberatan

Untuk penyampaian atas keberatan dengan cara tertulis ke Pusat P3DN, dengan:

* Identitas pengaju keberatan (perusahaan, asosiasi, atau individu)

* Nomor sertifikat TKDN yang di permasalahkan

* Bukti atau dokumen pendukung yang menunjukkan adanya kesalahan, manipulasi, atau ketidaksesuaian

Langkah 2: Pemeriksaan Awal

Untuk Pusat P3DN akan lakukan evaluasi awal ke keberatan itu. Jika dianggap valid dan layak ditindaklanjuti, proses masuk ke tahap investigasi.

Langkah 3: Pembentukan Tim Investigasi

Tim akan terdiri dari perwakilan Pusat P3DN, LVI (yang bukan LVI awal), dan pihak independen lainnya jika di perlukan. Tugas tim ini adalah:

* Melakukan penelusuran ulang terhadap proses verifikasi

* Melakukan pengecekan ulang ke lapangan

* Menganalisis kesesuaian data dokumen dan praktik aktual

Langkah 4: Rekomendasi dan Penetapan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pusat P3DN akan mengeluarkan salah satu dari tiga keputusan:

1. Keberatan di tolak, dan sertifikat tetap berlaku.
2. Keberatan diterima sebagian, dan nilai TKDN disesuaikan.
3. Di terimanya keberatan itu sepenuhnya, & sertifikat TKDN akan tercabut ya.

Sanksi atas Penyalahgunaan Sertifikat TKDN

Jika terbukti ada pelanggaran dalam pengajuan atau penggunaan sertifikat TKDN, maka pelaku dapat di kenai beberapa jenis sanksi administratif, antara lain:

* Peringatan tertulis

* Pembekuan sementara sertifikat

* Pencabutan permanen sertifikat TKDN

* Pencantuman dalam daftar hitam

* Adanya pelarangan atas pengajuan sertifikasi ulang di jangka waktu tertentu (maksimalnya 1 tahunan)

Untuk kasus yang melibatkan unsur pemalsuan atau pelanggaran pidana, kasus akan di serahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Digitalisasi Sertifikat dan Pencegahan Penyimpangan

Dalam reformasi TKDN 2025, sertifikat TKDN di terbitkan dalam format digital melalui sistem SIINas. Fiturnya yakni:

* QR Code yang dapat diverifikasi publik

* Pada database via online yang tampilkan info lengkap TKDN, BMP, serta masa berlakunya

* Log perubahan data yang terekam secara sistematis

* Pelaporan massal dan pelacakan otomatis oleh tim pengawas Kemenperin

Digitalisasi ini sangat efektif dalam mencegah pemalsuan dokumen serta memungkinkan masyarakat luas ikut melakukan pengawasan terhadap sertifikat yang telah di terbitkan.

Contoh Kasus: Prosedur Keberatan dalam Praktik

Misalnya, sebuah asosiasi industri melaporkan bahwa sebuah perusahaan A mengklaim TKDN 45% untuk produknya. Namun, dari hasil kunjungan ke lapangan, ditemukan bahwa bahan baku utama berasal dari luar negeri dan hanya di lakukan perakitan sederhana di Indonesia.

Asosiasi menyampaikan surat keberatan ke Pusat P3DN dengan bukti foto, invoice impor, dan hasil wawancara pekerja. Setelah evaluasi, tim investigasi melakukan verifikasi ulang dan menemukan bahwa memang sebagian besar proses tidak dilakukan di dalam negeri.

Hasilnya, nilai TKDN di koreksi dari 45% menjadi 20%, dan sertifikat di cabut.

Tantangan Pengawasan dan Keberatan TKDN

Meskipun sistem pengawasan sudah mulai terbangun dengan baik, masih ada sejumlah tantangan, antara lain:

* Terbatasnya jumlah SDM pengawas dan LVI

* Tidak semua pihak memahami hak keberatan

* Kurangnya partisipasi publik dalam pelaporan pelanggaran

* Beberapa perusahaan belum memahami perubahan regulasi 2025

Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas, edukasi publik, pelibatan masyarakat industri, dan penguatan sistem digital yang lebih inklusif.

