Pengertian

Kebun bisa menjadi aset masa depan untuk masa tua, atau bahkan dapat mewariskannya kepada anak cucu nanti. Jika ingin mencoba bisnis perkebunan, tentu harus mendapatkan izin perkebunan dari dinas setempat.

Untuk cara berkebun sendiri, bukanlah hal sulit. Asalkan tahu tata cara dasarnya dan pastinya harus punya izin resmi. Bertujuan agar bisnis berkebun yang ingin Anda jalankan, dapat berjalan dengan lancar.

Dengan begitu, jika saat ini memiliki rencana berkebun, maka Anda harus tahu lebih dulu soal bagaimana cara untuk mendapatkan izin. Sehingga nanti bisa menjalankan bisnis tersebut dengan aman dan lancar.

Perkebunan merupakan menyangkut hajat berlangsungnya hidup, terutama tentang penggunaan lahan. Sehingga pihak yang ingin melakukannya, harus melebihi 25 hektar dan harus dalam bentuk badan hukum hingga wajib punya izin usaha.

Cara Urus Izin Perkebunan Termudah

Bukan hal yang sulit untuk mengurus perizinan berkebun, asalkan beberapa syarat dan cara pengurusannya dapat dilakukan dengan lancar. Dengan begitu, permintaan pengajuan perizinan akan mudah didapatkan sesuai kebutuhan masing-masing pihak.

Agar pihak atau dinas terkait menerima permohonan izin usaha, dapat mempelajari cara dan tahapan pengurusannya. Sehingga nanti dapat mengurus perizinannya dengan tepat. Berikut cara pengurusan perizinannya dengan benar, antara lain:

1. Perizinan tertuju untuk lokasi kebun dan terkait dengan lingkungannya. Selain itu, memperhatikan rekomendasi terkait kecocokan antara rencana dalam pembangunan kebun dari tingkat kabupaten maupun kota oleh bupati ataupun wali kota.
2. Rekomendasi untuk kecocokan antara rencana dalam pembangunan kebun dari tingkat provinsi oleh gubernur. Perizinan tentang pelepasan wilayah hutan, jika area untuk kebun dari area hutan dan hak untuk menjalankan usaha.

Bisnis perkebunan menjadi andalan devisa Negara pada Sektor pertanian, keberadaan usaha ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh Negara. Keseriusan dapat terwujudkan dengan regulasi tingkat undang-undang menjadi dasar serta acuan usaha.

Cara Tepat Mengajukan Izin Perkebunan

Seperti UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perusahaan kebun harus melakukan permintaan permohonan tertulis ke pejabat berwenang sesuaikan lokasi usaha (Bupati, Walikota ataupun Gubernur) demi mendapatkan legalitas yang sah.

1. Untuk pemohon mengajukan izin pemenuhan komitmen usaha kebun ke Kepala Pusat PPVTPP. Setelah menerima legalitas, Kepala Pusat PVTPP memeriksa kelengkapan berkas/dokumen, serta memberi jawaban apakah menolak atau menerima pengajuannya tersebut.
2. Apabila kepala pusat PVTPP, menerima permintaan izin pemenuhan komitmen usaha perkebunan, nanti akan menyampaikannya ke Tim Teknis agar segera mengevakuasinya. Sehingga mereka bisa memberikan hasil jawaban legalitasnya dengan secepat mungkin.
3. Dalam prosesnya biasanya memakan waktu terlama 2 hari kerja, tim teknis dapat memberitahu penolakan atau persetujuan pemenuhan komitmen. Mulai dari pelaku usaha, meminta pemenuhan terkait komitmen yang dibuat dengan lengkap.
4. Atas penolakan atau persetujuan, Pusat PPVTPP, segera melakukan Notifikasi pada sistem OSS. Akan menyampaikan hasil dari evaluasi pemenuhan tersebut. Pemberian persetujuan, penolakan, serta notifikasi OSS memerlukan waktu terlama 2 Hari.
5. Terkait notifikasi tentang penolakan pemenuhan izin usaha, pelaku bisa mengajukan ulang mengenai pemenuhan komitmen tersebut. Sehingga mereka bisa berharap supaya permohonannya dapat segera terealisasi saat itu juga.
6. Dalam hal ini, pihak lembaga OSS akan mengeluarkan izin untuk usaha kebun berlaku dengan efektif, sekaligus akan dilengkapi dengan pejabat yang memberikan persetujuan berkaitan perizinannya tersebut.

Setelah melihat panduannya tersebut, maka bila memiliki bisnis kebun, sebaiknya pelajari bagaimana cara mendapatkan izinnya. Dengan begitu, dapat memenuhi dan menjalankan usaha dengan lancar sesuai izin perkebunan yang telah ada.

