Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menjelaskan bahwa skema self declare ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing industri kecil di pasar yang lebih luas, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendati prosesnya gratis, cepat, dan berlaku selama lima tahun, Kemenperin menerapkan pengawasan ketat berupa mekanisme validasi data sebelum pengajuan sertifikasi untuk mencegah penyalahgunaan.

Aturan validasi ini dipertegas dalam Peraturan Direktur Jenderal IKMA Nomor 261 Tahun 2025. Untuk dapat mengakses fasilitas ini, pelaku industri kecil harus memenuhi sejumlah kriteria:

1. Terdaftar di sistem SIINas.

2. Memiliki modal usaha maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

3. Memiliki KBLI industri yang sesuai dengan ketentuan.

4. Telah menyampaikan data dan laporan industri triwulan terakhir melalui SIINas.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menambahkan bahwa dalam proses pengajuan validasi, pelaku usaha wajib mengunggah bukti video proses produksi serta lokasi pabrik yang dilengkapi dengan penyematan lokasi geografis (geotagging).

“Tim Validasi Ditjen IKMA akan memeriksa kesesuaian data dan video tersebut dalam waktu maksimal sepuluh hari, baik melalui pemeriksaan daring maupun langsung di lapangan,” ujar Reni. Hingga 22 Februari 2026, tercatat sudah ada 121 perusahaan yang dinyatakan valid sebagai Industri Kecil dan berhak mengajukan TKDN self declare.

Mengenai porsi penilaian, skema self declare memiliki bobot yang sama dengan Lembaga Verifikasi Independen (LVI), yaitu 75% material langsung (komponen utama), 10% tenaga kerja langsung, dan 15% biaya tidak langsung pabrik. Selama industri tersebut berinvestasi, berproduksi, memiliki pabrik sendiri di Indonesia, serta mempekerjakan tenaga kerja lokal, maka nilai minimum TKDN 25% dipastikan dapat tercapai.

Untuk acuan komponen utama barang, pelaku usaha dapat merujuk pada Peraturan Dirjen IKMA Nomor 263 Tahun 2025 serta beberapa Perdirjen sektor terkait lainnya. Daftar komponen utama ini akan ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali dalam setahun demi menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan industri nasional.

Artikel Kemenperin Terapkan Validasi Ketat Industri Kecil demi Fasilitas TKDN Self Declare yang Akurat pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Artikel ini akan mengupas tuntas landasan regulasi yang mengatur TKDN di Indonesia agar Anda memiliki pemahaman yang komprehensif.

Apa Itu TKDN?

Sebelum masuk ke aspek legalitas, mari kita samakan persepsi. TKDN adalah besarnya persentase komponen dalam negeri pada barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa. Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong penggunaan produk lokal untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Daftar Lengkap Dasar Hukum TKDN di Indonesia

Implementasi TKDN tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh piramida regulasi yang kuat, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Menteri. Berikut adalah rinciannya:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Ini adalah “ibu” dari segala aturan mengenai TKDN. Pasal 85 hingga 89 dalam UU ini secara tegas mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa oleh:

• Lembaga Negara dan Kementerian.

• Perangkat Daerah (Pemda).

• BUMN dan BUMD.

• Badan usaha yang menggunakan APBN/APBD atau mengelola sumber daya yang dikuasai negara.

2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

PP ini merupakan turunan langsung dari UU No. 3/2014. Di dalamnya diatur lebih detail mengenai mekanisme kewajiban penggunaan produk dalam negeri, termasuk tata cara penghitungan dan pengawasan TKDN.

3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021

Perpres ini merupakan perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin penting di sini adalah kewajiban bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memprioritaskan produk yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai tertentu.

Catatan Penting: Dalam tender pemerintah, jika suatu produk memiliki nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%, maka produk tersebut wajib dipilih.

4. Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2022

Inpres ini diterbitkan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Inpres ini memberikan mandat kepada kepala daerah dan menteri untuk menyukseskan gerakan “Bangga Buatan Indonesia”.

5. Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin)

Secara teknis, Kementerian Perindustrian mengeluarkan beberapa aturan spesifik mengenai cara menghitung TKDN:

• Permenperin No. 16 Tahun 2011: Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN.

• Permenperin No. 29 Tahun 2017: Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.

• Permenperin No. 2 Tahun 2014: Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Mengapa Pelaku Usaha Harus Peduli?

Memahami dasar hukum TKDN bukan hanya soal kepatuhan, tapi juga strategi bisnis. Berikut manfaatnya bagi perusahaan:

• Preferensi Harga: Dalam tender pemerintah, produk dengan nilai TKDN tinggi mendapatkan preferensi harga (bonus poin dalam penilaian harga penawaran).

• Peluang Pasar Lebih Luas: Banyak proyek strategis nasional yang kini mewajibkan syarat TKDN tertentu.

• Insentif Pemerintah: Pemerintah seringkali memberikan kemudahan atau insentif bagi industri yang berkomitmen meningkatkan komponen lokalnya.

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Dasar Hukum TKDN di Indonesia pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Pernahkah Anda melihat label TKDN saat sedang berbelanja perangkat elektronik, furnitur kantor, atau alat berat? Bagi sebagian orang, TKDN mungkin terdengar seperti istilah teknis yang hanya dipahami orang pemerintahan. Padahal, bagi konsumen cerdas—baik individu maupun pemilik bisnis—memilih produk ber-TKDN adalah langkah strategis yang sangat menguntungkan.

TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnya persentase komponen produksi yang berasal dari Indonesia. Bukan sekadar “nasionalisme”, berikut adalah 5 alasan logis mengapa produk ber-TKDN jauh lebih menguntungkan untuk Anda beli.

1. Prioritas Utama dalam Pengadaan Barang (B2B & B2G)

Jika Anda adalah pelaku usaha yang sering mengikuti tender pemerintah atau bekerja sama dengan BUMN, produk ber-TKDN bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Berdasarkan regulasi pemerintah, instansi wajib memprioritaskan produk dengan nilai TKDN tertentu.

• Keuntungan: Membeli produk ber-TKDN memperbesar peluang Anda memenangkan proyek pengadaan.

• Kepatuhan: Anda tidak perlu khawatir melanggar aturan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

2. Layanan Purna Jual yang Lebih Terjamin

Salah satu mimpi buruk membeli barang impor adalah saat terjadi kerusakan. Suku cadang seringkali harus dikirim dari luar negeri dengan waktu tunggu (lead time) yang lama dan biaya mahal.

Produk ber-TKDN diproduksi atau dirakit di dalam negeri. Artinya:

• Akses Sparepart: Suku cadang lebih mudah ditemukan di pasar lokal.

• Teknisi Ahli: Dukungan teknis biasanya lebih responsif karena pusat servisnya berada di dekat Anda.

3. Kualitas yang Terstandardisasi dan Diaudit

Jangan salah sangka, label TKDN tidak diberikan sembarangan. Untuk mendapatkan sertifikat ini, sebuah perusahaan harus melalui proses audit yang ketat dari lembaga independen (seperti Sucofindo atau Surveyor Indonesia).

Catatan Penting: Sertifikasi TKDN memastikan bahwa proses manufaktur produk tersebut benar-benar ada dan memenuhi standar industri yang berlaku di Indonesia. Ini adalah jaminan bahwa produk tersebut bukan barang “aspal” atau re-branding ilegal.

4. Harga Lebih Stabil dan Kompetitif

Produk yang memiliki komponen lokal tinggi cenderung lebih kebal terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Ketika nilai Dollar melonjak, harga barang yang 100% impor biasanya ikut meroket.

Selain itu, produk ber-TKDN seringkali mendapatkan insentif pajak atau potongan harga khusus dalam skema pengadaan tertentu, yang pada akhirnya membuat biaya investasi Anda menjadi lebih efisien.