Dengan sistem yang terbuka, terstandar, dan berbasis digital, serta dukungan mekanisme keberatan dan pengawasan lapangan yang objektif, Indonesia akan mampu memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi industri dalam negeri.

Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat memiliki peran bersama dalam mengawasi, melaporkan, dan menjaga integritas sertifikasi TKDN, demi mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing industri nasional yang berkelanjutan.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Mekanisme Keberatan dan Pengawasan terhadap Sertifikat TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Perlu di pahami bahwa TKDN hadir sebagai tingkat komponen dalam negeri. Tentunya hal ini berkaitan dengan persentase komponen produksi yang ada di dalam negeri dan terkandung di dalam suatu produk barang ataupun jasa. TKDN sendiri hadir sebagai sebuah kebijakan penting yang di tujukan agar dapat mendorong adanya penggunaan produk lokal.

Dengan adanya kesadaran masyarakat akan penggunaan produk lokal yang semakin meningkat maka secara otomatis perekonomian dapat di benahi. Hal ini menjadi sebuah hal yang sangat urgent untuk meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia. Sehingga industri dalam negeri dapat berkembang dengan lebih mumpuni dan memiliki daya saing tinggi di pasaran.

Kami akan sedikit membahas mengenai apa sih itu TKDN dan bagaimana fungsinya. Dengan adanya sedikit pembahasan yang kami berikan maka Anda akan mendapatkan pemahaman mengenai apa sih itu TKDN. Dengan begitu Anda akan paham mengenai apa pentingnya TKDN dan bagaimana tata cara penerbitan sertifikatnya.

Berikut Adalah Sekilas Penjelasan Mengenai Apa Sih Itu TKDN dan Fungsinya

Membahas lebih lanjut mengenai TKDN sendiri menjadi sesuatu hal yang penting untuk di pelajari. TKDN sendiri hadir sebagai singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri yang merupakan persentase komponen produksi. Tentunya komponen yang terkandung di dalam produk barang ataupun jasa di berlakukan sesuai kebijakan yang berlaku.

Perlu di ketahui bahwa kebijakan satu ini dapat mendorong adanya penggunaan produk lokal serta juga memperkuat daya saing industri. Dengan adanya daya saing yang semakin kuat akan membangun peningkatan kualitas industri dalam negeri. Hal ini akan membantu mengurangi adanya ketergantungan pada impor produk barang atau jasa.

Perlu di pahami bahwa TKDN sendiri hadir untuk dapat mengukur seberapa besar sih bahan baku yang di gunakan dalam produksi suatu produk atau layanan. Ini juga berkaitan dengan bagaimana pemberlakuan tenaga kerja dan seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Serta juga bagaimana proses produksi produk atau layanan tersebut dari dalam negeri.

Kebijakan TKDN tersebut tentu saja akan sangat membantu perkembangan industri dalam negeri dari waktu ke waktu. Dengan begitu kualitas perekonomian Indonesia akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Apa Sih Fungsi TKDN Itu Sendiri? Simak Informasi Lebih Lanjut

TKDN dan fungsinya : meningkatkan daya saing industri

Perlu di pahami bahwa TKDN sendiri hadir sebagai sebuah kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas industri dalam negeri. Adanya kebijakan ini akan membantu adanya peningkatan daya saing industri dalam negeri. Sehingga dengan begitu peningkatan kualitas perekonomian dalam negeri akan semakin meningkat.

Mengapa begitu?, ya jelas saja perekonomian Indonesia akan meningkat sebab dengan kualitas daya saing yang meningkat maka kualitas pajak akan membaik. Dengan kualitas pajak yang bagus dan pengembangan industri dalam negeri yang meningkat maka perekonomian Indonesia akan terus berkembang lebih baik.

Kebijakan ini dapat menciptakan lapangan kerja baru

Perlu di ketahui bahwa dalam proses produksi barang ataupun jasa layanan akan di butuhkan SDM yang sesuai. Tentunya dengan adanya kebutuhan akan sumber daya manusia dalam proses produksi maka peluang akan semakin besar. Perekrutan tenaga kerja akan di adakan dan ini menjadi sesuatu hal yang menguntungkan.

Adanya kebutuhan tenaga kerja akan menciptakan lapangan kerja baru bagi orang orang yang membutuhkannya. Sehingga peluang Anda di terima dalam suatu pekerjaan akan semakin besar pastinya.