Baca Juga : Laporan Amdal

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Artikel Izin Perkebunan pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Izin Usaha Perkebunan Budidaya

IUP B atau yang lebih dikenal dengan izin usaha perkebunan budidaya merupakan singkatan dari legalitas aktivitas perusahaan budidaya perkebunan. Semua aktivitas usaha yang berjalan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia harus memiliki ijin.

Adanya izin tersebut menjadi legalitas yang jelas bagi pengusaha sehingga aktivitas usahanya dapat berjalan. Dalam aktivitas usaha perkebunan ada ijin yang namanya IUP atau ijin usaha perkebunan.

Izin tersebut untuk para pengusaha yang unit usahanya berkaitan dengan perkebunan. Semua proses bisnis kebun dan tanaman harus mendapatkan ijin tersebut mulai dari budidaya sampai pengolahannya.

Mengenal IUP B dan Bedanya dengan Izin Usaha Perkebunan

Dalam proses pengurusan perizinan yang berkaitan dengan perkebunan ada dua pilihan izin yang perlu pengusaha memahaminya yakni IUP dan IUP-B. Keduanya tentu memiliki perbedaan yang perlu menjadi perhatian para pengusaha.

IUP-B merupakan pilihan perizinan dalam usaha perkebunan yang berkaitan dengan aktivitas budidaya. Berbeda dengan IUP sebagai izin terhadap aktivitas usaha perkebunan secara menyeluruh bukan hanya proses budidaya.

Perbedaan keduanya menjadikan pengusaha perlu memperhatikan dengan baik izin yang akan menjadi legalitas hukum aktivitas perkebunannya. Pengusaha perlu memperhatikan apakah usahanya merupakan budidaya saja atau perkebunan secara menyeluruh.

Cara Mengurus Izin Usaha Perkebunan Budidaya ; IUP B

Agar dapat memperoleh perizinan usaha perkebunan khusus budidaya, ada beberapa langkah untuk bisa mendapatkannya. Langkah yang perlu terjadi dalam mengurus perizinan IUP B ada beberapa tahapan seperti berikut ini.

1. Mengajukan permohonan secara langsung ke Kepala DPMPTSP Provinsi tempat menjalankan usaha perkebunan. Menyiapkan dokumen perusahaan dalam bentuk akta pendirian badan usaha dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak secara langsung.
2. Dokumen perizinan berupa izin lokasi dari Bupati/Walikota wilayah usaha dan sudah dilengkapi oleh peta digital calon lokasi usaha yang memenuhi syarat peraturan dan tidak menyalahi aturan undang – undang.

Selain itu juga harus memenuhi persyaratan izin lingkungan atau surat persetujuan dokumen AMDAL daerah dari Komisi Amdal Daerah/ UKL dan UPL. Sehingga setiap orang bisa merasa lebih aman bebas kerusakan.

1. Untuk dapat mengurus perizinannya, sebaiknya deadline untuk Surat pernyataan lahan perusahaan belum melebihi batas maksimum. Sehingga Anda dapat mengurus perizinannya dengan mudah. Karena prosesnya sederhana. Jadi metodenya lebih mudah sekarang.
2. Surat kesanggupan untuk punya sarana maupun prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendalian kebakaran, kesediaan wajib membangun kebun untuk masyarakat.

Daftar Dokumen Pelengkap Pengurusan Legalitas

Selain beberapa dokumen yang ada dalam penjelasan tersebut, untuk mengurus IUP B juga membutuhkan beberapa dokumen pelengkap sesuai wilayah usaha. Bentuk dokumen lain yang juga perlu ada dalam proses pengurusan izin tersebut.

1. Surat kesanggupan untuk melaksanakan program integrasi bagi perusahaan perkebunan baik ada dalam lahan basah maupun kering. Selain itu, siapkan juga dokumen nomor induk berusaha atau NIB secara langsung.
2. Surat pernyataan tidak mempunyai rencana membangun pabrik pengolahan sebelum terpenuhi luas areal tanam. Referensi  dari pihak bank untuk memberikan keterangan perusahaan benar memiliki rekening dan sudah menyetor deposit dana 1%.

Nilai tersebut berasal dari total investasi secara keseluruhan. Maka dari itu bila ingin melakukan pengurusan legalitas tersebut, perhatikan dokumennya dulu. Sehingga pengajuan Anda pasti langsung berhasil dan memberikan hasil menggiurkan.

Lengkapnya data yang harus ada dalam proses pengurusan perizinan penting saat proses permohonan perizinan. Proses pengajuan izin usaha perkebunan termasuk IUP B dapat dilakukan sesuai daerah wilayah kebun sesuai arahan undang – undang.