5. Berkontribusi Langsung pada Ekonomi Nasional

Secara tidak langsung, setiap rupiah yang Anda keluarkan untuk produk ber-TKDN akan berputar di dalam negeri. Hal ini berdampak pada:

• Pembukaan Lapangan Kerja: Mendukung ribuan tenaga kerja lokal di pabrik-pabrik Indonesia.

• Pertumbuhan Industri: Membantu manufaktur lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya agar setara dengan brand global.

Memilih produk ber-TKDN adalah investasi dua arah: Anda mendapatkan barang berkualitas dengan dukungan teknis yang mudah, sekaligus ikut memperkuat fondasi ekonomi negara. Jadi, sebelum checkout atau tanda tangan kontrak pengadaan, pastikan cek dulu sertifikat TKDN-nya!

Jasa pengurusan TKDN dan BMP Klik disini

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Wajib Tahu! 5 Alasan Mengapa Produk Ber-TKDN Lebih Menguntungkan untuk Dibeli pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Melalui usulan reformulasi kebijakan TKDN dikemukakan oleh Kementerian Perindustrian dalam Public Hearing Rancangan Permenperin tahun 2025. Nilai BMP kini bisa dihitung berdasarkan 15 faktor penentu yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perusahaan.

Artikel ini akan membahas secara menyeluruh mengenai apa itu nilai BMP. Bagaimana komponen penentunya bekerja, dan mengapa pemahamannya sangat penting dalam proses sertifikasi TKDN.

Apa Itu Nilai BMP?

Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP adalah komponen tambahan dalam perhitungan TKDN, dengan bobot maksimal sebesar 15%. Nilai ini merupakan bentuk insentif kepada perusahaan yang telah memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan industri dalam negeri. BMP tidak hanya mencerminkan komitmen investasi, tapi juga keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, penggunaan mesin dalam negeri, dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan lainnya.

Keunggulan dari sistem ini adalah fleksibilitasnya. Perusahaan diberi kebebasan untuk memilih sendiri kombinasi faktor yang paling relevan, selama total nilai dari faktor-faktor yang dipilih tidak melebihi 15%.

15 Faktor Penentu Nilai BMP: Strategi Meraih Skor Maksimal

Berikut adalah daftar lengkap 15 faktor penentu nilai BMP, sebagaimana diusulkan dalam reformulasi Permenperin terbaru:

Penerapan Industri 4.0 (2%)

Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi INDI 4.0 level 4 atau ditetapkan sebagai Lighthouse Industry 4.0 akan mendapat nilai penuh.

Pengembangan SDM Industri (1%)

Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan vokasi, minimal dengan 25 institusi.

Kemitraan dan Penguatan Rantai Pasok (2%)

Kemitraan dengan UMKM, koperasi, atau petani dan nelayan dalam skala besar mendapat poin maksimal.

Kepemilikan Sertifikasi atau Akreditasi (1%)

Contohnya: SNI, ISO, HACCP, sertifikat halal, dan berbagai sertifikasi industri lainnya.

Kepemilikan Merek Dalam Negeri (1%)

Merek harus terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan dimiliki oleh badan usaha dalam negeri.

Penerapan ESG (Environmental, Social, Governance) (2%)

Nilai ditentukan berdasarkan ESG Rating dari lembaga penilaian yang diakui.

Penerapan Industri Hijau (2%)

Perusahaan yang memiliki sertifikat atau penghargaan industri hijau dapat mengklaim nilai ini.

Penghargaan atau Awards (1%)

Di antaranya terdapat sejumlah apresiasi tingkat nasional seperti Upakarti, IGDS, IHYA, dan lainnya.

Melakukan Ekspor (1%)

Ekspor dengan nilai lebih dari Rp15 miliar mendapat nilai penuh.

Melakukan Substitusi Impor (2%)

Jika perusahaan menggantikan produk impor dengan produksi lokal senilai lebih dari Rp15 miliar.

Penyerapan Tenaga Kerja (1%)

Jumlah pekerja WNI sesuai kategori perusahaan (besar, menengah, kecil) menentukan nilainya.

Penambahan Investasi Baru (2%)

Penambahan investasi lebih dari 100% dibanding investasi awal memberikan nilai maksimal.

Penggunaan Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri (2%)

Mesin utama yang dibeli dalam 1 tahun terakhir dari produsen lokal akan dihitung sebagai nilai positif.

Lokasi Perusahaan di Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) (2%)

Lokasi usaha di wilayah 3T luar Jawa mendapat nilai lebih.

Kepatuhan Pelaporan SIINas (1%)

Pelaporan tepat waktu ke Sistem Informasi Industri Nasional selama dua tahun berturut-turut.

Mengapa BMP Penting dalam Sertifikasi TKDN?

Perusahaan yang berkontribusi dalam pengembangan industri dalam negeri memperoleh manfaat langsung melalui skema BMP. Sebagai contoh, perusahaan yang berlokasi di kawasan 3T, menyerap banyak tenaga kerja. Dan menggunakan peralatan dalam negeri bisa secara signifikan meningkatkan total nilai TKDNnya.

Selain itu, dengan adanya BMP, perusahaan tidak hanya didorong untuk memproduksi di dalam negeri. Tetapi juga berpartisipasi dalam penguatan rantai pasok, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Simulasi Perhitungan: Bagaimana BMP Memengaruhi Nilai TKDN?

Bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk elektronik. Dari sisi teknis, kandungan lokal dalam produk ini hanya mencapai 25%, yang menjadi ambang batas terendah. Di samping itu, perusahaan tersebut melakukan hal lain yakni:

• Memiliki sertifikat Industri 4.0 (2%)
• Memiliki 4 sertifikasi (1%)
• Beroperasi di Papua (2%)
• Melakukan substitusi impor (2%)
• Mempekerjakan lebih dari 500 orang dalam proses produksinya (setara 1%)

Dengan menambahkan nilai-nilai tersebut, total nilai BMP mencapai 8% dari 15% yang tersedia. Maka total nilai TKDN + BMP adalah 25% + 8% = 33%. Ini berpotensi membuat produk tersebut masuk dalam kategori layak untuk pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Sesuai regulasi yang menetapkan minimal TKDN + BMP sebesar 40% untuk PDN.

Implementasi yang Transparan dan Terukur

Semua faktor penentu nilai BMP harus dibuktikan dengan dokumen sah. Ini meliputi:

• Sertifikat resmi
• Laporan keuangan tahunan
• Nota ekspor dari bea cukai
• Bukti pelaporan SIINas
• Bukti investasi
• Bukti penggunaan mesin dalam negeri

Hal ini menjadi dasar bahwa penerapan BMP tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari sistem evaluasi yang objektif dan transparan.

Penyatuan unsur investasi sebagai faktor penambah skor kandungan lokal: sebuah pendekatan kebijakan terbaru yang memperkuat peran BMP

Dalam pengembangan kebijakan terkini, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan pendekatan baru yang relevan dengan faktor penentu nilai BMP. Artinya, perusahaan mendapat insentif kandungan lokal berdasarkan modal awal serta investasi lanjutan di bidang manufaktur. Usulan ini menunjukkan bahwa selain 15 indikator BMP yang telah disebutkan. Pemerintah juga membuka ruang agar perusahaan yang aktif menambah nilai investasinya di Indonesia bisa memperoleh tambahan nilai TKDN secara proporsional.

Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan investasi awal di Indonesia dan dalam waktu tiga tahun menambah investasi sebesar 20% dari nilai awal. Maka mereka berhak atas tambahan nilai TKDN hingga 5%. Tambahan ini dapat terus meningkat hingga maksimal 25% jika total penambahan investasi mencapai 100% dari nilai awal.

Skema ini mendorong pelaku industri untuk tidak hanya hadir secara fisik di Indonesia, tetapi juga memperluas aktivitas dan kapasitas produksinya dari waktu ke waktu. Pendekatan berbasis investasi ini memperkuat peran BMP sebagai alat ukur komitmen industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga memperluas cakupan insentif yang tidak hanya berdasarkan dokumen administratif, tetapi juga berdasarkan dampak nyata dari kehadiran industri di dalam negeri.