Kebijakan TKDN dapat mengurangi ketergantungan pada produk impor

Perlu di ketahui bahwa hingga saat ini Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada produk impor. Dengan adanya kebijakan TKDN yang tertata dengan rapi dan juga tepat maka akan menumbuhkan berbagai macam produk lokal yang berkualitas. Sehingga hal ini akan sangat membantu pemerintah untuk tidak bergantung pada produk impor.

Bagaimana Sih Penerapan TKDN Itu Sendiri?

Perlu di ketahui bahwa pada dasarnya pemerintah Indonesia sendiri menerapkan kebijakan TKDN pada berbagai sektor yang tersedia. Pertama, kebijakan TKDN sendiri di terapkan pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu kebijakan TKDN hadir dan di terapkan pada berbagai bidang industri tertentu.

Misalnya saja salah satu contoh penerapannya adalah pada bidang industri telekomunikasi yang menerapkan kebijakan TKDN. Selain itu, pada bidang kesehatan dan juga bidang industri konstruksi kebijakan TKDN sendiri di berlakukan.

Adapun jenis dari TKDN sendiri di bagi menjadi dua bagian yaitu jenis TKDN barang dan juga jenis TKDN jasa. Pertama, TKDN barang sendiri di lakukan untuk menghitung berapa banyak persentase komponen lokal dalam suatu produk. Bahkan juga termasuk pada pemanfaatan bahan baku yang di gunakan, tenaga kerja, serta biaya produksi.

Sedangkan jenis lainnya adalah jenis TKDN jasa yang mana tugasnya adalah menghitung berapa banyak persentase dari tenaga kerja lokal. Selain itu juga berkaitan dengan berapa banyak pemanfaatan peralatan dan juga jasa yang di gunakan untuk memproduksi suatu layanan.

Apa Saja Sih Peran Penting Dari TKDN Itu Sendiri?

Pentingnya TKDN untuk pelaku usaha

Perlu di ketahui bahwa pelaku usaha membutuhkan sertifikat TKDN agar dapat membuka akses dalam pengadaan jasa dan barang pemerintah. Tentu ini menjadi salah satu syarat penting yang di butuhkan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan perkembangan bisnisnya. Selain itu, dengan adanya sertifikat TKDN sendiri maka para pelaku usaha akan mendapatkan insentif fiskal yang memang pada dasarnya di butuhkan.

Peran penting TKDN bagi Pemerintah

TKDN sendiri hadir untuk dapat membantu penguatan industri dalam negeri yang tentu saja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya kebijakan TKDN maka Indonesia akan terus tumbuh secara ekonominya. Selain itu, kebijakan TKDN sendiri dapat membantu untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Peranan penting TKDN bagi Masyarakat

Tentu saja TKDN sendiri tidak hanya dapat berperan penting bagi para pengusaha dan juga pemerintah. TKDN sendiri juga dapat memberikan manfaat penting bagi masyarakat yang juga termasuk dalam kaitannya dengan kebijakan ini. Dengan adanya kebijakan TKDN sendiri maka peluang lapangan kerja akan semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin bagus.

TKDN sendiri hadir sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan agar Indonesia dapat mencapai kemandirian secara perekonomian. Dalam penerapannya, kebijakan TKDN dan fungsinya bertumpu pada UU, perpu, dan juga Perpres yang berlaku. Jadi aturan tersendiri dalam penerapan kebijakan TKDN tersebut dan bagaimana tata cara pengoperasiannya. Semoga ini dapat bermanfaat ya guys.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Apa Sih Itu TKDN dan Fungsinya? Simak Pula Apa Saja Dasar Hukumnya pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Bagi Anda yang ingin membuat sertifikat TKDN, pastikan melengkapi syarat pembuatan TKDN 2024 terlebih dahulu. Sebelum mengurus pembuatan TKDN untuk perusahaan industri, Anda perlu menyiapkan dokumen karena saat registrasi kesesuaian berkasnya akan diperiksa.

Simak dokumen apa saja yang perlu disiapkan sebagai syarat pembuatannya dan yang sesuai prosedur sebagai berikut.