Baca Juga : Laporan Amdal

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Artikel IUP B pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Perkebunan Kelapa Sawit

Izin perkebunan sawit termasuk dalam perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga terkait terkait dengan usaha perkebunan. Aktivitas perkebunan sendiri merupakan usaha yang mengusahakan pertumbuhan pada tanaman tertentu, proses pengolahan, dan pemasarannya.

Dalam aktivitas perkebunan seluruh wilayah Indonesia haruslah memiliki izin jelas agar usaha tersebut legal. Perkebunan sawit menjadi salah satu bidang yang juga butuh izin dan legalitas jelas. Sehingga jangan asal.

Karena bila Anda tidak mengurus legalitasnya tersebut, hal ini dapat menyebabkan masalah kedepannya. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya siapkan legalitasnya dulu sebelum membuka usaha perkebunan kelapa sawit.

Pengurusan perizinan usaha perkebunan sawit sering mendapat perhatian beberapa pihak bahkan sejak tahun 2018 mengalami moratorium untuk proses evaluasi. Tahun 2021 ini, moratorium perizinan sawit berakhir sehingga dapat mengajukan kembali.

Daftar Persyaratan Izin Perkebunan Sawit

Perizinan usaha kebun sawit memiliki dasar hukum yang ada di kementerian pertanian melalui peraturan menterinya. Untuk mengurus Izin tersebut, ada beberapa syarat yang harus menjadi perhatian pengusaha untuk mempersiapkannya, yaitu:

1. Perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat pemilik wewenang sesuai lokasi usaha sawit yang akan berjalan. Kemudian, profil perusahaan lengkap meliputi akta pendirian perusahaan, NPWP atau nomor pokok wajib pajak.
2. Rekomendasi kesesuaian perencanaan pembangunan perkebunan sesuai wilayah usaha baik tingkat kabupaten/kota dan juga provinsi. Kelengkapan izin lokasi dari Bupati atau Walikota sesuai daerah usaha yang lengkap termasuk peta digitalnya.
3. Pertimbangan dari dinas yang membidangi kehutanan terkait ketersediaan lahan. Izin lingkungan oleh Gubernur atau pejabat wilayah usaha. Semuanya harus jelas bila ingin mengajukan perizinan terkait legalitas usaha yang Anda jalankan.

Dokumen Penting untuk Mengurus Legalitas

Selain syarat izin perkebunan sawit tersebut, pengusaha juga harus mempersiapkan beberapa dokumen penting terkait. Bentuk dokumen penunjang lain yang perlu pengusaha mempersiapkannya untuk pengurusan ijin usaha kebun sawit seperti berikut:

1. Jaminan pasokan bahan baku sesuai dokumen lampiran yang ada dalam peraturan. Rencana kerja pembangunan termasuk fasilitas kebun untuk masyarakat sekitar. Sehingga usahanya tersebut memberi keuntungan.
2. Surat pernyataan status perusahaan baik usaha mandiri atau kelompok harus jelas dan detail. Karena itu nanti berkaitan dengan pengurusan legalitas usaha perkebunan kelapa sawit tersebut.

Semua persyaratan yang ada harus dapat lebih lengkap detailnya dalam peraturan Menteri pertanian sesuai dasar hukum pengurusan izin usaha dari perkebunan sawit. Sehingga pengajuannya berhasil dan usahanya terjamin legalitasnya sekarang.

Prosedur Pengurusan Izin Usaha Perkebunan Sawit

Setelah mempersiapkan semua kebutuhan syarat mengajukan perijinan tersebut, maka yang perlu Anda siapkan adalah prosedur pengurusan. Semua proses pengurusan tersebut harus lewat pejabat terkait wilayah usaha perkebunan yang akan berjalan.

1. Pengajuan permohonan legalitas perkebunan sawit. Pemohon dalam hal ini adalah pengusaha mengajukan perijinan tersebut lewat OSS. Waktu untuk proses pengajuan adalah lima hari kerja saat semua syaratnya harus sudah lengkap.
2. Penyampaian komitmen dari pemohon. Dalam prosesnya, harus ada penyampaian komitmen dari pengusaha untuk memenuhi syarat. Proses pengajuan dari awal sampai akhir secara undang – undang tidak ada biaya apa pun.
3. Dalam prosesnya muncul dinamika karena berkaitan dengan beberapa pihak. Jika syarat yang sudah ada tersebut sudah mendapatkan persetujuan maka langkah akhir dari proses membuat ijin tersebut adalah mengefektifkannya. Dengan proses

Dengan proses yang dijalani tersebut, pengusaha dapat memperoleh izin legal untuk kebun sawit. Proses pengajuan izin perkebunan sawit saat ini masih dalam proses moratorium sehingga perlu menjadi perhatian para pengusaha.

Baca Juga : Laporan Amdal

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Artikel Izin Perkebunan Sawit pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.