BMP Adalah Cermin Komitmen Perusahaan terhadap Indonesia

Faktor penentu nilai BMP mencerminkan upaya nyata industri dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. BMP bukan hanya penggugur kewajiban administratif, tetapi indikator komitmen terhadap inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan diberikannya kebebasan memilih kombinasi faktor, setiap perusahaan dapat merancang strategi yang sesuai dengan kekuatan dan keunggulan masing-masing.

Apakah itu melalui ekspor, substitusi impor, kemitraan dengan UMKM, atau teknologi industri 4.0 semuanya dapat berkontribusi pada nilai akhir TKDN yang lebih tinggi. Dan membuka akses lebih luas ke pasar pengadaan pemerintah. Jadi, bagi pelaku industri yang ingin serius memanfaatkan peluang dari kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Memahami dan memaksimalkan faktor penentu nilai BMP adalah langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

*berdasarkan sosialisasi pada hari selasa tanggal 17 bulan juni tahun 2024

MORE DETAIL INFO PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Mengupas Tuntas Faktor Penentu Nilai BMP dalam Sertifikasi TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Memahami aturan TKDN pengadaan barang dan jasa memang cukup krusial karena pemerintah sedang memaksimalkannya untuk beberapa proyek yang dikelola oleh Negara. Hal tersebut  termasuk meningkatkan TKDN terkait produksi manufaktur yang ada di Indonesia.

Penerapan Aturan TKDN Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat Kemampuan Dalam Negeri atau TKDN merupakan jumlah sektor dalam negeri terkait jasa, barang dan gabungan keduanya. Terdapat beberapa sektor yang perlu mempunyai TKDN untuk membantu proyek strategis pemerintah dalam memaksimalkan TKDN. Hal tersebut dengan cara menetapkan nilai persentase yang telah diperhitungkan.

Agar dapat memaksimalkan pengoptimalan TKDN, pemerintah menggalakkan sejumlah sektor seperti tertera di bawah ini:

• Sektor Peralatan Migas yang memiliki rata-rata nilai lebih dari 25 hingga 40 persen.
• Sektor Alat Mesin Pertanian dengan rata-rata nilai lebih besar dari 43 persen.
• Sektor Alat Kesehatan yang memiliki rata-rata nilai lebih besar dar 60 persen.
• Sektor Ketenagalistrikan dengan nilai rata-rata TKDN lebih besar dari 40 persen. Sektor ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah Pembangkit Listrik dengan nilai rata-rata lebih dari 30 hingga 70 persen. Yang kedua Jaringan Transmisi dengan rata-rata nilai TKDN lebih dari 56 hingga 76 persen. Yang terakhir adalah Gardu Induk yang memiliki rata-rata nilai lebih besar dari 17 hingga 65 persen.

Cara memaksimalkan aturan TKDN pengadaan barang dan jasa ini juga berlaku untuk sejumlah proyek yang harus mempunyai nilai rata-rata dengan persentase tertentu berdasarkan tipe produk jasa atau barang. Pemerintah pun mengumumkan hal tersebut pada sebuah tender atau lelang secara langsung.

Sektor Perhitungan TKDN

Sangat penting untuk mengetahu cara perhitungan aturan TKDN pengadaan barang dan jasa, bagi Anda yang diharuskan mempunyai TKDN dengan persentase tertentu. TKDN dapat dinilai sesuai dengan produk jasa atau barang dan BMP dapat menambah nilai yang merupakan Bobot Manfaat Perusahaan.

Cara Perhitungan Produk Barang dan Jasa

Terdapat tiga sektor yang harus diperhitungkan seperti tertera di bawah ini:

1. Sektor Dalam Negeri terhadap Jasa

Merupakan cara menggunakan jasa hingga dengan proses penyerahan dengan mengoptimalkan tenaga kerja khususnya tenaga ahli. Selain itu juga menggunakan alat kerja seperti sara pendukung dan perangkat lunak yang asalnya dari dan dilakukan di dalam negeri.

1. Sektor Dalam Negeri terhadap Barang

Merupakan sebuah cara menggunakan bahan baku, merancang bangunan dan proses rekayasa yang memiliki unsur perakitan, fabrikasi, manufaktur dan proses menyelesaikan pekerjaan hingga akhir yang asalnya dari dan dilakukan di dalam negeri.

1. Sektor Dalam Negeri

   terhadap Kombinasi Jasa dan Barang

Merupakan sebuah cara menggunakan bahan baku, merancang bangunan dan proses rekayasa yang memiliki unsur perakitan, fabrikasi, manufaktur dan proses menyelesaikan pekerjaan hingga akhir serta cara menggunakan jasa hingga dengan proses penyerahan dengan mengoptimalkan tenaga kerja khususnya tenaga ahli.

Selain itu juga menggunakan alat kerja seperti sara pendukung dan perangkat lunak yang asalnya dari dan dilakukan di dalam negeri negeri.

Penilaian BMP

Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP merupakan nilai penghargaan yang diberikan untuk perusahaan yang melakukan investasi di Negara ini. Ada beberapa alasannya seperti menyediakan fasilitas pelayanan purnajual, memberdayakan lingkungan, mengutamakan keselamatan lingkungan dan kerja, memberdayakan Usaha Kecil dan juga koperasi kecil dengan cara kemitraan.

BMP memiliki nilai tambah yang cukup memiliki pengaruh yang besar atas hasil penilaian TKDN. Oleh karena itu, sangat krusial bagi sebuah perusahaan untuk memperdayakan UMKM, meningkatkan CSR dll.

Perhitungan TKDN

Perhitungan TKDN barang sesuai dengan perbandingan antara harga barang jadi yang dikurangi dengan harga sektor luar negeri pada harga barang yang sudah jadi. Harga barang jadi ini adalah biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk membuat sebuah barang.

Terdapat beberapa hal yang meliputi biaya produksi tersebut seperti yang tertera di bawah ini.

• Biaya pabrik tak langsung.
• Biaya untuk tenaga kerja langsung
• Biaya untuk bahan langsung

Namun biaya-biaya tersebut tidak termasuk dengan keuntungan yang didapat. Selain itu juga tidak termasuk Pajak Keluaran dan biaya tidak langsung dari perusahaan.

Cara Menentukan TKDN Barang

• Tenaga kerja sesuai dengan kewarganegaraan
• Fasilitas kerja atau alat kerja sesuai dengan Negara asal dan kepemilikan
• Bahan langsung sesuai dengan Negara asal barang asal barang

Keuntungan Menerapkan TKDN

Terdapat beberapa keuntungan dari TKDN yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia dan juga pemerintahnya. Cara menerapkan TKDN bisa meminimalisir produk luar negeri dan bisa meningkatkan persaingan produk-produk dalam negeri.

1. Terbukanya Lapangan Kerja

Keuntungan pertama yang dapat diterima ketika menerapkan TKDN di Negara ini yaitu terbukanya lapangan kerja baru. Hal tersebut tentu saja menjadi perhatian utama dari pemerintah saat ingin mengembangkan aturan TKDN pengadaan barang dan jasa.

Ketika terciptanya lapangan kerja baru, kemiskinan dan pengangguran pun akan menurun jumlahnya di Indonesia.

Terciptanya lapangan kerja baru terjadi mengingat TKDN menjurus kepada pemanfaatan jasa dan barang di dalam negeri. TKDN juga memiliki tujuan untuk mengembangkan penerapakan produksi di dalam negeri. Hal itu tentu saja berhubungan dengan banyaknya tenaga kerja yang menjamur di dalam negeri.

1. Menghemat Devisa Negara

Manfaat TKDN berikutnya adalah dapat sebagai penghematan devisa Negara. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri atau impor. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia yang konsumtif tentu saja akan membuat devisa Negara semakin terhambat.

Jika pemerintah mengembangkan TKDN, maka anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah akan lebih maksimal dan tertuju pada sektor dalam negeri. Hal itu akan sangat bermanfaat bagi cadangan devisa Negara agar tidak mengeluarkan anggaran belanja untuk produk luar negeri.

