Sebetulnya TKDN apakah wajib? Dalam konteks pembangunan industri di Indonesia, TKDN merupakan sebuah istilah yang sering muncul dan menjadi perhatian bagi banyak pihak, terutama dalam proyek-proyek pemerintah dan sektor industri strategis.
Menjawab pertanyaan tersebut, ada yang bilang TKDN ini wajib namun ada juga yang menyebutnya tidak perlu. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, Anda bisa temukan jawabannya pada pembahasan kami berikut ini. Simak hingga selesai.
TKDN Apakah Wajib?
TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang mengacu pada persentase komponen produk yang berasal dari dalam negeri, baik dari segi material maupun tenaga kerja.
Tujuan utama penerapan TKDN adalah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
1. Kewajiban TKDN untuk Sektor Pemerintahan
Pada dasarnya, TKDN menjadi syarat wajib dalam banyak proyek pemerintah, terutama yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mengharuskan penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN tertentu untuk proyek yang dibiayai oleh negara.
Misalnya, dalam proyek infrastruktur atau pengadaan barang di sektor energi, pemerintah menetapkan batasan minimal TKDN yang harus dipenuhi.
Jika sebuah perusahaan ingin memenangkan tender proyek pemerintah, mereka harus mampu memenuhi syarat TKDN tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong perkembangan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
2. TKDN dalam Sektor Swasta
Berbeda dengan proyek pemerintah, penerapan TKDN di sektor swasta tidak sepenuhnya wajib. Namun, ada insentif dan keuntungan tersendiri bagi perusahaan swasta yang menggunakan komponen dalam negeri dengan TKDN tinggi.
Misalnya, beberapa sektor industri, seperti otomotif dan elektronik, diberikan insentif pajak atau kemudahan dalam perizinan jika mereka mampu memenuhi persyaratan TKDN tertentu.
Selain itu, beberapa sektor industri strategis, seperti minyak dan gas, juga mendorong penggunaan komponen dalam negeri melalui regulasi khusus.
Walaupun tidak secara eksplisit diwajibkan, perusahaan-perusahaan di sektor ini sering kali berusaha memenuhi persyaratan TKDN sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Alasan Mengapa TKDN Penting untuk Bisnis
Berikut beberapa alasan mengapa produk Indonesia wajib memiliki sertifikat TKDN:
- Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
- Mengurangi ketergantungan pada produk impor.
- Mendorong persaingan yang sehat di antara produk dalam negeri.
- Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, sertifikat TKDN juga memberikan manfaat bagi pemilik usaha, seperti:
- Peluang lebih besar memenangkan tender pemerintah jika produk memiliki nilai TKDN minimal 25%.
- Produk dengan nilai TKDN minimal 40% wajib dibeli oleh instansi pemerintah.
Dari informasi di atas, jelas bahwa TKDN memang wajib. Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat TKDN untuk produk dan jasa yang Anda miliki. Hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya, termasuk menetapkan dasar hukum untuk TKDN.
Dengan berbagai upaya pemerintah ini, penting bagi pelaku usaha untuk menyadari bahwa sertifikat TKDN wajib dimiliki oleh setiap produk atau jasa guna mendukung penggunaan produk dalam negeri. Jadi, TKDN apakah wajib? Jawabannya, ya, wajib untuk setiap bisnis.
Meskipun pemerintah telah mempermudah proses pengurusannya, hal ini tetap bisa rumit bagi orang awam. Untuk itulah, Anda sebaiknya menggunakan jasa konsultan. Jika Anda membutuhkan konsultan yang dapat mengurus TKDN, PT Mitra Konsultan Industri adalah solusinya.
Dengan pengalaman dan tim profesional, kami siap membantu Anda mendapatkan sertifikat TKDN. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman utama website PT Mitra Konsultan Industri.