Syarat Pembuatan TKDN 2024 yang Wajib Dilengkapi 

• Akta pendirian perusahaan
• Akta perubahan
• Pengesahan perusahaan
• Laporan hasil produksi atau kemampuan perusahaan selama 12 bulan terakhir
• Tanda daftar perusahaan
• Foto pabrik atau tempat produksi
• Denah di tempat produksi
• Alur kerja dan proses produksi
• Mesin kerja atau peralatannya
• Kwitansi pembelian bahan baku yang digunakan saat produksi
• Diagram dari alur proses produksi yang telah dilakukan
• Struktur organisasi dari perusahaan yang mengajukan TKDN
• Daftar dari jabatan tenaga kerja dan jumlahnya
• Katalog dari produk yang didaftarkan

Penting diperhatikan bahwa produk yang mengajukan sertifikat TKDN harus sama dengan bidang usaha yang terdaftar di izin usaha industri. Jika sudah menyiapkan dokumen syarat pembuatan TKDN 2024, Anda bisa lanjut ke tahap untuk mendapatkan sertifikatnya.

Tahapan untuk Mendapatkan Sertifikat TKDN

1. Ajukan ke Lembaga Independen

Jika seluruh dokumen persyaratan sudah lengkap, Anda bisa langsung membuat permohonan sertifikasi TKDN ke Lembaga Independen. Lembaga yang dipilih haruslah lembaga resmi yang ditugaskan langsung oleh pemerintah.

Anda sebagai pengusaha juga bisa memilih konsultan sebagai pendamping khususnya untuk membantu proses perhitungan TKDN.

2. Proses Penerimaan dari Lembaga Independen

Setelah mengajukan permohonan tersebut, Anda tinggal menunggu proses penerimaan dari pihak lembaga tersebut. Proses ini memuat pemeriksaan yang dilakukan untuk mengecek kesesuaian dari dokumen yang telah diberikan perusahaan.

Jika dokumen didapati masih belum lengkap, maka berkasnya masih perlu direvisi dan dilengkapi kembali oleh pihak perusahaan yang mengajukan.

3. Survei Lapangan oleh Pihak Lembaga Independen

Lembaga Independen juga berperan untuk turun secara langsung ke lapangan. Ini dilakukan untuk melihat bobot dari nilai TKDN yang telah dihitung sebelumnya. Pemeriksaan ini berlaku untuk barang, jasa, serta gabungan dari keduanya.

4. Pembuatan Laporan Hasil Survei

Dari hasil survei lapangan yang telah dilakukan, tahap selanjutnya laporan hasil surveinya tersebut dibuat oleh pihak pejabat yang ditugaskan. Tahap ini merupakan penentu apakah permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan atau langsung ditolak.

5. Input Draft TKDN

Pejabat yang telah ditugaskan sebelumnya juga yang berperan menginput draft TKDN ini. Dimana draft ini dimasukkan secara online sesuai dengan pedoman dari penerbitan sertifikasi TKDN yang ada.

6. Pemaparan oleh Lembaga Independen

Setelah input data selesai, Lembaga Independen mulai memaparkannya kepada pihak pusat P3DN. Dimana dari data-data tersebut P3DN akan menjadikannya sebagai pedoman untuk menerima atau tidak ajuan sertifikasi tersebut.

7. Pengesahan TKDN

Setelah pusat P3DN memutuskan menerima pengajuan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah pengesahan TKDN. Pengesahan ini dilakukan oleh P3DN termasuk proses penerbitan nilai TKDN di website P3DN.

8. Penyerahan ke Lembaga Verifikasi Independen

Lembaga Verifikasi Independen yang dipilih perusahaan akan menerima sertifikat TKDN yang diserahkan oleh P3DN. Tahap terakhir, dari lembaga tersebut langsung menyerahkan sertifikatnya kepada Anda sebagai pengusaha yang mengajukan verifikasi sertifikat TKDN.

Demikian syarat pembuatan TKDN 2024 yang perlu Anda siapkan untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Pastikan melengkapi seluruh dokumen persyaratannya jangan sampai ada yang terlewat agar proses pemeriksaannya lancar. Jangan lupa ikuti tahap-tahap untuk mendapatkan sertifikatnya yang telah diulas lengkap di atas.

MORE DETAIL INFO FOR TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel syarat pembuatan TKDN 2024 pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.