1. Mendukung Ekonomi Dalam Negeri

Keuntungan TKDN yang berikutnya yaitu mendukung ekonomi dalam negeri. Apabila TKDN sudah diterapkan secara optimal, maka sejumlah sektor sosial dan ekonomi kualitasnya akan meningkat.

Contohnya, sektor ekonomi di dalam negeri akan semakin meningkat. Kemudian, karena ekonomi penduduk semakin meningkat, PDB Indonesia pun akan meningkat. Oleh sebab itu, TKDN menjadi sebuah hal yang cukup penting untuk meningkatkan perekonomian di dalam negeri.

1. Menambah Pemasukan PPh

Apabila proses optimalisasi TKDN berjalan lancar maka peningkatan pemasukan PPh pun akan terjadi secara otomatis. Hal tersebut terjadi mengingat sejumlah produk asli dalam negeri semakin bertambah secara fluktuatif.

Oleh sebab itu, TKDN dan sejumlah komponen peningkatannya harus dimaksimalkan dan mulai diterapkan pada beberapa sektor-sektor strategis.

1. Meningkatkan Kebanggaan Terhadap Produk Dalam Negeri

Keuntungan aturan TKDN pengadaan barang dan jasa yang terakhir yaitu dapat semakin menumbuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri terhadap produk-produk dalam negeri. Seluruh masyarakat Indonesia mempunyai rasa percaya diri yang tinggi terhadap kualitas produk-produk dalam negeri dengan melakukan konsultasi dan inspeksi TKDN.

Hal itu tentu saja akan mempengaruhi adanya daya saing yang sehat di antara produk luar negeri dan dalam negeri. Untuk itu, TKDN adalah sebuah standar untuk membuat produk dalam negeri semakin meningkat dan bersaing dengan produk luar negeri terkait kualitasnya.

Itu adalah aturan TKDN pengadaan barang dan jasa yang perlu dipahami mengingat pemerintah sedang menggalakkan penerapan TKDN. Selain itu, ada beberapa hal penting yang harus diketahui seperti cara menghitung hingga keuntungan dari TKDN sendiri. Cara menentukan TKDN dan penilaian BMP juga menjadi sebuah hal yang krusial.

MORE DETAIL INFO FOR TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Aturan TKDN Pengadaan Barang dan Jasa pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Sangat penting untuk mengetahui cara menghitung TKDN jasa dan barang mengingat pemerintah telah menggalakkan peraturan untuk meningkatkan TKDN mulai tahun 2022 lalu.

Salah satu peraturan yang diterapkan yaitu menyokong perusahaan mempunyai sertifikasi TKDN. Agar memahami berapa persentase TKDN, ada baiknya mengerti perhitungan TKDN jasa dan barang terlebih dulu.

Cara Menghitung TKDN Jasa dan Barang

Untuk mengetahui cara perhitungan TKDN jasa dan barang, biasanya menerapkan identifikasi komponen TKDN terlebih dulu. Setelah itu, mengetahui cara menghitung TKDN jasa dan barang adalah hal yang mutlak untuk memahami produk atau proyek yang sedang berjalan.

Perhitungan ini juga berdasarkan perbandingan harga barang yang sudah siap dan dikurangi harga sektor luar negeri berdasarkan barang tersebut.

Dengan demikian, harga barang tersebut merupakan biaya produksi yang harus keluar ketika memproduksi sebuah barang. Lalu, biaya produksi tersebut juga terdiri dari biaya pabrik tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya material langsung.

Adapun rumus untuk mendapatkan persentase TKDN adalah total nilai komponen dalam negeri dibagi total nilai jasa atau barang dikali dengan 100.

Hasil tersebut akan menghasilkan persentase nilai proyek atau produk yang asalnya dari dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri akan semakin tinggi apabila persentasenya juga semakin tinggi.

Area Penerapan TKDN

Ketika tiba saatnya untuk menerapkan TKDN, terdapat sejumlah area penting yang menjadi kewajiban utama. Area ini sangat penting karena mempunyai peran maksimal dalam hal memajukan perindustrian dalam negeri. Adapun area penting itu antara lain industri migas, mesin pertanian, area kelistrikan hingga alat kesehatan.

Maksimalisasi TKDN juga dapat digunakan untuk proyek lain yang harus memiliki nilai persentase TKDN tertentu. Hal tersebut berdasarkan pada tipe produk jasa maupun barang. Pengumuman total nilainya melalui lelang atau tender.

Proses Perhitungan TKDN

Proses cara menghitung TKDN jasa dan barang harus memahami beberapa komponen yang membentuknya. Terdapat tiga komponen utama yang terdiri dari komponen dalam negeri area jasa, komponen dalam negeri di area barang dan kombinasi antara keduanya. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

1. Sektor Dalam Negeri terhadap Barang

Merupakan sebuah cara menggunakan bahan baku, merancang bangunan dan proses rekayasa yang memiliki unsur perakitan, fabrikasi, manufaktur dan proses menyelesaikan pekerjaan hingga akhir yang asalnya dari dan dilakukan di dalam negeri.

1. Sektor Dalam Negeri terhadap Jasa

Merupakan cara menggunakan jasa hingga dengan proses penyerahan dengan mengoptimalkan tenaga kerja khususnya tenaga ahli. Selain itu juga menggunakan alat kerja seperti sara pendukung dan perangkat lunak yang asalnya dari dan dilakukan di dalam negeri.

1. Sektor Dalam Negeri terhadap Kombinasi Jasa dan Barang

Merupakan sebuah cara menggunakan bahan baku, merancang bangunan dan proses rekayasa yang memiliki unsur perakitan, fabrikasi, manufaktur dan proses menyelesaikan pekerjaan hingga akhir serta cara menggunakan jasa hingga dengan proses penyerahan dengan mengoptimalkan tenaga kerja khususnya tenaga ahli.

Selain itu juga menggunakan alat kerja seperti sara pendukung dan perangkat lunak yang asalnya dari dan dilakukan di dalam negeri.

Persentase Kombinasi BMP dan TKDN Setiap Sektor Industri

Setiap sektor industri memiliki persentase BMP dan TKDN yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Di bawah ini adalah area yang dilakukan dalam memaksimalkan penerapan TKDN:

• Sektor Peralatan Migas yang memiliki rata-rata nilai lebih dari 25 hingga 40 persen.
• Sektor Alat Mesin Pertanian dengan rata-rata nilai lebih besar dari 43 persen.
• Sektor Alat Kesehatan yang memiliki rata-rata nilai lebih besar dar 60 persen.
• Sektor Ketenagalistrikan dengan nilai rata-rata TKDN lebih besar dari 40 persen.

Sektor ketenagalistrikan sendiri terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah Pembangkit Listrik dengan nilai rata-rata lebih dari 30 hingga 70 persen. Kedua Jaringan Transmisi dengan rata-rata nilai TKDN lebih dari 56 hingga 76 persen. Yang terakhir adalah Gardu Induk yang memiliki rata-rata nilai lebih besar dari 17 hingga 65 persen.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil persentase TKDN dan juga persentase kombinasi antara BMP dan TKDN, perlu mengecek peraturan yang ditentukan pada setiap industri. Yang harus dimengerti yaitu usaha untuk memaksimalkan TKDN ini juga bisa dilakukan oleh sejumlah proyek yang harus memiliki nilai persentase TKDN tertentu berdasarkan pada tipe produk jasa atau barang yang disediakan.

Kemudian, ketentuan itu perlu diumumkan secara langsung pada saat tender atau lelang berlangsung lalu dimasukkan ke dalam dokumennya.

Pentingnya TKDN untuk Pengadaan Jasa dan Barang

Apabila Anda memiliki usaha di sektor pengadaan jasa atau barang, tentu saja memahami pentingnya sertifikat TKDN pada sebuah barang untuk dapat mengikuti tender atau lelang. Sertifikasi tersebut tentu saja sangat penting untuk pengadaan TKDN jasa dan barang.

Sertifikasi TKDN sudah menjadi sebuah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari usaha Pemerintah dalam menggalakkan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Hal tersebut memiliki tujuan agar sektor industri domestik semakin meningkat kemandiriannya. Selain itu, sertifikasi TKDN juga berfungsi sebagai legalitas sebuah proyek atau produk. Oleh sebab itu, bukan sebuah hal yang mengherankan apabila Pemerintah terus menyokong pelaku bisnis dan UMKM untuk dapat mengantongi sertifikasi TKDN.

Peran penting TKDN dalam sektor pengadaan jasa dan barang sangat besar. Karena, BMP dan TKDN menjadi syarat utama untuk mendapatkan sertifikat barang yang telah diterapkan oleh Kementerian Perindustrian.

Proses Sertifikasi TKDN

Dalam hal manufaktur, self-assessment dapat dilakukan oleh perusahaan. Atau bisa juga melakukan penilaian sendiri dengan tujuan menentukan apakah jasa atau produk yang dihasilkan mendapatkan persentase TKDN dan juga kombinasi BMP dan TKDN yang sudah menjadi ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.

Lalu pihak surveyor menerapkan verifikasi sesuai dengan self-assesment yang telah diterapkan perusahaan. Pihak surveyor juga akan menghasilkan laporan akhir terkait penilaian TKDN. Kemudian Kemenperin akan melakukan pengesahan. Apabila Kemenperin sudah menerimanya, maka jasa atau produk tersebut akan terdaftar secara online dan sertifikat akan terbit sebagai tanda sah.

Penerapan cara menghitung TKDN jasa dan barang berguna untuk menambah nilai tambah produk nasional dan juga membantu promosi industri dalam negeri. Dalam proses pengadaan barang, pemerintah acap kali membutuhkan TKDN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun manfaat dari TKDN untuk perusahaan adalah sebagai berikut:

• Perusahaan yang menerapkan TKDN diwajibkan menerapkan komponen lokal untuk setiap produksi yang mereka hasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan juga agar ketergantungan terhadap produk luar negeri semakin berkurang.
• Penerapan TKDN dalam membuka lapangan kerja baru. Selain itu juga dapat meningkatkan kesempatan kerja di sejumlah area industri dan mengurangi level pengangguran di negeri ini.
• Dengan menerapkan TKDN, perusahaan bisa meningkatkan penjualan dan produksi produk lokal, yang dapat membantu meningkatnya pemasukan pajak penghasilan bagi pemerintah.
• Memaksimalkan penggunaan produk lokal membuat sebuah perusahaan dapat menekan pengeluaran untuk produk luar negeri. Hal tersebut juga bertujuan untuk menghemat devisa Negara.
• TKDN dalam memberikan kontribusi secara keseluruhan pada perekonomian nasional dengan meningkatkan lapangan kerja, industri dalam negeri dalam bertumbuh, menghemat devisa dan pemasukan pajak dapat meningkat.
• Dengan adanya TKDN, daya saing bisa tercipta antara produk luar negeri dan dalam negeri dengan menyokong pengembangan industri dalam negeri. Hal tersebut membuat reputasi dan daya saing produk lokal semakin meningkat.
• TKDN membuat perusahaan bisa meningkatkan kapabilitas lokal dan melakukan kerja sama dengan pemasok dalam negeri. Hal terebut berimbas pada meningkatnya inovasi, kualitas produk dan berkembangnya teknologi dalam negeri.

Dengan tahu cara menghitung TKDN jasa atau barang, perusahaan bisa mengambil beberapa manfaat tersebut untuk membuat posisi mereka semakin kuat dalam pasar, menciptakan imbas positif pada masyarakat dan mendukung ekonomi nasional semakin bertumbuh.

MORE DETAIL INFO FOR TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Cara Menghitung TKDN Jasa dan Barang Hingga Penerapannya pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Online merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan secara elektronik untuk menawarkan pengakuan terhadap tingkat kandungan komponen dalam negeri suatu produk atau jasa.

TKDN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan industri dalam negeri dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Melalui sertifikat TKDN, perusahaan bisa membuktikan bahwa produk atau jasanya mempunyai persentase komponen dalam negeri yang sudah ditentukan.

Proses Pengajuan Cara Daftar TKDN Online

Sertifikat TKDN Online diimplementasikan dari sistem yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian Indonesia. Saat ini cara daftar TKDN online sudah bisa dilakukan dengan mudah.

Sistem ini memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan sertifikat TKDN secara elektronik, sesampai lebih efisien dan transparan. Dengan adanya sertifikat TKDN Online, perusahaan bisa mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi secara tradisional.

Proses pengajuan sertifikat TKDN Online umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

Registrasi Akun

Perusahaan harus mendaftar dan membuat akun di sistem TKDN Online yang dihadirkan oleh Kementerian Perindustrian. Cara daftar TKDN online ini umumnya melibatkan pengisian formulir online dengan informasi perusahaan dan kontak yang valid.

Pengajuan Permohonan Cara Daftar TKDN Online

Sesudah akun terdaftar, perusahaan bisa mengajukan permohonan sertifikat TKDN melalui sistem. Dalam pengajuan ini, perusahaan harus mengunggah dokumen-dokumen yang relevan, seperti daftar komponen dalam negeri yang dipakai, laporan pembelian bahan baku, dan dokumen pendukung lainnya.

Verifikasi Data

Cara daftar TKDN online. Sesudah permohonan diajukan, tim verifikasi yang ditunjuk akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh perusahaan. Tim ini akan mengevaluasi keabsahan dan keakuratan data yang ditawarkan, termasuk melakukan audit jika diperlukan.

Penerbitan Sertifikat

Jika dokumen-dokumen dan data perusahaan sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan, sertifikat TKDN akan diterbitkan secara elektronik. Sertifikat ini akan mencantumkan informasi seperti nama perusahaan, produk atau jasa yang bersangkutan, persentase TKDN, dan tanggal berlaku sertifikat.

Keuntungan Memakai Sertifikat TKDN Online

Keuntungan memakai sertifikat TKDN Online adalah:

Efisiensi dan Transparansi

Proses cara daftar TKDN online dan penerbitan sertifikat TKDN jadi lebih efisien dengan sistem online. Perusahaan bisa mengajukan permohonan kapan saja dan memantau statusnya secara real-time. Selain itu, sistem online juga memastikan transparansi dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat.

Pengurangan Biaya dan Waktu

Dengan mengadopsi sertifikat TKDN Online, perusahaan bisa mengurangi biaya administrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan dan pengolahan dokumen. Proses manual yang memakan waktu dan prosedur yang rumit bisa dihind

Cara Daftar Sertifikat TKDN Online

Untuk mendaftar dan mengajukan sertifikat TKDN Online, berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti.

Kunjungi Sistem TKDN Online (Siinas)

Cara daftar online pertama yaitu akses situs web resmi Kementerian Perindustrian Indonesia (SIINAS) yang menghadirkan sistem TKDN Online. Umumnya, sistem ini bisa diakses melalui halaman khusus yang ditujukan untuk registrasi dan pengajuan sertifikat TKDN.

Registrasi Akun

Pada halaman registrasi, lengkapi formulir pendaftaran dengan informasi yang diperlukan, seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Pastikan mengisi data yang akurat dan valid. Sesudah selesai mengisi formulir, klik tombol Daftar atau Registrasi untuk melanjutkan.

Verifikasi Email dan Aktivasi Akun

Sesudahnya, Anda akan menerima email verifikasi dari sistem. Buka email tersebut dan ikuti petunjuk yang ditawarkan untuk mengaktifkan akun Anda. Ini mungkin melibatkan mengklik tautan verifikasi yang ditawarkan dalam email.

Masuk ke Akun

Sesudah mengaktifkan akun, kembali ke halaman login sistem TKDN Online. Masukkan alamat email dan kata sandi yang sudah Anda daftarkan saat registrasi.

Persiapan Dokumen

Cara daftar TKDN online sebelum memulai pengajuan sertifikat TKDN, pastikan Anda sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Dokumen ini bisa mencakup daftar komponen dalam negeri yang dipakai, faktur pembelian bahan baku, laporan produksi, dan dokumen pendukung lainnya. Pastikan dokumen-dokumen tersebut dalam format yang sesuai, seperti PDF atau file gambar.

Mulai Pengajuan

Sesudah masuk ke akun, cari opsi Pengajuan Sertifikat TKDN atau serupa di dashboard atau menu navigasi. Klik opsi tersebut untuk memulai proses pengajuan sertifikat TKDN.

Isi Formulir Pengajuan

Pada tahap cara daftar TKDN online ini, Anda akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan. Isi informasi yang diminta dengan benar dan lengkap, seperti rincian perusahaan, produk yang bersangkutan, persentase TKDN yang diterapkan, dan informasi lainnya yang relevan.

Unggah Dokumen

Sesudah mengisi formulir pengajuan, Anda akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Pastikan untuk memilih dokumen yang tepat sesuai dengan persyaratan yang tertera di sistem. Unggah dokumen satu per satu sesuai dengan petunjuk yang ditawarkan.

Verifikasi dan Tinjau Kembali

Cara daftar TKDN online, sesudah mengunggah dokumen, verifikasi kembali semua informasi yang Anda berikan dalam formulir pengajuan. Periksa kembali dokumen-dokumen yang diunggah untuk memastikan semuanya lengkap dan valid.

Kesalahan Saat Melakukan Pendaftaran TKDN Online

Sekalipun proses mendaftar TKDN Online relatif mudah, tetapi terbisa beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pengguna saat mendaftar.

Informasi Pribadi yang Tidak Akurat

Salah satu kesalahan yang umum terjadi adalah menawarkan informasi pribadi yang tidak akurat. Penting untuk memastikan bahwa Anda menawarkan informasi yang benar dan valid, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Kesalahan dalam informasi pribadi bisa menyebabkan masalah verifikasi dan komunikasi yang tidak efektif dengan Kementerian Perindustrian.

Tidak Melakukan Verifikasi Email

Sesudah mendaftar, langkah penting berikutnya adalah memverifikasi email Anda. Beberapa pengguna mengabaikan langkah ini dan tidak mengaktifkan akun mereka. Pastikan untuk memeriksa kotak masuk email Anda sesudah mendaftar dan ikuti instruksi verifikasi yang ditawarkan. Jika Anda tidak melakukannya, Anda mungkin tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran.

Mengabaikan Persyaratan Dokumen

Salah satu kesalahan umum cara daftar TKDN online adalah mengabaikan persyaratan dokumen yang harus diunggah. Kementerian Perindustrian mempunyai persyaratan yang jelas mengenai jenis dokumen yang harus dilampirkan dalam pengajuan TKDN. Pastikan untuk membaca petunjuk dengan cermat dan mempersiapkan dokumen yang sesuai.

Tidak Melakukan Tinjauan Kembali

Sebelum mengirimkan pengajuan, penting untuk melakukan tinjauan kembali terhadap informasi yang sudah Anda masukkan dan dokumen yang diunggah. Kesalahan penulisan atau kesalahan teknis dalam dokumen bisa mengakibatkan penolakan pengajuan. Luangkan waktu untuk memeriksa kembali semua informasi.

Mengabaikan Komunikasi dari Kementerian Perindustrian

Cara daftar TKDN online, sesudah Anda mengajukan permohonan, Anda harus tetap memantau komunikasi dari Kementerian Perindustrian. Mereka mungkin mengirimkan email atau menawarkan pembaruan melalui sistem TKDN Online. Mengabaikan komunikasi ini bisa mengakibatkan penundaan atau bahkan penolakan pengajuan Anda.

Tidak Mencatat Nomor Referensi

Sesudah mengajukan permohonan, sistem TKDN Online akan menawarkan nomor referensi atau nomor identifikasi untuk pengajuan Anda. Jangan lupakan untuk mencatat nomor ini, karena akan berguna jika Anda perlu menghubungi Kementerian Perindustrian untuk memperoleh pembaruan atau bantuan terkait pengajuan Anda. Nomor referensi juga bisa membantu Anda melacak status pengajuan secara lebih efektif.

Itulah cara daftar TKDN online. Semoga bermanfaat ya!

MORE DETAIL INFO FOR MAKE TKDN CERTIFICATE PLEASE  CALL US :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Cara daftar tkdn online pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Sebelum membahas lebih jauh, kami akan membahas TKDN dan BMP secara rinci agar Anda mengetahui seberapa penting menggunakan jasa pengurusan TKDN dan BMP. Berikut ini kami akan menjelaskan, seberapa penting besar jasa pengurusan TKDN dan BMP, yaitu:

Pentingnya Menggunakan Jasa Pengurusan TKDN dan BMP

Saat ini pemerintah sedang gencar untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau biasa disebut dengan P3DN. 

Namun tidak hanya itu, pemerintah juga berharap untuk memperbesar dan mengoptimalkan TKDN dengan tujuan agar dapat mewujudkan kemandirian melalui sektor industri dalam negeri. 

TKDN merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, maupun gabungan antara barang dan jasa. Kemudian jasa pengurusan TKDN dan BMP juga kerap dikaitkan dengan perhitungan dan sertifikasi yang regulasinya terdapat dalam peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia. 

Melalui pengoptimalan TKDN, maka dapat memacu produktivitas serta daya saing industri nasional di antara perdagangan dunia. Sehingga melalui P3DN dan TKDN, diharapkan dapat meningkatkan bidang industri dalam negeri.

Pada pengadaan barang dan jasa, para pengguna produk dalam negeri wajib untuk menggunakan produk dalam negeri, jika produk tersebut memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal sebesar 40%.

Sedangkan untuk produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN minimal, yaitu 25%. 

BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan investasi dan melakukan produksi di Indonesia.

Tata Cara Penghitungan TKDN Menurut Peraturan Perindustrian

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pada bab I pasal 1 menjelaskan, bahwa:

1. Produk dalam negeri merupakan barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaan dimungkinkan penggunaan bahan baku atau komponen impor.
2. Komponen dalam negeri pada barang merupakan penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasa dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
3. Komponen dalam negeri pada jasa, adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
4. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan, serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
5. Bobot Manfaat Perusahaan atau BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia, karena memberdayakan usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan; dan memberikan fasilitas pelayanan purna jual

Berikut ini, kami akan membahas secara lebih detail terkait tata cara penghitungan TKDN, baik itu barang, jasa, maupun gabungan antara keduanya.

Penghitungan TKDN Barang

Pada peraturan ini, menjelaskan terkait penghitungan TKDN dan BMP secara lebih rinci. 

Bab II Pasal 2, menjelaskan bahwa TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. 

Penilaian TKDN barang ini meliputi beberapa hal yaitu:

• Biaya bahan material langsung.
• Biaya tenaga kerja langsung.
• Biaya tidak langsung pabrik.

Serta kriteria dan persyaratan yang dihitung berupa:

1. Biaya bahan material langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan satu produk. Seperti cat, kawat las, pelat, dan lain sebagainya untuk pembuatan pipa.
2. Biaya tenaga kerja langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Seperti gaji operator, gaji welder, dan sebagainya.
3. Biaya tidak langsung, dinilai berdasarkan biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin, atau alat kerja dan seluruh biaya pabrikasi lainnya yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung. Hal tersebut seperti:
4. Biaya tenaga kerja tidak langsung berupa gaji supervisor pabrik, gaji kepala pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan lain sebagainya.
5. Biaya mesin atau alat kerja baik yang dimiliki sendiri atau disewa. Seperti biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan mesin press hidrolik, atau biaya sewa forklift selama satu bulan, dan lain sebagainya.
6. Biaya tidak langsung pabrik terkait, seperti biaya listrik, asuransi PPh tenaga kerja, bahan bakar, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan lain sebagainya.

Dokumen Pendukung TKDN Barang

Kemudian, untuk menghitung TKDN barang dibutuhkan beberapa dokumen pendukung dalam rangka mempermudah jasa pengurusan TKDN dan BMP, yaitu antara lain:

1. Profil perusahaan.
2. Struktur organisasi perusahaan.
3. Penilaian secara mandiri TKDN untuk produk yang akan dinilai.
4. Foto atau gambar produk dengan penjelasan fungsinya.
5. Foto atau gambar alat kerja dan atau fasilitas kerja.
6. Foto atau gambar bahan baku.
7. Diagram alir proses produksi.
8. Perhitungan kapasitas atau data produksi selama dua tahun terakhir.
9. Faktur pembelian mesin, daftar seluruh aset perusahaan, serta akta pendirian. perusahaan untuk biaya penyusutan mesin atau alat kerja yang dimiliki sendiri.
10. Purchase Order dan akta pendirian perusahaan pemilik mesin atau alat kerja untuk biaya sewa mesin.
11. Salinan slip gaji atau surat pernyataan gaji yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan salinan KTP atau Paspor untuk dokumen tenaga kerja yang terlibat dalam seluruh proses produksi.
12. Data rincian kebutuhan atau pemakaian material.
13. Faktur atau perjanjian pembelian sebagai dokumen pendukung untuk material langsung.
14. Pemberitahuan impor barang atau bukti setor pajak sebagai dokumen pendukung untuk bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan PPh pegawai.
15. Data penggunaan listrik berupa tagihan rekening listrik selama tiga bulan terakhir.
16. Data pemakaian BBM, jasa transportasi material, dan jasa terkait lainnya.
17. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja atau fasilitas kerja.

Penghitungan TKDN Jasa

Sedangkan di Bab III Pasal 8 berisikan TKDN jasa yang dihitung berdasarkan perbandingan harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap jasa keseluruhan. 

Lingkup penghitungan TKDN Jasa, antara lain:

• Biaya manajemen proyek dan perekayasaan.
• Biaya alat kerja atau fasilitas kerja.
• Biaya konstruksi dan fabrikasi.
• Biaya jasa umum.

Kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan pada lingkup penghitungan jasa pengurusan TKDN dan BMP, yaitu:

1. Biaya manajemen proyek dan perekayasaan dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja, seperti gaji manajemen proyek, gaji site manager, gaji engineer, dan lain sebagainya.
2. Biaya alat kerja atau fasilitas kerja dinilai berdasarkan penyusutan alat atau fasilitas kerja, seperti laptop, hand drill, hand tools, serta connection tester, hingga biaya sewa untuk alat kerja seperti sewa alat berat, dan lain sebagainya.
3. Biaya konstruksi dan fabrikasi dinilai berdasarkan biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja, seperti gaji teknisi instalasi, gaji teknisi perawatan, dan sebagainya
4. Biaya jasa umum, dinilai berdasarkan jasa yang telah dikeluarkan untuk pengurusan atau yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan jasa. Seperti biaya asuransi, biaya listrik, dan sebagainya.

Penghitungan TKDN Gabungan Antara Barang dan Jasa

Pada Bab IV Pasal 11 untuk TKDN gabungan barang dan jasa, adalah perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.

Penilaian TKDN ini melingkupi:

1. Barang

• Biaya material langsung atau bahan baku, yang dinilai berdasarkan material yang digunakan untuk menghasilkan paket pekerjaan
• Biaya peralatan atau barang jadi, dinilai berdasarkan suatu produk akhir yang diintegrasikan pada paket pekerjaan yang bersangkutan

2. Jasa

• Biaya manajemen proyek dan perekayasaan, dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan proyek.
• Biaya alat kerja atau fasilitas kerja, dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja yang disewa atau dimiliki sendiri, dan digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
• Biaya konstruksi, dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja langsung untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam kontrak kerja.
• Biaya fabrikasi, dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja langsung yang melaksanakan fungsi produksi.
• Biaya jasa umum, dinilai berdasarkan biaya jasa yang dibutuhkan untuk pengurusan atau berkaitan dengan kelancaran kegiatan proyek.

Dokumen pendukung jasa pengurusan TKDN dan BMP

1. Profil perusahaan.
2. Penilaian secara mandiri TKDN untuk gabungan barang dan jasa yang akan dinilai.
3. Struktur organisasi perusahaan.
4. Diagram alir proyek.
5. Foto atau gambar barang yang ditawarkan, fasilitas pelayanan jasa, dan alat kerja atau fasilitas kerja.
6. Bagi tenaga kerja yang terlibat dalam seluruh proses pengadaan barang serta layanan jasa, yaitu berupa salinan slip gaji atau surat pernyataan gaji yang ditandatangani pejabat berwenang, dan salinan KTP atau paspor.
7. Faktur pembelian mesin, daftar seluruh aset perusahaan beserta perhitungan penyusutan, bukti pembayaran pajak, serta akta pendirian perusahaan pemilik mesin dan alat kerja untuk mesin atau alat kerja.
8. Faktur atau PO pembelian untuk bahan baku, barang jadi, dan bahan habis pakai.
9. Faktur pembayaran, kwitansi, bukti setor pajak, pemberitahuan impor barang, akta pendirian perusahaan, dan lain sebagainya untuk jasa umum.

Penghitungan BMP

Pada Bab V Pasal 13 tentang tata cara penghitungan BMP, BMP diberikan kepada perusahaan berdasarkan faktor penentu, yaitu:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi kecil melalui kemitraan;
2. Kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja serta sertifikat manajemen lingkungan;
3. Pemberdayaan lingkungan; dan
4. Ketersediaan fasilitas pelayanan purna jual.

Lalu untuk tata cara penghitungan BMP secara lebih jelas, yaitu:

• Nilai BMP maksimal 15%
•  Lingkup penilaian dari BMP, adalah:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi kecil melalui kemitraan, dengan batas maksimum 30% dari nilai BMP maksimal.
2. Pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat OHSAS 18000/SMK3 dan ISO 14000 dengan batas maksimal 30% dari nilai BMP maksimum.
3. Pemberdayaan masyarakat dengan batas bobot maksimum yaitu 30% dari nilai BMP maksimum.
4. Penyediaan fasilitas pelayanan purna jual, dengan batas bobot maksimal adalah 20% dari nilai BMP maksimal.

Kriteria dan persyaratan TKDN dan BMP

a. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi kecil, melalui kemitraan dinilai berdasarkan jumlah pengeluaran yang telah dibelanjakan perusahaan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil, serta koperasi kecil pada tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.

Bobot penilaian Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi kecil melalui kemitraan, yaitu 5% untuk setiap kelipatan RP500.000.000,00 yang dikeluarkan perusahaan dengan batas maksimum 30%.

b. Pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan dinilai berdasarkan jenis sertifikat yang perusahaan miliki, dan dikeluarkan oleh badan atau instansi pemerintah atau badan internasional yang memiliki akreditasi.

Pemeliharaan keselamatan kerja dan lingkungan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Contohnya seperti sertifikat K3, yaitu OHSAS 18000 atau SMK3 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Serta sertifikat untuk pemeliharaan lingkungan berupa sertifikasi ISO 14000. Kemudian untuk kriteria penilaiannya, antara lain:

• Jika kedua jenis sertifikat telah dimiliki, maka didapat nilai batas maksimum 20%.
• Jika hanya memiliki sertifikat pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja, nilai yang diperoleh 30% dari nilai batas maksimum.
• Jika hanya memiliki sertifikat pemeliharaan lingkungan, nilai yang diperoleh adalah 70% dari nilai batas maksimum tersebut.

c. Penilaian pemberdayaan masyarakat berdasarkan jumlah pengeluaran yang telah perusahaan keluarkan pada satu tahun fiskal terakhir, sebelum diverifikasi yang digunakan untuk membantu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan.

Seperti membantu membangun tempat ibadah, sumbangan, dan lain sebagainya. bobot penilaian dalam hal ini, adalah 3% untuk kelipatan Rp250.000.000,00 yang dikeluarkan perusahaan dengan batas maksimum 30%

d. Fasilitas pelayanan purna jual dinilai berdasarkan biaya investasi yang telah perusahaan keluarkan dalam bentuk bangunan, tanah, peralatan, kendaraan pemeliharaan, alat bantu, biaya pendidikan mekanik, dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu, didukung bukti sah lain yang telah perusahaan keluarkan sejak berdiri untuk kepentingan penyediaan layanan purna jual. Bobot penilaian fasilitas pelayanan purna jual adalah 5% untuk kelipatan Rp1.000.000.000,00 dengan batas maksimum 20%.

Peraturan Menteri Perindustrian Terkait TKDN dan BMP

Terdapat beberapa regulasi berupa Permenperin (Peraturan Menteri Perindustrian) terkait TKDN dalam berbagai hal, seperti:

1. Permenperin nomor 29 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet.
2. Permenperin Nomor 04 tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian TKDN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
3. Permenperin Nomor 22 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Elektronika dan Telematika.
4. Permenperin Nomor 16 tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi.
5. Permenperin Nomor 31 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro.

Jika kelima aspek ini menerapkan TKDN maka dapat memiliki peluang untuk meningkatkan nilai tersebut. 

Adanya sertifikasi TKDN dapat memberikan keuntungan bagi industri, karena produknya dapat lebih banyak terserap melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Karena banyaknya hal dan aspek yang harus diperhatikan, Anda dapat menggunakan bantuan jasa pengurusan TKDN dan BMP melalui PT Mitra Konsultan Industri.

Kenapa Harus Menggunakan Jasa Pengurusan TKDN dan BMP Kami?

Kami merupakan konsultan terpercaya yang dapat menganalisa dan mengidentifikasi segala kebutuhan yang perusahaan Anda butuhkan. Agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang telah diharapkan.

Tim yang kami miliki terdiri dari anggota yang berpengalaman, profesional dalam bekerja, dan tentu saja ahli dalam bidangnya. 

Sehingga merupakan pilihan yang tepat bagi Anda untuk menyerahkan jasa pengurusan TKDN dan BMP kepada kami.

Serahkan jasa pengurusan TKDN dan BMP kepada kami, agar kinerja perusahaan dapat berjalan lebih optimal sehingga mencapai tujuan perusahaan. 

Hubungi kami melalui +622172741380, atau WhatsApp +628111280843 untuk informasi selengkapnya.

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Catur Iswanto

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Jasa Pengurusan TKDN dan BMP pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.

Jasa TKDN

Kebijakan TKDN yang pemerintah legalkan berimbas pada sejumlah sektor industri termasuk pertumbuhan jasa pengurusan TKDN. Melalui layanan profesional, sejumlah perusahaan dapat menerbitkan sertifikat sebagai izin utama impor sehingga dapat melakukan kegiatan produksi secara optimal.

Jasa Pengurusan TKDN; proses sertifikasi TKDN

Proses penerbitan TKDN terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tahapan persiapan yang kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan pelaporan. Informasi lengkapnya, kami sampaikan berikut ini:

1. Prosedur Persiapan

Penerbitan TKDN membutuhkan beberapa berkas persyaratan yang semuanya harus pemohon siapkan sebelum penyerahan berkas pada badan penilai. Salah satu syaratnya adalah sertifikat IUI yang perusahaan miliki sebagai izin resmi berusaha.

Berkas administrasi yang telah lengkap, langsung Anda ajukan pada badan penilai untuk proses verifikasi tahap awal. Ketika semua berkasnya benar dan lengkap, surveyor akan melanjutkan pada prosedur kedua.

2. Prosedur Verifikasi & Pelaporan

Alasan utama mengapa jasa pengurusan TKDN terbaik sangat populer karena proses penerbitan sertifikat ini cukup kompleks melibatkan survei ke lapangan. Badan penilai berhak melakukan survei lapangan untuk menilai kelaikan perusahaan.

Ketika survei lapangan menunjukkan hasil positif, badan penilai akan mengadakan presentasi bersama Direktorat dan Pusat P3DN untuk mengambil keputusan. Lamanya waktu yang instansi butuhkan hingga keputusan cetak sertifikat sekitar 3 hari kerja.

https://www.instagram.com/konsultanindustri/

Setelah sertifikat TKDN disahkan oleh lembaga kementerian, sertifikat diserahkan kembali pada badan penilai. Tugas badan penilai adalah mengunggah sertifikat TKDN atau menyerahkannya pada pemohon.

Demikianlah prosedur pengurusan TKDN yang bisa dilaksanakan baik oleh perusahaan maupun jasa pengurusan terpercaya. Perusahaan Anda belum mengurus TKDN? Silahkan urus sertifikatnya sekarang juga.

Apa itu verifikasi TKDN?

Indonesia mungkin negara kaya dengan banyaknya SDM dan SDA tapi bukan berarti negara kita terisolir dari negara lainnya. Salah satu bentuk kerja sama yang masih terjalin dengan baik di antara negara adalah ekspor dan impor.

Negara kita membutuhkan bantuan dari perusahaan asing untuk melaksanakan kegiatan produksi maupun jasa. Namun untuk menekan angka kerugian dari kegiatan impor pada negara, pemerintah memutuskan membuat kebijakan baru yakni TKDN.

Pengukuran TKDN barang mengacu pada beberapa faktor produksi meliputi biaya tidak langsung, material dan tenaga kerja yang sifatnya langsung. Sementara pengukuran TKDN jasa mengacu pada fasilitas perusahaan, jasa umum dan tenaga kerja.

Guna memastikan prosedur TKDN berjalan dengan lancar sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah melaksanakan prosedur verifikasi meliputi beberapa elemen termasuk perhitungan tenaga kerja, biaya, pemanfaatan mesin dan sebagainya.

Lantas, perusahaan bidang jasa atau barang apa saja yang wajib membuat TKDN dan melunasi biaya jasa pengurusan TKDN?

1. Peralatan Telekomunikasi

Jumlah penduduk Indonesia sangat besar bahkan masuk kelima teratas dari seluruh dunia. Banyaknya jumlah penduduk mempengaruhi kegiatan konsumsi termasuk belanja peralatan telekomunikasi canggih seperti smartphone.

Menariknya, sebagian besar smartphone yang masuk ke negara kita berasal dari Korea, China dan negara lainnya. Perusahaan yang ingin mendistribusikan atau memproduksi smartphone buatan luar negeri, wajib memegang TKDN.

2. Mesin dan Peralatan Pabrik

Kebutuhan TKDN bagi perusahaan penyalur mesin dan peralatan pabrik impor juga sangat besar. Bayangkan berapa banyak perusahaan manufaktur yang mogok bekerja jika mesin dan peralatan pabrik tidak terpenuhi?

3. Bahan dan Peralatan Kesehatan

Bidang kesehatan juga bisa ikut kena imbasnya jika perusahaan tidak mematuhi kebijakan TKDN pemerintah. Sementara, tidak semua bahan dan peralatan kesehatan bisa Indonesia sediakan dan siapkan secara mandiri.

Itulah penjelasan menarik mengenai TKDN. Informasi lebih lengkap seputar layanan, manfaat dan informasi lain, silahkan Anda tanyakan langsung pada jasa pengurusan TKDN.

Projek yang sudah kami kerjakan

Baca Juga : Solusi Mudah Mendapatkan Surat Ijin Usaha

INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI :

CALL / WA : +62811-1280-843 Devi

Email : info@konsultanindustri.com

Artikel Jasa Pengurusan TKDN pertama kali tampil pada Konsultan Industri | PT. Mitra Konsultan Industri | KonsultanIndustri.